Almarhum Mendagri Hari Sabarno akan Dimakamkan di San Diego Hills Karawang


Jakarta - Mantan Menteri Dalam Negeri (mendagri), Almarhum Bapak Hari Sabarno akan dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, sabtu (1/6).

"Almarhum akan dimakamkan di San Diego Hills Karawang dan akan dilakukan proses pemakaman secara militer," kata Kepala Pusat Penerangan/Juru Bicara Kemendagri, Bahtiar.

Menurut rencana, jenazah akan diberangkatkan ke tempat pemakaman pukul 11.00 WIB setelah diserahterimakan dari keluarga ke negara.

Selanjutnya, pukul 13.00 WIB, akan dilaksanakan prosesi pemakaman militer dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo selaku Inspektur Upacara. (*)
Share:

Mendagri Ucapkan Duka Cita untuk Almarhum Hari Sabarno


Jakarta - Menteri dalam negeri (mendagri) yang juga Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BNPP), Tjahjo Kumolo mengucapkan belasungkawa dan duka cita atas wafatnya mantan Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno.

"Kami keluarga besar kemendagri dan BNPP turut berdukacita atas meninggalnya Pak Hari Sabarno, semoga almarhum ditempatkan di tempat yang terbaik dan almarhum khusnul khotimah serta keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan dan keikhlasan," kata Mendagri, Tjahjo Kumolo di Jakarta, jumat (31/5).

Hari Sabarno, lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada  12 Agustus 1944. Beliau adalah mantan menteri dalam negeri pada kabinet gotong royong. (*)
Share:

Mendagri akan Jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

Kepala Pusat Penerangan/Jubir Kemendagri, Bahtiar. Foto: Puspen Kemendagri.

Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dijadwalkan akan menjadi inspektur upacara pada peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2019. Tjahjo akan memimpin pelaksanaan upacara di halaman utama kantor kementerian dalam negeri, Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Gambir, Jakarta Pusat.

Sabtu, 1 Juni 2019 sudah memasuki libur akhir pekan dan disambung cuti bersama dan libur lebaran. Meski demikian, seluruh aparatur sipil negara (ASN) wajib mengikuti upacara peringatan hari lahir Pancasila tersebut.

"Seluruh ASN lingkup kemendagri wajib untuk upacara hari lahir Pancasila," kata Kepala Pusat Penerangan/Jubir Kemendagri, Bahtiar.

Tak hanya itu, pada 31 Mei 2019, seluruh ASN dan karyawan di lingkungan kemendagri tetap masuk seperti biasa.

"Tak ada itu istilah harpitnas (Hari kejepit Nasional), kami kemendagri masuk kantor dan bekerja seperti biasa. Kami ASN dan karyawan kemendagri loyal tegak lurus pada kebijakan pemerintah termasuk kewajiban upacara 1 Juni peringatan hari lahir Pancasila," ungkap Bahtiar.

Seluruh lembaga negara, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) seluruh Indonesia melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni mendatang.

Imbauan tersebut tertuang dalam surat edaran perihal pedoman peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni mendatang. SE tersebut bernomor B.116/Ka.BPIP/05/2019 yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Kepala BPIP, Hariyono. (*)
Share:

Sekjen Kemendagri Lantik Pejabat Eselon II, III dan IV Kemendagri dan BNPP serta Pejabat Struktural Akademik IPDN


Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (kemendagri), Hadi Prabowo melantik pejabat struktural akademik institut pemerintah dalam negeri (IPDN), pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan widyaiswara di lingkungan kemendagri dan BNPP di ruang sasana bakti praja, gedung C lantai 3, kantor pusat kemendagri, Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7, Gambir, Jakarta Pusat, selasa (28/5).

Setelah didahului pembacaan surat keputusan menteri dalam negeri (mendagri), prosesi pelantikan dilanjutkan pembacaan sumpah pelantikan yang dipimpin Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo didampingi Rohaniawan, dan dilanjutkan pembacaan kata-kata pelantikan.

"Saya sekretaris jenderal atas nama mendagri, dengan ini melantik saudara di jabatan yang baru di lingkungan kemendagri dan BNPP. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggungjawab yang diberikan," kata Hadi.

Menurut Hadi, pergantian maupun mutasi di lingkungan organisasi sangat lumrah terjadi sebagai bentuk penyegaran untuk lebih mengembangkan kapasitas diri

"Pergeseran, pergantian, mutasi dalam jabatan dalam bingkai organisasi adalah hal yang wajar dan biasa.
Pertama, penyegaran, kemudian pengembangan kapasitas diri dan kemampuan, serta menghindari kejenuhan. Kami harap para pejabat struktural senantiasa dievaluasi dalam pelaksanaan kinerjanya. Sehingga manakala  ada yang tidak pas, silahkan melaporkan ke sekjen untuk mengusulkan diadakan perubahan dan penyempurnaan," papar Hadi.

Dalam kesempatan yang sama Hadi juga berpesan untuk senantiasa melakukan inovasi dan meningkatkan kepekaan di lingkungan organisasi untuk menghadapi dinamika masa kini.

"Kami ingatkan dalam melaksanakan tugas, pahami visi-misi organisasi. Ini penting jangan sampai terjebak pada rutinitas dan tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. Sangat penting diperlukan  adanya inovasi, kreasi dan kepekaan, responsif terhadap dinamika sangat diperlukan," pungkasnya. (*)
Share:

Wawancara setialampung.co.id dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Foto: Puspen Kemendagri.

Bandarlampung - Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) sampai hari ini, 27 Mei 2019, belum mendapat konfirmasi terkait agenda pelantikan pasangan gubernur - wakil gubernur Lampung terpilih periode 2019 - 2024, Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim. Sementara masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo - Bachtiar Basri berakhir pada 2 Juni 2019.

Berikut wawancara setialampung.co.id dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo melalui pesan whatsapp, 27 Mei 2019:

setialampung.co.id: selamat sore Pak Menteri, izin konfirmasi, apa benar pasangan gubernur Lampung terpilih akan dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada 3 Juni 2019 ?

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo: belum ada konfirmasi.

setialampung.co.id: Izin Pak Menteri, apakah kemungkinan besar ada penunjukkan plt gubernur Lampung ?

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo: kalau pelantikan tidak tepat waktu ya pasti tunjuk plt agar pemerintahan ada yang tanggungjawab.

setialampung.co.id: Izin Pak Menteri, artinya sampai saat ini belum ada jadwal pelantikan gubernur Lampung terpilih periode 2019 - 2024 ya Pak Menteri, karena gubernur Lampung sekarang akhir masa jabatannya sampai 2 juni. Terus plt gubernur Lampung nanti yang menunjuk siapa Pak Menteri ?

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo: (plt) Yang menunjuk mendagri (menteri dalam negeri).

setialampung.co.id: sosok pltnya dari kemendagri atau putra daerah Lampung Pak Menteri ?

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo: Ya nanti kita lihat.

Share:

Meski Sudah Libur, Pegawai BKN Wajib Ikut Upacara HUT Pancasila


Ilustrasi. (CNN Indonesia/Hesti Rika)


Jakarta - Aparatur sipil negara Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tetap diwajibkan mengikuti upacara memperingati hari lahir pancasila, sabtu (1/6) meski sudah libur. PNS yang telah mengambil cuti dan mudik ke kampung halaman pun wajib mengikuti upacara. 

"Wajib, di manapun berada," kata Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan kepada CNNIndonesia.com, senin (27/5).

Kewajiban tersebut tertera dalam surat edaran BKN nomor 01 tahun 2019 tentang pelaksanaan upacara bendera memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2019. 

Seluruh pegawai BKN wajib mengikuti upacara di kantor pusat BKN, kantor regional I-XIV serta di Pusat Pengembangan BKN. 
Bagi pegawai yang telah mengambil cuti, dapat mengikuti upacara di kantor-kantor pusat BKN, kantor regional I-XIV, atau kantor pemerintah daerah sesuai keberadaan pegawai saat menjalani cuti. 

Pegawai yang menjalani cuti harus memberikan bukti telah mengikuti upacara bendera berupa foto dan dikirim ke kepala unit kerja masing - masing.

"Kewajiban upacara Harlah Pancasila 1 Juni sudah diatur dan diwajibkan dalam Keppres 24 nomor 2016," kata Ridwan.

Ridwan mengklaim BKN yang pertama kali mewajibkan pegawainya untuk mengikuti upacara. Kemudian, diikuti oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

"Untuk mengatasi 'hari kejepit' dengan cuti bersama, Kepala BKN mengeluarkan edaran internal agar PNS BKN mengikuti upacara di manapun berada. Belakangan edaran internal tersebut diikuti oleh K/L/D," ucap Ridwan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga mengimbau kepala daerah agar melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila pada sabtu (1/6) mendatang. 

Imbauan itu termaktub dalam radiogram nomor 019.1/4110/Sj tertanggal 21 Mei 2019.

"Kepala daerah diminta melaksanakan upacara serta melakukan kegiatan yang mendukung penanaman nilai - nilai Pancasila, melakukan publikasi, serta memasang spanduk peringatan Hari Lahir Pancasila," tutur Tjahjo melalui keterangan tertulis.

Tanggal 1 Juni 2019 sudah memasuki hari libur karena hari Sabtu. Sehari sebelumnya, Jumat 31 Mei 2019 adalah hari terakhir bekerja sebagian besar instansi.

Pasalnya, mulai Senin 3 Juni 2019 sudah memasuki masa cuti bersama Lebaran 2019. 

Oleh karena itu diperkirakan mulai Jumat (31/5) malam diperkirakan gelombang mudik sudah dimulai. (cnnindonesia.com)

Share:

Pelepasan Purna Tugas Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Lampung, Bachiar Basri


Bandarlampung - Pemerintah provinsi Lampung menggelar kegiatan pelepasan purna tugas Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, periode 2014 - 2019, di Hotel Novotel Bandarlampung, jumat (24/5) petang. (*)
Share:

IPC Panjang Dijadikan Pelabuhan Internasional dan Pilot Project Digital Industrial Port


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo melakukan kunjungan kerja ke IPC Panjang, dan disambut langsung General Manager (GM), IPC Panjang, Drajat Sulistyo di ruang rapat utama IPC Panjang, Bandarlampung, kamis (23/5) sore.

Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka melakukan pembahasan mengenai rencana strategis pengembangan Pelabuhan Panjang.

Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo didampingi Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Lampung, Taufik Hidayat mengatakan, pelabuhan Panjang hari ini sudah berkembang dengan sangat pesat dan sudah sangat sejalan dengan program strategis yang sama-sama ingin diraih pemerintah provinsi Lampung.

"Mungkin banyak yang belum tahu bahwa dengan berbagai pengembangan yang dilakukan per Oktober 2018, Pelabuhan Panjang sudah meraih predikat sebagai pelabuhan Internasional. Ini artinya program kerja IPC Panjang ini sudah sejalan dengan program strategis yang sama-sama ingin diraih pemerintah provinsi Lampung. Yakni menjadikan Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan utama di Sumatera. Tidak lagi melalui Tanjung Priuk ataupun Singapura," papar Ridho.

"Bahkan sekarang ini dua minggu sekali, Pelabuhan panjang sudah digunakan kapal Liner yang besar-besar itu. Sekali angkut bisa 1.200 sampai 1.400 kontainer, ini kan suatu pencapaian, bahkan suatu kebanggan buat saya, dimana semua unsur bergerak bersama untuk kemajuan Lampung," sambung Ridho.

GM IPC Panjang, Drajat Sulistyo megatakan, semua kemajuan dan capaian yang dilakukan IPC Panjang adalah juga berkat dukungan pemerintah provinsi Lampung terutama Gubernur Ridho yang selama ini selalu merespon dengan cepat apa yang menjadi kendala amupun kebutuhan IPC Panjang.

"Sebenarnya kami ini hanya mengekor saja, kemana arah pembangunan strategis provinsi Lampung berjalan, kami ikuti kemudian kami kembangkan. Alhamdulillah berkat dukungan dari pemprov dan pak gubernur semua berjalan lancar. Apalagi yang kemarin terkait penggunaan jalan tol sebagai akses angkutan logistik, karena surat dari pak gubernur langsung disetujui kementrian," ungkap Drajat Sulistyo.

Pada kesempatan tersebut GM IPC Panjang Drajat Sulistyo juga mengungkapkan, melalui program integrated industrial port yang dilakukan IPC Panjang, Pelabuhan Panjang dijadikan pilot project untuk digital industrial port oleh pemerintah pusat. Bahkan menurut Drajat, Pelabuhan panjang adalah satu-satunya pelabuhan yang memiliki beacukai online selain Jakarta.

Tidak sampai disitu, pemerintah pusat juga menunjuk IPC Panjang melalui Pemprov Lampung untuk mendirikan digital industrial port berbasis marketplace. Dimana nanti marketplace tersebut akan memuat katalog semua sumber daya indutri yang ada di Lampung, dari mulai bahan jadi hingga jasa pengirimannya ke seluruh dunia.

Untuk itu diakhir kunjungannya Gubernur Ridho kembali menegaskan, Pemprov Lampung selalu siap memberikan segala dukungan, termasuk dalam hal mendorong regulasi regional agar Pelabuhan Panjang menjadi pelabuhan tumpuan. Mulai dari masalah perizinan, regulasi lingkungan hidup, dan-lain sebagainya. (*)
Share:

Gubernur, Menteri dan Kapolda Lampung Rapat Koordinasi Kesiapan Angkutan Lebaran 2019


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo melakukan rapat kesiapan angkutan lebaran 2019 dengan kementerian perhubungan dan Polda Lampung di ruang rapat utama kantor gubernur Lampung, kamis (23/5).

Selain gubernur, rapat juga dihadiri menteri perhubungan, Budi Karya Sumadi, Kapolda Lampung, Irjen Pol Purwadi Arianto, dirjen perhubungan Lampung, serta dinas dan OPD terkait.

Dalam rapat tersebut Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, kegiatan mudik kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana hari ini jalan tol sudah selesai dibangun dan membentang mulai dari Jawa Timur hingga ke Lampung.

"Mudik kali ini berbeda, mulai dari Jawa Timur hingga Lampung sudah terkoneksi secara langsung oleh jalan tol, oleh karenanya pak presiden ingin sekali memberikan service yang bagus sehingga tidak ada masalah yang berarti. Oleh karenanya saya ingin menyampaikan permohonan bantuan kepada pak gubernur, pak kapolda untuk melakukan segala upaya untuk mensukseskan kegiatan mudik 2019 ini," ungkap Budi.

Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo mengatakan, pada mudik kali ini memang berbeda dari tahun sebelumnya. Faktor utamanya adalah karena sudah terbangunnya berbagai fasilitas yang menunjang konektifitas seperti dermaga eksekutif, jalan tol trans Sumatera dan Bandara Internasional Raden Inten II.

"Mudik kali ini memang sedikit berbeda, kemungkinan pemudik yang masuk dan melintasi Lampung akan lebih banyak menggunakan jalur darat, penyebabnya ada dua, yakni faktor penarik dan faktor pendorong. Faktor penariknya adalah jalan tol dan dermaga eksekutif bakauheni, sedangkan faktor pendorongnya adalah mahalnya tiket pesawat," ujar Ridho.

Lebih lanjut, Gubernur Ridho menyatakan untuk mensukseskan kegiatan mudik, dirinya sudah berkoordinasi dengan instansi-instasi terkait, terutama dengan kapolda Lampung sehubungan dengan keamanan dan kenyamanan para pemudik.

"Kalau soal keamanan saya rasa Lampung sudah sangat aman, apalagi kita dibantu penuh oleh Polda Lampung. Yang menjadi perhatian saya justru kenyamanan masyarakat ketika melalui jalan tol, terutama pada rest area dan titik-titik keluar yang memang harus diwaspadai," papar Ridho.

"Namun demikian, dengan dukungan segala dukungan dari semua pihak, baik dari polda, kementerian perhubungan, dan lain sebagainya, saya yakin kita bisa mewujudkan mudik  yang asik dan aman," tutup gubernur.

Kapolda Lampung, Purwadi Arianto mengatakan, jajarannya telah berkonsolidasi dan siap melakukan pengamanan mudik di wilayah Lampung melalui operasi Ketupat Krakatau 2019.

"Melalui Operasi Ketupat Krakatau 2019 kita akan melakukan pengamanan dengan menerjunkan 4.165 personil di semua jalur mudik, termasuk brimob di sepanjang jalur tol. Kemudian kita juga telah menyiapkan pos pengamanan, pelayanan, serta pos terpadu yang akan fokus melayani masyarakat selama 13 hari," pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, menteri perhubungan juga berkesempatan meresmikan peluncuran bis eksekutif yang akan melayani jalur pelabuhan bakauheni, terminal rajabasa, dan pelabuhan panjang. (*)
Share:

Imbauan Polda Lampung Bagi Warga yang Ingin Mudik Lebaran

Kabid Humas Polda Lampung, AKBP Zahwani Pandra Arsyad.


Bandarlampung – Polda Lampung mengimbau kepada masyarakat yang akan mudik lebaran untuk mempersiapkan kondisi fisik yang prima saat akan mudik. Selain itu perhatikan kondisi kendaraan yang akan digunakan untuk mudik.

Imbauan ini disampaikan Kabid Humas Polda Lampung, AKBP Zahwani Pandra Arsyad di ruang kerjanya, rabu (22/5).

“Periksa kondisi ban dan mesin kendaraan, jangan mudik pakai ban yang kondisinya sudah nggak baik. Kalau kelelahan, pemudik sebaiknya istirahat di tempat rest area atau pos PAM mudik yang sudah disediakan,” ujarnya.

Bagi pemudik yang akan meninggalkan rumahnya dalam kondisi kosong, sarannya, sebaiknya rumah dititipkan kepada ketua RT atau babinkamtibmas setempat.

“Aktifkan siskamling atau sampaikan langsung kepada polisi bahwa rumahnya dalam kondisi kosong karena akan ditinggal mudik lebaran. Bagi yang memiliki kendaraan sebaiknya diberikan kunci pengaman tambahan di kendaraannya,” ujarnya. (ben)

  



Share:

Penetapan KPU Sah Sesuai UU Pemilu



Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan, penetapan hasil pemilu serentak tahun 2019 yang ditetapkan melalui rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU pada selasa (21/5) sah sesuai undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang  pemilihan umum. Ia pun meminta semua pihak, baik itu peserta pemilu maupun masyarakat menghormati hasil penetapan tersebut.

“Penetapan yang dilakukan KPU sah sesuai dengan undang-undang pemilu, semua pihak harus hormati itu,” kata Tjahjo di Jakarta (21/5).

Menanggapi peserta pemilu yang memberikan pernyataan sikap akan menolak dan enggan memberikan tanda tangan pada  hasil perhitungan suara Pilpres 2019 maupun Pileg 2019 yang dikeluarkan KPU, hal tersebut diatur pada Pasal 408 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Dalam hal terdapat anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu, yang hadir, tetapi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatanganinya”.

Sementara itu Pasal 408 ayat  4 (empat) pada Undang-Undang yang sama disebutkan “Dalam hal anggota KPU dan/atau saksi Peserta Pemilu hadir tetapi tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota KPU dan/atau saksi Peserta Pemilu wajib mencantumkan alasan tidak mau menandatangani.” (*)

Share:

DPRD Provinsi Lampung Gelar Buka Puasa Bersama


Bandarlampung - Anggota DPRD Lampung menggelar acara buka puasa bersama sekaligus silaturahmi dibulan suci ramadhan 1440 H yang dihadiri Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo serta Komandan Korem 043/Gatam Kolonel Inf Taufiq Hanafi bertempat di Gedung DPRD Lampung Jl Wolter Monginsidi No 69 Telukbetung, selasa (21/5).


Dalam Sambutanya, Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo mengucapkan terimakasih kepada kawan-kawan anggota dewan yang sudah mau bekerjasama dengan pemerintahan provinsi Lampung.

“Kami selama ini banyak berdiskusi kepada kawan-kawan anggota dewan untuk bekerja dalam rangka membangun Provinsi Lampung sehingga bisa sampai sekarang ini,” ungkap Gubernur Ridho.

Acara yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Lampung ini juga dihadiri Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal. Danlanal Lampung Kolonel Laut Albertus Agung. Danbrigif 4 Marinir/BS Kolonel Mar Ahmad Fajar. Kaban Kesbangpol Provinis Lampung Kolonel (Purn) Irwan Sihar Marpaung. Danlanud Pangeran M. Bunyamin, Letkol Pnb Ronald, Kasat Pol PP Provinsi Lampung, Jayadi dan anggota DPRD Provinsi Lampung. (adv)
Share:

Ketua DPRD Provinsi Lampung Buka Puasa Bersama Gubernur Ridho


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo beserta jajaran pemerintah provinsi Lampung melaksanakan silaturahmi ramadan serta buka puasa bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, di Gedung DPRD Lampung, selasa (21/5).

Gubernur Ridho mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan safari ramadan yang rutin digelar setiap tahun oleh Pemprov Lampung.

“Kegiatan safari ramadan memang rutin dilakukan pemprov Lampung bersama pemda kabupaten/kota dan juga DPRD Lampung. Alhamdulillah seingat saya setiap tahun saya selalu hadir terus safari ramadan dengan DPRD Lampung,” kata Ridho.

Dalam sambutannya Gubernur Ridho bersyukur menjelang akhir masa jabatannya semua pembangunan di Lampung berjalan lancar bahkan melebihi target yang direncanakan.

Salah satunya adalah disetujuinya konsep usulan kawasan industri di kawasan register 1 dengan lahan seluas 4.500 hektar.

“Dengan dibangunnya kawasan industri di wilayah tersebut diharapkan akan meningkatkan investasi puluhan triliun dan menyerap puluhan ribu tenaga kerja di wilyah Lampung,” ujarnya.

Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal mengatakan, safari ramadan sangat baik untuk mempererat tali silaturahmi dan menjalin sinergi antara DPRD dan kepala daerah.

“Apapun hasil baik buruknya pembangunan adalah hasil kolaborasi dari DPRD dan kepala daerah. Mudah-mudahan ke depan Forkopimda kita bisa lebih kompak, program pembangunan dapat meningkat lebih baik lagi, dapat mendorong percepatan pembangunan,” pungkasnya. (adv)
Share:

Seruan Forum Multaqo Ulama, Cendikiawan Muslim dan Tokoh Lintas Agama di Lampung

Kegiatan forum multaqo ulama, cendikiawan muslim dan tokoh lintas agama untuk Indonesia damai yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Novotel, senin (20/5). Foto: Benny Setiawan/setialampung.co.id.


Bandarlampung – Mencermati perkembangan situasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta menjelang penetapan hasil pemilu oleh KPU RI pada 22 Mei 2019, forum multaqo ulama, cendikiawan muslim dan tokoh lintas agama di Lampung menyatakan dan menyerukan kepada masyarakat.

Seruan ini disampaikan forum multaqo ulama, cendikiawan muslim dan tokoh lintas agama untuk Indonesia damai ini diselenggarakan di Ballroom Hotel Novotel, senin (20/5).   

Kegiatan acara diantaranya dihadiri Ketua MUI Lampung Khairuddin Tahmid, Ketua Tanfidzyiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung, Moh. Mukri, Ketua ICMI Lampung, Yusuf S Barusman, forum kerukunan umat beragama provinsi Lampung, ketua umum PGI wilayah Lampung, ketua keuskupan Lampung, Ketua Majelis Budha Darma Lampung, Indra Ali, Walikota Bandarlampung, Herman HN, Wakapolda Lampung, Kombes Rudi Setiawan serta para tamu undangan lainnya.    

Pada kesempatan tersebut, seruan yang disampaikan forum multaqo ulama, cendikiawan muslim dan tokoh lintas agama di Provinsi Lampung diantaranya, yang pertama mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas kehidupan sosial dan politik di provinsi Lampung, serta memelihara persatuan dan kesatuan dilandasi semangat untuk menjaga kesetian kepada pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kedua, memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dengan cara memperkuat tali silaturahmi sesama anak bangsa.

Ketiga, mengimbau masyarakat agar lebih arif dan bijaksana dalam memahami dan menyikapi berbagai informasi yang beredar, dan tidak terprovokasi mengikuti ajakan people power. Karena people power tindakan inkonstitusional dan akan membawa kerusakan yang sangat besar.

Keempat, mengajak masyarakat memberikan kepercayaan dan mendukung pemerintah dan lembaga negara, KPU, Bawaslu, MK, TNI – Polri untuk bekerja dengan transparan dan profesional sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) demi terciptanya tatanan masyarakat yang ideal.

Kelima, meminta kepada para peserta pemilu untuk menempuh jalur hukum apabila hasil pemilu dinilai ada kecurangan dan pelanggaran.

Keenam, meminta kepada masing - masing pasangan calon mentaati komitmen bersama yaitu menerima hasil pemilu dengan semangat siap menang dan siap kalah. Lalu, meminta kepada aparat kepolisian untuk bertindak tegas, adil, transparan dan profesional. (*)  


Share:

Sesuai SKB 3 Menteri, Libur Lebaran 3 - 7 Juni 2019

Ilustasi/setialampung.co.id.

Jakarta - Mengacu pada surat keputusan bersama (SKB) menteri agama, menteri ketenagakerjaan dan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PAN-RB), nomor 617/2018, 262/2018, dan 16/2018 tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2019, pemerintah menetapkan libur lebaran pada 3 - 7 Juni 2019.

Menurut Deputi bidang Pendidikan dan Agama di Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Sartono, libur dan cuti bersama lebaran sesuai SKB tersebut.

"Masih mengacu pada SKB itu," kata Agus kepada detikFinance, senin (20/5).

Dalam SKB tersebut, dituliskan hari raya idul fitri sebagai hari libur nasional jatuh pada 5 - 6 Juni 2019. Lalu, cuti bersama pada 3,4,7 Juni sebagai bagian dari libur idul fitri 1440 H.

Kemudian, jatah libur lebaran juga bertambah karena pada 2, 8, dan 9 Juni adalah akhir pekan (sabtu dan minggu).

"Lebaran rabu-kamis (5-6 Juni). Nah yang di SKB liburnya senin, selasa, jumat (3,4,7 Juni) itu yang cuti bersama," jelas Agus.

Selain itu pada 1 Juni merupakan hari libur nasional, namun di hari itu adalah peringatan hari lahir Pancasila, maka tak masuk kategori libur lebaran.

"Yang tanggal 1 Juni kan libur nasional, memang libur sudah," lanjutnya.

Agus mengatakan, pada 31 Mei 2019 tidak ada ketetapan libur. Sehingga, pekerja masih masuk di hari itu.

"31 itu masih masuk karena nggak ada di SKB," tegasnya.

Apabila ada pegawai yang mengambil jatah cuti tahunan pada 31 Mei, menurut Agus boleh saja, yang penting disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan

"Boleh saja, itu nanti kebijakan masing-masing kantor. Tanggal 31 kan jatuh jumat, tidak libur pun hari jumat itu biasanya olah raga, senam. Kalau pun nanti masih masuk ya, orang inginnya libur," tutur Agus.

Agus menambahkan, ketentuan cuti bersama ini juga sebagai upaya pemerintah menghindari penumpukan pemudik di arus balik lebaran 2019. (detik.com)
Share:

Megawati Buka Lomba Cerdas Cermat Lingkup Kemendagri dan BNPP


Jakarta – Presiden RI ke-5 yang juga Ketua Dewan Badan Pengelola Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri didampingi menteri dalam negeri yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tjahjo Kumolo, resmi membuka lomba cerdas cermat lingkup Kemendagri dan BNPP.

Lomba digelar di Sasana Bakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, senin (20/5).

Lomba cerdas cermat digelar dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni. Peserta lomba merupakan perwakilan antar komponen di lingkungan kementerian dalam negeri dan BNPP.

Selain membuka secara resmi melalui pemukulan gong,  Megawati mendapatkan kesempatan memberikan pertanyaan spesial kepada para peserta dengan berbobot nilai ganda, apabila dijawab dengan tepat.

“Saya ingin tanya, ada tokoh Proklamator yang namanya dikenal oleh rakyat, jadi kita harus membiasakan diri, Soekarno dan Hatta itu dulu dipanggil ‘Bung’. Pertanyaan saya, berapa kalikah Bung Karno dan Bung Hatta dipenjara? dan apa nama penjaranya,” tanya Ibu Mega.

Menanggapi peserta yang menjawab Bung Karno dan Bung Hatta pernah di penjara di Rangasdengklok, Megawati tersenyum dan menegaskan bahwa Bung Karno tidak pernah dibuang dan dipenjarakan ke Rengasdengklok.

“Yang salah Bangsa kita sendiri, tidak konsisten menceritakan bahwa Bung Karno tidak pernah dibuang dan dipenjarakan ke Rengasdengklok,” tegas Ibu Mega.

Dalam kesempatan yang sama, para peserta juga mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan menteri dalam negeri yang juga kepala BNPP.

“Tugas kita dalam meluruskan sejarah perjuangan bangsa Indonesia jangan sampai diputar balikkan. Kita punya proklamator namanya Bung Karno yang dikenal sebagai presiden seumur hidup, tapi mengapa mendirikan partai? Karena proses rekrutmen, kaderisasi, berbangsa dan bernegara harus melalui sebuah parpol, apa nama parpol yang didirikan oleh Bung Karno?” tanya Tjahjo kepada para peserta.

Salah satu regu dari peserta menjawab dengan tepat bahwa partai yang didirikan Bung Karno adalah Partai Nasional Indonesia atau yang dikenal dengan PNI.

Lomba cerdas cermat selain digelar dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni, juga dijadikan sebagai momentum penggalian nilai-nilai Pancasila dan sejarah perjuangan Bangsa Indonesia. Selain dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo dan Ibu Megawati Soekarnoputri, acara juga turut dihadiri Plt. Kepala BPIP Hariyono, Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP, Try Sutrisno, anggota BPIP, serta pejabat lingkup Kemendagri dan BNPP. (*)
Share:

Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo Pimpin Upacara Hari Kebangkitan Nasional



Bandarlampung - Pemerintah provinsi Lampung menggelar upacara memperingati hari kebangkitan nasional ke-111 di lapangan korpri halaman komplek perkantoran gubernur Lampung, senin (20/5). Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo bertindak sebagai inpektur upacara.

Pada upacara tersebut, Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rudiantara yang menyatakan ajakan kepada semua anak bangsa untuk secara sadar memaknai peringatan kali ini dengan memperbaharui semangat gotong-royong dan kolaborasi sebagai warisan kearifan lokal yang akan membawa menuju kejayaan di pentas global.

Gubernur juga mengatakan, sesuai dengan tema hari kebangkitan nasional kali ini, "Bangkit Untuk Bersatu", maka sudah seharusnya bangsa Indonesia tetap bersatu dan bangkit kembali terlepas dari apapun perbedaan yang ada.

"Kemarin kita baru selesai melaksanakan pemilu, harapan saya apapun pilihan kita, meskipun berbeda, mari kita bangkit kembali dan bersatu. Dengan diperingatinya hari kebangkitan nasional, mari kita menyatukan gerak langkah, kembali merajut memperkuat persaudaraan dan gotong royong untuk sama-sama membangun negeri dan mensejahterakan rakyat indonesia," paparnya. (*)


Share:

Hari Ini Mantan Kapolrestabes Surabaya Jabat Wakapolda Lampung

Kapolda Lampung, Irjen Pol Purwadi Arianto saat memimpin proses serah terima jabatan wakapolda Lampung di Aula GWS Polda Lampung, jumat (17/5). 

Bandarlampung - Mantan Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Rudi Setiawan resmi menjabat sebagai wakapolda Lampung menggantikan Brigjen Pol Teddy Minahasa Putra. Proses serah terima jabatan wakapolda Lampung ini dipimpin Kapolda Lampung, Irjen Pol Purwadi Arianto di Aula GWS Polda Lampung, jumat (17/5).


Kombes Pol Rudi Setiawan sebelumnya pernah menjabat sebagai Direskrimsus Polda Lampung. Mantan kapolrestabes Surabaya ini menjabat wakapolda Lampung setelah terbit surat telegram kapolri nomor: ST/1202/IV/KEP/2019 tertanggal 26 April 2019 yang ditandatangani AS SDM, Irjen Eko Indra Heri S.


Brigjen Pol Teddy Minahasa Putra diangkat dalam jabatan baru sebagai SAHLIJEMEN kapolri. (ben)

Share:

Humas Diminta Memberikan Informasi yang Membawa Kesejukan


Jakarta – Kepala pusat penerangan kementerian dalam negeri meminta humas mampu memberikan informasi yang membawa kesejukan dan kondusifitas di lingkungan masyarakat. Hal itu sehubungan dengan pasca penyelenggaraan pemilu serentak 2019, jelang pengumuman dan penetapan pemenang pemilu pada 22 Mei 2019, dan agenda besar keagamaan yaitu hari raya idul fitri 1440 Hijriah.

“Pasa pemilu dan jelang penetapan 22 Mei 2019 serta jelang idul fitri, humas perlu sinergi untuk cipta kondisi dalam rangka menjaga kesejukan dan kondusifitas di lingkungan masyarakat," ujar Kepala pusat penerangan kementerian dalam negeri, Bahtiar, dalam pertemuan nasional pejabat kehumasan tahun 2019 di ruang sidang utama (RSU) Gedung A Lt. 3, kantor kementerian dalam negeri, Jakarta Pusat, jumat (17/5).

Sebagai komunikator yang mengemban misi untuk dapat membawa kesejukan di tengah masyarakat, lanjutnya, pejabat humas diminta dapat memberikan informasi yang benar dan dapat menjawab segala keingintahuan masyarakat dengan tetap menampung segala bentuk aspirasi masyarakat.

“Humas harus memberikan informasi yang benar, supaya keingintahuan masyarakat terjawab dengan baik. Tak hanya itu, selain harus bisa memberikan informasi, humas juga harus siap sedia menampung aspirasi,” kata Bahtiar.

Mengingat dinamika dan suhu politik di tanah air pasca pelaksanaan pemilu serentak 2019, ujarnya, humas juga diminta mengambil peran untuk dapat menjaga situasi dan kondisi di daerah. Sehingga dalam kesempatan tersebut perwakilan pejabat humas yang hadir diminta melaporkan pelaksanaan langkah-langkah yang telah diambil dalam pembinaan tramtibum pasca pemilu dan jelang idu fitri 1440 hijriah. (*)
Share:

Gubernur Lampung Ridho Ficardo Apresiasi Kinerja Wakapolda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo menghadiri pisah sambut wakapolda Lampung dari Brigjen Pol Teddy Minahasa, kepada Kombes Pol Rudi Setiawan, di Hotel Novotel Bandarlampung, jumat (17/5).

Gubernur didampingi Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri memberikan bingkisan tanda ucapan terimakasih dan kenang-kenangan kepada Brigjen Pol Teddy Minahasa atas jasa-jasanya selama menjabat Wakapolda Lampung.

Gubernur juga mengucapkan terimakasih atas kinerja Brigjen Pol Teddy Minahasa selama menjabat wakapolda Lampung.

"Saya ucapkan terimakasih kepada Brigjen Pol Teddy Minahasa atas kinerjanya yang sangat baik dalam menjaga stabilitas di Lampung. Saya juga mengucapkan selamat atas promosinya sebagai staf ahli kapolri bidang manajemen, semoga dapat mengemban tugas dengan baik di tempat yang baru," ucap gubernur. (*)
Share:

Ridho Beri Santunan Anak Yatim Piatu dan Rumah Ibadah


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo melakukan safari ramadan dan buka puasa bersama dengan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, di Sesat Agung, rumah dinas bupati Lampung Tengah, kamis (16/5).

Gubernur mengatakan, safari ramadan bertujuan mempererat tali silaturahmi sesama aparatur pemerintah, baik di tingkatan provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota

"Bulan ramadan ini waktu terbaik untuk kita dalam mempererat tali silaturahmi antara pemprov dan pemkab/kota. Semoga kita dapat terus bersinergi dalam hal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Lampung," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur memberikan santunan untuk anak-anak yatim piatu dan pembangunan rumah ibadah, masing-masih Rp20 juta. (*)
Share:

Gubernur Resmikan Pembangunan 4.291 Rumah Subsidi Bagi ASN


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo meletakkan batu pertama dan meresmikan pembangunan perumahan aparatur sipil negara (ASN) provinsi Lampung di halaman kantor badan penyelenggara korpri, Jalan Beringin II, Bandarlampung, kamis (16/5).

Selain itu, pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara DP korpri Lampung dengan Bank Mandiri Taspen dan Chandra Supermarket.

Kerjasama dilakukan dalam rangka mensukseskan pembangunan Mahan Korpri yang terdiri dari korpri mart, apotik korpri, korpri resto, dan program umroh mudah bareng korpri mandiri taspen (UMBK Mantap).

Gubernur Ridho mengatakan, pembangunan perumahan ASN ini bentuk kepedulian pemerintah provinsi Lampung terhadap ASN yang selama ini mengabdi demi kemajuan Lampung.

"Paska kemerdekaan, yang lebih banyak mengisi pembangunan di Indonesia adalah ASN, hampir tidak ada di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak ada peran dari ASN. Pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara sangat tergantung dari ASN nya. Oleh karena itu jangan sampai ASN sudah bekerja keras mensejahterakan masyarakat, tapi ASN nya sendiri tidak sejahtera," kata gubernur.

Dalam kesempatan tersebut gubernur juga berterimakasih kepada bank Mandiri Taspen dan Chandra Supermarket yang telah bersedia bekerjasama dalam program kesejahteraan untuk ASN dilingkungan pemerintah provinsi Lampung

Adapun PJ Sekda Provinsi Lampung yang sekaligus ketua dewan pengurus korpri Lampung, Hamartoni Ahadis menyampaikan, pemprov Lampung telah menyiapkan lahan sekitar 100 hektar untuk dibangun rumah murah bersubsidi bagi 4.291 ASN di lingkungan pemerintah provinsi Lampung. (*)
Share:

Gubernur Resmikan RSUDAM sebagai Rumah Sakit Kelas A


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo meresmikan rumah sakit umum daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung sebagai rumah sakit kelas A. Peresmian dilakukan di halaman gedung instalasi gawat darurat RSUDAM, Bandarlampung, rabu (15/5).

Adapun peresmian dilakukan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI No: HK. 02.02/1/187S/2019 tentang izin operasional RSUDAM Lampung sebagai RSU Kelas A yang dikeluarkan pada 13 Mei 2019.

Gubernur Ridho mengatakan, bahwa diraihnya predikat sebagai rumah sakit Kelas A adalah hal yang sangat membanggakan dan diluar dugaan.

"Saya ingat waktu itu tahun 2016, saya melakukan kunjungan di RSUDAM dan bertanya apa saja yang dibutuhkan untuk menjadikan rumah sakit ini menjadi rumah sakit tipe B pendidikan, semua saya penuhi. Ternyata hari ini justru memperoleh predikat sebagai rumah sakit kelas A. Sungguh di luar harapan saya, beyond expectation. Oleh karenanya saya merasa sangat bangga dengan RSUDAM," papar Gubernur Ridho.

Namun demikian Gubernur Ridho juga menyatakan, dipenuhinya semua kebutuhan RSUDAM bukan tanpa syarat,

"Berapapun anggarannya saya penuhi, dengan syarat kualitas pelayanan serta sumber daya manusianya harus ditingkatkan. Karena apa? Karena RSUDAM adalah benteng terakhir kesehatan, dan mukanya gubernur Lampung di bidang kesehatan. Namun demikian terlepas dari itu semua, saya bangga dengan kalian semua, kebanggaan kita semua, bagian dari sejarah Provinsi Lampung," pungkas Gubernur

Selain meresmikan RSUDAM sebagai rumah sakit Kelas A, Gubernur Ridho juga menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian pembangunan gedung rawat inap kelas 1, gedung instalasi ambulance dan kesehatan lingkungan, gedung SMF anestesi, gedung CSSD (Central Steril Supply Departement), dan gedung IGD yang dibangun pada 2018 dan telah dioperasionalkan.

Kemudian, gubenur juga menandatangani prasasti peletakan batu pertama untuk pembangunan Mahan Munyai B, Gedung Forensik, gedung rawat pelayanan paru, gedung pelayanan non bedah, gedung pelayanan penyakit syaraf, dan Pembangunan gedung fakultas kedokteran Universitas Lampung.

Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan, dr H. M. Subuh MPPM mewakili Menteri Kesehatan, Nila Moeloek mengatakan, dari 2.270 rumah sakit di Indonesia, hanya kurang dari 5% yang memiliki status kelas A, dan RSUDAM ini adalah rumah sakit Kelas A kedua di Sumatera setalah Medan, Sumatera Utara.

"Dengan predikatnya sebagai Rumah Sakit Kelas A, saya yakin RSUDAM dapat memberikan pelayanan yang terbaik, bukan hanya untuk masyarakat Lampung, tapi juga untuk masyarakat di luar Lampung," ujarnya

"Tentu saja ini merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan, dan tentu orang akan ingat, bahwa RSUDAM dapat menjadi seperti ini berkat dukungan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo," Lanjutnya.

Direktur Utama RSUDAM, Hery Djoko Subandriyo juga turut mengucap rasa syukur serta terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo yang telah begitu besar memberikan dukungan terhadap bidang kesehatan.

"Total ada sekitar Rp650 miliar anggaran yang telah digelontorkan pak gubernur untuk pembangunan gedung dan peralatan kesehatan. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang profesional dan terpadu," pungkasnya

Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan santunan oleh gubernur Lampung kepada anak-anak yatim piatu, dan buka bersama. (*)
Share:

Kirim Radiogram ke Daerah, Kemendagri Dorong THR dan Gaji ke 13 Cair Tepat Waktu


Jakarta - Kementerian dalam negeri hari ini mengirimkan radiogram kepada gubernur dan bupati/walikota dengan nomor 188.31/3890/SJ dan 188.31/3889/SJ tertanggal 15 Mei 2019. Radiogram tersebut dikirim sebagai upaya pemerintah dalam mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke 13 (tiga belas) yang telah dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2019 tentang pemberian gaji, pensiun atau tunjangan ketiga belas dan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2019 tentang pemberian THR kepada PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

“Kemendagri mendorong kepada Daerah untuk dapat segera merealisasikan THR dan Gaji ke 13. Seharusnya tidak ada permasalahan di tingkat daerah karena anggaran sudah disiapkan dalam APBD tahun 2019 sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019”, kata Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo di Jakarta, rabu (15/5).

Hadi menjelaskan, Radiogram yang dikirim tersebut memiliki beberapa pesan.

Pertama, Kepala Daerah diminta untuk segera mengambil langkah strategis untuk melakukan pembayaran THR dan Gaji ke 13 yang di dalamnya meliputi gaji pokok, uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan/tunjangan umum.

Kedua, Kepala Daerah diminta untuk membayarkan Gaji ke 13 pada bulan Juni 2019, dan membayarkan THR dalam tenggang waktu sepuluh hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri 1440 H.

Ketiga, Kemendagri meminta kepada Daerah yang belum  atau tidak cukup menganggarkan kebutuhan pendanaan, agar menyediakan anggaran untuk THR dan gaji ke 13 dengan cara melakukan perubahan penjabaran APBD mendahului perubahan APBD Tahun 2019.

Keempat, Kepala Daerah diminta untuk menyediakan anggaran yang dimaksud dalam poin ke tiga melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang program dan kegiatan, dan/atau menggunakan kas yang tersedia.

Kelima, Teknis pemberian THR dan Gaji ke 13 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Hadi menegaskan, pencairan THR dan Gaji ke 13 hukumnya adalah wajib karena ini merupakan kebijakan Nasional dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

“Kewajiban daerah adalah memberikan THR dan Gaji ke 13 kepada PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan. Apabila daerah tidak memberikan, sanksinya tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah," tukas Hadi.

Dalam kesempatan tersebut Hadi berharap, seluruh PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan dapat lebih bersemangat bekerja. “Semoga penerima THR dan Gaji ke 13 dapat lebih semangat untuk bekerja, memperbaiki kinerja dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan Negara," tutup Hadi. (*)
Share:

Kemendagri Tindaklanjuti Edaran KPK


Jakarta - Kementerian dalam negeri (kemendagri) menindaklanjuti edaran komisi pemberantasan korupsi (KPK) terkait pencegahan gratifikasi. Hal itu dituangkan dalam surat edaran nomor 356/3814/SJ tentang pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan tertanggal 14 Mei 2019.

Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan menindaklanjuti surat KPK nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, pegawai negeri sipil (PNS) atau penyelenggara negara lingkup kemendagri dan badan nasional pengelola perbatasan (BNPP) dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya: mengajukan permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri/penyelenggara negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau pegawai negeri/penyelenggara negara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Kedua, PNS atau penyelenggara negara lingkup kemendagri dan BNPP dilarang menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik.

Ketiga, PNS atau penyelenggara negara lingkup kemendagri dan BNPP yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dimaksud. (*)
Share:

Gubernur Resmikan 13 Pembangunan Infrastruktur Baru


Badarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo meresmikan kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi Lampung di halaman kantor setempat, selasa (14/5).

Selain meresmikan kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi Lampung, Gubernur Ridho juga meresmikan pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur yang telah selesai dilakukan pada tahun 2018 maupun sedang dilakukan pada tahun 2019.

Adapun diantaranya yang diresmikan pada kegiatan tersebut adalah pembangunan sarana dan prasarana Bumi perkemahan pramuka di Jati Agung Lamsel, Mess Perwakilan TNI Angkatan Udara di Bandarlampung, Pembangunan Teropong Bintang Tahap 1 di Gunung Betung Pesawaran, Pembangunan rumah adat Lampung Barat (lanjutan) di Lambar, Rehabilitasi Tugu Ryachudu di Way Kanan, Pembangunan lapangan panahan di Jati Agung Lamsel, Pembangunan lapangan tembak di Jati Agung, Masjid PKOR Darul Ukhuwah Bandarlampung, Masjib Ornamen Lampung Al Ridho Babussalam, Pembangunan perpustakaan modern (lanjutan) Bandarlampung, Rehabilitasi Museum Lampung Bandarlampung, Renovasi Gor Saburai tahap 1 di Bandarlampung.

Dalam sambutannya Gubernur Ridho mengatakan, infrastruktur yang diresmikan hari ini adalah infrastruktur yang telah selesai dilakukan pada tahun 2018 lalu dan yang sedang berlangsung tahun 2019.

"Berdasarkan agenda pemerintah dan agenda pembangunan, nyatanya pemerintah provinsi Lampung lebih banyak membangun dari pada meresmikan, hari ini saja ada 13 pembangunan yang kita resmikan, besok masih ada lagi," tutur Gubernur Ridho.

Adapun pembangunan kantor penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ini menurut gubernur untuk mempermudah pelayanan perizinan diwilayah Lampung

"Jadi, dengan adanya layanan terpadu satu pintu ini harapannya dapat mempermudah segala urusan dalam hal perizinan, tapi bukan berarti jadi bisa digampangkan atau dibuat main-main, karena urusan perizinan ini sangat vital terkait perizinan pembangunan dari pihak ketiga maupun investasi di Lampung," papar Ridho.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Ridho juga memaparkan beberapa kondisi terkini proses pembangunan yang saat ini tengah berlangsung di Lampung.

Diantaranya adalah pembangunan tahap 1 teropong bintang dari 2 tahap yang direncanakan. Menurut gubernur, pembangunan observatorium dan planetarium akan menjadi trademark Lampung bagi seluruh anak-anak Indonesia

Pembangunan lainnya adalah perpustakaan modern yang lokasinya berada dipusat pendidikan kota bandar lampung. Kemudian ada juga pembangunan tahap ke 2 sarana dan prasarana perkemahan pramuka Lampung serta beberapa pembangunan lainnya yang peresmiannya akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini. (*)
Share:

Mendagri Beri Penghargaan Anggota TNI yang Gugur Dalam Pelaksanaan Pemilu 2019


Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan bagi anggota TNI yang gugur selama bertugas dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2019. Penghargaan diberikan melalui Kasum TNI Letjen. TNI Joni Supriyanto di Gedung Pimpinan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Cilangkap, Jakarta Timur, selasa (14/5).

"Atas nama pemerintah, kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas gugurnya anggota TNI dalam tugas selama pelaksanaan Pemilu serentak 2019, kami titipkan kepada Kasum TNI untuk disampaikan pada keluarga korban," kata Tjahjo.

Sebagai penyelenggara Pemilu serentak terbesar di dunia, Indonesia mampu melaksanakan pesta demokrasi dengan tingkat partisipasi yang tinggi, yaitu di atas 80 persen. Raihan kesuksesan tersebut tak lepas dari peran TNI dalam membantu Polri pada Pemilu Serentak tahun 2019.

"Duka cita dan penghargaan ini kami sampaikan atas dedikasi TNI memback-up Polri selama Pemilu. Sejak era reformasi tingkat partisipasi masyarakat ke TPS cukup tinggi, mereka merasa aman pergi ke TPS karena peran TNI, Polri, BIN, Linmas, Satpol PP dan aparat kemanan lainnya," ungkap Tjahjo.

Dalam kesempatan yang sama, Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto mengucapkan terimakasih atas apresiasi Pemerintah yang yang diberikan kepada TNI.

"Kami berterimakasih dan merasa bangga atas apa yang Pemerintah melalui Pak Mendagri apresiasikan kepada kami," kata Joni.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga memberikan penghargaan serupa pada anggota Polri yang gugur dalam pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019. Baginya, kesuksesan Pesta Demokrasi tak dapat diwujudkan tanpa peran aparat keamanan yang solid. (*)
Share:

Safari Ramadan, Ridho dan Herman Buka Puasa Bersama


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo buka puasa bersama jajaran pemerintah Kota Bandarlampung, di Masjid Agung Al-Furqon, Bandarlampung, senin (13/5).

Kegiatan buka puasa bersama ini bagian dari kegiatan safari ramadan yang dilakukan pemerintah provinsi Lampung beserta jajaran pemkab/kota, dalam rangka mempererat tali silaturahmi.

Dalam sambutannya Gubernur Ridho mengatakan, kemajuan pembangunan di Lampung saat ini semakin tidak terbendung. Oleh kerenanya dibutuhkan akhlak dan iman yang kuat untuk dapat menangkal hal negatif yang mungkin datang sebagai salah satu imbas pembangunan.

"Harus kita akui bahwa dengan semakin majunya pembangunan di Lampung, maka akan berdampak positif maupun negatif di masyarakat. Misalnya dengan terbangunnya Bandara Internasional Radin inten II, selain akan berdampak pada semakin majunya sektor pariwisata, dan investasi. Tapi disisi lain yang namanya bandara Internasional ada kemungkinan juga misalnya narkoba jadi semakin banyak masuk. Nah ini selain tugas dari aparat keamanan juga merupakan tugas kita semua untuk dapat mempertebal akhlak dan keimanan generasi muda kita agar tidak mudah terbawa oleh hal-hal yang negatif, salah satunya adalah dengan berbagai kegiatan keagamaan," papar gubernur. 

Selain itu Gubernur Ridho juga berterimakasih kepada Walikota Bandarlampung, Herman HN atas sambutannya pada kegiatan tersebut serta banyaknya kegiatan kerohaniaan yang dilakukan di Bandarlampung.

"Masjid Alfurqon ini dulu adalah aset milik pemprov, alhamdulillah setelah diserahkan kepada pemerintah Kota Bandarlampung, saya lihat semakin banyak perubahan, semakin banyak juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan disini, oleh karena itu saya ucapkan banyak terimakasih kepada pak walikota beserta jajarannya," pungkas gubernur.

Walikota Bandarlampung  Herman HN mengatakan, safari ramadan ini bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antara pemprov dan pemkab/kota.

"Saya ucapkan terimakasih atas kunjungan pak gubernur dan rombongan, mudah-mudahan silaturahmi kita sore ini diberkahi oleh Allah SWT," ujar Herman.

Selain itu Walikota Herman HN juga menghimbau kepada seluruh jajaran dan hadiri yang hadir, bahwa meskipun kedepan sudah tidak menjabat lagi di Pemprov Lampung maupun Pemkot Bandarlampung, namun silaturahmi tidak boleh sampai putus.

"Meskipun mungkin besok Pak Gub sudah tidak menjabat lagi, kemudian saya juga januari 2021 sudah selesai, tapi silaturahmi harus tetap dijaga. jangan sampai waktu kita masih menjabat nunduk-nunduk, pas tidak menjabat mau negor aja susah. Budaya islam tidak begitu, silaturahmi tidak boleh putus, kita tetap satu," Tegas Herman.

Selain dihadiri jajaran Pemkot Bandarlampung, kegiatan juga turut dihadiri pimpinan pondok pesantren se-Bandarlampung, camat, dan masyarakat sekitar.

Dalam kegiatan tersebut Gubernur Ridho juga menyerahkan bantuan dana untuk pembangunan masjid, serta bingkisan yang diserahkan kepada anak-anak yatim dan kaum duafa. (*)
Share:

Peringatan Hari Malaria Sedunia, Mendagri Ajak Kepala Daerah Komitmen Eliminasi Malaria


Denpasar – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengajak kepala daerah berkomitmen mengeliminasi malaria. Hal ini dikatakannya saat memberikan sambutan dalam kegiatan peringatan hari malaria sedunia 2019 di Desa Budaya Kertalungu, Kota Denpasar, Bali, senin (13/5).

“Kami mengapresiasi 10 tahun ini, berdasarkan data kemenkes pada tahun 2012 telah banyak orang yang mendapatkan sertifikat eliminasi malaria. Pada pemda yang mendapat sertifikat eliminasi tersebut harus mampu berupaya mempertahankan status tersebut sehingga status lainnya tidak ditemukan kembali,” kata Tjahjo.

Kemendagri sebagaimana amanat undang –undang sebagai pemmbina umum bagi pemerintah daerah berperan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sebagai konsekuensi amanat tersebut, kemendagri memiliki fungsi melakukan koordinasi, fasilitasi, asistensi, dan advokasi terkait dokumen perencanaan daerah RPJMD/RKPD dan penyelenggaraan daerah melalui APBD. Kementerian juga diposisikan dalam penyelenggaraan program eleminasi malaria di tingkat kabupaten/kota.

“Beberapa praktik di luar pulau jawa dan bali sebagai contoh telah dilakukan di Sumatera Selatan. Berdasarkan penjelasan dirjen bina bangda (bina pembangunan daerah) kemendagri, rencana akhir RPJMD Sumatera Selatan misalnya mengeluarkan eliminasi kabupaten/kota serta memasukkan dalam peta eliminasi tahun 2014 - 2020. Ini betul-betul langkah konkret yang kami harapkan untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota dalam rancangan akhir RPJMD nya. Hal ini juga merupakan langkah konkret provinsi khususnya dalam melakukan pengelolaan RPJMD kabupaten/kota untuk memperhatikan isu-isu strategis nasional,” ungkap Tjahjo.

Tjahjo juga mengapresiasi kementerian kesehatan dan menyatakan dukungannya dalam penanggulangan malaria. Ia pun meminta setiap pemda wajib mendukung penuh pencapaian target eliminasi malaria pada 2030 di Indonesia. Sebab, menurut Tjahjo, Bebas malaria merupakan prestasi bangsa.

“Kemendagri mengucapkan selamat dan sukses untuk Kemenkes, kami siap mendukung program yang berkenaan dengan elmininasi malaria. Kami juga wajibkan setiap Pemda mendukung program tersebut. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Desa Adat atau Desa Budaya Kertalungu sebagai tempat dilaksanakan acara nasional ini. Bebas malaria prestasi bangsa, itu komitmen kita bersama agar mendorong bangsa kita ini tetap sehat dan bebas malaria di masa-masa yang akan datang,” tutup Tjahjo.

Eliminasi malaria adalah komitmen global yang disepakati pada sidang majelis kesehatan sedunia atau World Health Assembly (WHA) 2007. Indonesia bertekad kuat mencapai eliminasi malaria. Mulai 2007, Indonesia secara bertahap akan mencapai eliminasi malaria. Selambat-lambatnya pada 2030, Indonesia ditargetkan mencapai tahap eliminasi atau bebas malaria dengan melibatkan seluruh jajaran dengan lintas sektor Pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan pembacaan komitmen untuk eliminasi malaria oleh gubernur Jawa - Bali yang dipimpin gubernur Bali. Tak hanya itu, komitmen juga dilakukan para bupati dan walikota untuk memelihara daerah eliminasi malaria. Komitmen tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, mencapai eliminasi atau bebas malaria tingkat Provinsi paling lambat pada tahun 2020.

Kedua, membuat regulasi untuk pencapaian eliminasi dan pemeliharaan anggaran eliminasi malaria.

Ketiga, mengalokasikan anggaran untuk mempertahankan kegiatan daerah eliminasi malaria dalam rangka mencegah penyebaran malaria dan kesiapsiagaan masyarakat yang luar biasa melalui APBD provinsi dan sumber lain.

Keempat, penguatan komitmen kepentingan untuk mencapai Linmas dan pemeliharaan bebas malaria meliputi survei malaria, penguatan diagnosa dini malaria, dan mengobati dengan tepat, penguatan dalam munculnya kasus baru malaria serta penguatan jejaring kemitraan dalam rangka pencegahan malaria dan pengendalian faktor resiko. (*)
Share:

Mendagri Ucapkan Selamat atas Pelantikan Gubernur - Wakil Gubernur Maluku Utara


Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengucapkan selamat atas dilantiknya gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin. Keduanya dilantik Presiden Joko Widodo, jumat (10/5) di Istana Negara, Jakarta.

"Selamat atas pelantikannya, semoga dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya," kata Tjahjo.

Prosesi pelantikan diawali penyerahan petikan keputusan presiden nomor 38/P tahun 2019 tentang pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara periode 2019 - 2024 kepada keduanya di Istana Merdeka, Jakarta. Setelah itu pasangan ini bersama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo melakukan kirab menuju istana negara.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti pada masyarakat, nusa, dan bangsa," kata Jokowi, diikuti Abdul dan Al Yasin di istana negara.

Abdul Gani-Al Yasin merupakan pasangan gubernur dan wagub hasil pilkada serentak 2018. Keduanya ditetapkan sebagai pemenang setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perselisihan hasil suara pilgub Maluku Utara 2018. (*)
Share:

Musa Ahmad Siap Kawal Program - Program Gubernur Lampung Terpilih


Bandarlampung - Ketua DPD II Golkar Lampung Tengah (Lamteng), Musa Ahmad berpeluang besar dilantik menjadi anggota DPRD Lampung periode 2019 - 2024 dari daerah pemilihan (dapil) VII. Ini lantaran, Musa Ahmad berhasil meraih suara terbanyak pada pemilu legislatif serentak 17 April 2019.

Melalu pesan whatsapp, kamis (9/5), kepada setialampung.co.id, Musa Ahmad mengatakan, salah satu program ke depan dirinya setelah dilantik menjadi anggota DPRD Lampung periode 2019 - 2024 yaitu mengawal program - program gubernur Lampung periode 2019 - 2024, Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim.

"Kita akan kawal program - program gubernur, khususnya yang untuk masyarakat Lamteng. Ya terutama infrastruktur dan pertanian yang banyak diharapkan masyarakat Lamteng," kata Musa Ahmad.

Saat ditanya seandainya masyarakat Lamteng menginginkan dirinya maju sebagai calon bupati Lamteng periode 2021 - 2026 mendatang, dimana salah satu indikatornya adalah dirinya berhasil meraih suara terbanyak pada pemilu serentak 17 April 2019, Musa Ahmad menuturkan, apa kata takdir Allah SWT saja.

"Sebagai hamba-Nya, apa kata takdir Allah SWT saja. Yang jelas saya mengucapkan rasa terimakasih atas kepercayaannya. Mohon doa dari masyarakat agar saya bisa amanah dan bisa menjalankan tugas dengan baik," ungkapnya. (ben)
Share:

Presiden Joko Widodo Beri Pengarahan di Musrenbangnas 2019


Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan pada acara musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) 2019 di Shangri-La Hotel, Jakarta, kamis (9/5). Acara bertujuan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2020.Tema RKP 2020, yaitu peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas.

Dalam arahannya, presiden menyampaikan peluang Indonesia menjadi negara terkuat dalam bidang ekonomi didukung dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) atau yang dikenal dengan visi Indonesia 2045. Visi tersebut telah disusun Bappenas atas dasar gagasan Presiden Jokowi yang dikenal dengan nama Impian Indonesia 2045.

“Kita mempunyai peluang besar menjadi  negara ke-4 atau ke-5  terkuat ekonomi dunia di tahun 2045,” kata Presiden.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka fokus utama pembangunan bangsa adalah pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, penguatan infrastruktur, pengembangan nilai tambah industri, ketahanan pangan, energi, air dan lingkungan hidup, serta stabilitas dan ketahanan politik maupun sosial.

“Dalam mewujudkan hal itu, kita perlu menyelesaikan berbagai permasalahan seperti Infrastruktur, konektivitas dengan pusat-pusat produksi, kawasan industri, sentra ekonomi, reformasi birokrasi, deregulasi dan debirokrasi, pemangkasan, organisasi semakin sederhana.  Penyerderhanaan perijinan, peningkatan investasi serta  berorientasi pada ekspor dan subsitusi barang-barang impor,” tambahnya.

"Kuncinya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, sehat dan produktif. Serta inovasi dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi," tambahnya.

Meski demikian, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kian menjadi kunci dalam mewujudkan hal tersebut yang ditopang dengan penguatan pendidikan dan pelatihan.

“Kuncinya ada pada Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Kalau SDM nya berkualitas, akan juga merimbas pada peningkatan Produktivitas tenaga kerja. Oleh sebab itu, pendidikan dan pelatihan vokasi harus ditingkatkan, SMK harus terkoneksi dengan dunia industri,” papar Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan pembangunan daerah 2019 dengan indikator penilaian perencanaan, kualitas dokumen, inovasi, dan pencapaian. Provinsi yang mendapatkan penghargaan adalah provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Sedangkan Kabupaten yang mendapatkan penghargaan adalah Kabupaten Tanah Datar, Temanggung dan Tabanan. Sementara Kota yang mendapatkan penghargaan adalah Kota Semarang, Denpasar, dan Makassar. Dalam kesempatan tersebut, PDAM Tirta Moedal Semarang juga mendapatkan penghargaan dalam kapasitas Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Selain dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wapres M. Jusuf Kalla, Musrenbangnas juga turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan para Menteri Kabinet Kerja lainnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan  Ketua DPD Oesman Sapta Odang. Hadir pula para gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia. (*)
Share:

Hadi Pimpin Rapat Pembahasan Hasil Musrenbang RKPD


Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo memimpin rapat pembahasan hasil musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (musrenbang RKPD) provinsi tahun 2019, rabu, (8/5) di ruang sidang utama lantai III kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat.

Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo didampingi Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Muhammad Hudori di hadapan peserta rapat yang terdiri dari lintas komponen di lingkungan kemendagri, mengatakan, musrenbang merupakan forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

Sebelumnya, Musrenbang RKPD provinsi tahun 2020 telah dilaksanakan pada 26 Maret hingga 4 Mei 2019 di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Hasil Musrenbang menyepakati beberapa hal, antara lain rancangan akhir RKPD (program/kegiatan yang akan dibiayai dengan APBD, penyelarasan program/kegiatan nasional dan daerah, usulan program/kegiatan kepada Kementerian/Lembaga yang merupakan kewenangan pusat di daerah, serta masukan dari akademisi, masyarakat, unsur pengusaha, dan lainnya.

“Hasil Musrenbang RKPD akan ditindaklanjuti dengan fasilitasi rancangan perkada RKPD lrovinsi oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah dengan melibatkan Ditjen Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal,” imbuh Hadi.

Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Muhammad Hudori menambahkan, terdapat usulan program/kegiatan pada musrenbang RKPD provinsi yang memiliki nilai strategis dan berdaya ungkit terhadap percepatan pembangunan daerah yang disampaikan gubernur untuk diusulkan kepada kementerian/lembaga melalui surat sekretaris jenderal kepada menteri keuangan, menteri pariwisata, menteri perhubungan, menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat, menteri melautan dan perikanan, dan menteri energi dan sumber daya mineral.

Kendati demikian, menurut Hudori, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari sisi pelaksanaan musrenbang RKPD provinsi yaitu lertama, pemerintah provinsi wajib melaksanakan rakortek provinsi sebelum pelaksanaan musrenbang RKPD provinsi sebagai bagian dari upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional.

Kedua, dalam rangka efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan pra musrenbang RKPD provinsi dialihkan menjadi rakortek provinsi.

Ketiga, pengaturan mekanisme penyelenggaraan Musrenbang RKPD provinsi menjadi bagian dari revisi permendagri nomor 86 tahun 2017.

Keempat, fasilitasi Kementerian Dalam Negeri terhadap usulan program/kegiatan yang merupakan kewenangan pusat di daerah.

Hudori berharap pelaksanaan Musrenbang RKPD terus mengalami perbaikan setiap tahunnya demi suksesnya rencana pembangunan daerah. (*)
Share:

Mendagri Sampaikan Evaluasi Pemilu 2019 dalam Raker di DPD RI


Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menjelaskan evaluasi dukungan dan fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah pada pemilu 2019 dalam rapat kerja bersama komite 1 DPD RI. Dalam kesempatan tersebut Tjahjo menegaskan,  pemerintah tidak pernah mengintervensi tugas dan kewenangan penyelenggaraan pemilu.

Hal ini dikatakannya di gedung nusantara V komplek MPR/DPR di Jakarta, selasa (7/5).

"Secara prinsip, tidak ada sedikitpun pemerintah melakukan intervensi atau ikut campur dengan tugas kewenangan KPU. Pemerintah dalam hal ini kemendagri hanya pada tahap menyerahkan DP4 pada 17 Desember 2017. Adapun penyusunan DPT sepenuhnya diserahkan haknya pada KPU," tegas Tjahjo.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 dan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri, diatur bahwa penyusunan dan penetapan data pemilih tetap (DPT) merupakan kewenangan KPU.

Dalam konteks ini, pemerintah melalui kemendagri berdasarkan undang-undang pemilu bertugas menyusun Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). DAK2 dan DP4 tersebut telah diserahkan Mendagri kepada ketua KPU pada  Desember 2017.

Selain itu, Tjahjo juga menjelaskan bantuan dan fasilitas yang dipersiapkan pemerintah dalam penyelenggara pemilu termasuk fasilitas dalam pelaksanaan kampanye terkait dengan penetapan zona kerawanan pemilu.

“Bahwa bentuk bantuan dan fasilitas yang dipersiapkan pemerintah dan personil pada sekretariat BPK, Bawaslu dan kecamatan pada TPS. Kemudian kegiatan lain sesuai pelaksanaan seperti penyediaan sarana, pelaksanaan sosialisasi termasuk kemendagri dalam pelaksanaan kampanye pemilu memang sudah dipersiapkan zona-zona untuk deteksi dininya secara keseluruhan kita update (perbaharui). Ada beberapa daerah yang pengiriminan logistiknya terlambat bisa kita pahami bukan kesalahan KPU tapi juga karena letak geoografis, namun secara keseluruhan bisa teratasi,” kata Tjahjo.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum pada Pasal 306 yang mengamanatkan agar pemerintah dan pemerintah daerah  memberikan perlindungan hukum dan keamanan pada pelaksanaan kampanye serta tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pelaksana kampanye Pemilu. Sementara pada Pasal 341 dan 345 Pemerintah dan Pemerintah Daerah diminta memberikan bantuan distribusi logistik serta kendaraan operasional.

Kesuksesan pemilu serentak 2019 tak hanya didukung pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja, namun ditopang oleh Polri, TNI, BIN, Linmas yang berperan dan menjamin keamanan masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019 pada saat hari H pencoblosan.

“Semuanya lancar karena adanya keterpaduan dari apa yang dikerjakan oleh pemerintah dan pemda apa yang dikerjakan oleh Polri yang di-backup TNI, BIN, Linmas, sangat terpadu dan terorganisir lancar. Menkopolhukam juga secara intens terus memantau dan melakukan langkah-langkah yang menjadikan pelaksanaan Pemilu berjalan dengan baik,” terang Tjahjo.

Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum pada Pasal 351  mengamanatkan adanya penanganan Trantib dan Keamanan serta Penugasan 2 (dua) personil Linmas  per-TPS, sementara pada pasal 440 undang-undang yang sama juga mengamanatkan adanya pemantau pelaksanaan pemilu untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pemilu serta mendukung penyelenggara.

Selain itu, pemerintah mengucapkan bela sungkawa atas banyaknya petugas KPPS, anggota TNI dan Polri, serta pengawas pemilu yang gugur selama pelaksanaan pemilu 2019. Meski demikian, Tjahjo menegaskan, pemerintah telah memberikan penghargaan adan mempersiapkan anggaran sebagai bentuk apresiasi.

“Selain suksesnya pemilu, kita juga patut berduka atas banyaknya petugas KPPS, pengawas pemilu dan petugas dari unsur kepolisian dan TNI yang gugur dalam melaksanakan tugas pada pemilu 2019. Pemerintah melalui kementerian keuangan menyediakan dukungan anggaran, juga mempersiapkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi bahwa mereka adalah petugas yang penuh tanggung jawab ikut mensukseskan Pemilu 2019,” pungkasnya. (*)
Share:

Polres Lampung Selatan Dapat Bantuan Rp5 Miliar dari Kapolri


Lampung Selatan - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengunjungi Polres Lampung Selatan (Lamsel), senin (6/5).

Pada kunjungan tersebut, kapolri menyerahkan bantuan dana sebesar Rp5 miliar, senjata api genggam SIG Sauer 50 pucuk, senjata api laras panjang V2 Sabhara 15 pucuk, 2.500 butir amunisi, laptop asus 3 unit, pesawat HT digital APX 1.000 Motorola 150 unit, kamera DSLR Nikon D3100, barang habis pakai, 1 set peralatan video conference, 2.000 lembar kartu AK23, 2.000 lembar kartu AK24, 3 unit loop, 1 unit portable light, 1 set perangkat video conferance, 15 unit radio base station, 15 unit radio mobile.


Usai penyerahan bantuan, kapolri yang didampingi Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo beserta rombongan meninjau bangunan Polres Lamsel yang terbakar beberapa waktu lalu.

Kemudian dilanjutkan meninjau lokasi yang menurut rencana menjadi tempat dibangunnya Polres Lamsel yang baru. Rombongan juga meninjau asrama atlet di Gor Lamsel yang menjadi kantor polres Lamsel sementara.

Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo pada kunjungan tersebut menyampaikan rasa belasungkawa serta mengimbau jajaran Polres Lamsel agar tetap bekerja sebagaimana mestinya. Meskipun untuk sementara Polres Lamsel menempati wisma atlet yang letaknya berdampingan dengan Gor Lamsel.

"Saya atas nama pribadi dan jajaran pemprov Lampung turut berduka atas bencana yang menimpa Mapolres Lampung Selatan. Namun demikian, saya berharap agar jajaran dapat tetap bekerja sebagaimana mestinya dalam melayani masyarakat. Sebelum ada gedung baru, untuk sementara  polres Lamsel dapat menempati wisma atlet yang sudah disediakan Pemkab Lampung Selatan," ujar Ridho. (*)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog