Langsung ke konten utama

Tinggalkan Tugas Tanpa Izin, Bahtiar Dukung Gubernur Jatim Tegur Wakil Bupati Trenggalek

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar.

Jakarta – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri merespon terkait Gubernur Jawa Timur Soekarwo akan meluncurkan surat teguran kepada Wakil Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin karena meninggalkan tugasnya tanpa izin.

Menyikapi hal tersebut, Bahtiar mengungkapkan, berdasarkan peraturan perundang - undangan bahwa persolaan tersebut terkait larangan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat 1 huruf j meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari tujuh hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu satu bulan tanpa izin menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.

"Bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dikecualikan dari meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari tujuh hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu satu bulan tanpa izin menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, jika dilakukan untuk kepentingan pengobatan yang bersifat mendesak," ujarnya.

Bahtiar menjelaskan, persoalan tersebut memiliki konsekwensi dikenai sanksi secara bertahap sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Ayat 3, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari tujuh hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu satu bulan tanpa izin dikenai sanksi teguran tertulis oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Ayat 4, dalam hal teguran tertulis telah disampaikan dua kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian.

Dan ayat 5, dalam hal kepala Daerah mengikuti program pembinaan khusus, tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Dan sesuai konsitusi juga  bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota adalah bagian dari sistem pemerintahan NKRI.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang - undang
Berkenaan dengan kewenangan gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan kabupaten/kota.

Bahtiar utarakan dengan tegas, gubernur juga memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat didaerah, yaitu diatur secara jelas dalam Pasal 373 ayat 2 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

“Prinsipnya Kemendagri mendukung apa yang sudah dan yang akan dilakukan gubernur Jawa Timur, menegakkan hukum pemerintahan daerah, sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan gubernur kepada wakil bupati Trenggalek, ternasuk binwas kepada walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati lainnya diwilayahnya sesuai yg diatur dalam UU Pemda.

Kronologi permasalahan tersebut bermula dari Gubernur Jawa Timur menerima surat tentang Wakil Bupati Trenggalek tidak ada di tempat, dan tidak melaksanakan tugas sebagai pejabat negara pada 9 sampai dengan 19 Januari 2019. Maka Gubernur Jawa Timur mengirimkan surat ke Bupati Trenggalek agar menyampaikan laporan secara rinci.

Gubernur juga meminta Bupati Trenggalek, Emil Elistianto Dardak untuk segera membuat laporan rinci mengenai Wakil Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin yang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari tujuh hari berturut-turut

“Laporan ini penting untuk kemudian dilanjutkan sebagai laporan gubernur Jatim kepada menteri dalam negeri. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 77 ayat 3  disebutkan bahwa kepala daerah yang meninggalkan tugas lebih dari tujuh hari tanpa izin mendapat teguran. Hal - hal seperti ini penting dilakukan oleh gubernur dan jadi contoh diseluruh daerah.

Gubenur harus mengembalikan kembali marwah sistem  pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional negara kesatuan Republik Indonesia sesuai azas-azas, prinsip-prinsip dan etika penyelenggaraan pemeintahan yang baik dan sesuai konstitusi dan Undang-Undang,'  pungkas Bahtiar Baharuddin, Kapuspen Kemendagri. (*)

Postingan populer dari blog ini

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Berikut Pidato Lengkap Presiden Joko Widodo

setialampung.co.id - MPR RI resmi melantik Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden masa jabatan 2019 - 2024, minggu (20/10).

Usai dilantik, Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya. Berikut pidato lengkap Presiden Joko Widodo.


Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati para pimpinan dan seluruh anggota MPR, Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputeri, Presiden ke-5 Republik Indonesia, Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Soesilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Boediono, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke- 12 Republik Indonesia.

Yang saya muliakan kepala negara dan pemerintahan serta utusan …

Imbauan Kapolda Lampung, Irjen Purwadi Arianto

setialampung.co.id - Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019 - 2024 yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2019, Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto mengimbau kepada semua masyarakat dan semua elemen agar mengikuti apa yang telah menjadi aturan. Sehingga pelaksanaan kegiatan pelantikan presiden dan wakil presiden berlangsung aman dan terkendali.

"Semua ini (pelantikan presiden) adalah kemenangan masyarakat Indonesia. Ini adalah anugerah buat Bangsa Indonesia. Untuk itu saya mengimbau kepada semua pihak agar semua situasi berjalan kondusif, aman dan terkendali. Silakan menyampaikan pendapat dengan santun dan sopan," ujarnya.

Purwadi juga menutukan, pihaknya menempatkan personil secukupnya. Diantaranya seperti di lokasi penyeberangan menuju pulau Jawa yaitu di Bakauheni, Lampung Selatan.

"Memang ada indikasi pemberangkatan massa tapi tidak terlalu banyak. Bagi pendukung yang lagi bersuka ria, agar penyampaiannya tidak mengganggu yang lainnya,"…