Langsung ke konten utama

Kamis, KWRI Lampung gelar musyawarah daerah ke III


setialampung -  Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Lampung akan menggelar musyawarah daerah (musda) ke III pada 13 Desember 2018.

Ketua tim 9 yang juga Ketua KWRI Tanggamus, Munzir menjelaskan, pelaksanaan musda ini sesuai dengan surat keputusan DPP KWRI nomor: 012/SK/DPP-KWRI/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018.

"Berdasarkan SK DPP tersebut, maka tim 9 membentuk panitia musda dengan ketua panitia musdanya diketuai Ketua DPC KWRI Pringsewu, Margono dan Sekretaris panitia musda yaitu Ketua DPC KWRI Bandarlampung, Erlan dan bendahara yaitu Ketua KWRI Pesawaran, Jamaudin. Jadi Musda yang akan dilaksanakan pada 13 Desember 2018 itu sah dan legal," tegas Munzir.

Munzir juga menegaskan, pelaksanaan musda ini untuk menyelesaikan hiruk-pikuk yang terjadi di tubuh DPD KWRI Lampung. Sehingga DPP KWRI mengambil sikap tegas dengan mengambil alih kepengurusan DPD KWRI Lampung.

"DPP KWRI membentuk tim 9 KWRI Lampung yang diberikan mandat untuk membentuk badan pekerja musyawarah daerah KWRI ke III Lampung yang sah dan legal, yang tertuang dalam surat keputusan nomor: 012/SK/DPP-KWRI/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018," ungkapnya, dalam rapat pengurus 8 DPC KWRI se-Lampung dan tim 9 KWRI Lampung di Bandarlampung, selasa (4/12/2018).

Selain itu, Munzir menilai, musda ke III KWRI Lampung yang dilaksanakan di Metro pada 22 Maret 2018 tidak sah. Sebab, pelaksanaan musda tersebut tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Senada disampaikan Ketua DPC KWRI Pringsewu, Margono. Menurutnya, musda yang dilaksanakan di Metro itu tidak sah karena tidak mengikuti acuan yang telah digariskan dalam AD/ART KWRI.

Misalnya, kata Margono, di dalam AD/ART dijelaskan, untuk melaksanakan musda harus mendapatkam rekomendasi dari DPP KWRI. Kemudian, setidaknya pelaksanaan musda harus dihadiri 4 orang utusan DPP dan 2/3 atau 50+1 unsur DPC KWRI yang aktif.

"Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dijalankan dalam pelaksanaan Musda di Metro. Berdasarkan daftar hadir musda yang di Metro, peserta musda yang hadir bukan anggota KWRI yang sah. Jika kita cinta dengan KWRI, maka kita harus menjaga murwah KWRI. Bukan melaksanakan hal tidak terpuji untuk meraih ambisi," katanya.

Ketua Dewan Etik KWRI, Herman Suriawijaya melalui sambungan telpon sepenuhnya mendukung langkah DPP KWRI yang telah membentuk tim 9 KWRI Lampung untuk membentuk badan pekerja musda ke III.

"Jadi, laksanakan saja musda tersebut, karena menurut saya, langkah DPP tersebut sudah tepat dan sesuai dengan AD/ART," tuntasnya. (rls)

Berita Populer

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Danpomal Lampung Minta Prajurit Profesional

BANDARLAMPUNG- Komandan Polisi Militer Angkatan Laut (Danpomal) Lampung, Mayor Laut (PM) Prasetyo Bekti meminta prajurit bertugas independen dan profesional.

Permintaan Prasetyo Bekti itu dalam rangkaian hari ulang tahun (HUT) Ke-73 Pomal Lampung di Gedung C, PKOR Wayhalim, Bandarlampung, minggu (24/2) pagi.

Soal HUT Pomal, Prasetyo Bekti menjelaskan, kegiatan ini merupakan rangkaian acara dari perayaan HUT Pomal ke-73.

"Acara diawali olah raga bersama, yaitu senam bersama, setelah itu jalan sehat, kemudian dirangkai dengan kegiatan donor darah, sebagai wujud membantu rekan-rekan kita yang mungkin membutuhkan, dan terakhir ialah pengundian kupon jalan sehat," jelasnya.

Prasetyo memaparkan, untuk hadiah jalan sehat sendiri sebanyak 156 item, dengan hadiah utama 10 sepeda.

"Pomal kian bisa bertugas dengan sebaik-baiknya. Khususnya di Lampung, Lanal di Lampung mengelola ribuan prajurit, ada Brigade-4 Marinir, ada 2 Batalyon, ada Prokimal, dan lanal itu sendiri," kata…