Penjelasan Ketua DKPP terkait sanksi peringatan untuk Bawaslu Lampung


Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan memberikan sanksi peringatan kepada teradu I, Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah dan merehabilitasi nama baik teradu II, Iskardo P. Panggar, dan teradu III, Adek Asy’ari selaku anggota Bawaslu Lampung. Putusan ini tertuang dalam putusan DKPP nomor 204/DKPP-PKE-VII/2018. Dimana sidang putusan digelar di DKPP pada rabu (2/1/2019).

Terkait DKPP memutuskan memberikan sanksi peringatan, sementara sebelumnya DKPP pernah memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada bawaslu Lampung, Ketua DKPP, Harjono saat dikonfirmasi setialampung.co.id melalui pesan whatsapp, kamis (3/1/2019) menjelaskan, tergantung pelanggaran.

"Ya tergantung pelanggaran masing - masing kasus aduannya," kata Harjono.

Saat ditanya salah satu contoh jenis pelanggarannya seperti apa yang terkait putusan peringatan keras DKPP itu, ia menuturkan, itu hasil diskusi semua anggota.

"Wah, itu dibahas dan hasil diskusi semua anggota," ujarnya.

Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, putusan  Bawaslu Lampung untuk pelanggaran terstruktur sistematis masif (TSM) juga penanganan pelanggaran pidana terkait politik uang dinilai sudah sesuai prosedur dan tidak melanggar kode etik.

"Alhamdulillah, putusan Bawaslu Lampung untuk pelanggaran TSM juga penanganan pelanggaran pidana terkait politik uang dinilai sudah sesuai prosedur dan tidak melanggar kode etik. Sehingga teradu 2 dan 3 (Iskardo P. Panggar dan Adek Asyari) direhabilitasi nama baik. Teradu 1 (Fatikhatul Khoiriyah) diberi sanksi peringatan karena dinilai tidak memiliki sense of etic yaitu tidak menolak ditetapkan sebagai ketua majelis pemeriksa sidang TSM. Padahal ada hubungan keluarga dengan pengurus parpol pengusung paslon yang dipersoalkan meskipun tidak terbukti ada keberpihakan tetapi tidak adanya sense of etic dari teradu 1.

"Meskipun secara pribadi saya mendapat sanksi peringatan, tetapi secara kelembagaan ini sangat melegakan karena prosedur penanganan pelanggaran yang kami lakukan tidak salah," ungkapnya.

Seperti diketahui DKPP memutuskan mengabulkan pengaduan pengadu (Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) untuk sebagian, yaitu menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu I, Fatikhatul Khoiriyah selaku ketua merangkap anggota Bawaslu Lampung terhitung sejak dibacakannya putusan ini, merehabilitasi nama baik teradu II, Iskardo P. Panggar, dan teradu III, Adek Asy’ari selaku anggota Bawaslu Lampung terhitung sejak dibacakannya putusan ini, dan merintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak dibacakan.

Putusan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada rabu (2/1/2019) oleh Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati,
dan Fritz Edward Siregar, masing-masing sebagai anggota, dengan dihadiri oleh pengadu dan para teradu. (ben)
Share:

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog