Panwas Kemiling Keluhkan Dana Penertiban Banner


Bandarlampung - Sejauh ini ada beberapa kandidat calon anggota legislatif (caleg) yang curi start. Selain itu, ada beberapa calon yang tidak memiliki STTP namun disinyalir telah melakukan kampanye.

Hal ini disampaikan panwascam divisi penindakan pelanggaran, Dian, di sekretariat pawascam Kemiling, jumat (1/1/2019).

Ketua Panwascam Kemiling, Muhammad Hirmawan menjelaskan, semua kegiatan di Kemiling tidak lepas dari pantauannya.

"Setiap kegiatan di kemiling tidak lepas dari pantauan kami (panwascam). Semua kegiatan harus dicatat dan panwas harus masuk ke semua lini. Pengawasan ini pemilu berlangsung LUBER," ujarnya.

Meski demikian, katanya, pihaknya masih menemukan banner yang melanggar. Lalu pihaknya menginventarisir dan memberikan teguran terlebih dahulu agar banner yang melanggar untuk dipindahkan.

"Ada juga caleg yang bandel yang tidak mau memindahkan bannernya yang melanggar. Jika bandel, kami mengirim surat ke partai pengusung calon yang bersangkutan. Jika calon bandel juga, maka dilakukan pembersihan oleh Pol PP kecamatan didampingi PPL setempat," ungkapnya, saat menerima kunjungan kerja komisi I DPRD Bandarlampung dalam rangka monitoring dan evaluasi pileg dan pilpres 2019, jumat (1/2/2019).

Kepala Kesekretariatan Panwascam Kemiling, Laili Saptiarini mengeluhkan terkait uang dinas pengawas sebesar Rp110 ribu.

Diungkapkannya, uang dinas sebesar Rp110 ribu itu untuk setiap panwaslu menjalankan dinas. Sementara tidak ada dana untuk penertiban banner bersama Pol PP. Jadi dana untuk PPL sebagian yang digunakan untuk keperluan pol pp saat menertibkan banner.

"Tapi tidak ada paksaan, Pembagiannya sesuai kesepakatan saja dengan pol PP nya," ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Bandarlampung, Nukman Abdi menjelaskan, kunjungan kerjanya ini bertujuan melihat sejauh mana inventarisir terhadap dugaan pelanggaran di wilayah Kemiling.

"Tugas pengawas itu yang bengkok harus diluruskan. Ini juga berlaku kepada semua pihak terkait. Teguran terhadap pelanggar kampanye tidak boleh diskriminasi. Ini tugas komisi I mengawasinya, ini juga sesuai aturan yang berlaku. Kami turun ke tingkat kecamatan, lalu dilanjutkan sinkronisasi dengan KPU Bandarlampung. Komisi I ingin mendengar langsung persiapan pelaksanaan pengawasan pemilu 2019," ungkapnya. (*)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed