Ajak Pemilih Tidak Gunakan Hak Pilihnya, Bisa Dipidana 3 Tahun Penjara


Tulangbawang Barat - Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Teddy Minahasa menegaskan, masyarakat yang memiliki hak pilih dalam pemilu pilpres dan pileg 2019 dan terdaftar dalam pemilih tetap atau DPT namun memilih untuk golput, bisa terkena sanksi pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda sebesar Rp36 juta.

Menurut wakapolda, sanksi tersebut disebutkan sepanjang masyarakat yang akan mempengaruhi atau mengajak orang lain agar tidak memberikan hak pilihnya. Bahkan memberikan suatu imbalan tertentu pada saat pemilihan berlangsung.

Hal tersebut merupakan tanggapan terkait diskusi rumah kita dengan tema golput bukan pilihan, yang diselenggarakan di Gedung Sesat Agung, Komplek Islamic Center Tulangbawang Barat beberapa waktu lalu.

Di dalam talkshow yang menghadirkan narasumber Komisioner KPU Lampung, Erwan Bustami, Pengamat Politik, Dharmawan Purba dan Direktur Kepolisian Air dan Udara, Kombes Pol Usman ini, wakapolda juga mengatakan, berdasarkan undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017, khususnya pada pasal 515, setiap orang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga surat suara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

"Tindak pidana tersebut jika memenuhi tiga unsur tersebut maka pihak kepolisian akan melakukan tindakan tegas," tegasnya.

Ketiga unsur tersebut, ungkap wakapolda, antara lain dilakukan pada saat hari pemungutan suara, kedua, dengan menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya, ketiga, merusak surat suara sehingga menyebabkan surat suara tidak sah atau tidak bisa dihitung sebagai suara hasil pemilu.

Wakapolda juga menambahkan, masyarakat yang golput namun tidak mempengaruhi dan mengajak orang lain bahkan tidak memberikan imbalan tertentu, maka tidak terkena pidana bahkan dilindungi hak politiknya secara internasional.

Namun pihaknya berharap masyarakat Tulangbawang Barat dan masyarakat Lampung khusunya dapat memberikan hak politiknya pada pemilu 2019 pada 17 April 2019 dengan datang ke TPS masing-masing dan memilih calon pemimpin yang dikehendaki. Mengingat hak politik yang dilakukan setiap 5 tahun sekali ini menjadi bukti pergerakan bangsa yang maju dan merubah tatanan kenegaraan yang lebih baik lagi.

"Disamping itu, pemilu menjadi ajang bagi para calon pemimpin agar berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara," ujarnya.

Bupati Tulangbawang Barat, Umar Ahmad menyatakan mampu menarik partisipasi pemilih di atas 80 persen. (*)

Share:

Wakapolda Lampung: Pemilu Hajat Seluruh Elemen Bangsa



MESUJI - Wakapolda Lampung, Brigjen Teddy Minahasa menegaskan, pemilu yang digelar 17 April 2019 merupakan hajat seluruh elemen Bangsa Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam agenda talk show pemilu bersama masyarakat Mesuji di Taman Keanekaragaman Hayati, Desa Mekarjaya, Kecamatan Tanjungraya,  Kabupaten Mesuji, rabu (13/3).

"Pemilu bukan hajat KPU, Bawaslu, TNI, juga Polri, namun hajatnya seluruh elemen Bangsa Indonesia. Untuk itu, segala bentuk pelanggaran seperti politik uang harus kita hindari," tegas wakapolda.

Teddy juga menegaskan, jika kerawanan yang dimaksud kepolisian adalah dalam aspek terorisme, konflik sosial, rusuh sosial, juga sabotase.

"Secara pribadi, yang harus dihindari adalah politik identitas yakni suku, agama, ras. Semua itu dapat memecah belah bangsa," katanya.

Saat ini, di Mesuji ada 601 TPS, sedangkan anggota Polres Mesuji hanya ada 189 saja. Artinya, ada 412 TPS yang tidak terjaga oleh polisi.

"Kekurangan personil ini akan menjadi pertimbangan kami. Namun, kekurangan personil Polisi TNI sebenarnya dapat diatasi apabila partisipasi masyarakat tinggi terhadap pemilu dan sejumlah potensi kerawanan yang ada," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, tokoh adat Mesuji, Mat Jaya sempat menyebutkan jika pihaknya optimis jika Pemilu akan berjalan dengan aman, damai dan sejuk.

"Saya sebagai ketua adat Mesuji optimis pemilu pemilihan presiden maupun leglislatif dapat berjalan dengan aman," ujarnya.

Di kesempatan itu talk show juga menghadirkan pembicara diantaranya Dirkirmum Polda Lampung Kombes Pol Boby Marpaung, Komisioner KPU Lampung, Handy Mulyaningsih serta pengamatan politik Himawan Indrajat. (*)
Share:

Kemendagri Dorong Pemda Terapkan OSS


Tangerang - Kementerian dalam negeri melalui Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Eduard Sigalingging mendorong pemerintah daerah siap menghadapi Online Single Submission (OSS).

Hal ini dikatakannya saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2019 dengan Tema “Penguatan Rantai Pasok Industri di Dalam Negeri” bertempat di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Kota Tangerang, Banten, selasa (12/3).

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk menghadapi OSS sejak PP itu dikeluarkan. Kami harapkan pemerintah daerah juga mampu memangkas dan memotong regulasi melalui implementasi PP ini,” kata Eduard.

Diketahui, dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Pemerintah menerapkan pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Berusaha Secara Elektronik atau disebut dengan PP No. 24 OSS. 

Ditegaskan dalam PP tersebut, jenis perizinan usaha terdiri atas; izin usaha, izin komersial atau operasional. Sementara pemohon perizinan Berusaha terdiri atas pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan.
Dalam rangka mendorong pemerintah daerah. Dalam hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melakukan dua langkah menyangkut urusan Pemerintah Daerah, yaitu Fasilitasi dan Pengawasan  serta E-Planning.

“Urusan di daerah itu sekarang kami lakukan pengawasan dan fasilitasi sesuai dengan peraturan undang-undang, karena kerangka acuan kerja izin itu kadang menyangkut banyak hal, contohnya saja sektor pariwisata cukup banyak izin yang harus dipenuhi. Lalu ada di perencanaan makanya kita fasilitasi dengan E-Planning. Tahun 2018 pada saat Pilkada Serentak, kami coba E-Planning di  171 daerah untuk memonitor capaian yang dilakukan,” papar Eduard.

Mengenai fasilitasi dan pengawasan yang dilakukan Kemendagri, hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada undang-undang ini dijelaskan bahwa Pemerintahan Pusat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah provinsi. (rls)
Share:

Total 1.687.247 Surat Suara, yang Rusak 2.289 Surat Suara

Ilustrasi/tempo.co

Pesawaran - KPU Pesawaran telah menyelesaikan proses pelipatan surat suara.

Hal ini disampaikan Ketua KPU Pesawaran Amin Udin saat dikonfirmasi setialampung.co.id melalui pesan whatsapp, senin (11/3).

"Alhamdulillah, proses pelipatan (surat suara) sudah selesai. Saat ini sedang proses setting formulir. Surat suara yang rusak ada 2.289 surat suara dari total surat suara yang diterima sejumlah 1.687.247 surat suara," kata Amin Udin. (ben)
Share:

KPK Periksa Sekda Mesuji sebagai Saksi Terkait Kasus Khamami


Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang saksi terkait kasus TPK suap terkait pembangunan proyek - proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2018 untuk tersangka KHM (Khamami).

"Hari ini penyidik memeriksa 2 orang saksi yaitu PNS Mesuji, Yudi Oktaviansyah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji, Adi Sukamto," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah kepada setialampung.co.id, melalui pesan whatsapp, senin (11/3).

Febri menjelaskan, penyidik mengkonfirmasi pengetahuan saksi terkait pengangkatan tersangka KHM sebagai bupati Mesuji dan WS sebagai PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Mesuji. Penyidik juga mengkonfirmasi pengetahuan saksi terkait dugaan penerimaan kedua tersangka tersebut.

"Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan berupa dokumen sebagai barang bukti terkait kasus TPK suap terkait terkait pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2018," ungkapnya.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati Iskak juga mengatakan hal yang sama.

"Iya benar, keduanya diperiksa sebagai saksi untuk KHM," ujar Yuyuk kepada setialampung.co.id melalui pesan whatsapp, senin (11/3). (ben)

Share:

YVCI akan Gelar Bakti Sosial Serentak


Bandarlampung - Vega Lampung Club (VLC) menjadi suksesi pada rapat kerja nasional (Rakernas) Yamaha Vega Club Indonesia (YVCI) yang pertama.

Sekretaris VLC Abdul Rahman, senin (11/3) mengatakan, VLC sangat berterima kasih telah dipilih sebagai tuan rumah even berskala nasional tersebut.

Harapanya agar YVCI ini semakin menjadi pantauan klub vega seluruh Indonesia dan merasa terhormat atas kepercayaan ini.

"Kami berikan yang terbaik kepada YVCI agar semua berjalan dengan lancar. Termasuk perwakilan dari chapter diundang agar bisa kenal dengan saudara kita di luar Lampung," katanya.

Wakil Presiden YVCI, Aziz Kiswanto dari Vega Tangerang Club (V-TAC) mengatakan, agenda nasional yang dilaksanakan minggu (10/3) di Salon Mobil AA'Auto Details di Jalan Pagar Alam Gang PU ini memang sudah terjadwal.

Agenda ini merupakan perencanaan yang telah disusun setelah Presiden YVCI Bayu Saputra dari VLC terpilih sebagai pemimpin klub vega se
nusantara ini.

Ada beberapa agenda yang telah dimusyawarahkan pada rakernas perdana ini, diantanya yakni akan diadakannya bakti sosial (baksos) serentak secara nasional.

Dengan waktu yang telah ditetapkan pada 17 Agustus. Lalu program kerja lainnya yakni 26 Desember pada ulang tahun YVCI ke 13 akan ada touring ke 0 km Indonesia di Sabang Aceh.

"Kita minta setiap perwakilan dari regional yang siap berangkat ke Sabang maka akan disertakan dalam misi progja ini," katanya.

Nantinya akomodasi akan dipikirkan pengurus YVCI dengan membawa misi silahturahmi.

Sehingga bendera YVCI berkibar dari Sabang sampai Merauke, karena Indonesia itu indah yang harus bisa  menikmati keindahan alamnya.

Progja yang lainnya akan dilakukan yakni tabur bunga bagi member YVCI yang lebih dulu mengharumkan nama baik YVCI yang akan digelar serentak pada 10 November.

Adapun pengurus yang hadir pada rakernas tersebut diantaranya dari Korwil Jateng DIY Sofyan, Korwil Jabodetabek Banten Irfan.

Humas Konvensional internal Indra Setiawan dari V-TAC, Abdul Hamid Mutaqin Bendahara dari Vega Depok Club (Vedoc), humas digital Angga Perdana Vedoc.

Divisi Logistik Arul VBAC (Vega Banjarnegara Club) dan ketua umum demisioner Yofan Lesmana.

Dewan Kehormatan YVCI Aan Misnanto mengatakan, rakernas baru kali ini diagendakan dan dirinya sangat mendukung.

Diharapkan agar setiap pengurus untuk fokus yang akan dikerjakan ke depannya dengan harapan semua progja terealisasi.

"Sangat positif apa yang dilakukan para pengurus dan harapanya nanti ada rapat berskala nasional lagi," kata Owner AA'Auto Details yang juga member VLC. (*)
Share:

Badri Tamam Nilai KPRI Handayani Koperasi Sehat



Bandarlampung - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandarlampung, Badri Tamam, menilai Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Dinas Pendidikan Bandar Lampung merupakan koperasi sehat, karena asetnya mencapai lebih sepuluh miliar.

"Semoga kedepan koperasi Handayani dapat lebih baik lagi," kata Badri Tamam dalam rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 2018 KPRI Handayani Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, di Aula Dinas Pendidikan setempat, sabtu (9/3).

Menurut Badri Tamam, KPRI Handayani sangat bermanfaat para anggotanya. Salah satunya memberangkatkan umroh enam orang, membantu anggota dan masyarakat misalnya dalam rangka pengadaan sembako, termasuk juga simpan-pinjam.

Ketua KPRI Handayani Tatang Setiadi menjelaskan, RAT rutin tiap tahun ini merupakan salah satu amanah dari Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992. Koperasi harus setiap tahun melaporkan kegiatan tahunannya melalui RAT.

"Jadi kekuasaan tertinggi koperasi adalah RAT. Dalam rapat ini juga mengundi hadiah berupa umroh gratis untuk enam orang anggota serta beberapa hadiah doorprize lainnya," jelasnya.

Tatang memaparkan, jumlah seluruh anggota KPRI sebanyak 984 orang, terdiri dari guru TK, SMP, dan pegawai di Dinas Pendidikan kota Bandar Lampung sendiri.
Dia berharap agar kedepan ketua yang baru dapat meneruskan program-program koperasi agar lebih baik lagi.

"Saya sudah pensiun dan selesai masa jabatan, mungkin pengurus koperasi yang baru akan meneruskan program-program kedepan agar lebih baik dan maju lagi," kata mantan Kabid Dikdas di Dinas Pendidikan Bandar Lampung ini. (*)
Share:

Walikota Bantu Korban Banjir di Srengsem


Bandarlampung - Walikota Bandarlampung, Herman HN meninjau langsung lokasi banjir di Kelurahan Srengsem, LK 1, Panjang, minggu (10/3). Kedatangan orang nomor satu di Kota Bandarlampung beserta satuan kerja terkait ini sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak banjir akibat hujan yang mengguyur sejak sabtu (9/3) sore hingga malam hari.

Selain meninjau langsung lokasi banjir, Herman HN membantu warga membersihkan sisa lumpur yang terbawa arus banjir. Juga sejumlah makanan untuk meringankan para korban banjir akibat dari luapan sungai pada sabtu malam.

Herman HN mengungkapkan, pihaknya berencana akan membangun kembali jembatan untuk ditinggikan agar memperlancar aliran air serta tidak ada lagi sampah yang tersangkut.

”Nanti kita lebarkan dan kita tinggikan jembatannya supaya tak ada lagi sampah kayu dan lain-lainnya yang nyangkut," ungkapnya.

Dia menerangkan, pihaknya akan meninjau sejumlah wilayah terdampak banjir dan akan melakukan langkah preventif agar hal serupa tidak terjadi di wilayah lain.

"Setelah ini, Kita akan meninjau beberapa lokasi lain yang terdampak banjir. Kami juga akan mencegah agar tak terjadi (banjir) di daerah lain," terangnya.

Ketua RT. 15, Jono menjelaskan, ada sekitar 15 rumah yang terendam banjir dan lumpur.

"Selain terendam banjir yang disertai lumpur, ada dua rumah terbawa hanyut karena posisi rumah sangat dekat dengan bibir sungai," jelasnya.

Jono memaparkan, banjir yang terjadi pada sabtu malam tersebut datang secara tiba-tiba.

"Saya langsung peringatkan warga lainnya untuk mengungsi dan membawa sejumlah barang yang bisa diselamatkan. Ini merupakan banjir yang ke empat selama saya tinggal disini. Tapi banjir paling parah yang tadi malam,” paparnya.

Sejumlah tim dari badan penanggulangan bencana daerah beserta para warga masih membersihkan lumpur yang menggenang serta menyelamatkan barang-barang elektronik yang masih bisa digunakan. (*)
Share:

Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Terpanjang di Indonesia


Lampung Selatan - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni - Terbanggi Besar, di pintu Tol Natar, Lampung Selatan, jumat (8/3).

Gubernur Ridho dalam sambutannya mengatakan sangat berterimakasih kepada Presiden Joko Widodo dan pemerintah pusat atas banyaknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat di Lampung

"Alhamdulillah pada pagi hari ini telah diresmikan jalan Tol trans sumatera serta dermaga eksekutif bakauheni Lampung. Atas nama pemerintah provinsi Lampung, kami sangat berterimakasih adanya pembangunan ini. Hari ini kita sama-sama melihat dan mendukung penuh komitmen besar Bapak Jokowi dalam memajukan dan mensejahterkan negeri ini," ungkap Ridho.

"Hari ini merupakan salah satu catatan sejarah di mana pembangunan infrastruktur konektifitas yang menyatukan Indonesia, terutama Jawa-Sumatera dengan Jalan Tol Trans Sumatera dan dermaga eksekutif, yang insya Allah menjadi tumpuan pusat pertumbuhan ekonomi baru setelah Jawa," lanjut Ridho.

Lebih lanjut gubernur juga menyatakan, jalan tol trans sumatera ruas Bakauheni - Terbanggi besar sepanjang 140,9 kilometer merupakan jalan tol terpanjang di Indonesia dan akan difungsikan sebagai sistem logistik nasional dalam pendistribusian barang dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Presiden Joko Widodo mengatakan, JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar ini merupakan jalan tol terpanjang yang pernah diresmikannya.

"Ada yang tanya tadi, jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol Lampung sampai Aceh. Terus kapan sampai ke Aceh? Saya jawab, 2024 sudah sampai ke Aceh," kata Jokowi.

Jokowi juga memuji kinerja Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo beserta jajaran pemerintah provinsi Lampung yang dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mensukseskan program-program pembangunan nasional di Lampung. Diantaranya pembangunan JTTS dan dermaga eksekutif, dan Bandara Internasional Raden Inten II.

"Ada yang bertanya pada saya, kenapa pembangunan jalan tol di Lampung bisa sangat cepat, saya katakan kuncinya di Lampung pembebasan tanah dilakukan dengan sangat cepat. Ini bisa dijadikan contoh. Dan tadi disampaikan pak gubernur sampai ada ASN, yakni ketua tim percepatan pembangunan jalan tol yang meninggal dunia. Mungkin karena lelah atau stres dikejar target, oleh karenanya saya ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh ASN di lingkungan provinsi Lampung," ungkap Presiden Joko Widodo.

Adapun dengan adanya jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni-Terbanggi Besar ini sepanjang 140 kilometer (km) akan memangkas waktu tempuh perjalanan menjadi hanya 1,5 jam saja. Sementara untuk ruas selanjutannya, yakni Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 112 km masih dalam proses pengerjaan.

Sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah meresmikan beberapa ruas tol JTTS Lampung pada 20 Januari 2018 lalu. Yakni pada Paket Trans Sumatera 1 Bakauheni--Sidomulyo segmen Pelabuhan Bakauheni sampai Simpang Susun (SS) Bakauheni sepanjang 8,9 km, dan di Paket 2 Sidomulyo--Kotabaru segmen SS Lematang sampai SS Kotabaru sepanjang 5,6 km.

Selain meresmikan JTTS ruas Bakauheni - Terbanggi Besar, pada kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo juga meresmikan terminal eksekutif merak sosoro, dan terminal eksekutif bakauheni anjungan agung. (rls)
Share:

Presiden Jokowi Tandatangani Prasasti Terminal Bandara Radin Inten II


Lampung - Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana di ruang VIP Bandara Radin Inten II Lampung, jumat (8/3).

Setibanya di Lampung, Presiden Jokowi langsung menandatangani prasasti terminal Bandara Radin Inten II didampingi Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.

"Saya tadi sudah perintahkan kepada menteri perhubungan, yang pertama agar bandara ini paling lama 2 minggu sudah ada penerbangan internasional. Yang kedua transportasi dari kota menuju bandara lewat kereta bandara harus juga mulai disiapkan sehingga kalau nanti kapasitas bandara ini membesar karena growthnya tinggi sekali di sini itu sudah ada persiapan kereta bandaranya juga," papar Jokowi.

Presiden Jokowi juga berharap dengan adanya terminal baru ini, perekonomian di Lampung bisa semakin bergairah, terutama dari sektor pariwisata.

"Bisnis investasi di Lampung banyak sekali, ini akan mendukung kecepatan pertumbuhan dari Bandara Radin Inten II. Nanti mungkin kalau sudah dipegang Angkasa Pura II langsung bisa ekspansi gede banget ini," katanya.

Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo mengatakan, dalam beberapa waktu ke depan Bandara Gatot Subroto yang berada di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung juga akan dibuka untuk penerbangan komersil yang rute pertama penerbangannya adalah dari Bandara internasional Raden Inten II.

"Selain Bandara Radin Inten II, di Lampung juga ada Bandara Gatot Subroto yang berada di Kabupaten Way Kanan, nanti dalam waktu dekat juga akan dibuka penerbangan komersil, rute pertamanya adalah ke Bandara Radin Inten II ini," ujar gubernur.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan kepada Gubernur Ridho bahwa terkait status Bandara internasional Raden Inten II akan lebih ditekankan dan dievaluasi secara menyeluruh.

Hal tersebut dilakukan agar Bandara Internasional Raden Inten II tidak hanya status. Melainkan seluruh fasilitas, kondisi dan keadaan bandara memenuhi kriteria bandara Internasional.

"Dalam satu minggu ke depan kita mantapkan lagi segala bentuk kesiapannya," ujar Budi.

Usai peresmian, Presiden Jokowi meninjau beberapa titik di terminal Bandara Radin Inten II. Termasuk titik tempat kedatangan, pemeriksaan keamanan, hingga tempat calon penumpang menunggu. (rls)
Share:

Gubernur dan Ketua KPK Lounching SIPPKD


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo bersama dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Agus Rahardjo melakukan pemukulan gong sebagai tanda peluncuran aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) Lampung, di Balai Karatun, komplek kantor gubernur Lampung, selasa (5/3). 

Aplikasi SIPPKD merupakan integrated system yang di dalamnya terdapat aplikasi e-ssh, e-planing, dan e-budgeting yang akan saling terintegrasi dan dapat diakses oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Lingkungan Pemprov Lampung.

Gubernur M. Ridho Ficardo mengatakan, aplikasi SIPPKD dapat meringankan kerja sekaligus mengefisienkan penyusunan RAPBD agar lebih maksimal untuk kepentingan rakyat.

"Sedikit cerita, dulu saya beserta jajaran sampai harus begadang untuk memastikan bahwa RAPBD yang kita susun memang benar-benar efektif dan efisien untuk kepantingan rakyat. Nah sekarang dengan adanya Aplikasi ini semoga dapat lebih efektif lagi, lebih efisien, supaya tidak ada kebocoran dan kita dapat bekerja lebih maksimal untuk kemajuan masyarakat," papar Ridho

Selain itu Gubernur Ridho juga menegaskan bahwa pengendalian dalam perencanaan memiliki peran yang sangat penting, "pengendalian dalam perencanaan adalah yang paling penting, ketika kita gagal dalam membuat perencanaan, maka kita telah merencanakan kegagalan," tegasnya.

Menurut Pj. Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadis pelaksanaan e-planning dan e-budgeting merupakan salah satu program rencana aksi Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memberikan kemudahaan dalam penyusunan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan anggaran yang transparan yang harus mampu diterapkan didaerah.

Oleh karena itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung dalam peluncuran Aplikasi SIPPKD. Dengan Aplikasi SIPPKD harapannya dapat memperbaiki sistem penganggaran pemerintah daerah.

"Saya sangat mengapresiasi, dengan adanya aplikasi ini harapannya dapat lebih memperbaiki sistem penganggaran kita, tidak perlu lagi begadang, karena gambarannya sudah ada, tinggal disusun supaya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Dan yang terpenting adalah rakyat dapat melihat dan mengakses, sehingga lebih transparan," ungkap Agus Rahardjo.

Selain Ketua KPK RI dan Gubernur Lampung, launching SIPPKD juga dihadiri perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wakil Gubernur Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bupati/Walikota, para Rektor, Anggota Forkopimda, dan berbagai pimpinan organisasi vertikal di Provinsi Lampung. (*)
Share:

Wakapolda Terus Edukasi Masyarakat untuk Tangkal Berita Hoax


Kota Agung - Kepada sejumlah awak media usai talk show di GFU Islamic Center Kota Agung, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa menegaskan, Polri terus berupaya semaksimal mungkin untuk menangkal berita-berita hoax (bohong). Sebab tidak dipungkiri semakin dekat pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019, berita-berita dengan konten hoax kian masif beredar.

Yang utama dilakukan kepolisian untuk menangkal penyebaran berita hoax, menurut Teddy Minahasa, adalah dengan mengimbau dan mengedukasi masyarakat. Yaitu agar masyarakat tidak menghasilkan berita hoax dan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh berita hoax itu. Berikutnya adalah upaya mengedukasi masyarakat agar cerdas, cermat, serta bijak dalam menerima dan mengelola sebuah informasi.

"Karena jelas pelaku penyebar hoax bisa dijerat dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jadi terkadang masyarakat juga perlu diedukasi, diberi pengetahuan dan wawasan bahwa hal-hal yang begitu (produksi dan penyebaran hoax) itu, ada konsekuensi hukumnya. Tidak dipungkiri, terkadang pelaku melakukan itu karena mereka nggak tahu ada sanksi hukumnya. Itulah pentingnya upaya edukasi," ujar wakapolda.

Berikutnya, kata Teddy Minahasa, adalah upaya preventif dan persuasif. Yaitu dengan mengintensifkan patroli siber. Intensitas patrolinya 24 jam, hampir setiap hari. Tugas utamanya adalah menangkal aksi-aksi hoax di dunia maya yang dapat memicu kerusuhan massal dan aksi anarkis.

"Dan pada upaya represif, kepolisian akan tegakkan hukum pada para pelaku yang memang bisa ditangkap," tegas wakapolda.

Saat ditanya terkait perkara-perkara ITE dari polres di kabupaten-kabupaten yang penanganannya dilakukan oleh polda, Teddy Minahasa menjelaskan, sebab perkara ITE memang perlu ditangani secara khusus. Soal kendala apa yang dihadapi polres dalam menangani ITE, wakapolda memastikan tidak ada kendala.

"Penanganan ITE, tipologi dan struktur di dalam Polri sendiri, adanya di tingkat polda. Yaitu ditangani Direktorat Kriminal Khusus. Subdit-nya juga khusus. Jadi alasan (ditangani oleh polda), lebih pada aspek struktural saja. Saya rasa kalau tipologi dan strukturnya membolehkan polres menangani (ITE), saya yakin polres bisa. Tapi sekali lagi, karena (ITE) ini sifatnya agak strategis, lebih afdol kalau polda yang menangani," terang Teddy Minahasa.

Kemudian soal hasil pengamatan terhadap iklim politik jelang Pemilu 2019 di Tanggamus dan Pringsewu, Wakapolda Lampung menyebutkan, polisi akan terus melakukan pemantauan terhadap dinamika sosial yang terjadi. Terlebih pada hal-hal yang menjurus pada potensi kerawanan. Sehingga polisi tidak serta-merta percaya dengan paradigma "aman".

"Polisi tidak boleh berpangku tangan dan mudah percaya dengan kata 'aman' dari masyarakat. Tetap kita harus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi Polri. Saya tegaskan, polisi ndak boleh berpangku tangan," tandas wakapolda. (*)
Share:

Ridho Ajak Warga Lampung Taat Bayar Pajak


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, ajak partisipasi aktif seluruh masyarakat Lampung untuk taat membayar pajak. Pasalnya, salah satu pilar kehidupan bernegara ialah partisipasi warga negara dalam pembiayaan bernegara dengan berkewajiban perpajakkan dengan benar.

“Baik selaku pribadi, maupun sebagai pimpinan daerah, pimpinan kesatuan, pimpinan lembaga, instansi vertikal, seluruh jajaran Pemerintah Provinsi, dan kabupaten/kota agar dapat memberikan teladan dan motivasi kepada jajaran melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Ridho, diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, pada Budaya Sadar dan Peduli Pajak Spectaxcular 2019, di Stadion Pahoman, minggu (3/3).

Taufik mengatakan, pajak yang dibayar digunakan untuk membiayai kehidupan bemegara dan pembangunan nasional yang terus dilaksanakan dimana peranan pajak dalam APBN lebih dari 80%. Taufik juga megatakan pajak berperan sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan.

Hal tersebut karenak pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

“Pembangunan akan mencipatakan lapangan kerja yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujar Taufik.

Selain itu, melalui pajak, pemerintah memiliki dana yang cukup untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilisasi harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

“Sebagai warga negara yang baik tentunya kita harus paham dan mentaati kewajiban yaitu membayar pajak baik sebagai individu maupun korporasi,” kata dia.

Apalagi saat ini pemerintah mempermudah dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilakukan secara online atau disebut e-Filing.

“Pelaporan SPT melalui e-Filing dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan lebih mudah, dan cepat,” ujar Taufik yang pernah menjabat Kepala Bappeda Provinsi Lampung.

Pada bagian lain, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung, Erna Sulistyowati menyampaikan kegiatan ini sebagai ajang untuk kita mengingatkan seluruh warga masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

“Ini dilaksanakan serentak se-Indonesia agar seluruh warga masyarakat bisa patuh sebagai wajib pajak karena itu adalah kewajiban,” ujar Erna.

Erna menyebutkan dalam melaporkan SPT untuk wajib pajak pribadi sampai dengan 31 Maret. Lalu, untuk wajib pajak badan sampai dengan 30 April.

“Jadi saya minta untuk segara dan jangan ditunda-tunda, kian cepat semakin nyaman. Saya mengimbau semua yang ada disini dan tolong disampaikan kepada lingkungan masing-masing agar tak kena sanksi,” kata Erna. (humas)
Share:

Netralitas ASN di Pusaran Pemilu Serentak 2019


Yogyakarta – Netralitas Aparatus Sipil Negara (ASN) kian menjadi sorotan pada pelaksanaan pemilu serentak 2019. Pasalnya, sosok ASN yang merupakan abdi negara kian erat dengan aturan yang mengikat untuk tidak menunjukkan dukungan dan referensi politiknya pada masa pemilu, meski memiliki hak politik untuk memilih. Hal ini berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam berbagai kesempatan kerap menyinggung soal netralitas  dan kehati-hatian ASN. Menurut Tjahjo, konsep ASN erat kaitannya dengan aturan, tugas pokok untuk menjalankan seluruh program pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.

“ASN memang harus netral. Netral memiliki arti dan makna tidak berpihak, tidak berwarna, dan bebas atau tidak terikat. Dalam konteks pekerjaan birokraksi/ASN tidak bebas dan terikat pada tugas dan kewajiban menjalankan seluruh peraturan dan program presiden, menteri dan kepala daerah. Birokrasi satu warna tegak lurus pada NKRI,” terang Tjahjo saat resmi menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) provinsi dan kepala BKPSDM kabupaten/kota se Indonesia yang  digelar di The Rich Hotel Yogyakarta, sabtu (2/3).

Meski demikian ASN juga harus tetap loyal dan profesional terhadap siapapun pimpinannya tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras, maupun partai politik.

“Siapapun yang jadi atau duduk di pemerintahan kabupaten/kota, provinsi hingga presiden, harus loyal, harus taat, tegak lurus darimanapun dia berasal, dari partai maupun berasal dari suku maupun dari agama manapun,” tegas Tjahjo.

Dalam kesempatan yang sama, Tjahjo juga mengingatkan, ASN yang tidak memenuhi peraturan akan membahayakan proses konsolidasi demokrasi.

“Ada yang tidak tegak lurus, ini kalau dibiarkan bahaya negara kita ini. Tugas birokrasi ya harus terikat pada aturan yang ada,” ungkapnya.

Hal tersebut sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. (*)
Share:

Hasto Lepas Ribuan Peserta Tour JTTS


Lampung Selatan - Sekjen PDIP Hasto Krisyanto melepas ribuan massa peserta tour jalan tol trans sumatera (JTTS), sabtu (2/3). Kegiatan yang digelar aliansi masyarakat sipil untuk Indonesia hebat (Almisbat) ini juga dihadiri Walikota Bandarlampung, Herman HN dan Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi dan ribuan massa dari enam kabupaten/kota di Lampung. 

Dalam kegiatan safari politiknya ini, Sekjen PDIP Hasto Krisyanto mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membangun infrastruktur untuk menyambungkan berbagai wilayah yang ada di Pulau Sumatera di periode pertama kepemimpinannya.

"Hari ini kita menyaksikan mereka yang mengkritik pembangunan Pak Jokowi. Mereka yang kritik pembangunan infrastruktur Pak Jokowi karena tidak paham luasnya Indonesia. Sehingga tiap daerah perlu dikoneksi dengan infrastruktur," ungkapnya.

Hasto Krisyanto menerangkan, Presiden Jokowi memberi bukti pembangunan yang telah dilakukan di Pulau Sumatera yang memiliki potensi besar untuk maju.

"Presiden Jokowi hadir dengan solusi membangun bendungan, infrastruktur dasar, hingga jalan tol di Pulau Sumatera untuk memajukan segala potensi yang ada di Sumatera, dan saat ini kita saksikan kerja nyata itu," tandasnya.

Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) Almisbat Lampung, Resmen Kadafi saat menjelaskan, tour ini sebagai pembuktikan kepada masyarakat Lampung terkait pembangunan yang telah dilakukan presiden Jokowi.

"Kami memfasilitasi para tokoh masyarakat kelurahan, desa, kampung dan pekon, tiyuh dan kota dari enam kabupaten/kota di Lampung untuk melihat langsung pembangunan yang dilakukan presiden Jokowi di Lampung ini," jelasnya.

Menurutnya, kegiatan ini dilakukan untuk menangkal hoax yang selama ini beredar di masyarakat dan juga bertujuan agar masyarakat dapat menilai hasil pembangunan Presiden Jokowi secara objektif.

"Ini juga sebagai salah satu cara menangkal hoax yang beredar selama ini. Bagaimana selama ini Presiden Jokowi telah berupaya menyatukan Pulau Sumatera dengan membangun JTTS. Agar masyarakat dapat menilai secara langsung kerja nyata Presiden Jokowi dalam membangun Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Lampung," pungkasnya. (*)
Share:

Diperiksa sebagai Saksi, Nunik Tiba di KPK Jam Sembilan

Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim/foto: tribunlampung.co.id.

Bandarlampung - Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim atau yang biasa disapa Nunik, sedang menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan kasus gratifikasi tersangka mantan bupati Lampung Tengah, Mustafa, jumat (1/3).

Juru bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan terkait pemeriksaan terhadap Nunik.

"Iya, sebagai saksi untuk MUS (Mustafa). Tadi sudah datang jam 9," kata Febri, melalui pesan singkat whatsapp kepada setialampung.co.id, jumat (1/3).

Senada disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati Iskak.

" (Nunik) diperiksa sebagai saksi MUS, sekarang masih proses pemeriksaan," ujar Yuyuk melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, jumat (1/3).

Diketahui, KPK menetapkan Mustafa sebagai tersangka kasus gratifikasi karena diduga menerima total uang sebesar Rp95 miliar. (*)
Share:

Jaga Kondusifitas TPS se Indonesia, Kemendagri Gandeng 1,6 juta Linmas


Jakarta – Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019, kementerian dalam negeri akan menugaskan satuan perlindungan masyarakat (Linmas) di setiap TPS seluruh Indonesia. Linmas tersebut nantinya akan bertugas untuk menjaga kondusifitas TPS termasuk juga mengawal distribusi kotak dan surat suara.

“Kemendagri bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu menggandeng 1,6 juta Linmas untuk menjaga kondusifitas 809.500 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia”, kata Direktur Satuan Polisi Pamong Praja, Arief M Edie di acara konferensi pers persiapan HUT satpol PP, Damkar dan Linmas di Jakarta, jumat (1/3).

Untuk Linmas sendiri, Arief menjelaskan, lebih lanjut terkait dengan tugasnya dalam menyukseskan Pemilu 2019.

“Linmas bertugas membantu TNI dan Polri dalam distribusi kotak dan surat suara, menjaga kondusifitas lokasi TPS, dan memfasilitasi masyarakat apabila mengalami permasalahan selama di TPS. Misalnya pertolongan kesehatan dan antrian pemilih," jelas Arief.

Dalam menjalankan tugasnya, menurut Arief, Linmas selalu menjujung asas profesionalitas dan netralitas.

“Linmas adalah bagian dari masyarakat yang kami berikan tugas untuk menjaga kondusifitas di TPS. Linmas sudah dibekali dengan kemampuan yang baik dari KPU, Bawaslu, TNI dan Polri untuk ikut serta menyukseskan Pemilu 2019. Jadi, profesionalitas dan netralitas Linmas tidak perlu diragukan” tukas Arief.

Untuk lebih menjadikan Linmas diterima dengan baik oleh masyarakat, lanjutnya, nantinya seluruh personil Linmas diperbolehkan untuk tidak memakai seragam resmi.

“Linmas diperbolehkan tidak memakai seragam resmi. Namun lebih disarankan memakai pakaian adat setempat agar lebih diterima oleh masyarakat," tambah Arief.

Di akhir keteranganya, Arief mengajak kepada semua masyarakat untuk hadir menyumbangkan suaranya di Pemilu 2019.

“Pemerintah telah menjadikan hari pemungutan suara menjadi hari libur nasional. Maka kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk hadir pada 17 April 2019 dan bersama sama menyumbangkan suara," tutup Arief. (*)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog