Kamis, KWRI Lampung gelar musyawarah daerah ke III


setialampung -  Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Lampung akan menggelar musyawarah daerah (musda) ke III pada 13 Desember 2018.

Ketua tim 9 yang juga Ketua KWRI Tanggamus, Munzir menjelaskan, pelaksanaan musda ini sesuai dengan surat keputusan DPP KWRI nomor: 012/SK/DPP-KWRI/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018.

"Berdasarkan SK DPP tersebut, maka tim 9 membentuk panitia musda dengan ketua panitia musdanya diketuai Ketua DPC KWRI Pringsewu, Margono dan Sekretaris panitia musda yaitu Ketua DPC KWRI Bandarlampung, Erlan dan bendahara yaitu Ketua KWRI Pesawaran, Jamaudin. Jadi Musda yang akan dilaksanakan pada 13 Desember 2018 itu sah dan legal," tegas Munzir.

Munzir juga menegaskan, pelaksanaan musda ini untuk menyelesaikan hiruk-pikuk yang terjadi di tubuh DPD KWRI Lampung. Sehingga DPP KWRI mengambil sikap tegas dengan mengambil alih kepengurusan DPD KWRI Lampung.

"DPP KWRI membentuk tim 9 KWRI Lampung yang diberikan mandat untuk membentuk badan pekerja musyawarah daerah KWRI ke III Lampung yang sah dan legal, yang tertuang dalam surat keputusan nomor: 012/SK/DPP-KWRI/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018," ungkapnya, dalam rapat pengurus 8 DPC KWRI se-Lampung dan tim 9 KWRI Lampung di Bandarlampung, selasa (4/12/2018).

Selain itu, Munzir menilai, musda ke III KWRI Lampung yang dilaksanakan di Metro pada 22 Maret 2018 tidak sah. Sebab, pelaksanaan musda tersebut tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Senada disampaikan Ketua DPC KWRI Pringsewu, Margono. Menurutnya, musda yang dilaksanakan di Metro itu tidak sah karena tidak mengikuti acuan yang telah digariskan dalam AD/ART KWRI.

Misalnya, kata Margono, di dalam AD/ART dijelaskan, untuk melaksanakan musda harus mendapatkam rekomendasi dari DPP KWRI. Kemudian, setidaknya pelaksanaan musda harus dihadiri 4 orang utusan DPP dan 2/3 atau 50+1 unsur DPC KWRI yang aktif.

"Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dijalankan dalam pelaksanaan Musda di Metro. Berdasarkan daftar hadir musda yang di Metro, peserta musda yang hadir bukan anggota KWRI yang sah. Jika kita cinta dengan KWRI, maka kita harus menjaga murwah KWRI. Bukan melaksanakan hal tidak terpuji untuk meraih ambisi," katanya.

Ketua Dewan Etik KWRI, Herman Suriawijaya melalui sambungan telpon sepenuhnya mendukung langkah DPP KWRI yang telah membentuk tim 9 KWRI Lampung untuk membentuk badan pekerja musda ke III.

"Jadi, laksanakan saja musda tersebut, karena menurut saya, langkah DPP tersebut sudah tepat dan sesuai dengan AD/ART," tuntasnya. (rls)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog