Gelar Rakor, Bawaslu Bandarlampung Awasi Pemutakhiran Data Pemilih


Bandarlampung - Bawaslu Bandarlampung menggelar rapat koordinasi (rakor) pemantapan dan evaluasi pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan data pemilih yang dilaksanakan di Hotel Kurnia, jumat (29/3).

Rakor diantaranya dihadiri Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, Ketua Bawaslu Bandarlampung, Candrawansah serta panwas se-Bandarlampung.

Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah menjelaskan, rakor diselenggarakan dalam rangka evaluasi DPT di Bandarlampung.

"Bawaslu Lampung secara keseluruhan mengawasi, terlebih MK memutuskan sekarang menggunakan surat keterangan (suket) bisa nyoblos pada saat pemilu. Terkait hal ini, Bawaslu Lampung koordinasi dengan disdukcapil provinsi Lampung," ujarnya.

Ketua Bawaslu Bandarlampung, Candrawansah menuturkan, salah satu tujuan dilaksanakan rakor ini yaitu untuk lebih memberikan pengawasan dan perhatian terhadap DPT.

"Kami juga akan mengawasi penggunaan suket, karena MK memutuskan, warga bisa ikut nyoblos di pemilu dengan menggunakan suket," ujarnya. (*)
Share:

Antisipasi Money Politic, Bawaslu Minta Petugas Lapas Ikut Mengawasi


Bandarlampung - Petugas lembaga pemasyarakatan akan dilibatkan dalam hal pengawasan pileg dan pilpres 17 April 2019. Pelibatan petugas sipir ini untuk mengantisipasi terjadinya dugaan money politic (politik uang) seperti yang terjadi pada pilgub 2018.

“Kami harap pihak lapas dilibatkan dalam pengawasan di dalam Lapas agar tidak terjadi dugaan politik uang seperti yang terjadi pada pilgub lalu," kata Ketua Bawaslu Bandarlampung, Candrawansah, saat menghadiri sosialisasi yang digelar KPU Bandarlampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA, Rajabasa, Bandarlampung, jumat (29/3).

Pada kesempatan tersebut, Candra minta agar setelah dilakukan sosialisasi, tidak ada pelanggaran yang terjadi di dalam Lapas.

“Kami juga akan memperhatikan hak pilih warga binaan agar dapat memberikan hak pilihnya dengan baik," ujarnya. (*)
Share:

Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 Dilakukan Di Kantor KPU


Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono menegaskan, proses rekapitulasi suara pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019 dilakukan di kantor KPU.

"Sejak pemilu 2014, rekap penghitungan suara sudah tidak lagi di hotel, tapi di kantor KPU," kata Pramono saat tampil sebagai narasumber dalam acara Rakornas bidang kewaspadaan nasional dalam rangka pemantapan  penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Jakarta, rabu (27/3).

Dalam acara yang diselenggarakan ditjen politik dan pemerintahan umum kemendagri ini, Pramono menjelaskan, rekap penghitungan di hotel dilaksanakan pada pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

Pramono menambahkan, publik juga bisa mengetahui informasi tentang penghitungan suara secara cepat melalui program yang dinamakan Sistem Perhitungan (SITUNG) suara.

"SITUNG bukan pengumuman hasil resmi pemilu, tapi hanya sebagai alat bantu untuk menjaga transparansi dan informasi supaya masyarakat bisa cepat mengetahui hasilnya. Kalau hasil resmi tunggu pengumuman dari KPU," kata Pramono.

Situng dibuat KPU karena kalau menunggu hasil resmi KPU melalui penghitungan KPU secara manual dan berjenjang dari TPS ke kecamatan, kabupaten hingga ke KPU pusat membutuhkan waktu 35 hari.

"Kalau dengan Situng karena caranya menscan Formulir C1 dari TPS maka tiga hari ditargetkan bisa diketahui maksimal 20 persen hasil pemilu. Jadi, kira-kira 5 hari bisa diketahui minimal 60 persen hasil pemungutan suara secara nasional," ujarnya.

Pramono mengatakan, adanya kendala geografis di daerah tertentu seperti Papua dan Maluku Utara menyulitkan untuk mengetahui informasi secara cepat hasil pemungutan suara secara nasional.

"Tapi sekali lagi, SITUNG hanya sebagai informasi, bukan hasil resmi Pemilu karena yang diakui adalah hasil berdasarkan rekap manual dan berjenjang dari TPS sampai KPU Pusat," ujarnya.

Terkait mengenai berita surat suara yang ditemukan rusak di KPU daerah, Pramono mengatakan hal itu bukan kesengajaan, tapi akibat proses pengiriman dari pabrik ke kantor KPU daerah.

"Jangan berpikir yang aneh-aneh itu proses yang wajar. Surat suara yang rusak itu masih menjadi tanggung jawab percetakan karena proses pengiriman dan sortir," ungkap Pramono. (rls)
Share:

Wakapolda: Polri Miliki Tugas Pokok dan Fungsi Amankan Pemilu


Pesawaran - Wakapolda Lampung, Brigjend Pol Teddy Minahasa menegaskan, pemilu 2019 harus berlangsung jujur dan adil.

"Polri memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengamankan pemilu agar berjalan dengan baik. Saya berharap partisipasi masyarakat bersinergi dengan Polri untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Sehingga pemilu 2019 dapat berlangsung dengan lancar, aman dan sejuk," ujarnya, pada kegiatan talk show yang digelar Polda Lampung di rumah dinas bupati Pesawaran, rabu (27/3).

Dilanjutkannya, polri mampu melakukan tindakan hukum dalam pelaksanaan pemilu seperti diatur dalam undang-undang. Seperti money politik ataupun tindakan lain yang dilakukan masyarakat maupun parpol yang tertera dalam pasal 515 pasal 7 tahun 2017 tentang pemilu bahwa orang yang dengan sengaja pada saat penyelenggaraan pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada orang lain untuk tidak menggunakan hak suaranya atau menggunakan hak suaranya untuk memilih pasangan calon tertentu atau cara tertentu itu dipidana maksimal 3 tahun dan denda maksimal 36 juta.

sementara itu persiapan dan pergeseran pasukan dalam pelaksanaan pemilu telah dijalankan. Namun pihaknya juga melakukan monitoring di sejumlah lokasi tertentu dalam hal kerawanan pemilu, baik saat kampanye, pencoblosan terutama saat pendistribusian logistik pemilu.

Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona mengungkapkan, bersama masyarakat meyakini pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2019 akan berjalan lancar, aman dan sejuk, khusunya untuk wilayah Pesawaran.

Sambung Dendi, bahwa dalam menghadapi pelaksanaan pemilu 2019 sejumlah pihak seperti pemkab selalu berkoordinasi dengan Bawaslu, KPU, Polres dan seluruh unsur masyarakat.

"Kita berharap kepada seluruh elemen agar dapat melaksanan pemilu secara baik sehingga menghasilkan pemilu yang barokah dan berkualitas. Untuk itu, kami pemerintah daerah bersama masyarakat siap melaksanakan pemilu 2019," harapnya.

Dijelaskan, keyakinan tersebut berdasar situasi dilapangan yang kerap diungkapkan oleh beberapa calon legislatif selaku peserta pemilu 2019 akan pentingnya keberlangsungan pemilu yang berkualitas.

"Para calon tidak bicara soal siapa yang jadi atau tidak, tapi mereka lebih mengutamakan pelaksanaan pemilu dapat dilangsungkan dengan berkualitas tanpa ada kecurangan atau tindak pidana pemilu, " jelasnya, dalam talk show yang mengusung tema "Pemilu Harapan Kita" ini.

Ketua KPU Lampung, Nanang Trenggono sempat menyebut peran Polda Lampung bersama sejumlah media ini membantu pihaknya  untuk bisa berinteraksi secara aktif dari para pelaksana pemilu, baik masyarakat, parpol hingga sejumlah tokoh yang mampu mewujudkan pemilu 2019 yang lancar, aman dan sejuk. Terlebih juga sebagai bentuk komunikasi antar pemangku kewenangan dan masyarakat.

Disamping itu, lanjutnya, harapan lain adalah partisipasi masyarakat bersinergi dengan Polri untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, sehingga pemilu 2019 dapat berlangsung dengan lancar, aman dan sejuk.

Hadir pada kegiatan tersebut disamping wakapolda Lampung, dan bupati pesawaran maupun narasumber, juga hadir Kapolres Pesawaran AKBP Popon Ardianto Sunggoro, Ketua KPU Lampung Nanang trenggono, Dirintelkam Polda Lampung Kombespol Amran, pengamat politik Unila, Sigit Krisbiantoro, perwakilan Brigif 3 Lampung, Perwira penghubung (Pabung) Kodim 143 Lampung Selatan, perwakilan dari TNI AL, Perwakilan dari Kejari Lampung Selatan dan FKUB provinsi maupun pesawaran serta seluruh unsur pimpinan Kabupaten Pesawaran dan perwakilan masyarakat. (*)
Share:

Ridho: Pendapatan Samsat Rp7 Miliar Per Hari


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo resmi membuka musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Lampung 2019 di Ballroom Hotel Novotel, Bandarlampung, selasa (26/3). Musrenbang digelar dalam rangka menyusun RKPD tahun 2020.

Gubernur Ridho mengatakan, ada dua tugas utama kepala daerah dalam menentukan kebijakan fiskal, yakni memastikan dan mengendalikan APBD dan APBDP agar sesuai arah pembangunan, dan dimanfaatkan dengan tepat.

"Pendapatan asli daerah (PAD) kita saat ini Rp3.4 triliun per tahun. Pendapatan samsat sekitar Rp7 miliar/hari. Dengan pendapatan sebesar ini artinya dibutuhkan kebijakan fiskal yang tepat. Makanya biasanya untuk OPD yang anggarannya besar saya selalu cek satu-per satu," kata Ridho.

Pada kesempatan tersebut, Ridho juga mengimbau kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memprioritaskan anggaran kepada yang menjadi kebutuhan pembangunan di daerahnya masing-masing.

"Apa yang menjadi prioritas daerah itu menjadi hal yang paling peting untuk diutamakan dalam anggaran pembangunan. Seperti halnya dengan pemerintah provinsi Lampung yang menganggarkan 50% anggarannya pada dinas bina marga untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan. Karena hal tersebut yang paling dibutuhkan masyarakat," ungkap Ridho.

Selain itu, gubernur juga memaparkan berbagai capaian pembangunan provinsi Lampung. Termasuk diantaranya berbagai capaian pembangunan dari hasil kerjasama pemerintah provinsi Lampung dan pemerintah pusat.

Terkait RKPD Lampung ke depan, gubernur mengatakan, pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan di Lampung.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Syarifuddin, mewakili menteri dalam negeri dalam sambutannya menyoroti pentingnya penyelarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi, yang menyampaikan pokok-pokok kebijakan pembangunan nasional 2020 sebagai tumpuan pembangunan daerah.

Dalam kegiatan Musrenbang kali ini, pemerintah provinsi Lampung juga memberikan berbagai penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota dan OPD provinsi Lampung yang menunjukan kinerja terbaik.

Adapun penghargaan terbaik untuk tingkat kabupaten/kota diberikan kepada, Kabupaten Tanggamus sebagai terbaik 3, Kabupaten Pringsewu terbaik 2, dan Kabupaten Lampung Barat sebagai terbaik 1. Sedangkan untuk tingkat kota jatuh kepada Kota Metro.

Sementara itu untuk tingkat OPD, penghargaan diberikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai terbaik ketiga, Dinas Perdaganagn terbaik kedua, dan Dinas Kesehatan sebagai terbaik pertama.

Selain itu ada juga penghargaan Lampung Sejahtera untuk kabupaten yang berhasil melakukan penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing. Penghargaan tersebut diberikan kepada Kabupaten Way kanan sebagai terbaik pertama, kemudian Kabupaten Mesuji sebagai terbaik kedua, dan terbaik tingkat kota diberikan kepada Kota Metro. (*)
Share:

Pesan Gubernur Lampung Usai Lantik Agung Ilmu Mangkunegara dan Budi Utomo


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo melantik pasangan bupati dan wakil bupati Lampung Utara terpilih periode 2019 - 2024 Agung Ilmu Mangkunegara dan Budi Utomo di Gedung Balai Keratun, Lantai III kantor gubernur Lampung, senin (25/3).

Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada bupati dan wakil bupati Lampung Utara terpilih. Gubernur juga berpesan agar seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Utara memberi dukungan kepada bupati dan wakil bupati terpilih.

"Pada kesempatan ini saya ucapkan selamat kepada bupati dan wakil bupati Lampung Utara terpilih periode 2019 - 2024, Agung Ilmu Mangkunegara dan Budi Utomo. Pesan saya kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk memberikan dukungan yang solid, yang integral, kepada bapak bupati yang baru dilantik," ujar Ridho.

Lebih lanjut, Gubernur Ridho mengatakan, Kabupaten Lampung Utara salah satu kabupaten tertua dan terluas pada masanya sebelum dilakukan pemekaran. Oleh karena itu Lampung Utara harus tetap menjadi rujukan kabupaten-kabupaten yang dulu menjadi bagiannya.

"Oleh karena itu tentunya Lampung Utara haruslah tetap menjadi lokomotif dari kabupaten-kabupaten yang dulu menjadi bagian dari Lampung Utara," papar Ridho

"Hari ini anda berdua memiliki segala perangkat, potensi, dan dukungan untuk memastikan Kabupaten Lampung Utara harus lebih baik dari sebelumnya," lanjut gubernur.

Gubernur Ridho juga mengingatkan, dulu Lampung Utara merupakan daerah perlintasan, namun dengan adanya jalan tol yang tdak melintasi Lampung Utara tentunya harus dapat disikapi dengan pembangunan strategis yang baru agar dapat beradaptasi.

Adapun penetapan Agung Ilmu Mangkunegara dan Budi Utomo sebagai bupati dan wakil bupati Lampung Utara terpilih berdasarkan surat keputusan KPU nomor 069/HK.03.01-kpt/1803/KPU-kab/VII/2018 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil terpilih dalam pilbup Lampura tahun 2018.

Serta surat keputusan menteri dalam negeri nomor 131.18-399 tahun 2019 tentang pengangkatan bupati Lampung Utara. Serta keputusan menteri dalam negeri nomor 131.18-400 tahun 2019 tentang pengangkatan wakil bupati Lampung Utara. (*)
Share:

Vanya Nhabella dan Kevin Abdillah Gunawan Muli Mekhanai 2019

Foto: Kominfo Pemkab Tanggamus.

Kota Agung - Vanya Nhabella asal Kecamatan Gisting dan Kevin Abdillah Gunawan asal Kecamatan Talang Padang menjadi pemenang Muli Mekhanai tahun 2019 di grand final pemilihan muli mekhanai Kabupaten Tanggamus tahun 2019 yang dilaksanakan di Halaman Masjid Islamic Centre Kota Agung, sabtu (23/3).

Disusul pasangan Sinta Nurlia asal Kecamatan Kota Agung Timur dan Bagastian asal Kecamatan Kota Agung di posisi kedua. Di posisi ketiga sebagai pemenang Muli Mekhanai 2019 yakni Dinda Muna Maharani asal Kecamatan Pugung dan Iprudin Ependi asal Kecamatan Gisting.

Dalam ajang bergengsi pemilihan putri dan putra duta pariwisata Kabupaten Tanggamus yang diadakan setiap tahun ini juga memiliki tiga katagori lainnya, yakni juara terfavorit berdasarkan vote sosial media diraih oleh Vanya Nhabella, katagori Berbakat diraih oleh Toni Saputra dan katagori Photo Genic diraih oleh Isma Trie Afdiata. Dan semua para pemenang berdasarkan hasil keputusan ke tujuh (7) dewan juri yakni, Sri Nilawati, Nur Aini Lubis, Hj. Retno Noviana Damayanti, Ulida R.H, Nyimas Desi. L, Shafira Bella S dan Indra.

Bupati Tanggamus dalam sambutannya yang diwakili Wakil Bupati Tanggamus, AM. Syafi'i mengatakan, pemilihan muli mekhanai ini diadakan sebagai rangkaian menyambut HUT ke-22 Tanggamus.

Menurutnya, kegiatan ini selain sarana hiburan, kegembiraan, ajang kontes dan lomba bagi para pemuda pemudi se-Kabupaten Tanggamus, tapi juga sebagai momen perayaan hari jadi kabupaten Tanggamus.

Oleh karena itu, dirinya mengharapkan dalam upaya mencetak muli mekhanai Tanggamus tahun 2019 sebagai duta-duta yang handal, berkualitas dan memenuhi harapan. Dan perlu memiliki wawasan pengetahuan yang luas dalam berbagai bidang terlebih bidang kepariwisataan, karena mereka intinya mempunyai tugas untuk mempromosikan potensi - potensi wisata budaya, kearifan lokal dan kekayaan alam Kabupaten Tanggamus.

"Pemilihan muli mekhanai ini merupakan salah satu ajang untuk memperkenalkan kekayaan pariwisata yang ada di Kabupaten Tanggamus ini. Dan itu merupakan salah satu amanah yang harus diemban nantinya oleh para pemenang diajang duta wisata ini. Seperti diketahui, kabupaten kita tercinta ini memiliki kekayaan pariwisata yang sangat luar biasa. Oleh karenanya pemenang dari Muli Mekhanai ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk semakin memperkenalkan wisata melalui promosi baik itu secara lisan maupun share di sosial media. Agar dunia luar tahu bahwa ada surga wisata terpendam di Tanggamus," ungkap Syafii.

Ketua Panitia Grand Final Muli - Mekhanai Tanggamus 2019, Mailidarni yang juga kabid pemasaran dan ekonomi kreatif menyampaikan, rangkaian demi rangkaian telah dilalui para peserta. Mulai tes wawancara dan selanjutnya pengumuman finalis diumumkan melalui media sosial via instagram. Kemudian penilaian berdasarkan sikap atau prilaku yang baik, pengetahuan, kecerdasan, keberanian dan penampilan yang menarik, ditambah lagi kebudayaan dan kepribadian.

Menurutnya, objek wisata yang dimiliki kabupaten Tanggamus sangat luar biasa serta mempesona jika kita mampu menjaga dan mengembangkan tempat wisata yang cantik, itu patut disyukuri dengan melakukan pengelolaan yang baik dan profesional, sehingga dapat menjadikan tujuan para pengunjung mau itu domestik atau internasional.

"Industri pariwisata bisa menjadi tulang punggung perekonomian untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, melalui pemilihan muli - mekhanai 2019 akan terlahir duta wisata dan budaya dari bumi begawi jejama ini. Kegiatan ini diikuti sebanyak 58 peserta, terdiri dari muli 27 dan mekhanai 31 orang, serta pemenang nantinya akan mewakili Tanggamus pada pemilihan Muli - Mekhanai tingkat Provinsi Lampung," jelasnya. (kominfo)


Share:

Herman HN Ajak Masyarakat Nyoblos 17 April

Walikota Bandarlampung, Herman HN.             Foto: istimewa.

Bandarlampung - Wali Kota Bandarlampung, Herman HN mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019.

"Ayo, masyarakat Bandarlampung, kita ramai-ramai ke TPS untuk memilih mana yang kita pilih. Carilah pemimpin bagus dan peduli rakyat," ucap Herman HN usai menghadiri apel pasukan operasi mantab brata untuk pengamanan pemilu 2019 di lapangan PKOR Wayhalim, Jumat (22/3).

Herman HN, mengapresiasi Polri dan TNI yang telah menggelar simulasi pengamanan Pemilu.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Kapolda, Danrem, Danlanal, Danlaut dan segenap panitia yang menggelar kegiatan ini. Semoga Bandar Lampung, Provinsi Lampung lebih aman lagi jelang pilpres, dan pileg," ucapnya.

Herman HN meyakini, Provinsi Lampung, khususnya Bandar Lampung ialah daerah aman terkendali dalam Pemilihan Umum.

Apel gelar pasukan operasi mantab brata untuk pengamanan pemilu 2019 yang digelar Polda Lampung tersebut, dirangkai dengan simulasi pengamanan Pemilu, mulai dari pengamanan surat suara di tps, hingga penanganan kerusuhan usai pemilu. (*)
Share:

Hadiri Darma Santi Nyepi Tahun Saka 1941, Gubernur Ridho : Kedepan Akan Ada Penerbangan Singapura - Lampung - Bali


Bandarlampung - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menghadiri kegiatan Dharma Santi Nyepi Tahun Saka 1941 yang digelar oleh Parishada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Lampung di Balai Keratun, Komplek Perkantoran Gubernur Lampung, Sabtu (23/3) pagi.

Selain Gubernur Lampung, turut hadir dalam kegiatan tersebut Sultan Kerajaan Adat Sekala Brak yang dipertuan agung Pangeran Edward Syah Pernong, Ketua PHDI Lampung I Ketut Pasek, Ketua Umum PHDI Pusat Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan tokoh adat maupun tokoh masyarakat Lampung lainnya.

Kedatangan Gubernur Ridho pada kegiatan tersebut langsung disambut oleh tarian Sekar wawai, yang mana taria tersebut merupakan perpaduan tari bali dan tari lampung sebagai perlambang kerukunan umat dan suku di Lampung.


Dalam sambutannya Gubernur Ridho menyatakan bahwa dirinya sangat senang bisa bersama-sama umat hindu di Provinsi Lampung merayakan kegiatan Dharma Santi dalam keadaan rukun dan damai

Atas nama pribadi dan atas nama Gubernur serta jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Ridho mengucapkan selamat hari raya nyepi tahun saka 1941 kepada seluruh umat hindu di Provinsi Lampung


"Saya sangat senang dan bangga bisa berada bersama-sama umat hindu lampung hari ini merayakan Dharma Santi dalam suasana rukun dan damai, penuh dengan rasa persaudaraan. Selain itu atas nama pribadi dan sebagai Gubernur beserta jajaran pemprov Lampung, Saya mengucapkan selamat hari raya nyepi tahun saka 1941 kepada seluruh umat hindu di Provinsi Lampung," ungkap Ridho.

Selain itu Gubernur Ridho juga mengungkapkan baha Pemprov Lampung beberapa waktu lalu telah menghibahkan tanah kepada umat hindu di Provinsi Lampung untuk di bangunkan tempat ibadah.

"Beberapa waktu lalu saya menghibahkan tanah sebagai tempat ibadah untuk umat hindu. Dimintanya 2 hektar, kita nggak punya, adanya 3 hektar yasudah kita kasih 3 hektar saja walau tidak sesuai permintaan," seloroh Gubernur sambil bergurau

"Oleh karena itu mari doakan bersama untuk pembangunan di Lampung semiga semakin maju dan sejahtera, sehingga bukan cuma hibah tanah tapi juga sekaligus bangunannya kalau bisa," lanjut Gubernur Ridho

Selain hal-hal tersebut Gubernur Ridho menyampaikan bahwa sudah membuat MoU dengan pemerintah provinsi Bali terkait pariwisata. "Kita sudah buat MoU dengan Pemprov Bali, jadi kedepan akan ada penerbangan langsung Singapura, Lampung Denpasar. Bandara kita sekarang sudah Internasional semoga akan terlaksana dalam waktu singkat," tutup Gubernur termuda lulusan Lemhanas RI itu.

Kegiatan kemudian ditutup dengan pemberian cenderamata sebagai simbol penghargaan kepada Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo oleh Ketua PHDI Provinsi Lampung. (*)
Share:

Gubernur Ridho: Kemajuan Pembangunan Lampung Tak Terbendung


Bandarlampung - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengatakan, untuk dapat membangun manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan nawacita, maka sektor kesehatan dan pendidikan harus diperioritaskan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Ridho saat menghadiri Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Lampung, yang digelar di Ball Room Hotel Novotel, Bandarlampung, Jumat (22/03) siang.

Selain dihadiri oleh Bupati/walikota Se-provinsi Lampung, Rakerkesda juga turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan jajaran kementrian kesehatan RI

Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo dalam sambutannya menyatakan bahwa pembangunan di Provinsi Lampung berjalan dengan sangat pesat sehingga tidak dapat dihentikan.

"Pembangunan di Provinsi Lampung saat ini berjalan dengan sangan pesat sehingga tidak bisa di hentikan. Hal ini karena fundamentalnya sudah terbangun, akses konektifitasnya sudah terbangun begitu juga dengan pembangunan disektor lainnya. Bahkan jika Pemprov dibubarkan hari ini,  kemajuan lampung akan terus berjalan tanpa terbendung," ungkap Gubernur Ridho.

Namun demikian menurut Gubernur Ridho, semaju apapun suatu daerah, kualitas kesehatan masyarakat yang akan menentukan masa depan.

"Kesehatan adalah yang paling basic untuk dipersiapkan dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya, sama halnya dengan pendidikan. Kita tentu tidak ingin kemajuan kampung halaman kita tapi ternyata diisi oleh orang-orang luar. Ini yang saya tidak ingin terjadi. oleh karenanya harus benar-benar disiapkan kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk menyokong pembanguann," papar Gubernur.

Kemudian terkait berbagai prestasi dan kemajuan di bidang kesehatan yang berhasil diraih oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Ridho meminta agar para Bupati dan walikota dapat menjadikannya sebagai contoh.

"RSUDAM Abdoel Moelok adalah salah satu prestasi kita dibidang kesehatan, berbagai fasilitas sudah tersedia bahkan terua di tambah. Harapan saya para Bupati/Walikota dapat mengambil contoh sehingga Rumah sakit daerah di kabupaten juga memiliki standarisasi yang sama," tegas Ridho

Kadis Kesehatan Provinsi Lampung Reihana menjelaskan, tujuan diselenggaraoannya Rakerkesda adalah  untuk melakukan pembahasan kinerja pembangunan kesehatan didaerah.

Sebelumnya pada Rakerkesda Provinsi Lampung juga dilakukan pembacaan Deklarasi Open Defecation Free (ODF) oleh Camat Se-kabupaten Way Kanan dan Pembacaan Ikrar ODF oleh Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya atas prestasinya menjadikan waykanan sebagai Kabupaten yang memiliki sanitasi baik dan bebas dari buang air besar sembarangan. (*)
Share:

Gubernur Terima Penghargaan dari Mendagri


Bandarlampung - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menghadiri pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang diikuti oleh seluruh perangkat desa yang ada di Provinsi Lampung, kamis (21/3).

Kegiatan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri RI tersebut dipusatkan di Gedung Bagas Raya, Bandar Lampung.

Dalam sambutannya Gubernur Ridho mengucapkan selamat datang kepada  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wirant, yang pada hari itu didapuk untuk memberikan materi tentang peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dihadapan ribuan aparatur desa dari 15 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

Selain itu dalam sambutannya Gubernur Ridho juga menyatakan bahwa kegiatan hari ini adalah untuk mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dengan aparatur desa. Menurut Ridho pengelolaan anggaran negara yang semakin besar memiliki dampak dan konsekuensi hukum juga besar.

"Cukup banyak, bahkan sebagian besar dari sahabat-sahabat kita yang karena ketidaktahuannya terjadi pelanggaran hukum. Saudara kita yaitu para kepala desa yang dengan niatan baik tetapi kemudian karena ketidaktahuan mereka, terjadilah masalah-masalah yang tidak terbayangkan sebelumnya," Ungkap Ridho.

Oleh karena itu, kegiatan hari ini menurut Gubernur Ridho adalah salah satu upaya untuk menjaga agar dana desa yang dikelola dengan niatan baik oleh perangkat desa beserta kepala desa, dapat digunakan sesuai dengan asas manfaat dan tujuannya.

Selain itu, Gubernur Ridho juga menyatakan bahwa pemerintahan desalah yang selama iniberada di lapangan, berada di tengah masyarakat. Berhadapan langsung dengan masyarakat dan langsung melayani masyarakat maka perlu adanya peningkatan kapasitas sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal.

Sementara itu untuk mensinergikan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, Gubernur Ridho menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung juga giat membangun desa dengan program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Rua Jurai atau lebih dikenal dengan nama Gerbang Desa saburai.

Melalui Program tersebut Pemerintah Provinsi Lampung berhasil menngkatkan kesejahteraan desa tertinggal, yang awalnya berjumlah 400 desa, kini hanya tertinggal 100 desa saja.

"Seiring dengan program pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan desa tertinggal, yang awalnya ada sekitar 400 desa, kini hanya tinggal sekitar 100 lebih yang tertinggal, artinya lebih dari 60 persen yang sudah maju melalui Gerbang Saburai dari APBD kami, meskipun APBD kami tidak sebanyak APBD DKI Jakarta," tegas Ridho.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo juga menerima piagam penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo atas prestasinya membangun desa di Provinsi Lampung. (*)
Share:

Kemendagri Gelar Rakornas Aparatur Pemerintah Desa Se- Sumatera di Lampung


Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa direncanakan akan menggelar Rakornas seluruh Aparatur Pemerintah Desa se-Sumatera di Lampung. Acara yang direncanakan akan diselenggarakan, kamis (21/3) di Gedung Bagas Raya, Lampung tersebut mengambil tema “Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa”.

“Kami telah mengundang seluruh aparatur pemerintah desa se-Sumatera yang rencanakanya akan berkumpul di Lampung esok hari," kata Bahtiar di Jakarta, rabu (20/3)

Acara yang rencananya akan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Wiranto dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tersebut merupakan inisiatif penuh dari Kementerian Dalam Negeri.

“Acara tersebut merupakan inisatif penuh Kemendagri untuk optimalisasi dana desa, penguatan pemerintahan desa, dan meningkatan kepasitas aparatur pemerintah desa dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan desa," jelas Bahtiar.

Bahtiar menegaskan, acara tersebut dilaksanakan karena melihat kondisi aparatur pemerintah desa yang masih banyak belum memahami dan mengerti pengelolaan keuangan desa.

“Pengawasan keuangan desa itu penting, sehingga Rakornas tersebut dilaksanakan agar aparatur pemerintah desa memiliki kapasitas yang baik dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan desa," tukas Bahtiar.

“Kami berharap acara tersebut dapat bejalan dengan baik sehingga berbagai permasalahan di daerah dapat diambil solusi bersama mumpung hadir Bapak Menkopolhukam dan Bapak Mendagri," tutup Bahtiar. (*)
Share:

Wakapolda: Potensi Masyarakat Dibutuhkan Pada Kontestasi Pemilu

Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Teddy Minahasa saat diwawancara awak media di mapolda Lampung, rabu (20/3). Foto: Benny Setiawan.

Bandarlampung - Wakapolda Lampung, Brigjen Teddy Minahasa mengatakan, menko polhukam, panglima TNI dan kapolri berharap masyarakat ikut berpartisipasi untuk menyukseskan pemilu. Baik dalam hal penyelenggaraannya maupun dalam aspek pengamanannya.

"Potensi masyarakat sangat dibutuhkan dalam kontestasi pemilu," kata Wakapolda Lampung, Brigjen Teddy Minahasa, usai rapat koordinasi kesiapan kampanye terbuka di Mapolda Lampung, rabu (20/3).

Saat ditanya wilayah mana saja yang mendapat perhatian (atensi) khusus, wakapolda mengutarakan, secara umum pihaknya memberikan atensi kepada seluruh wilayah yang menjadi penyelenggaraan pemilu. Tetapi, untuk masalah dimana kerawanan paling tinggi yang memerlukan treatmen khusus, pihaknya masih melakukan penilaian sampai satu bulan ke depan. Sehingga pada titik mana perlu dilakukan penebalan dan pengamanan ekstra, dilihat berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian yang dinamis nanti.

Terkait apakah akan ditempatkan personil penembak jitu (sniper), wakapolda mengutarakan, sniper akan ditempatkan pada titik - titik tertentu. Contohnya akan ditempatkan pada titik kerawanan terjadinya delevery order narkotika atau di titik kerawanan terjadinya terorisme.

"Untuk menekan kerawanan politik, petugas melakukan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan seperti patroli rutin yang dilakukan setiap hari dan setiap waktu oleh jajaran polres, juga dilakukan human aprouch dan human touching kepada seluruh elemen masyarakat," ungkapnya.

Perihal pengamanan dalam pengiriman logistik pemilu di wilayah kepulauan, ia menuturkan, ada lima polres yang memiliki teritorial laut dan sungai. Otomatis distribusi logistik pemilu melalui moda transportasi air.

"Kita akan kawal dengan organ yang dimiliki Polri dan TNI. Seperti Pol Air, Marinir, Lanal dan sebagainya. Saya rasa sudah diantisipasi," ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Lampung, Nanang Trenggono mengutarakan, kampanye rapat umum sebagai ajang peserta pemilu untuk ketemu masyarakat. Jadi perlu diberikan ruang yang luas untuk menyampaikan visi misinya.

"Dalam konteks pemilu, penyelenggara pemilu di tingkat bawah sudah siap. Soal jumlah surat suara yang ditemukan dalam kondisi rusak, sangat kecil dan tidak akan mengganggu proses pemilu. Untuk pengiriman logistik pemilu ke semua wilayah, akan dilakukan pada H - 1," ungkapnya.

Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah menuturkan, kampanye rapat umum nasional untuk wilayah Lampung masuk ke dalam zona B. Sedangkan untuk jadwal kampanye daerah, bawaslu akan berkoordinasi dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota.

"Yang pasti waktu kampanye umum itu dimulai dari jam 09.00 WIB - 18.00 WIB. Tidak boleh ada pemasangan alat peraga calon perseorangan di setiap acara rapat kampanye umum," jelasnya. (ben)
Share:

Sekjen Kemendagri Harap Rakornas Hasilkan Regulasi Baru Keprotokolan

Foto: Puspen Kemendagri.

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) keprotokolan tahun 2019. Rakor diharapkan akan melahirkan regulasi baru yang dapat menjadi pedoman teknis  penyelenggaraan keprotokolan di pemerintah pusat dan daerah.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo saat memberikan sambutan pada acara dimaksud.

“Setelah rapat ini selesai, kami harap akan lahir regulasi baru berupa permendagri yang mengatur keprotokolan pemerintah pusat dan daerah," kata Hadi di Jakarta, rabu (20/3).

Regulasi mengenai keprotokolan sendiri tercantum pada undang – undang nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Turunan regulasi tersebut berupa peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2018 yang baru lahir delapan tahun setelahnya. Belum adanya regulasi teknis yang mengatur membuat kemendagri berharap rakornas keprotokolan ini akan dapat menjadi solusi bagi ASN yang mengampu keprotokolan untuk dapat memiliki pedoman regulasi teknis untuk bekerja.

Hadi menambahkan, Permendagri yang lahir tersebut diyakini dapat membawa angin segar sekaligus harapan baru di bidang keprotokolan.

“Semoga Permendagri yang akan dibahas terkait keprotokolan mampu menjawab kegelisahan kita semua. Angin segar dan dunia baru akan bersama kita semua dan tidak ada lagi perbedaan pakem-pakem Keprotokolan antar daerah dan Kementerian”, tukas Hadi.

Hadi menjelaskan, urusan keprotokolan bukanlah sesuatu yang simple, namun bisa menjadi sangat rumit jika belum ada aturan yang mengatur.

“Banyak daerah yang berbeda- beda terkait pelaksanaan keprotokolan. Walaupun sudah ada undang-undangnya, jika belum ada regulasi teknisnya akan susah diterapkan di lapangan. Maka kami berharap acara ini dapat sukses seperti yang kita harapkan," elas Hadi.

Di akhir sambutannya, Hadi berharap acara seperti ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Kemendagri sangat mendukung forum – forum silaturahmi dengan daerah. Hal ini selain dapat menjalin hubungan kerja juga mampu mengatasi bersama permasalahan- permasalahan di berbagai daerah yang sering dijumpai dan tidak bisa diselesaikan sendiri”, tutup hadi. (*)
Share:

Pimpin Upacara HUT, Gubernur Ajak Terus Berjuang dan Berkarya


Bandarlampung - Sempat diguyur hujan deras, Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo beserta segenap jajaran aparatur sipil negara (ASN) Lampung dan forkopimda tetap melaksanakan upacara peringatan HUT ke-55 Provinsi Lampung di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, selasa (19/03).

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut diawali pembacaan sejarah Provinsi Lampung oleh perwakilan DPRD Lampung.

Selain Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, upacara juga dihadiri forkopimda Provinsi Lampung, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perbankan, legiun veteran Republik Indonesia Provinsi Lampung, sekretaris daerah Provinsi Lampung, serta pejabat struktural kabupaten/kota se-Lampung, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, pimpinan partai politik, ormas dan insan pers, sesepuh, pemuka adat, pemuka agama, tokoh masyarakat, pelajar dan mahasiswa, serta segenap masyarakat Lampung.

Dalam kesempatan tersebut. Gubernur Ridho atas nama pemerintah provinsi Lampung mengucapkan selamat dan dirgahayu ke-55 Provinsi Lampung kepada seluruh lapisan masyarakat Lampung. Tidak lupa Ridho juga mengajak untuk terus berjuang dan berkarya.

"Saya atas nama pemerintah provinsi Lampung dan atas nama pribadi mengucapkan selamat dan dirgahayu Provinsi Lampung kepada seluruh lapisan masyarakat. Melalui hari jadi ini, mari kita jadikan sebagai momentum untuk terus berjuang dan berkarya, mengukir sejarah, membangun masyarakat Lampung yang semakin berdaya saing dan sejahtera dengan dengan mengandalkan sumberdaya alam, dan sumber daya manusia, serta kearifan lokal yang kita miliki," ucap Gubernur Ridho.

Gubernur Ridho juga mengajak untuk menjadikan peringatan HUT Lampung ke-55 ini sebagai wahana refleksi pembangunan pemerintahan,

"Mari kita jadikan peringatan ini sebagai wahana refleksi pembangunan, keberhasilan ditingkatkan, dan yang belum tercapai menjadi insiprasi bagi kita semua sebagai cita-cita yang akan datang," ujar Ridho.

Menurut Gubernur Ridho, tantang 55 tahun pembangunan di Lampung sangatlah komplek dan beragam. Salah satunya di tahun 2019 akan dilaksanakan pemilu, mensikapi hal tersebut, Gubernur Ridho menghimbau seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah provinsi Lampung untuk menjaga konduktifitas lingkungan sehingga pesta demokrasi dapat berjalan dengan lancar, aman dan sukses.

"Saya percaya pesta demokrasi ke depan dapat terlaksana jika kita bahu membahu. Mari bangun terus komitmen perubahan ke arah yang lebih baik dengan suasana damai. Harapan saya seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan, Lampung maju untuk Indonesia," tutup Gubernur Ridho.

Usai upacara Gubernur Ridho memberikan penghargaan, piala dan hadiah kepada para pemenang lomba senam germas, tenis meja, nyanyi daerah, dan futsal yang digelar antar instansi kabupaten/kota dalam rangka peringatan HUT Lampung ke-55. (*)
Share:

Wiranto Ungkap Alasan Pemerintah Gencar Bangun Perbatasan


Morotai - Sebagai beranda terluar, kawasan perbatasan yang membentang sejauh ribuan kilometer, haruslah kuat dan mampu menjadi wajah Indonesia di dunia internasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto saat menghadiri gerakan pembangunan terpadu perbatasan tahun 2019.

“Dulu saya melihat wajah saudara kita di perbatasan itu kecut. Sekarang mereka mulai tersenyum bahagia," kata Wiranto, disambut tepuk tangan para peserta yang hadir di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, senin (18/3).

Menurut Wiranto, senyum masyarakat di perbatasan khususnya di Mototai ini karena melihat wilayah yang dulunya tidak terurus, sekarang menjadi indah dan maju. Berbagai fasilitas pelayanan umum, kantor pemerintah dan pasar telah dibangun.

"Hal ini menjadi alasan pemerintah gencar membangun perbatasan, selain untuk memperbaiki wajah negara di dunia internasional," tambah Wiranto.

Senyum kecut yang dulu muncul, kata Wiranto, juga disebabkan situasi yang tidak kondusif.

“Menurut catatan pemerintah, di perbatasan dulu merupakan jalur tikus yang digunakan untuk berbagai tindakan kriminal. Bisa dibayangkan bagaimana semrawutnya perbatasan sebelum adanya langkah pemerintah melalui nawacita ke 3 ini," tukas Wiranto.

Wiranto berharap berbagai langkah lemerintah ini didukung semua pihak.

“Mari kita dukung langkah pemerintah untuk membangun wajah negara dari perbatasan ini. Jangan hanya berprasangka buruk, tapi mari kita hargai niat pemerintah yang baik," jelas Wiranto.

Di akhir sambutannya, Wiranto menyampaikan, saat ini pemerintah masih membahas akan dibangunnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang baru.

“Tercatat masih ada 11 PLBN baru yang tertuang dalam inpres nomor 1 tahun 2019 yang akan dibangun tahun 2019 ini. Mari kita doakan agar lancar dan nantinya bermanfaat untuk semua," tutup Wiranto. (*)
Share:

Gubernur Ridho: Saya Ingin Anak - Anak Kita Meneruskan Tongkat Pembangunan di Lampung

Foto: istimewa.

Bandarlampung - Rombongan arak-arakan Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo beserta jajaran Pemprov Lampung berjalan perlahan dari kantor gubernur menuju gedung DPRD Lampung. Arak-arakan gubernur dengan pakaian adat Lampung tersebut kemudian disambut upacara adat Kanjauan Agung oleh Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal di halaman gedung DPRD Lampung, senin (18/3).

Adapun kehadiran Gubernur Ridho beserta rombongan ke gedung DPRD Lampung untuk mengikuti rapat paripurna istimewa DPRD Lampung dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Lampung ke-55 tahun 2019 pada 18 Maret 2019.

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo memaparkan berbagai hasil pembangunan pemerintah provinsi Lampung serta pembangunan strategis nasional di Lampung.

Diantaranya pembangunan infrastruktur jalan, perpustakaan modern, observatorium terbesar se-asia tenggara, dermaga eksekutif, jalan tol trans sumatera, bandara internasional Radin Inten II, Bandara Gatot Subroto, Bandara Taufiq Kiemas, dan sebagainya.

Begitu pula pembangunan di bidang pertanian yang menurut Gubernur Ridho menjadi salah satu pembangunan stategis di Provinsi Lampung. Dengan pembangunan saluran irigasi yang baik, Provinsi Lampung berhasil menduduki peringkat 4 surpus beras nasional. Begitu juga dengan jagung dan peternakan.

Bahkan nilai tukar petani (NTP) Lampung terus meningkat setiap tahun dan merupakan tertinggi se-sumatera. Gubernur Ridho menilai, kenaikan NTP  merupakan prestasi seluruh jajaran pertanian, terutama petani Lampung.

Namun, dari berbagai deretan kemajuan yang berhasil diraih Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Ridho menekankan untuk lebih memfokuskan pembangunan sektor pendidikan.

Menurut Gubernur Ridho, hakikat dari pembangunan adalah dengan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karenanya berbagai pembangunan disektor pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemprov Lampung.

Diantaranya dengan memperbesar kapasitas berbagai perguruan tinggi untuk menampung lebh banyak anak-anak Lampung berprestasi. Yakni dengan memberikan hibah tanah kepada perguruan-perguruan tinggi di Lampung, baik negeri maupun swasta.

"Hakikat pembangunan Indonesia adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya. Jadi fokusnya di pendidikan. Saya tidak ingin ketika pembangunan di Lampung sudah semakin pesat, konektifitas dengan dunia internasional semakin lebar, tapi justru memakan anak-anak kita sendiri. Saya mau anak-anak kita yang meneruskan tongkat pembangunan di Lampung, bukan orang lain," tegas gubernur.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Ridho mengucapkan terimakasih kepada para sesepuh, senior, tokoh adat dan tokoh pejuang pendiri Provinsi Lampung yang telah melakukan yang terbaik pada masanya untuk pembangunan di Provinsi Lampung

Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal mengatakan, telah banyak pembangunan yang berhasil diraih pemerintah Provinsi Lampung. Untuk itu Dedi mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Provinsi Lampung.

"Pada kesempatan yang baik ini, HUT ke-55 Provinsi Lampung, kami ingin mengucapkan terimakasih kepada pemerintah provinsi Lampung serta seluruh jajaran masyarakat atas partisipasinya dalam pembangunan. Tapi kami sadar masih belum sempurna. Untuk itu kami mohon bantuan, dukungan, partisipasi, dan doa dari seluruh masyarakat Lampung untuk dapat terus membangun Provinsi Lampung yang kita cintai," papar Dedi

Kegiatan rapat paripurna kemudian ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Istri Gubernur Lampung, Aprilani Yustin, dan diberikan kepada Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal. Kemudian sebaliknya istri ketua DPRD Lampung yang melakukan pemotongan tumpeng dan diserahkan kepada Gubernur Ridho. Usai acara, seluruh undangan melakukan ramah tamah bersama gubernur dan seluruh anggota DPRD Lampung yang hadir. (*)
Share:

Ajak Pemilih Tidak Gunakan Hak Pilihnya, Bisa Dipidana 3 Tahun Penjara


Tulangbawang Barat - Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Teddy Minahasa menegaskan, masyarakat yang memiliki hak pilih dalam pemilu pilpres dan pileg 2019 dan terdaftar dalam pemilih tetap atau DPT namun memilih untuk golput, bisa terkena sanksi pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda sebesar Rp36 juta.

Menurut wakapolda, sanksi tersebut disebutkan sepanjang masyarakat yang akan mempengaruhi atau mengajak orang lain agar tidak memberikan hak pilihnya. Bahkan memberikan suatu imbalan tertentu pada saat pemilihan berlangsung.

Hal tersebut merupakan tanggapan terkait diskusi rumah kita dengan tema golput bukan pilihan, yang diselenggarakan di Gedung Sesat Agung, Komplek Islamic Center Tulangbawang Barat beberapa waktu lalu.

Di dalam talkshow yang menghadirkan narasumber Komisioner KPU Lampung, Erwan Bustami, Pengamat Politik, Dharmawan Purba dan Direktur Kepolisian Air dan Udara, Kombes Pol Usman ini, wakapolda juga mengatakan, berdasarkan undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017, khususnya pada pasal 515, setiap orang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga surat suara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

"Tindak pidana tersebut jika memenuhi tiga unsur tersebut maka pihak kepolisian akan melakukan tindakan tegas," tegasnya.

Ketiga unsur tersebut, ungkap wakapolda, antara lain dilakukan pada saat hari pemungutan suara, kedua, dengan menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya, ketiga, merusak surat suara sehingga menyebabkan surat suara tidak sah atau tidak bisa dihitung sebagai suara hasil pemilu.

Wakapolda juga menambahkan, masyarakat yang golput namun tidak mempengaruhi dan mengajak orang lain bahkan tidak memberikan imbalan tertentu, maka tidak terkena pidana bahkan dilindungi hak politiknya secara internasional.

Namun pihaknya berharap masyarakat Tulangbawang Barat dan masyarakat Lampung khusunya dapat memberikan hak politiknya pada pemilu 2019 pada 17 April 2019 dengan datang ke TPS masing-masing dan memilih calon pemimpin yang dikehendaki. Mengingat hak politik yang dilakukan setiap 5 tahun sekali ini menjadi bukti pergerakan bangsa yang maju dan merubah tatanan kenegaraan yang lebih baik lagi.

"Disamping itu, pemilu menjadi ajang bagi para calon pemimpin agar berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara," ujarnya.

Bupati Tulangbawang Barat, Umar Ahmad menyatakan mampu menarik partisipasi pemilih di atas 80 persen. (*)

Share:

Gubernur Ridho Mantapkan Kerjasama Sains dan Pendidikan dengan Kroasia


Zagreb - Setelah shalat jumat di Masjid Zagreb, (15/3) waktu setempat, dalam rangkaian lawatannya rombongan gubernur juga melakukan audiensi dengan kementerian pendidikan Kroasia. Gubernur Ridho didampingi Plt. Sekdaprov Hamartoni Ahadis, Kadisdikbud Sulpakar, Kadis Cipta Karya Ali Subaidi, Sekretaris Disdikbud Aswarodi, dan Staf Kedubes RI Wasana, diterima langsung State Secretary of Education Tome Anticic, Ph.D.

Pada kesempatan tersebut, Ridho menyampaikan berbagai potensi hubungan kerjasama baik yang sedang dibangun maupun yang sudah dibangun dalam sektor pendidikan antara pemerintah provinsi Lampung dengan Pemerintah Kroasia. Saat ini Universitas Zagreb juga telah membangun kerjasama dengan beberapa universitas di Indonesia khususnya dengan Universitas Lampung. Pada kesempatan ini Ridho menawarkan dan mendorong kerjasama lebih intensif agar University of Zagreb menjalin kerjasama yang lebih kuat dengan perguruan tinggi yang ada di Lampung. Baik di bidang sains, pendidikan maupun kebudayaan, misalnya dalam bentuk beasiswa.

Pada kesempatan pertemuan tersebut, Tome Anticic menyambut baik tawaran Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, dan menyatakan kesiapan kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan. Menteri pendidikan juga mengatakan, kerjasama dua negara Kroasia dan Indonesia di sektor pendidikan dan sains telah terjalin dalam bentuk nota kesepahaman, dan sangat positif jika diikuti dengan kerjasama yang lebih spesifik misalnya dengan Provinsi Lampung.

Pada tataran pendidikan tinggi, Kroasia memiliki keunggulan di pendidikan kedokteran dan teknik, khususnya energi listrik. Institut Sains di Kroasia berkembang cukup maju dan siap bekerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi di Lampung.

Gubernur Ridho berharap hasil kunjungan ini diikuti dengan langkah-langkah yang spesifik dan tersusun baik dalam rangka kerjasama pendidikan tersebut. Sejauh ini dukungan dari KBRI Kroasia dalam hal ini melalui Duta Besar Sjahroedin ZP sangat banyak membantu terjalinnya kerjasama antara Provinsi Lampung dengan Negara Kroasia. (*)
Share:

Dubes Kroasia dan Gubernur Ridho Kompak Promosikan Lampung di Kroasia


Zagreb - Jumat, (15/3) waktu Zagreb, Kunjungan kerja Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo didampingi Yustin Ridho Ficardo ke Kedubes RI Kroasia diterima langsung Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Kroasia, YM Komjend. Pol. (Purn.) Sjahroedin ZP di Kedutaan Besar RI, Zagreb.

Pada kesempatan tersebut dalam suasana penuh hangat kekeluargaan dan nostalgia, Dubes Sjahroedin didampingi Truly Sjahroedin ZP serta sejumlah pejabat KBRI menjelaskan banyak hal tentang Kroasia. Termasuk tentang kegiatan beliau selaku duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Kroasia.

Selain menjelaskan tentang tugas pokok KBRI di Kroasia, Dubes Sjahroedin menyampaikan soal kerjasama pendidikan, budaya, dan pariwisata yang sudah dan akan terjalin antara RI dan Kroasia. Khusus Pendidikan, perguruan-perguruan tinggi Kroasia juga telah menjalin kerjasama dengan banyak perguruan tinggi di Pulau Jawa. Perkembangan terbaru University of Zagreb juga telah menjalin kerjasama dengan Universitas Lampung. Dubes Sjahroedin berharap Lampung melalui pemerintah provinsinya juga terus meningkatkan kerjasama sektor pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata tersebut.

Tiga tahun belakangan ini, Kedutaan Besar RI di Kroasia pada masa kepemimpinan YM Dubes Sjahroedin memiliki corak warna yang berbeda, dengan memberikan nuansa Adat dan Budaya Lampung. Misalnya, pakaian staf kedutaan yang diarahkan untuk menggunakan batik Lampung. Berbagai event yang melibatkan Kedutaan beserta stafnya ditampilkan dengan menonjolkan ciri khas Provinsi Lampung sebagai bagian dari Keragaman Adat dan Budaya Bangsa Indonesia.

Dalam penuturannya, Dubes Sjahroedin menyampaikan, penduduk Kroasia hanya 5 juta jiwa. Tapi kunjungan turisnya mencapai 18 juta wisatawan setiap tahun. Ini menunjukkan Kroasia cukup sukses di sektor tersebut dan harus dicontoh oleh Lampung. Khususnya oleh Pemerintah Daerah baik Pemprov maupun Pemkab/Pemkot.

Kunjungan kerja Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo sendiri ke Kroasia adalah dalam rangka Festival Budaya Indonesia di agenda pameran wisata “Place2Go Internasional Tourism Fair”, di Ibukota Kroasia, Zagreb. Agenda pameran tersebut merupakan agenda tahunan cukup besar di wilayah Eropa Timur yang saat ini sedang berkembang dengan pesat. Kesempatan kali ini Ridho didampingi Plt. Sekdaprov Hamartoni Ahadis dan beberapa pejabat eselon 2 serta jajaran staf dan rombongan kebudayaan Lampung.

Ridho juga sangat berterima kasih kepada Dubes Sjahroedin yang memberikan warna yang khas budaya Lampung pada perwakilan Indonesia di Kroasia baik dari sisi penampilan hingga kegiatan-kegiatan persahabatan dan festival yang diikuti atau diadakan oleh Kedubes Indonesia di Kroasia. Dalam sambutannya, mewakili pemerintah provinsi Lampung, Ridho mengungkapkan rasa bangga dan hormatnya kepada Dubes Sjahroedin.

Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo di hadapan YM Dubes Sjahroedin juga menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan pembangunan Lampung. Capaian-capaian pembangunan dari mulai naiknya competitivenes index Provinsi Lampung yang melonjak pesat dari posisi 25 ke 11, Kunjungan Pariwisata yang meningkat berkali-kali lipat sekitar 30% kenaikan setiap tahun dalam 4 tahun terakhir, kemudian keberadaan Bandara Internasional Radin Inten 2, Jalan Tol, hingga Dermaga Eksekutif Bakauheni. Gubernur Ridho Ficardo yakin tahun-tahun mendatang Provinsi Lampung akan mengalami lompatan lebih tinggi lagi seiring pondasi pembangunan yang telah tertata dengan baik pada sektor-sektor prioritas.

Ridho Ficardo sekalius melaporkan kepada YM Dubes Sjahroedin, yang juga mantan gubernur Lampung di era sebelumnya, terkait dengan usulan penamaan salah satu Pintu Tol Sumatra Ruas Bakauheni-Terbanggi yang disetujui Presiden Jokowi, dengan nama almarhum Adeham, ASN Pemprov Lampung yang memiliki peran besar dalam proses pembangunan Tol Trans Sumatra. (*)
Share:

Wakapolda Lampung: Pemilu Hajat Seluruh Elemen Bangsa



MESUJI - Wakapolda Lampung, Brigjen Teddy Minahasa menegaskan, pemilu yang digelar 17 April 2019 merupakan hajat seluruh elemen Bangsa Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam agenda talk show pemilu bersama masyarakat Mesuji di Taman Keanekaragaman Hayati, Desa Mekarjaya, Kecamatan Tanjungraya,  Kabupaten Mesuji, rabu (13/3).

"Pemilu bukan hajat KPU, Bawaslu, TNI, juga Polri, namun hajatnya seluruh elemen Bangsa Indonesia. Untuk itu, segala bentuk pelanggaran seperti politik uang harus kita hindari," tegas wakapolda.

Teddy juga menegaskan, jika kerawanan yang dimaksud kepolisian adalah dalam aspek terorisme, konflik sosial, rusuh sosial, juga sabotase.

"Secara pribadi, yang harus dihindari adalah politik identitas yakni suku, agama, ras. Semua itu dapat memecah belah bangsa," katanya.

Saat ini, di Mesuji ada 601 TPS, sedangkan anggota Polres Mesuji hanya ada 189 saja. Artinya, ada 412 TPS yang tidak terjaga oleh polisi.

"Kekurangan personil ini akan menjadi pertimbangan kami. Namun, kekurangan personil Polisi TNI sebenarnya dapat diatasi apabila partisipasi masyarakat tinggi terhadap pemilu dan sejumlah potensi kerawanan yang ada," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, tokoh adat Mesuji, Mat Jaya sempat menyebutkan jika pihaknya optimis jika Pemilu akan berjalan dengan aman, damai dan sejuk.

"Saya sebagai ketua adat Mesuji optimis pemilu pemilihan presiden maupun leglislatif dapat berjalan dengan aman," ujarnya.

Di kesempatan itu talk show juga menghadirkan pembicara diantaranya Dirkirmum Polda Lampung Kombes Pol Boby Marpaung, Komisioner KPU Lampung, Handy Mulyaningsih serta pengamatan politik Himawan Indrajat. (*)
Share:

Kemendagri Dorong Pemda Terapkan OSS


Tangerang - Kementerian dalam negeri melalui Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Eduard Sigalingging mendorong pemerintah daerah siap menghadapi Online Single Submission (OSS).

Hal ini dikatakannya saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2019 dengan Tema “Penguatan Rantai Pasok Industri di Dalam Negeri” bertempat di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Kota Tangerang, Banten, selasa (12/3).

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk menghadapi OSS sejak PP itu dikeluarkan. Kami harapkan pemerintah daerah juga mampu memangkas dan memotong regulasi melalui implementasi PP ini,” kata Eduard.

Diketahui, dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Pemerintah menerapkan pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Berusaha Secara Elektronik atau disebut dengan PP No. 24 OSS. 

Ditegaskan dalam PP tersebut, jenis perizinan usaha terdiri atas; izin usaha, izin komersial atau operasional. Sementara pemohon perizinan Berusaha terdiri atas pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan.
Dalam rangka mendorong pemerintah daerah. Dalam hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melakukan dua langkah menyangkut urusan Pemerintah Daerah, yaitu Fasilitasi dan Pengawasan  serta E-Planning.

“Urusan di daerah itu sekarang kami lakukan pengawasan dan fasilitasi sesuai dengan peraturan undang-undang, karena kerangka acuan kerja izin itu kadang menyangkut banyak hal, contohnya saja sektor pariwisata cukup banyak izin yang harus dipenuhi. Lalu ada di perencanaan makanya kita fasilitasi dengan E-Planning. Tahun 2018 pada saat Pilkada Serentak, kami coba E-Planning di  171 daerah untuk memonitor capaian yang dilakukan,” papar Eduard.

Mengenai fasilitasi dan pengawasan yang dilakukan Kemendagri, hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada undang-undang ini dijelaskan bahwa Pemerintahan Pusat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah provinsi. (rls)
Share:

Total 1.687.247 Surat Suara, yang Rusak 2.289 Surat Suara

Ilustrasi/tempo.co

Pesawaran - KPU Pesawaran telah menyelesaikan proses pelipatan surat suara.

Hal ini disampaikan Ketua KPU Pesawaran Amin Udin saat dikonfirmasi setialampung.co.id melalui pesan whatsapp, senin (11/3).

"Alhamdulillah, proses pelipatan (surat suara) sudah selesai. Saat ini sedang proses setting formulir. Surat suara yang rusak ada 2.289 surat suara dari total surat suara yang diterima sejumlah 1.687.247 surat suara," kata Amin Udin. (ben)
Share:

KPK Periksa Sekda Mesuji sebagai Saksi Terkait Kasus Khamami


Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang saksi terkait kasus TPK suap terkait pembangunan proyek - proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2018 untuk tersangka KHM (Khamami).

"Hari ini penyidik memeriksa 2 orang saksi yaitu PNS Mesuji, Yudi Oktaviansyah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji, Adi Sukamto," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah kepada setialampung.co.id, melalui pesan whatsapp, senin (11/3).

Febri menjelaskan, penyidik mengkonfirmasi pengetahuan saksi terkait pengangkatan tersangka KHM sebagai bupati Mesuji dan WS sebagai PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Mesuji. Penyidik juga mengkonfirmasi pengetahuan saksi terkait dugaan penerimaan kedua tersangka tersebut.

"Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan berupa dokumen sebagai barang bukti terkait kasus TPK suap terkait terkait pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2018," ungkapnya.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati Iskak juga mengatakan hal yang sama.

"Iya benar, keduanya diperiksa sebagai saksi untuk KHM," ujar Yuyuk kepada setialampung.co.id melalui pesan whatsapp, senin (11/3). (ben)

Share:

YVCI akan Gelar Bakti Sosial Serentak


Bandarlampung - Vega Lampung Club (VLC) menjadi suksesi pada rapat kerja nasional (Rakernas) Yamaha Vega Club Indonesia (YVCI) yang pertama.

Sekretaris VLC Abdul Rahman, senin (11/3) mengatakan, VLC sangat berterima kasih telah dipilih sebagai tuan rumah even berskala nasional tersebut.

Harapanya agar YVCI ini semakin menjadi pantauan klub vega seluruh Indonesia dan merasa terhormat atas kepercayaan ini.

"Kami berikan yang terbaik kepada YVCI agar semua berjalan dengan lancar. Termasuk perwakilan dari chapter diundang agar bisa kenal dengan saudara kita di luar Lampung," katanya.

Wakil Presiden YVCI, Aziz Kiswanto dari Vega Tangerang Club (V-TAC) mengatakan, agenda nasional yang dilaksanakan minggu (10/3) di Salon Mobil AA'Auto Details di Jalan Pagar Alam Gang PU ini memang sudah terjadwal.

Agenda ini merupakan perencanaan yang telah disusun setelah Presiden YVCI Bayu Saputra dari VLC terpilih sebagai pemimpin klub vega se
nusantara ini.

Ada beberapa agenda yang telah dimusyawarahkan pada rakernas perdana ini, diantanya yakni akan diadakannya bakti sosial (baksos) serentak secara nasional.

Dengan waktu yang telah ditetapkan pada 17 Agustus. Lalu program kerja lainnya yakni 26 Desember pada ulang tahun YVCI ke 13 akan ada touring ke 0 km Indonesia di Sabang Aceh.

"Kita minta setiap perwakilan dari regional yang siap berangkat ke Sabang maka akan disertakan dalam misi progja ini," katanya.

Nantinya akomodasi akan dipikirkan pengurus YVCI dengan membawa misi silahturahmi.

Sehingga bendera YVCI berkibar dari Sabang sampai Merauke, karena Indonesia itu indah yang harus bisa  menikmati keindahan alamnya.

Progja yang lainnya akan dilakukan yakni tabur bunga bagi member YVCI yang lebih dulu mengharumkan nama baik YVCI yang akan digelar serentak pada 10 November.

Adapun pengurus yang hadir pada rakernas tersebut diantaranya dari Korwil Jateng DIY Sofyan, Korwil Jabodetabek Banten Irfan.

Humas Konvensional internal Indra Setiawan dari V-TAC, Abdul Hamid Mutaqin Bendahara dari Vega Depok Club (Vedoc), humas digital Angga Perdana Vedoc.

Divisi Logistik Arul VBAC (Vega Banjarnegara Club) dan ketua umum demisioner Yofan Lesmana.

Dewan Kehormatan YVCI Aan Misnanto mengatakan, rakernas baru kali ini diagendakan dan dirinya sangat mendukung.

Diharapkan agar setiap pengurus untuk fokus yang akan dikerjakan ke depannya dengan harapan semua progja terealisasi.

"Sangat positif apa yang dilakukan para pengurus dan harapanya nanti ada rapat berskala nasional lagi," kata Owner AA'Auto Details yang juga member VLC. (*)
Share:

Badri Tamam Nilai KPRI Handayani Koperasi Sehat



Bandarlampung - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandarlampung, Badri Tamam, menilai Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Dinas Pendidikan Bandar Lampung merupakan koperasi sehat, karena asetnya mencapai lebih sepuluh miliar.

"Semoga kedepan koperasi Handayani dapat lebih baik lagi," kata Badri Tamam dalam rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 2018 KPRI Handayani Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, di Aula Dinas Pendidikan setempat, sabtu (9/3).

Menurut Badri Tamam, KPRI Handayani sangat bermanfaat para anggotanya. Salah satunya memberangkatkan umroh enam orang, membantu anggota dan masyarakat misalnya dalam rangka pengadaan sembako, termasuk juga simpan-pinjam.

Ketua KPRI Handayani Tatang Setiadi menjelaskan, RAT rutin tiap tahun ini merupakan salah satu amanah dari Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992. Koperasi harus setiap tahun melaporkan kegiatan tahunannya melalui RAT.

"Jadi kekuasaan tertinggi koperasi adalah RAT. Dalam rapat ini juga mengundi hadiah berupa umroh gratis untuk enam orang anggota serta beberapa hadiah doorprize lainnya," jelasnya.

Tatang memaparkan, jumlah seluruh anggota KPRI sebanyak 984 orang, terdiri dari guru TK, SMP, dan pegawai di Dinas Pendidikan kota Bandar Lampung sendiri.
Dia berharap agar kedepan ketua yang baru dapat meneruskan program-program koperasi agar lebih baik lagi.

"Saya sudah pensiun dan selesai masa jabatan, mungkin pengurus koperasi yang baru akan meneruskan program-program kedepan agar lebih baik dan maju lagi," kata mantan Kabid Dikdas di Dinas Pendidikan Bandar Lampung ini. (*)
Share:

Walikota Bantu Korban Banjir di Srengsem


Bandarlampung - Walikota Bandarlampung, Herman HN meninjau langsung lokasi banjir di Kelurahan Srengsem, LK 1, Panjang, minggu (10/3). Kedatangan orang nomor satu di Kota Bandarlampung beserta satuan kerja terkait ini sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak banjir akibat hujan yang mengguyur sejak sabtu (9/3) sore hingga malam hari.

Selain meninjau langsung lokasi banjir, Herman HN membantu warga membersihkan sisa lumpur yang terbawa arus banjir. Juga sejumlah makanan untuk meringankan para korban banjir akibat dari luapan sungai pada sabtu malam.

Herman HN mengungkapkan, pihaknya berencana akan membangun kembali jembatan untuk ditinggikan agar memperlancar aliran air serta tidak ada lagi sampah yang tersangkut.

”Nanti kita lebarkan dan kita tinggikan jembatannya supaya tak ada lagi sampah kayu dan lain-lainnya yang nyangkut," ungkapnya.

Dia menerangkan, pihaknya akan meninjau sejumlah wilayah terdampak banjir dan akan melakukan langkah preventif agar hal serupa tidak terjadi di wilayah lain.

"Setelah ini, Kita akan meninjau beberapa lokasi lain yang terdampak banjir. Kami juga akan mencegah agar tak terjadi (banjir) di daerah lain," terangnya.

Ketua RT. 15, Jono menjelaskan, ada sekitar 15 rumah yang terendam banjir dan lumpur.

"Selain terendam banjir yang disertai lumpur, ada dua rumah terbawa hanyut karena posisi rumah sangat dekat dengan bibir sungai," jelasnya.

Jono memaparkan, banjir yang terjadi pada sabtu malam tersebut datang secara tiba-tiba.

"Saya langsung peringatkan warga lainnya untuk mengungsi dan membawa sejumlah barang yang bisa diselamatkan. Ini merupakan banjir yang ke empat selama saya tinggal disini. Tapi banjir paling parah yang tadi malam,” paparnya.

Sejumlah tim dari badan penanggulangan bencana daerah beserta para warga masih membersihkan lumpur yang menggenang serta menyelamatkan barang-barang elektronik yang masih bisa digunakan. (*)
Share:

Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Terpanjang di Indonesia


Lampung Selatan - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni - Terbanggi Besar, di pintu Tol Natar, Lampung Selatan, jumat (8/3).

Gubernur Ridho dalam sambutannya mengatakan sangat berterimakasih kepada Presiden Joko Widodo dan pemerintah pusat atas banyaknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat di Lampung

"Alhamdulillah pada pagi hari ini telah diresmikan jalan Tol trans sumatera serta dermaga eksekutif bakauheni Lampung. Atas nama pemerintah provinsi Lampung, kami sangat berterimakasih adanya pembangunan ini. Hari ini kita sama-sama melihat dan mendukung penuh komitmen besar Bapak Jokowi dalam memajukan dan mensejahterkan negeri ini," ungkap Ridho.

"Hari ini merupakan salah satu catatan sejarah di mana pembangunan infrastruktur konektifitas yang menyatukan Indonesia, terutama Jawa-Sumatera dengan Jalan Tol Trans Sumatera dan dermaga eksekutif, yang insya Allah menjadi tumpuan pusat pertumbuhan ekonomi baru setelah Jawa," lanjut Ridho.

Lebih lanjut gubernur juga menyatakan, jalan tol trans sumatera ruas Bakauheni - Terbanggi besar sepanjang 140,9 kilometer merupakan jalan tol terpanjang di Indonesia dan akan difungsikan sebagai sistem logistik nasional dalam pendistribusian barang dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Presiden Joko Widodo mengatakan, JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar ini merupakan jalan tol terpanjang yang pernah diresmikannya.

"Ada yang tanya tadi, jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol Lampung sampai Aceh. Terus kapan sampai ke Aceh? Saya jawab, 2024 sudah sampai ke Aceh," kata Jokowi.

Jokowi juga memuji kinerja Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo beserta jajaran pemerintah provinsi Lampung yang dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mensukseskan program-program pembangunan nasional di Lampung. Diantaranya pembangunan JTTS dan dermaga eksekutif, dan Bandara Internasional Raden Inten II.

"Ada yang bertanya pada saya, kenapa pembangunan jalan tol di Lampung bisa sangat cepat, saya katakan kuncinya di Lampung pembebasan tanah dilakukan dengan sangat cepat. Ini bisa dijadikan contoh. Dan tadi disampaikan pak gubernur sampai ada ASN, yakni ketua tim percepatan pembangunan jalan tol yang meninggal dunia. Mungkin karena lelah atau stres dikejar target, oleh karenanya saya ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh ASN di lingkungan provinsi Lampung," ungkap Presiden Joko Widodo.

Adapun dengan adanya jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni-Terbanggi Besar ini sepanjang 140 kilometer (km) akan memangkas waktu tempuh perjalanan menjadi hanya 1,5 jam saja. Sementara untuk ruas selanjutannya, yakni Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 112 km masih dalam proses pengerjaan.

Sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah meresmikan beberapa ruas tol JTTS Lampung pada 20 Januari 2018 lalu. Yakni pada Paket Trans Sumatera 1 Bakauheni--Sidomulyo segmen Pelabuhan Bakauheni sampai Simpang Susun (SS) Bakauheni sepanjang 8,9 km, dan di Paket 2 Sidomulyo--Kotabaru segmen SS Lematang sampai SS Kotabaru sepanjang 5,6 km.

Selain meresmikan JTTS ruas Bakauheni - Terbanggi Besar, pada kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo juga meresmikan terminal eksekutif merak sosoro, dan terminal eksekutif bakauheni anjungan agung. (rls)
Share:

Presiden Jokowi Tandatangani Prasasti Terminal Bandara Radin Inten II


Lampung - Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana di ruang VIP Bandara Radin Inten II Lampung, jumat (8/3).

Setibanya di Lampung, Presiden Jokowi langsung menandatangani prasasti terminal Bandara Radin Inten II didampingi Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.

"Saya tadi sudah perintahkan kepada menteri perhubungan, yang pertama agar bandara ini paling lama 2 minggu sudah ada penerbangan internasional. Yang kedua transportasi dari kota menuju bandara lewat kereta bandara harus juga mulai disiapkan sehingga kalau nanti kapasitas bandara ini membesar karena growthnya tinggi sekali di sini itu sudah ada persiapan kereta bandaranya juga," papar Jokowi.

Presiden Jokowi juga berharap dengan adanya terminal baru ini, perekonomian di Lampung bisa semakin bergairah, terutama dari sektor pariwisata.

"Bisnis investasi di Lampung banyak sekali, ini akan mendukung kecepatan pertumbuhan dari Bandara Radin Inten II. Nanti mungkin kalau sudah dipegang Angkasa Pura II langsung bisa ekspansi gede banget ini," katanya.

Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo mengatakan, dalam beberapa waktu ke depan Bandara Gatot Subroto yang berada di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung juga akan dibuka untuk penerbangan komersil yang rute pertama penerbangannya adalah dari Bandara internasional Raden Inten II.

"Selain Bandara Radin Inten II, di Lampung juga ada Bandara Gatot Subroto yang berada di Kabupaten Way Kanan, nanti dalam waktu dekat juga akan dibuka penerbangan komersil, rute pertamanya adalah ke Bandara Radin Inten II ini," ujar gubernur.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan kepada Gubernur Ridho bahwa terkait status Bandara internasional Raden Inten II akan lebih ditekankan dan dievaluasi secara menyeluruh.

Hal tersebut dilakukan agar Bandara Internasional Raden Inten II tidak hanya status. Melainkan seluruh fasilitas, kondisi dan keadaan bandara memenuhi kriteria bandara Internasional.

"Dalam satu minggu ke depan kita mantapkan lagi segala bentuk kesiapannya," ujar Budi.

Usai peresmian, Presiden Jokowi meninjau beberapa titik di terminal Bandara Radin Inten II. Termasuk titik tempat kedatangan, pemeriksaan keamanan, hingga tempat calon penumpang menunggu. (rls)
Share:

Gubernur dan Ketua KPK Lounching SIPPKD


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo bersama dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Agus Rahardjo melakukan pemukulan gong sebagai tanda peluncuran aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) Lampung, di Balai Karatun, komplek kantor gubernur Lampung, selasa (5/3). 

Aplikasi SIPPKD merupakan integrated system yang di dalamnya terdapat aplikasi e-ssh, e-planing, dan e-budgeting yang akan saling terintegrasi dan dapat diakses oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Lingkungan Pemprov Lampung.

Gubernur M. Ridho Ficardo mengatakan, aplikasi SIPPKD dapat meringankan kerja sekaligus mengefisienkan penyusunan RAPBD agar lebih maksimal untuk kepentingan rakyat.

"Sedikit cerita, dulu saya beserta jajaran sampai harus begadang untuk memastikan bahwa RAPBD yang kita susun memang benar-benar efektif dan efisien untuk kepantingan rakyat. Nah sekarang dengan adanya Aplikasi ini semoga dapat lebih efektif lagi, lebih efisien, supaya tidak ada kebocoran dan kita dapat bekerja lebih maksimal untuk kemajuan masyarakat," papar Ridho

Selain itu Gubernur Ridho juga menegaskan bahwa pengendalian dalam perencanaan memiliki peran yang sangat penting, "pengendalian dalam perencanaan adalah yang paling penting, ketika kita gagal dalam membuat perencanaan, maka kita telah merencanakan kegagalan," tegasnya.

Menurut Pj. Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadis pelaksanaan e-planning dan e-budgeting merupakan salah satu program rencana aksi Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memberikan kemudahaan dalam penyusunan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan anggaran yang transparan yang harus mampu diterapkan didaerah.

Oleh karena itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung dalam peluncuran Aplikasi SIPPKD. Dengan Aplikasi SIPPKD harapannya dapat memperbaiki sistem penganggaran pemerintah daerah.

"Saya sangat mengapresiasi, dengan adanya aplikasi ini harapannya dapat lebih memperbaiki sistem penganggaran kita, tidak perlu lagi begadang, karena gambarannya sudah ada, tinggal disusun supaya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Dan yang terpenting adalah rakyat dapat melihat dan mengakses, sehingga lebih transparan," ungkap Agus Rahardjo.

Selain Ketua KPK RI dan Gubernur Lampung, launching SIPPKD juga dihadiri perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wakil Gubernur Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bupati/Walikota, para Rektor, Anggota Forkopimda, dan berbagai pimpinan organisasi vertikal di Provinsi Lampung. (*)
Share:

Wakapolda Terus Edukasi Masyarakat untuk Tangkal Berita Hoax


Kota Agung - Kepada sejumlah awak media usai talk show di GFU Islamic Center Kota Agung, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa menegaskan, Polri terus berupaya semaksimal mungkin untuk menangkal berita-berita hoax (bohong). Sebab tidak dipungkiri semakin dekat pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019, berita-berita dengan konten hoax kian masif beredar.

Yang utama dilakukan kepolisian untuk menangkal penyebaran berita hoax, menurut Teddy Minahasa, adalah dengan mengimbau dan mengedukasi masyarakat. Yaitu agar masyarakat tidak menghasilkan berita hoax dan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh berita hoax itu. Berikutnya adalah upaya mengedukasi masyarakat agar cerdas, cermat, serta bijak dalam menerima dan mengelola sebuah informasi.

"Karena jelas pelaku penyebar hoax bisa dijerat dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jadi terkadang masyarakat juga perlu diedukasi, diberi pengetahuan dan wawasan bahwa hal-hal yang begitu (produksi dan penyebaran hoax) itu, ada konsekuensi hukumnya. Tidak dipungkiri, terkadang pelaku melakukan itu karena mereka nggak tahu ada sanksi hukumnya. Itulah pentingnya upaya edukasi," ujar wakapolda.

Berikutnya, kata Teddy Minahasa, adalah upaya preventif dan persuasif. Yaitu dengan mengintensifkan patroli siber. Intensitas patrolinya 24 jam, hampir setiap hari. Tugas utamanya adalah menangkal aksi-aksi hoax di dunia maya yang dapat memicu kerusuhan massal dan aksi anarkis.

"Dan pada upaya represif, kepolisian akan tegakkan hukum pada para pelaku yang memang bisa ditangkap," tegas wakapolda.

Saat ditanya terkait perkara-perkara ITE dari polres di kabupaten-kabupaten yang penanganannya dilakukan oleh polda, Teddy Minahasa menjelaskan, sebab perkara ITE memang perlu ditangani secara khusus. Soal kendala apa yang dihadapi polres dalam menangani ITE, wakapolda memastikan tidak ada kendala.

"Penanganan ITE, tipologi dan struktur di dalam Polri sendiri, adanya di tingkat polda. Yaitu ditangani Direktorat Kriminal Khusus. Subdit-nya juga khusus. Jadi alasan (ditangani oleh polda), lebih pada aspek struktural saja. Saya rasa kalau tipologi dan strukturnya membolehkan polres menangani (ITE), saya yakin polres bisa. Tapi sekali lagi, karena (ITE) ini sifatnya agak strategis, lebih afdol kalau polda yang menangani," terang Teddy Minahasa.

Kemudian soal hasil pengamatan terhadap iklim politik jelang Pemilu 2019 di Tanggamus dan Pringsewu, Wakapolda Lampung menyebutkan, polisi akan terus melakukan pemantauan terhadap dinamika sosial yang terjadi. Terlebih pada hal-hal yang menjurus pada potensi kerawanan. Sehingga polisi tidak serta-merta percaya dengan paradigma "aman".

"Polisi tidak boleh berpangku tangan dan mudah percaya dengan kata 'aman' dari masyarakat. Tetap kita harus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi Polri. Saya tegaskan, polisi ndak boleh berpangku tangan," tandas wakapolda. (*)
Share:

Ridho Ajak Warga Lampung Taat Bayar Pajak


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, ajak partisipasi aktif seluruh masyarakat Lampung untuk taat membayar pajak. Pasalnya, salah satu pilar kehidupan bernegara ialah partisipasi warga negara dalam pembiayaan bernegara dengan berkewajiban perpajakkan dengan benar.

“Baik selaku pribadi, maupun sebagai pimpinan daerah, pimpinan kesatuan, pimpinan lembaga, instansi vertikal, seluruh jajaran Pemerintah Provinsi, dan kabupaten/kota agar dapat memberikan teladan dan motivasi kepada jajaran melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Ridho, diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, pada Budaya Sadar dan Peduli Pajak Spectaxcular 2019, di Stadion Pahoman, minggu (3/3).

Taufik mengatakan, pajak yang dibayar digunakan untuk membiayai kehidupan bemegara dan pembangunan nasional yang terus dilaksanakan dimana peranan pajak dalam APBN lebih dari 80%. Taufik juga megatakan pajak berperan sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan.

Hal tersebut karenak pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

“Pembangunan akan mencipatakan lapangan kerja yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujar Taufik.

Selain itu, melalui pajak, pemerintah memiliki dana yang cukup untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilisasi harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

“Sebagai warga negara yang baik tentunya kita harus paham dan mentaati kewajiban yaitu membayar pajak baik sebagai individu maupun korporasi,” kata dia.

Apalagi saat ini pemerintah mempermudah dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilakukan secara online atau disebut e-Filing.

“Pelaporan SPT melalui e-Filing dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan lebih mudah, dan cepat,” ujar Taufik yang pernah menjabat Kepala Bappeda Provinsi Lampung.

Pada bagian lain, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung, Erna Sulistyowati menyampaikan kegiatan ini sebagai ajang untuk kita mengingatkan seluruh warga masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

“Ini dilaksanakan serentak se-Indonesia agar seluruh warga masyarakat bisa patuh sebagai wajib pajak karena itu adalah kewajiban,” ujar Erna.

Erna menyebutkan dalam melaporkan SPT untuk wajib pajak pribadi sampai dengan 31 Maret. Lalu, untuk wajib pajak badan sampai dengan 30 April.

“Jadi saya minta untuk segara dan jangan ditunda-tunda, kian cepat semakin nyaman. Saya mengimbau semua yang ada disini dan tolong disampaikan kepada lingkungan masing-masing agar tak kena sanksi,” kata Erna. (humas)
Share:

Netralitas ASN di Pusaran Pemilu Serentak 2019


Yogyakarta – Netralitas Aparatus Sipil Negara (ASN) kian menjadi sorotan pada pelaksanaan pemilu serentak 2019. Pasalnya, sosok ASN yang merupakan abdi negara kian erat dengan aturan yang mengikat untuk tidak menunjukkan dukungan dan referensi politiknya pada masa pemilu, meski memiliki hak politik untuk memilih. Hal ini berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam berbagai kesempatan kerap menyinggung soal netralitas  dan kehati-hatian ASN. Menurut Tjahjo, konsep ASN erat kaitannya dengan aturan, tugas pokok untuk menjalankan seluruh program pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.

“ASN memang harus netral. Netral memiliki arti dan makna tidak berpihak, tidak berwarna, dan bebas atau tidak terikat. Dalam konteks pekerjaan birokraksi/ASN tidak bebas dan terikat pada tugas dan kewajiban menjalankan seluruh peraturan dan program presiden, menteri dan kepala daerah. Birokrasi satu warna tegak lurus pada NKRI,” terang Tjahjo saat resmi menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) provinsi dan kepala BKPSDM kabupaten/kota se Indonesia yang  digelar di The Rich Hotel Yogyakarta, sabtu (2/3).

Meski demikian ASN juga harus tetap loyal dan profesional terhadap siapapun pimpinannya tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras, maupun partai politik.

“Siapapun yang jadi atau duduk di pemerintahan kabupaten/kota, provinsi hingga presiden, harus loyal, harus taat, tegak lurus darimanapun dia berasal, dari partai maupun berasal dari suku maupun dari agama manapun,” tegas Tjahjo.

Dalam kesempatan yang sama, Tjahjo juga mengingatkan, ASN yang tidak memenuhi peraturan akan membahayakan proses konsolidasi demokrasi.

“Ada yang tidak tegak lurus, ini kalau dibiarkan bahaya negara kita ini. Tugas birokrasi ya harus terikat pada aturan yang ada,” ungkapnya.

Hal tersebut sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. (*)
Share:

Hasto Lepas Ribuan Peserta Tour JTTS


Lampung Selatan - Sekjen PDIP Hasto Krisyanto melepas ribuan massa peserta tour jalan tol trans sumatera (JTTS), sabtu (2/3). Kegiatan yang digelar aliansi masyarakat sipil untuk Indonesia hebat (Almisbat) ini juga dihadiri Walikota Bandarlampung, Herman HN dan Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi dan ribuan massa dari enam kabupaten/kota di Lampung. 

Dalam kegiatan safari politiknya ini, Sekjen PDIP Hasto Krisyanto mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membangun infrastruktur untuk menyambungkan berbagai wilayah yang ada di Pulau Sumatera di periode pertama kepemimpinannya.

"Hari ini kita menyaksikan mereka yang mengkritik pembangunan Pak Jokowi. Mereka yang kritik pembangunan infrastruktur Pak Jokowi karena tidak paham luasnya Indonesia. Sehingga tiap daerah perlu dikoneksi dengan infrastruktur," ungkapnya.

Hasto Krisyanto menerangkan, Presiden Jokowi memberi bukti pembangunan yang telah dilakukan di Pulau Sumatera yang memiliki potensi besar untuk maju.

"Presiden Jokowi hadir dengan solusi membangun bendungan, infrastruktur dasar, hingga jalan tol di Pulau Sumatera untuk memajukan segala potensi yang ada di Sumatera, dan saat ini kita saksikan kerja nyata itu," tandasnya.

Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) Almisbat Lampung, Resmen Kadafi saat menjelaskan, tour ini sebagai pembuktikan kepada masyarakat Lampung terkait pembangunan yang telah dilakukan presiden Jokowi.

"Kami memfasilitasi para tokoh masyarakat kelurahan, desa, kampung dan pekon, tiyuh dan kota dari enam kabupaten/kota di Lampung untuk melihat langsung pembangunan yang dilakukan presiden Jokowi di Lampung ini," jelasnya.

Menurutnya, kegiatan ini dilakukan untuk menangkal hoax yang selama ini beredar di masyarakat dan juga bertujuan agar masyarakat dapat menilai hasil pembangunan Presiden Jokowi secara objektif.

"Ini juga sebagai salah satu cara menangkal hoax yang beredar selama ini. Bagaimana selama ini Presiden Jokowi telah berupaya menyatukan Pulau Sumatera dengan membangun JTTS. Agar masyarakat dapat menilai secara langsung kerja nyata Presiden Jokowi dalam membangun Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Lampung," pungkasnya. (*)
Share:

Diperiksa sebagai Saksi, Nunik Tiba di KPK Jam Sembilan

Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim/foto: tribunlampung.co.id.

Bandarlampung - Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim atau yang biasa disapa Nunik, sedang menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan kasus gratifikasi tersangka mantan bupati Lampung Tengah, Mustafa, jumat (1/3).

Juru bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan terkait pemeriksaan terhadap Nunik.

"Iya, sebagai saksi untuk MUS (Mustafa). Tadi sudah datang jam 9," kata Febri, melalui pesan singkat whatsapp kepada setialampung.co.id, jumat (1/3).

Senada disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati Iskak.

" (Nunik) diperiksa sebagai saksi MUS, sekarang masih proses pemeriksaan," ujar Yuyuk melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, jumat (1/3).

Diketahui, KPK menetapkan Mustafa sebagai tersangka kasus gratifikasi karena diduga menerima total uang sebesar Rp95 miliar. (*)
Share:

Jaga Kondusifitas TPS se Indonesia, Kemendagri Gandeng 1,6 juta Linmas


Jakarta – Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019, kementerian dalam negeri akan menugaskan satuan perlindungan masyarakat (Linmas) di setiap TPS seluruh Indonesia. Linmas tersebut nantinya akan bertugas untuk menjaga kondusifitas TPS termasuk juga mengawal distribusi kotak dan surat suara.

“Kemendagri bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu menggandeng 1,6 juta Linmas untuk menjaga kondusifitas 809.500 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia”, kata Direktur Satuan Polisi Pamong Praja, Arief M Edie di acara konferensi pers persiapan HUT satpol PP, Damkar dan Linmas di Jakarta, jumat (1/3).

Untuk Linmas sendiri, Arief menjelaskan, lebih lanjut terkait dengan tugasnya dalam menyukseskan Pemilu 2019.

“Linmas bertugas membantu TNI dan Polri dalam distribusi kotak dan surat suara, menjaga kondusifitas lokasi TPS, dan memfasilitasi masyarakat apabila mengalami permasalahan selama di TPS. Misalnya pertolongan kesehatan dan antrian pemilih," jelas Arief.

Dalam menjalankan tugasnya, menurut Arief, Linmas selalu menjujung asas profesionalitas dan netralitas.

“Linmas adalah bagian dari masyarakat yang kami berikan tugas untuk menjaga kondusifitas di TPS. Linmas sudah dibekali dengan kemampuan yang baik dari KPU, Bawaslu, TNI dan Polri untuk ikut serta menyukseskan Pemilu 2019. Jadi, profesionalitas dan netralitas Linmas tidak perlu diragukan” tukas Arief.

Untuk lebih menjadikan Linmas diterima dengan baik oleh masyarakat, lanjutnya, nantinya seluruh personil Linmas diperbolehkan untuk tidak memakai seragam resmi.

“Linmas diperbolehkan tidak memakai seragam resmi. Namun lebih disarankan memakai pakaian adat setempat agar lebih diterima oleh masyarakat," tambah Arief.

Di akhir keteranganya, Arief mengajak kepada semua masyarakat untuk hadir menyumbangkan suaranya di Pemilu 2019.

“Pemerintah telah menjadikan hari pemungutan suara menjadi hari libur nasional. Maka kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk hadir pada 17 April 2019 dan bersama sama menyumbangkan suara," tutup Arief. (*)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog