Langsung ke konten utama

Wakapolda: Potensi Masyarakat Dibutuhkan Pada Kontestasi Pemilu

Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Teddy Minahasa saat diwawancara awak media di mapolda Lampung, rabu (20/3). Foto: Benny Setiawan.

Bandarlampung - Wakapolda Lampung, Brigjen Teddy Minahasa mengatakan, menko polhukam, panglima TNI dan kapolri berharap masyarakat ikut berpartisipasi untuk menyukseskan pemilu. Baik dalam hal penyelenggaraannya maupun dalam aspek pengamanannya.

"Potensi masyarakat sangat dibutuhkan dalam kontestasi pemilu," kata Wakapolda Lampung, Brigjen Teddy Minahasa, usai rapat koordinasi kesiapan kampanye terbuka di Mapolda Lampung, rabu (20/3).

Saat ditanya wilayah mana saja yang mendapat perhatian (atensi) khusus, wakapolda mengutarakan, secara umum pihaknya memberikan atensi kepada seluruh wilayah yang menjadi penyelenggaraan pemilu. Tetapi, untuk masalah dimana kerawanan paling tinggi yang memerlukan treatmen khusus, pihaknya masih melakukan penilaian sampai satu bulan ke depan. Sehingga pada titik mana perlu dilakukan penebalan dan pengamanan ekstra, dilihat berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian yang dinamis nanti.

Terkait apakah akan ditempatkan personil penembak jitu (sniper), wakapolda mengutarakan, sniper akan ditempatkan pada titik - titik tertentu. Contohnya akan ditempatkan pada titik kerawanan terjadinya delevery order narkotika atau di titik kerawanan terjadinya terorisme.

"Untuk menekan kerawanan politik, petugas melakukan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan seperti patroli rutin yang dilakukan setiap hari dan setiap waktu oleh jajaran polres, juga dilakukan human aprouch dan human touching kepada seluruh elemen masyarakat," ungkapnya.

Perihal pengamanan dalam pengiriman logistik pemilu di wilayah kepulauan, ia menuturkan, ada lima polres yang memiliki teritorial laut dan sungai. Otomatis distribusi logistik pemilu melalui moda transportasi air.

"Kita akan kawal dengan organ yang dimiliki Polri dan TNI. Seperti Pol Air, Marinir, Lanal dan sebagainya. Saya rasa sudah diantisipasi," ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Lampung, Nanang Trenggono mengutarakan, kampanye rapat umum sebagai ajang peserta pemilu untuk ketemu masyarakat. Jadi perlu diberikan ruang yang luas untuk menyampaikan visi misinya.

"Dalam konteks pemilu, penyelenggara pemilu di tingkat bawah sudah siap. Soal jumlah surat suara yang ditemukan dalam kondisi rusak, sangat kecil dan tidak akan mengganggu proses pemilu. Untuk pengiriman logistik pemilu ke semua wilayah, akan dilakukan pada H - 1," ungkapnya.

Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah menuturkan, kampanye rapat umum nasional untuk wilayah Lampung masuk ke dalam zona B. Sedangkan untuk jadwal kampanye daerah, bawaslu akan berkoordinasi dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota.

"Yang pasti waktu kampanye umum itu dimulai dari jam 09.00 WIB - 18.00 WIB. Tidak boleh ada pemasangan alat peraga calon perseorangan di setiap acara rapat kampanye umum," jelasnya. (ben)

Berita Populer

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)