Kemendagri Tandatangani MoU dengan Perpustakaan Nasional


Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dengan perpustakaan nasional (Perpusnas) RI sebagai wujud kongkrit sinergitas antara kementerian/lembaga, khususnya dalam hal pengembangan perpustakaan sebagai sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), kamis (31/1/2019).

Mendagri Tjahjo Kumolo didampingi Kepala Perpusnas RI, Muhammad Syarif Bando menyempatkan berkeliling melihat galeri dan koleksi buku-buku di Perpusnas RI sebelum dimulainya pelaksanaan penandatanganan MoU.

"Kita patut berbangga bahwa Indonesia saat ini merupakan negara kedua di dunia yang memiliki infrastruktur perpustakaan setelah India," lapor kepala perpustakaan nasional RI.

Syarif Bando menyampaikan, melalui UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo menyetujui perpustakaan dijadikan urusan wajib di semua level lrovinsi dan kabupaten/kota. Bahkan beliau menginstruksikan untuk bisa mengembangkan perpustakaan desa.

"Kami dalam bekerja di lapangan selalu bermitra dengan jajaran Bapak Mendagri, baik Ditjen Bangda maupun perpustakaan," ujar Syarif Bando.

Negara-negara asia sudah berkunjung ke sini dan mengapresiasi komitmen Presiden Joko Widodo bisa membangun gedung perpustakaan yang bertaraf International," tutup Muhammad.

Dengan diselenggarakannya MoU ini Mendagri berharap secepatnya ikut menggerakan dan mengorganisir seluruh daerah sampai di tingkat-tingkat desa segera terwujud dengan adanya perpustakaan ini.

"Negara kita boleh maju, boleh besar tetapi tidak boleh meninggalkan jati diri sebagai bangsa yang berjuang, sebagai bangsa yang terus berproses sehingga saat sekarang ini kita menuju era negara yang lebih modern di masa-masa yang akan datang," ujar Tjahjo.

"Dengan adanya nota kesepahaman ini merupakan salah satu upaya kita bersama dalam rangka mendukung peningkatan dan pengembangan di bidang perpustakaan, ujarnya lagi.

"Nota kesepahaman ini diharapkan ada sasaran-sasaran strategis yang lebih terarah, yang lebih terukur secara berkesinambungan dan berkelanjutan untuk mendukung fungsi sebagai pusat rujukan dan deposit yang berkualitas sesuai kemajuan teknologi informasi sebagaimana amanat Konstitusi UUD Tahun 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ini, tutur Tjahjo

"Kemendagri memberikan 200 ribu buku elektronik untuk Kemendagri dan IPDN, 50 ribu buku cetak untuk Kemendagri dan IPDN, serta bantuan-bantuan komputer untuk layanan perpustakaan digital, tambah Tjahjo.

Tjahjo juga meminta kepada pejabat Kemendagri agar memiliki perpustakaan mini di ruang kerjanya. (*)
Share:

Menko Polhukam Minta Kementerian dan Lembaga Laksanakan Inpres 11 PLBN

Menko Polhukam, Wiranto.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta kepada jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta kementerian dan lembaga terkait agar melaksanakan instruksi presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang pembangunan sebelas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan sebaik-baiknya.

Selain mengarahkan pembangunan sarana-prasarana, Wiranto tak lupa mengarahkan untuk menyiapkan personel terbaik dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan setelah PLBN terselesaikan. Sehingga fungsi perbatasan yakni CIQSN (Custom, Immigration, Quarantine, and Security) dapat berjalan dengan baik dengan personel yang memiliki kredibilitas.

“Seiring dengan berlangsungnya pembangunan, kementerian dan lembaga terkait perlu menyiapkan personel terbaik sebagai pelaksana fungsi CIQSN di PLBN,”kata Wiranto, saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan negara tahun 2019, di Hotel Arya Duta Jakarta, senin (28/1/2019).

Seiring dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019,  Wiranto menilai, menjadi waktu yang tepat bagi kementerian dan lembaga untuk mengikuti koordinasi BNPP agar dapat mengakomodir pengoptimalan pembangunan perbatasan agar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

“Dengan akan berakhirnya RPJMN dan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, pelaksanaan kegiatan pembangunan di perbatasan oleh kementerian dan lembaga harus lebih digalakkan dan dioptimalkan sesuai reaksi pengelolaan perbatasan negara tahun 2019 di bawah koordinasi BNPP. Serta perlu dilakukan refocusing kegiatan-kegiatan pembangunan perbatasan,” pinta Wiranto.

Menko Polhukam Wiranto juga meminta agar penugasan TNI dan Polri pada pos-pos pengamanan perbatasan negara lebih dioptimalkan. Kemudian, instansi pemerintah yang terkait dalam pengamanan wilayah perbatasan agar meningkatkan koordinasi dan sinergitas secara efektif antar instansi anggota Kominda secara terpadu dalam rangka deteksi dan cegah dini terhadap potensi ancaman.

“Dalam upaya menegakkan kedaulatan NKRI agar terus dilanjutkan pemeliharaan patok/pilar batas negara melalui kegiatan IRM (investigation, refixation, maintenance) dan Pra-IRM, serta dalam rangka mendukung upaya penegasan batas negara pelu penegasan batas negara secara terpadu,” sebut Menko Polhukam.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo yang merupakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyatakan, percepatan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan, butuh sinergitas gubernur dan bupati/walikota di lima provinsi tempat pembangunan PLBN untuk berkoordinasi dan memfasilitasi pembangunan.

“Gubernur dan bupati/walikota di 5 provinsi yaitu Kepri, Kalbar, Kaltara, Papua, dan NTT yang menjadi lokasi pembangunan 11 PLBN di tahun 2019 agar memberikan dukungan. Antara lain berupa koordinasi dan penyiapan lahan, pengalihan atau hibah aset, percepat proses perizinan, serta fasilitasi pembangunannya,” katanya.

Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2019, diarahkan ke- 11 PLBN tersebut akan dibangun di 5 provinsi yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Antara lain, PLBN Serasan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalbar, PLBN Sei Kelik di Kabupaten Sintang  Provinsi Kalbar, PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau Provinsi Kaltara, PLBN Long Midang/Krayan di  Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara; PLBN Labang di Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara, PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara, PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang Provinsi NTT, PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT, PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, serta PLBN Sota di Kabupaten Merauke Provinsi Papua.

Berdasarkan Inpres No. 1/2019, diamanahkan pelaksanaan dan koordinasi pembangunan PLBN melibatkan Menko Polhukam, kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten terkait. (rls)
Share:

DPRD Belum Keluarkan Rekomendasi Penghentian Sementara Pembangunan Grand Mercure

Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Bandarlampung dengan PT. Istana  Lampung Raya (ILR), PT Wijaya Kusuma Contraktor (WKC), dan dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pemukiman dan Perumahaan, di ruang Lobby DPRD, Rabu (23/1/2019). Foto: Benny Setiawan.

BANDARLAMPUNG - DPRD Bandarlampung belum mengeluarkan surat rekomendasi penghentian sementara pembangunan Hotel Grand Mercure yang terletak di Jalan Raden Intan, Bandarlampung. 

Hal ini ditegaskan Sekretaris Kota Bandarlampung, Badri Tamam. Menurutnya, pihaknya belum menerima surat rekomendasi penghentian sementara pembangunan Grand Mercure dari DPRD Bandarlampung.

“Karena belum ada surat dari DPRD, maka pembangunan Grand Mercure belum bisa dihentikan,” katanya.

Kendati demikian, kata Badri, ia mengimbau kepada manajemen Grand Mercure untuk melaksanakan hasil kesepakatan bersama saat rapat dengar pendapat dengan DPRD rabu (23/1).

“Grand Mercure harus melaksanakan kesepakatan rapat. Misalnya tentang K3 harus segera dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi pekerjanya sendiri, lingkungan sekitar, juga masyarakat,” kata Badri, saat ditemui di jumat (25/1), seperti dilansir radarlampung.co.id.

Ia juga mengaku meminta manajeman Grand Mercure segera melengkapi K3.

“Saya contohkan jaring yang berada di sekitar bangunan harus lebih kuat agar kalaupun ada jatuhan benda dari proyek dapat menyangkut dan tidak sampai mengenai bangunan atau masyarakat yang ada di sekitarnya,” tukasnya.

Komisi III DPRD Bandarlampung mengakui belum mengirimkan surat rekomendasi penghentian sementara pembangunan Grand Mercure ke Pemkot Bandarlampung, hingga Kamis (24/1).

Menurut angggota Komisi III DPRD Bandarlampung, Yuhadi, surat rekomendasi tersebut akan dikirim jumat (25/1).

“Memang belum dikirim, jumat baru akan kita kirim,” ujarnya kepada Radarlampung.co.id.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Bandarlampung dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) sepakat merekomendasikan penghentian sementara aktifitas PT. Wijaya Kusuma Contraktor (WKC), pelaksana pembangunan Hotel Grand Mercure.

Kesepakatan penghentian sementara itu berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Bandarlampung dengan PT. Istana  Lampung Raya (ILR), PT Wijaya Kusuma Contraktor (WKC), dan dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pemukiman dan Perumahaan, di ruang Lobby DPRD, Rabu (23/1/2019).

Pimpinan RDP, Agusman Arief mengatakan, penghentian sementara pembangunan hotel tersebut berdasarkan hasil rapat dan pandangan anggota komisi III dan Dinas PU dengan tujuan keselamatan.

“Berdasarkan pandangan anggota, Dinas PU, keterangan pihak WKC dan Honda (PT. ILR), kami sepakat  rekomendasi untuk menghentikan sementara pembangunan sambil menunggu WKC bisa menjamin dan menyelesaikan K3,” jelas Agusman dalam rapat itu.

Rapat sempat panas karena  sejumlah anggota Komisi III geram atas pernyataan pihak WKC yang diwakili Hendy dan Djuhaedi yang mengakui, bahwa insiden jatuhnya material ke bangunan PT ILR karena kelalaian, meski sudah berulang kali.

“Kalau itu sudah sering artinya bukan lagi lalai melainkan itu sudah niat. Bayangkan kalau besi pajang empat meter jatuh nimpa manusia. Jadi, kita minta hentikan dulu pembangunanya sampai teknis keselamatan kerjanya diperhatikan,” kata Anggota Komisi III, Dedi Yuginta.

Anggota Komisi III Yuhadi juga sempat berang. Dia mempertanyakan sikap Kepala Dinas Perumahaan dan Pemukiman, Yustam effendi, yang menolak untuk menghentikan pembangunan proyek. Ini karena akan mengkaji dan rapat terlebih dahulu.

“Kalau dinas pemukiman tak ingin hentikan itu ada apa, justru jadi pertanyaan saya, yang kita pikirkan faktor keselamatan dulu, kalau harus rapat-rapat dulu, keburu orang mati, ini kan sudah ada kejadian dan berulang kali,” ujar Yuhadi.

Sementara Kabid Cipta Karya Dinas PU, Supardi sependapat dengan sikap DPRD untuk menghentikan pembangunan  tersebut. Alasannya, keselamatan, dan pembangunan bisa dilanjutkan jika WKC bisa menjamin keselamatan.

“Kita sependapat hentikan dulu, sudah berulang-ulang kali, bahaya sekali, kalau dilanjutkan. Apalagi bangunan itu bertingkat-tingkat riskan, tolong WKC perhatikan pengawasannya, kenapa kunci berat tujuh kilo bisa jatuh gak mungkin ditiup angin. Jika memang salah bukan saja dihentikan tapi bisa izinnya dicabut,” kata Supardi.

Sementera, Ali, perwakilan pemilik bangunan Hotel Grand Mercure mengaku sedih dan menangis dengan kejadian tersebut. Dia mengaku pihaknya sudah berinvestasi untuk Lampung dan tidak ada niat mencelakakan atau membuat kecelakaan kerja.

“Saya mau nangis, kami ini sudah investasi, tak ada niat melakukan itu, dan pihak WKC ini sudah berpengalaman bangun gedung termasuk Novotel. Kami akan penuhi ketentuan K3 itu,” kata Ali.

Dalam rapat pihak PT ILR diwakili Direktur Stephanie, kuasa hukum Rahmand Kholid dan karyawan dealer honda jadi saksi jatuhnya sejumlah material bangunan hotel yang menimpa ruangan dealer Honda. Bahkan pihak Honda membawa sejumlah barang bukti material yang jatuh diantaranya besi hollow empat meter, kunci pas, dan barangbukti foto-foto.

* Polda Periksa Saksi

Direktur Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Bobby Marpaung mengatakan, pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi terkait laporan PT. ILR ke Polda Lampung.

“Kita sudah periksa beberapa saksi, termasuk turun langsung ke lapangan. Sementara kasus ini masih dalam penyelidikan,” kata Bobby Marpaung, Rabu (23/1). (*/ben)
Share:

Tinggalkan Tugas Tanpa Izin, Bahtiar Dukung Gubernur Jatim Tegur Wakil Bupati Trenggalek

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar.

Jakarta – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri merespon terkait Gubernur Jawa Timur Soekarwo akan meluncurkan surat teguran kepada Wakil Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin karena meninggalkan tugasnya tanpa izin.

Menyikapi hal tersebut, Bahtiar mengungkapkan, berdasarkan peraturan perundang - undangan bahwa persolaan tersebut terkait larangan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat 1 huruf j meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari tujuh hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu satu bulan tanpa izin menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.

"Bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dikecualikan dari meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari tujuh hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu satu bulan tanpa izin menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, jika dilakukan untuk kepentingan pengobatan yang bersifat mendesak," ujarnya.

Bahtiar menjelaskan, persoalan tersebut memiliki konsekwensi dikenai sanksi secara bertahap sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Ayat 3, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari tujuh hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu satu bulan tanpa izin dikenai sanksi teguran tertulis oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Ayat 4, dalam hal teguran tertulis telah disampaikan dua kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian.

Dan ayat 5, dalam hal kepala Daerah mengikuti program pembinaan khusus, tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Dan sesuai konsitusi juga  bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota adalah bagian dari sistem pemerintahan NKRI.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang - undang
Berkenaan dengan kewenangan gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan kabupaten/kota.

Bahtiar utarakan dengan tegas, gubernur juga memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat didaerah, yaitu diatur secara jelas dalam Pasal 373 ayat 2 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

“Prinsipnya Kemendagri mendukung apa yang sudah dan yang akan dilakukan gubernur Jawa Timur, menegakkan hukum pemerintahan daerah, sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan gubernur kepada wakil bupati Trenggalek, ternasuk binwas kepada walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati lainnya diwilayahnya sesuai yg diatur dalam UU Pemda.

Kronologi permasalahan tersebut bermula dari Gubernur Jawa Timur menerima surat tentang Wakil Bupati Trenggalek tidak ada di tempat, dan tidak melaksanakan tugas sebagai pejabat negara pada 9 sampai dengan 19 Januari 2019. Maka Gubernur Jawa Timur mengirimkan surat ke Bupati Trenggalek agar menyampaikan laporan secara rinci.

Gubernur juga meminta Bupati Trenggalek, Emil Elistianto Dardak untuk segera membuat laporan rinci mengenai Wakil Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin yang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari tujuh hari berturut-turut

“Laporan ini penting untuk kemudian dilanjutkan sebagai laporan gubernur Jatim kepada menteri dalam negeri. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 77 ayat 3  disebutkan bahwa kepala daerah yang meninggalkan tugas lebih dari tujuh hari tanpa izin mendapat teguran. Hal - hal seperti ini penting dilakukan oleh gubernur dan jadi contoh diseluruh daerah.

Gubenur harus mengembalikan kembali marwah sistem  pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional negara kesatuan Republik Indonesia sesuai azas-azas, prinsip-prinsip dan etika penyelenggaraan pemeintahan yang baik dan sesuai konstitusi dan Undang-Undang,'  pungkas Bahtiar Baharuddin, Kapuspen Kemendagri. (*)
Share:

Membina kepala daerah adalah tugas konstitusional kementerian dalam negeri

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar.

Jakarta - Kemendagri melalui Kapuspen Kemendagri Bahtiar kembali menegaskan, sesuai UU Pemda, tugas, kewenangan dan kewajiban kemendagri sebagai institusi negara yang memiliki otoritas melakukan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud adalah pelaksanaan pembangunan, pemberdayaaan, dan pelayanan publik. Kemendagri memilki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaam otonomi daerah.

Dalam hal terjadi konflik atau sengketa kewenangan antar daerah, baik secara horisontal antar pemda provinsi dan konflik/sengketa vertikal kewenangan antara pemda kabupaten/kota dengan pemda provinsi maka kemendagri adalah institusi negara yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan. Pembinaan dimaksud termasuk dalam hal mediasi sengketa/konflik.

Faktanya saat itu telah terjadi konflik/sengketa kewenangan antara Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi dalam proses perijinan investasi Meikarta yang menimbulkan ketidakharmonisan hubungan pemerintahan daerah, kebuntuan komunikasi dan bahkan konflik tersebut menjadi hot issue di media-media nasional.

Masing-masing pihak memiliki dasar hukum, Kewenangan perijinan untuk pembangunan kawasan Meikarta di kawasan strategis Jawa Barat dan berskala Metropolitan di tangan Bupati Bekasi, namun sisi lain harus ada rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat sesuai Perda  Provinsi Jawa Barat Nomor 12 tahun 2014. Sengketa kewenangan perijinan inilah yang kemudian penyebab yg menimbulkan sengketa antara Pemkab Bekasi dan Pemprov Jabar yang mencuat ke ruang publik pada saat itu. Tentu hal tersebut menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Polemik perijinan Meikarta pada saat itu semakin ramai dalam pemberitaan media nasional dan lokal yang mengangkat isu-isu perbedaan sikap pandangan  antara Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi yang makin hari makin memanas di media publik dan tentu hal tersebut tidak baik dari etika penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dari sisi pelayanan publik terkesan menghambat investasi. Sehingga hal tersebut akhirnya menjadi perhatian DPR RI yang kemudian dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI tanggal 27 September 2017. 

Berkenaan masalah tersebut, Mendagri mengarahkan Dirjen Otonomi Daerah untuk memfasilitasi dan melakukan mediasi sengketa agar para pihak mau duduk bersama antara Pemkab Bekasi dan Pemprov Jabar bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan meminta para pihak agar menahan diri tidak saling mendiskreditkan di ruang publik. Terjadinya kebuntuan komunikasi antar jenjang pemerintahan daerah yang berpotensi.menimbulkan berbagai interpretasi dan penilaian dari masyarakat.

“Fungsi dan peran Kemendagri sesuai Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bukan pada aspek teknis perijinannya, namun lebih pada aspek pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014  sebagaimana diatur dalam Pasal 373 yang intinya pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan 0
terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Membina sinergitas hubungan antar pemda. Jelas UU Pemda bahwa dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelemggaraan pemerintahaan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. 

"Jadi, membina kepala daerah sesuai amanat konstitusi dan UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah tugas, kewenangan dan kewajiban Mendagri sebagai  pembina dan pengawas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk pembinaan kepala daerah antara lain termasuk melakukan mediasi sengketa/konflik kewenangan antar daerah termasuk konflik kewenangan antara Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi dalam soal ijin Meikarta.

Lebih jauh dari itu bahkan Mendagri memiliki kewenangan memberikan sanksi kepada Kepala Daerah sesuai UU Nomor 23 tahun 2014.

Bahtiar menegaskan kembali, bahwa Mendagri Tjahjo Kumolo selalu konsisten mengarahkan kepala daerah agar menghindari area rawan korupsi, selalu membina pemda dalam melakukan  upaya percepatan perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai aturan dan senantiasa konsisten melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan publik, membina pelaksanaan otonomi daerah serta membina hubungan antar pemda sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

“Oleh karena itu, dalam konteks fasilitasi/mediasi pembinaan kepada Pemda Jabar dan Pemkab Bekasi yang sedang berselisih soal proses perijinan Meikarta saat itu, maka Kemendagri telah melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban sesuai konstitusi dan UU Nomor 23 Tahun 2014, dan pelaksanaan mediasi sengketa tersebut dilaksanakan secara terbuka sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Mendagri Tjahjo Kumolo dalam memberikan arahan  kepada pemerintah daerah selalu mengingatkan agar menghindari area rawan korupsi dan selalu ingatkan agar setiap keputusan-keputusan pemerintah daerah harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," terangnya.

Di akhir pernyataanya, Bahtiar mengungkapkan, "Kami yakin jika Pemda  memberikan berbagai jenis pelayanan publik, termasuk soal perijinan jika mereka berikan sesuai aturan hukum yang berlaku, dilaksanakan transparan, terbuka apa adanya sesuai aturan, pasti tidak ada terjadi masalah," ujarnya.

Kemendagri sebagai poros pemerintahan dalam negeri akan terus melaksanaan tugas pembinaan kepada pemerintah daerah dan pembinaan kepala daerah sesuai kewenangan yang diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah," ungkapnya. (rls)
Share:

Yamaha Vega Club Indonesia berikan bantuan perlengkapan sekolah kepada korban tsunami Selat Sunda


Lampung Selatan - Yamaha Vega Club Indonesia (YVCI) terus memberikan perhatiannya kepada korban tsunami Selat Sunda.

Presiden YVCI Bayu Saputra, minggu (13/1/2019) mengatakan, hari ini YVCI datang kembali ke lokasi bencana alam tsunami di Desa Kunjir Lampung Selatan untuk mendonasikan bantuannya.

Sebelumnya YVCI memberikan bantuan sayur mayur dan sembako. Tapi hari ini alat tulis belajar yang diberikan kepada siswa SDN 1 Kunjir Lampung Selatan.

Menurut jurnalis Tribun Lampung ini, memang donasi ini harapanya bisa membantu para peserta didik untuk bisa semangat lagi dalam meraih cita-citanya.

Menurutnya, musibah tsunami ini membuka mata untuk bisa terus berbagi kepada sesama yang membutuhkan.

"Ada seratusan alat tulis yang terdiri tas, buku tulis, buku gambar, pensil, pena, penghapus hingga tas yang kita berikan kepada adik-adik kita," kata member Vega Lampung Club (VLC) beregister 015 ini.

Semua donasi ini berasal dari semua klub Vega di seluruh nusanatara yang tergabung di YVCI.

Jadi bukan korban di Lampung Selatan saja yang mendapatkan donasi tapi juga warga Banten yang terdampak tsunami juga diberikan bantuan.

Ketua umum Jakarta Vega Motor Club (JVMC) yang juga selaku koordinator rombongan donasi wilayah Banten, Irfan mengatakan, kalau dirinya sangat bahagia bisa membantu kepada sesama.

"30 Desember 2018 lalu kami juga ke Desa Bama Labuan Pandeglang
dan disana bantuan sembako yang kami kumpulkan langsung di terima oleh pak lurah," katanya.

Dirinya sangat berterima kasih kepada para pendonasi sudah bisa menyisihkan sedikit rezekinya untuk meringankan beban korban yang terkena tsunami.

Kepala SDN 1 Kunjir Lampung Selatan, Hairuddin mengatakan, kalau bantuan dari YVCI ini sangat membantu siswanya.

Karena diketahui memang peralatan sekolah para siswa ini kebanyakan hilang diterjang ombak tsunami.

"Jadi kami sangat berterima kasih, dan semoga apa yang diberikan ini menjadi amal ibadah dan barokah," katanya

Semoga apa yang dilakukan klub YVCI ini bisa menjadi salah satu contoh bahwa klub motor juga peduli terhadap sesama. (*)
Share:

Ini warna surat suara pemilu 2019

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar.

Jakarta – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar mengungkapkan, pada hari H pemilu di 17 April 2019 mendatang, di tempat pemungutan suara (TPS) akan ada 5 warna kertas suara yang disediakan untuk calon pemilih. Mudah membedakannya karena lima kertas suara ini memiliki warna yang tidak sama.

“Warna kuning untuk DPR RI, merah untuk DPD RI, biru untuk DPRD provinsi, hijau untuk DPRD kabupaten/kota, dan warna abu-abu untuk presiden dan wakil presiden. Pemilihan warna ini berdasarkan keputusan KPU Republik Indonesia nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018, tentang desain surat suara dan desain alat bantu coblos (template) bagi pemilih tunanetra pada Pemilu Tahun 2019," ungkap Bahtiar di Jakarta, sabtu (12/1/2019).

Lebih lanjut Bahtiar juga menerangkan secara rinci perbedaan warna dan disain surat suara pada Pemilu 2019, sebagai bagian dari sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat pemilih.

Pertama, warna abu-abu untuk surat suara pemilu presiden dan wakil presiden terdiri atas surat suara pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden dengan ukuran 22 x 31 cm. Jenis kertas yang digunakan HVS 80 gram. Surat suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

Kedua, warna kuning surat suara pemilu untuk memilih anggota DPR RI sesuai dengan jumlah daerah pemilihan anggota DPR dengan ukuran 51 x 82 cm jenis kertas yang digunakan HVS 80 gram. Surat suara pemilu anggota DPR berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam dan tidak terdapat photo dari calon anggota DPR RI.

Ketiga, warna merah surat suara pemilu untuk memilih DPD RI terdiri atas surat suara untuk pemilu anggota DPD terdapat 9 (sembilan) kategori ukuran, dengan jenis kertas HVS 80 gram. Surat suara pemilu anggota DPD berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal/horizontal terdiri dari 2 (dua) bagian yang disebut bagian luar dan bagian dalam dan terdapat photo dari setiap calon anggota DPD RI.

Keempat, warna biru surat suara pemilu untuk memilih anggota DPRD provinsi sesuai dengan jumlah daerah pemilihan anggota DPRD provinsi dengan ukuran 51 x 82 cm. Jenis kertas yang digunakan HVS 80 gram, berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal terdiri dari 2 (dua) bagian yang disebut bagian luar dan bagian dalam dan tidak terdapat photo dari calon anggota DPRD provinsi.

Kelima, warna Hijau surat suara pemilu untuk memilih anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan jumlah daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota, dengan ukuran 51 x 82 cm jenis kertas HVS 80 gram. Surat suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal terdiri dari 2 (dua) bagian yang disebut bagian luar dan bagian dalam dan tidak terdapat photo dari calon anggota DPRD kabupaten/kota.

Dalam hal ini, Bahtiar menegaskan, dari pengenalan warna surat suara tersebut menjadi penting, tujuannya akan memudahkan dan memberi pemahaman kepada masyarakat pemilih dalam menyalurkan aspirasi politik pada saat pencoblosan di TPS.

"Hal tersebut penting sebagai bagian dari bentuk pendidikan pemilih kepada masyarakat," ungkapnya. (*)
Share:

Alumni SMA Negeri Telukbetung akan gelar reuni akbar angkatan 1972 sampai 2018


Bandarlampung - Ikatan keluarga alumni (IKA) SMA Negeri Telukbetung akan menggelar reuni akbar.

Ketua IKA SMA Negeri Telukbetung, Yusmar mengatakan, kegiatan reuni ini diselenggarakan sebagai ajang silaturahmi.

"Kan sudah lama para alumni tidak bertemu karena memiliki kesibukan atau aktifitas masing - masing dengan berbagai macam profesi," katanya.

Ketua Panitia Pelaksana Reuni Alumni SMA Negeri Telukbetung, Budiman A.S menuturkan, reuni akbar akan diiikuti alumni dari angkatan tahun 1972 - 2018.

"Kalau dulu SMA Negeri Telukbetung ini ada yang menyebutnya dengan sebutan SMA Texas. Tapi sekarang sudah menjadi SMA Negeri 4," kata mantan ketua DPRD Bandarlampung ini, di studio kopi, kamis (10/1/2019). (*)
Share:

Keuntungan penjualan tiket pertandingan Persija Jakarta versus tim Pra Pon Lampung akan didistribusikan bagi korban tsunami


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo menyambut baik Charity Game antara tim sepakbola Pra PON Lampung versus Persija Jakarta yang akan diadakan di Stadion Sumpah Pemuda, Bandarlampung, minggu (13/1/2019).

Tiket laga amal bertajuk "Charity Games Pray for Lampung" ini sebesar Rp30 ribu untuk tempat duduk di tribun timur dan Rp100 ribu untuk tribun VIP. Keuntungan penjualan tiket akan didistribusikan ke kawasan yang terdampak tsunami Selat Sunda beberapa waktu lalu.

Menurut gubernur, acara ini sangat bagus diadakan di Lampung,  khususnya di Kota Bandarlampung. Selain charity game, laga amal, kegiatan ini juga bisa menghidupkan geliat pariwisata awal tahun Lampung paska bencana tsunami Desember 2018.

"Event olahraga bisa mendatangkan banyak orang. Bisa menjadi potensi wisata yang Provinsi Lampung kembangkan. Bisa mendatangkan wisatawan nusantara dan bahkan wisatawan mancanegara," kata Ridho Ficardo pada rabu (9/1/2019).

Bahkan, lanjutnya, Krui Pro di April 2019 masuk ke dalam 100 Calendar of Events kementerian pariwisata 2019.

"Ini juga salah satu event sport-tourism yang perlu kita dukung dan ramaikan," ujar Ridho.

Ridho pun mengajak pecinta sepakbola dalam dan luar Lampung untuk datang dan saksikan pertandingan antara kesebelasan Pra PON Lampung dengan Persija Jakarta ini.

"Selain menikmati pertandingan bola, ayo nikmati juga kuliner yang ada di Bandarlampung. Dan datangi destinasi wisata yang dekat dari Bandarlampung. Seperti Pantai Kelapa Rapat, Pulau Pahawang, Pulau Kelagian. atau melihat gajah Taman Nasional Way Kambas,  serta Taman Purbakala Pugung Raharjo," ungkapnya. (rls)
Share:

Mendagri: siapapun yang mengganggu konsolidasi demokrasi, harus ditindak

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Foto: Puspen kemendagri.

Jakarta – Menteri dalam negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo menyikapi setiap gelagat yang muncul untuk membangun ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Dalam keterangan persnya, mendagri menegaskan, semua pihak harus percaya penuh kepada penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP).

“Pemilu serentak 2019 ini sebenarnya yang punya kerja kan parta politik, kecuali DPD yang perseorangan. Tapi penyelenggaraannya sesuai undang - undang diserahkan kepada KPU, Bawaslu dan DKPP. Seharusnya partai politik termasuk capres, cawapres dan tim suksesnya harus percaya penuh kepada KPU, jangan apa yang disepakati dirapat beda apa yang disampaikan diluar," ujar Tjahjo.

Mendagri Tjahjo juga berkeyakinan bahwa KPU perhari ini tidak ada menyimpang satu titik koma pun dari undang-undang.

“Saya kira KPU juga berbekal pada undang-undang dan juga berbekal pada putusan MA dan MK," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan hal penting adalah jangan mencurigai, apalagi mendramatisir.

“Membuat hal-hal seperti kemarin, mencetak kartu saja belum sudah ada isu sudah 7 kontainer, saya kira ini jelas mau mendeletigimasi KPU. Sama juga ada isu 31 juta suara selundupan, 1 saja tidak mungkin, apalagi 31 juta suara," tegas Tjahjo.

Tjahjo sangat tegas dalam menyikapi hal tersebut, bahkan Tjahjo sebagai mendagri dalam hal ini sudah sepakat dengan KPU bahwa sekecil apapun kalau ada berita fitnah, berita-berita yang sifatnya berujar kebencian, berita hoaks atau berita bohong, bermuatan SARA, lapor aja kepada kepolisian.

Tjahjo juga menyampaikan penegasannya bahwa siapapun orang yang mengacaukan proses konsolidasi demokrasi ini, mengacaukan penyelenggara pemilu, mengacaukan kerja partai politik, mengacaukan kerja capres - cawapres, mengacaukan tim sukses, harus diusut dan ditindak pihak kepolisian siapapun itu. (rls)
Share:

Relawan peduli bangun jembatan gantung sederhana untuk masyarakat Way Umbar


Tanggamus - Vertical Rescue Indonesia (VRI) Lampung meresmikan jembatan gantung sederhana yang ke-12 di Dusun Sukajadi, Desa Umbar, Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, sabtu (5/1/2019).

Jembatan gantung yang memiliki bentang 80 meter tersebut dibangun sebagai salah satu giat dalam gerakan 1.000 jembatan gantung Lampung untuk Indonesia. Namun pembangunan jembatan gantung kali ini tidak hanya dilakukan oleh VRI Lampung, tapi dibangun bersama-sama dengan berbagai lembaga dan komunitas yang tergabung dalam relawan peduli. Pembangunan jembatan gantung tersebut sebagai bentuk kepedulian relawan peduli kepada masyarakat Dusun Sukajadi, Desa Umbar yang wilayahnya terkena banjir beberapa waktu lalu.

Adapun lembaga dan komunitas-komunitas yang tergabung dalam gerakan relawan peduli tersebut yakni Komunitas Lampung Outdoor Community Peduli, DCAB-ID Komunitas Mobil Dobel Cabin Lampung, Asosiasi Pengusaha Mobil Lampung, SMK N 5 Bandarlampung, Goweser Lampung Komunitas Sepeda Lampung, Telkomsel, Satrio Multi Tansindo, Taruna Siaga Bencana, Rakata Cycling Club, Tribal Trial Bikers Adventure Lampung, Trapac Trail Adventure Panjang Community, SMA N 2 Bandar Lampung, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, LP3UI, IIBF, dan Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana.

Abidin (50), warga Dusun Sukajadi saat peresmian mengatakan, masyarakat membutuhkan akses jembatan untuk berbagai kegiatan, seperti pergi ke kebun, mengangkut hasil tani dan akses menuju sekolah bagi anak-anak.

"Jembatan ini sangat penting untuk kami pak, terutama untuk jalan anak - anak sekolah. Sebenarnya kemarin sudah dibangunkan oleh pemerintah, tapi kena banjir. Alhamdulillah ini dibangunkan lagi oleh para relawan. Saya sangat berterimakasih sekali," ungkapnya.

Koordinator Vertical Rescue Indonesia Lampung, Muhammad Kariskun mengatakan, pembangunan jembatan gantung sederhana tersebut dilakukan bersama-sama secara gotong royong dengan masyarakat setempat. Pembangunan dilakukan selama 6 hari, mulai 31 Desember 2018 hingga 5 Januari 2019.

Setelah diresmikan jembatan kemudian diserahkan kepada masyarakat setempat agar dapat dipergunakan sesuai peruntukannya. Dalam peresmian tersebut selain dihadir perwakilan berbagai komunitas yang tergabung dalam relawan peduli, turut hadir juga Kepala Desa Umbar, Camat Kelumbayan, dan Wakil Bupati Tanggamus, AM Syafi’i. (rls)
Share:

Penjelasan Ketua DKPP terkait sanksi peringatan untuk Bawaslu Lampung


Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan memberikan sanksi peringatan kepada teradu I, Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah dan merehabilitasi nama baik teradu II, Iskardo P. Panggar, dan teradu III, Adek Asy’ari selaku anggota Bawaslu Lampung. Putusan ini tertuang dalam putusan DKPP nomor 204/DKPP-PKE-VII/2018. Dimana sidang putusan digelar di DKPP pada rabu (2/1/2019).

Terkait DKPP memutuskan memberikan sanksi peringatan, sementara sebelumnya DKPP pernah memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada bawaslu Lampung, Ketua DKPP, Harjono saat dikonfirmasi setialampung.co.id melalui pesan whatsapp, kamis (3/1/2019) menjelaskan, tergantung pelanggaran.

"Ya tergantung pelanggaran masing - masing kasus aduannya," kata Harjono.

Saat ditanya salah satu contoh jenis pelanggarannya seperti apa yang terkait putusan peringatan keras DKPP itu, ia menuturkan, itu hasil diskusi semua anggota.

"Wah, itu dibahas dan hasil diskusi semua anggota," ujarnya.

Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, putusan  Bawaslu Lampung untuk pelanggaran terstruktur sistematis masif (TSM) juga penanganan pelanggaran pidana terkait politik uang dinilai sudah sesuai prosedur dan tidak melanggar kode etik.

"Alhamdulillah, putusan Bawaslu Lampung untuk pelanggaran TSM juga penanganan pelanggaran pidana terkait politik uang dinilai sudah sesuai prosedur dan tidak melanggar kode etik. Sehingga teradu 2 dan 3 (Iskardo P. Panggar dan Adek Asyari) direhabilitasi nama baik. Teradu 1 (Fatikhatul Khoiriyah) diberi sanksi peringatan karena dinilai tidak memiliki sense of etic yaitu tidak menolak ditetapkan sebagai ketua majelis pemeriksa sidang TSM. Padahal ada hubungan keluarga dengan pengurus parpol pengusung paslon yang dipersoalkan meskipun tidak terbukti ada keberpihakan tetapi tidak adanya sense of etic dari teradu 1.

"Meskipun secara pribadi saya mendapat sanksi peringatan, tetapi secara kelembagaan ini sangat melegakan karena prosedur penanganan pelanggaran yang kami lakukan tidak salah," ungkapnya.

Seperti diketahui DKPP memutuskan mengabulkan pengaduan pengadu (Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) untuk sebagian, yaitu menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu I, Fatikhatul Khoiriyah selaku ketua merangkap anggota Bawaslu Lampung terhitung sejak dibacakannya putusan ini, merehabilitasi nama baik teradu II, Iskardo P. Panggar, dan teradu III, Adek Asy’ari selaku anggota Bawaslu Lampung terhitung sejak dibacakannya putusan ini, dan merintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak dibacakan.

Putusan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada rabu (2/1/2019) oleh Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati,
dan Fritz Edward Siregar, masing-masing sebagai anggota, dengan dihadiri oleh pengadu dan para teradu. (ben)
Share:

Aliansi Jurnalis Independen soroti kekerasan terhadap jurnalis dan independensi redaksi


Bandarlampung - Angka kasus kekerasan terhadap jurnalis di Lampung selama 2018 sama dengan tahun sebelumnya. Kasus kekerasan yang dialami wartawan mulai dari pelarangan meliput, pengusiran, kekerasan fisik dan verbal hingga perampasan alat kerja.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung mencatat, telah terjadi lima kasus kekerasan terhadap wartawan selama 2018. Tahun lalu juga terjadi lima kasus dan mayoritas terduga pelaku adalah aparat kepolisian. Terduga pelaku kekerasan tahun ini didominasi aparatur sipil negara atau ASN.

Menurut Ketua AJI Bandarlampung Padli Ramdan, dari lima kasus kekerasan, empat kasus melibatkan ASN. Satu kasus lainnya diduga dilakukan  oknum anggota TNI yang menghalangi jurnalis saat hendak melakukan konfirmasi kepada narasumber.

“Pengusiran, perampasan alat kerja wartawan, dan kekerasan fisik serta verbal diduga dilakukan ASN,” kata Padli dalam keterangan persnya.

Perampasan alat kerja wartawan diduga dilakukan oleh tenaga honorer di Pemkab
Pesawaran karena keberatan difoto ketika sedang duduk saat upacara bendera. Pengusiran diduga dilakukan salah satu kepala sekolah di Lampung Tengah dan kekerasan fisik diduga dilakukan camat di Lampung Tengah. Kekerasan berupa memegang kerah baju wartawan sekaligus mengajak berkelahi.

AJI menyesalkan beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan yang berakhir damai tanpa ada penanganan yang tegas terhadap pelaku. Seharusnya pelaku kekerasan diberi sanksi, misalnya peringatan keras hingga diproses hukum oleh pejabat di atasnya agar muncul efek jera.
 
* Independensi Redaksi

Mengevaluasi peristiwa selama 2018, AJI mengajak wartawan untuk melakukan evaluasi terkait penerapan kode etik jurnalistik dan profesionalisme. Pasalnya beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan dipicu oleh ketidakprofesional jurnalis. Misalnya membuat berita tidak berimbang dan tanpa upaya keras melakukan konfirmasi.

AJI Bandarlampung, kata Padli, juga menyoroti praktik ganda yang dilakukan media terhadap para wartawannya. Ada media cetak dan siber yang menugaskan wartawannya untuk melakukan penagihan uang iklan, advertorial hingga langganan koran.

Pasalnya beberapa kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi saat mereka malakukan aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan bisnis media. Bukan saat mereka melakukan aktivitas jurnalistik. Profesi wartawan menuntut kedisiplinan dan konsentrasi tinggi sehingga jurnalis kritis dengan isu-isu yang menjadi perhatian publik.

"Menugaskan wartawan di luar aktivitas jurnalistiknya, seperti menagih uang perusahaan, bertolak belakang dengan prinsip firewall atau pagar api. Ruang redaksi harus dipisahkan dengan bisnis sehingga bisa mempertahankan independensinya dari berbagai kepentingan," kata Padli.

Ketua AJI menambahkan, independensi ruang redaksi harus dijaga sehingga produk jurnalistik yang dihasilkan media dipercaya publik. Indepenensi adalah ruh jurnalisme agar pers bisa semakin meneguhkan keberadaannya sebagai penghasil informasi yang kredibel dan layak dipercaya kebenarannya. (rilis)
Share:

Dampingi Presiden Joko Widodo, Gubernur Ridho: pemprov Lampung akan bantu relokasi dan pembangunan rumah korban tsunami


Lampung Selatan - Pemerintah provinsi Lampung akan membantu relokasi dan pembangunan rumah bagi korban tsunami di Lampung. Menurut data sementara yang diperoleh, ada sekitar 710 rumah hancur yang akan dibangun dan direlokasi oleh Pemprov Lampung bekerjasama dengan kementerian PUPR.

Hal ini disampaikan Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo saat mendampingi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat meninjau lokasi bencana tsunami Selat Sunda di Desa Kunjir dan Way Muli, Lampung Selatan, rabu (2/1/2019).

"Ada sekitar 710 hunian tetap yang akan kita bangun untuk menggantikan rumah warga yang hancur tersapu tsunami Selat Sunda. Kita juga sudah berkoordinasi dengan kementerian PUPR, soal lokasi masih kami persiapkan," kata Ridho.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menghimbau agar warga sebaiknya tidak membangun rumah atau bangunan lainnya terlalu dekat dengan pantai. Selain itu presiden juga menyatakan akan merelokasi dan rehabilitasi rumah warga secepatnya.

"Saya himbau agar warga tidak mendirikan bangunan terlalu dekat dengan bibir pantai. Jarak aman terdekat itu sebaiknya 400 meter dari bibir pantai. Untuk relokasi dan rehabilitasi akan kita lakukan secepatnya, paling lambat 3 bulan selesai," kata Jokowi.

Saat ini, pemerintah pusat dan pemprov Lampung terus berkoordinasi dalam penanganan korban tsunami. Seperti penanganan pengungsi, layanan kesehatan, dan pendataan terkait sarana dan prasarana yang rusak.

Berbagai bantuan juga terus berdatangan. Hngga saat ini, total penerimaan bantuan tunai dari 146 donatur sekitar Rp1,658 miliar. Selain itu juga, diterima bantuan logistik dari 334 donatur berbagai jenis barang seperti makanan, pakaian, obat-obatan, selimut, alat mandi, dan lainnya.

Berdasarkan data, untuk wilayah pantai pesisir Lampung Selatan, terdapat 2 desa yang banyak menelan korban jiwa yaitu Desa Kunjir dan Way Muli. Adapun total korban bencana tsunami di Lampung Selatan yaitu korban meninggal dunia 118 orang, korban luka-luka sekitar 6.379 orang, dan 7 orang dinyatakan hilang.

Bencana tsunami juga menyebabkan rumah rusak 710 unit dan jumlah pengungsi mencapai 7.868 orang.

Selain Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, turut hadir dalam kesempatan itu, Kapolda Lampung, Irjen Pol Purwadi Arianto dan Plt. Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto.

Adapun kedatangan Presiden Jokowi ke Lampung didampingi Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Menkopolhukam Wiranto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial (Mensos) Agus Guwimang, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita Moeloek.

Usai mengunjungi warga yang terdampak tsunami Selat Sunda di Desa Kunjir dan Way Muli, Lampung Selatan, Presiden dan rombongan dijadwalkan akan berkunjung juga ke RSUD Bob Bazar, dan Lapangan Tenis Indoor, Kalianda. (*)
Share:

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog