Langsung ke konten utama

Panwas Kemiling Keluhkan Dana Penertiban Banner


Bandarlampung - Sejauh ini ada beberapa kandidat calon anggota legislatif (caleg) yang curi start. Selain itu, ada beberapa calon yang tidak memiliki STTP namun disinyalir telah melakukan kampanye.

Hal ini disampaikan panwascam divisi penindakan pelanggaran, Dian, di sekretariat pawascam Kemiling, jumat (1/1/2019).

Ketua Panwascam Kemiling, Muhammad Hirmawan menjelaskan, semua kegiatan di Kemiling tidak lepas dari pantauannya.

"Setiap kegiatan di kemiling tidak lepas dari pantauan kami (panwascam). Semua kegiatan harus dicatat dan panwas harus masuk ke semua lini. Pengawasan ini pemilu berlangsung LUBER," ujarnya.

Meski demikian, katanya, pihaknya masih menemukan banner yang melanggar. Lalu pihaknya menginventarisir dan memberikan teguran terlebih dahulu agar banner yang melanggar untuk dipindahkan.

"Ada juga caleg yang bandel yang tidak mau memindahkan bannernya yang melanggar. Jika bandel, kami mengirim surat ke partai pengusung calon yang bersangkutan. Jika calon bandel juga, maka dilakukan pembersihan oleh Pol PP kecamatan didampingi PPL setempat," ungkapnya, saat menerima kunjungan kerja komisi I DPRD Bandarlampung dalam rangka monitoring dan evaluasi pileg dan pilpres 2019, jumat (1/2/2019).

Kepala Kesekretariatan Panwascam Kemiling, Laili Saptiarini mengeluhkan terkait uang dinas pengawas sebesar Rp110 ribu.

Diungkapkannya, uang dinas sebesar Rp110 ribu itu untuk setiap panwaslu menjalankan dinas. Sementara tidak ada dana untuk penertiban banner bersama Pol PP. Jadi dana untuk PPL sebagian yang digunakan untuk keperluan pol pp saat menertibkan banner.

"Tapi tidak ada paksaan, Pembagiannya sesuai kesepakatan saja dengan pol PP nya," ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Bandarlampung, Nukman Abdi menjelaskan, kunjungan kerjanya ini bertujuan melihat sejauh mana inventarisir terhadap dugaan pelanggaran di wilayah Kemiling.

"Tugas pengawas itu yang bengkok harus diluruskan. Ini juga berlaku kepada semua pihak terkait. Teguran terhadap pelanggar kampanye tidak boleh diskriminasi. Ini tugas komisi I mengawasinya, ini juga sesuai aturan yang berlaku. Kami turun ke tingkat kecamatan, lalu dilanjutkan sinkronisasi dengan KPU Bandarlampung. Komisi I ingin mendengar langsung persiapan pelaksanaan pengawasan pemilu 2019," ungkapnya. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …