Hari Ini Mantan Kapolrestabes Surabaya Jabat Wakapolda Lampung

Kapolda Lampung, Irjen Pol Purwadi Arianto saat memimpin proses serah terima jabatan wakapolda Lampung di Aula GWS Polda Lampung, jumat (17/5). 

Bandarlampung - Mantan Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Rudi Setiawan resmi menjabat sebagai wakapolda Lampung menggantikan Brigjen Pol Teddy Minahasa Putra. Proses serah terima jabatan wakapolda Lampung ini dipimpin Kapolda Lampung, Irjen Pol Purwadi Arianto di Aula GWS Polda Lampung, jumat (17/5).


Kombes Pol Rudi Setiawan sebelumnya pernah menjabat sebagai Direskrimsus Polda Lampung. Mantan kapolrestabes Surabaya ini menjabat wakapolda Lampung setelah terbit surat telegram kapolri nomor: ST/1202/IV/KEP/2019 tertanggal 26 April 2019 yang ditandatangani AS SDM, Irjen Eko Indra Heri S.


Brigjen Pol Teddy Minahasa Putra diangkat dalam jabatan baru sebagai SAHLIJEMEN kapolri. (ben)

Share:

Humas Diminta Memberikan Informasi yang Membawa Kesejukan


Jakarta – Kepala pusat penerangan kementerian dalam negeri meminta humas mampu memberikan informasi yang membawa kesejukan dan kondusifitas di lingkungan masyarakat. Hal itu sehubungan dengan pasca penyelenggaraan pemilu serentak 2019, jelang pengumuman dan penetapan pemenang pemilu pada 22 Mei 2019, dan agenda besar keagamaan yaitu hari raya idul fitri 1440 Hijriah.

“Pasa pemilu dan jelang penetapan 22 Mei 2019 serta jelang idul fitri, humas perlu sinergi untuk cipta kondisi dalam rangka menjaga kesejukan dan kondusifitas di lingkungan masyarakat," ujar Kepala pusat penerangan kementerian dalam negeri, Bahtiar, dalam pertemuan nasional pejabat kehumasan tahun 2019 di ruang sidang utama (RSU) Gedung A Lt. 3, kantor kementerian dalam negeri, Jakarta Pusat, jumat (17/5).

Sebagai komunikator yang mengemban misi untuk dapat membawa kesejukan di tengah masyarakat, lanjutnya, pejabat humas diminta dapat memberikan informasi yang benar dan dapat menjawab segala keingintahuan masyarakat dengan tetap menampung segala bentuk aspirasi masyarakat.

“Humas harus memberikan informasi yang benar, supaya keingintahuan masyarakat terjawab dengan baik. Tak hanya itu, selain harus bisa memberikan informasi, humas juga harus siap sedia menampung aspirasi,” kata Bahtiar.

Mengingat dinamika dan suhu politik di tanah air pasca pelaksanaan pemilu serentak 2019, ujarnya, humas juga diminta mengambil peran untuk dapat menjaga situasi dan kondisi di daerah. Sehingga dalam kesempatan tersebut perwakilan pejabat humas yang hadir diminta melaporkan pelaksanaan langkah-langkah yang telah diambil dalam pembinaan tramtibum pasca pemilu dan jelang idu fitri 1440 hijriah. (*)
Share:

Gubernur Lampung Ridho Ficardo Apresiasi Kinerja Wakapolda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo menghadiri pisah sambut wakapolda Lampung dari Brigjen Pol Teddy Minahasa, kepada Kombes Pol Rudi Setiawan, di Hotel Novotel Bandarlampung, jumat (17/5).

Gubernur didampingi Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri memberikan bingkisan tanda ucapan terimakasih dan kenang-kenangan kepada Brigjen Pol Teddy Minahasa atas jasa-jasanya selama menjabat Wakapolda Lampung.

Gubernur juga mengucapkan terimakasih atas kinerja Brigjen Pol Teddy Minahasa selama menjabat wakapolda Lampung.

"Saya ucapkan terimakasih kepada Brigjen Pol Teddy Minahasa atas kinerjanya yang sangat baik dalam menjaga stabilitas di Lampung. Saya juga mengucapkan selamat atas promosinya sebagai staf ahli kapolri bidang manajemen, semoga dapat mengemban tugas dengan baik di tempat yang baru," ucap gubernur. (*)
Share:

Ridho Beri Santunan Anak Yatim Piatu dan Rumah Ibadah


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo melakukan safari ramadan dan buka puasa bersama dengan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, di Sesat Agung, rumah dinas bupati Lampung Tengah, kamis (16/5).

Gubernur mengatakan, safari ramadan bertujuan mempererat tali silaturahmi sesama aparatur pemerintah, baik di tingkatan provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota

"Bulan ramadan ini waktu terbaik untuk kita dalam mempererat tali silaturahmi antara pemprov dan pemkab/kota. Semoga kita dapat terus bersinergi dalam hal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Lampung," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur memberikan santunan untuk anak-anak yatim piatu dan pembangunan rumah ibadah, masing-masih Rp20 juta. (*)
Share:

Gubernur Resmikan Pembangunan 4.291 Rumah Subsidi Bagi ASN


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo meletakkan batu pertama dan meresmikan pembangunan perumahan aparatur sipil negara (ASN) provinsi Lampung di halaman kantor badan penyelenggara korpri, Jalan Beringin II, Bandarlampung, kamis (16/5).

Selain itu, pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara DP korpri Lampung dengan Bank Mandiri Taspen dan Chandra Supermarket.

Kerjasama dilakukan dalam rangka mensukseskan pembangunan Mahan Korpri yang terdiri dari korpri mart, apotik korpri, korpri resto, dan program umroh mudah bareng korpri mandiri taspen (UMBK Mantap).

Gubernur Ridho mengatakan, pembangunan perumahan ASN ini bentuk kepedulian pemerintah provinsi Lampung terhadap ASN yang selama ini mengabdi demi kemajuan Lampung.

"Paska kemerdekaan, yang lebih banyak mengisi pembangunan di Indonesia adalah ASN, hampir tidak ada di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak ada peran dari ASN. Pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara sangat tergantung dari ASN nya. Oleh karena itu jangan sampai ASN sudah bekerja keras mensejahterakan masyarakat, tapi ASN nya sendiri tidak sejahtera," kata gubernur.

Dalam kesempatan tersebut gubernur juga berterimakasih kepada bank Mandiri Taspen dan Chandra Supermarket yang telah bersedia bekerjasama dalam program kesejahteraan untuk ASN dilingkungan pemerintah provinsi Lampung

Adapun PJ Sekda Provinsi Lampung yang sekaligus ketua dewan pengurus korpri Lampung, Hamartoni Ahadis menyampaikan, pemprov Lampung telah menyiapkan lahan sekitar 100 hektar untuk dibangun rumah murah bersubsidi bagi 4.291 ASN di lingkungan pemerintah provinsi Lampung. (*)
Share:

Gubernur Resmikan RSUDAM sebagai Rumah Sakit Kelas A


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo meresmikan rumah sakit umum daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung sebagai rumah sakit kelas A. Peresmian dilakukan di halaman gedung instalasi gawat darurat RSUDAM, Bandarlampung, rabu (15/5).

Adapun peresmian dilakukan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI No: HK. 02.02/1/187S/2019 tentang izin operasional RSUDAM Lampung sebagai RSU Kelas A yang dikeluarkan pada 13 Mei 2019.

Gubernur Ridho mengatakan, bahwa diraihnya predikat sebagai rumah sakit Kelas A adalah hal yang sangat membanggakan dan diluar dugaan.

"Saya ingat waktu itu tahun 2016, saya melakukan kunjungan di RSUDAM dan bertanya apa saja yang dibutuhkan untuk menjadikan rumah sakit ini menjadi rumah sakit tipe B pendidikan, semua saya penuhi. Ternyata hari ini justru memperoleh predikat sebagai rumah sakit kelas A. Sungguh di luar harapan saya, beyond expectation. Oleh karenanya saya merasa sangat bangga dengan RSUDAM," papar Gubernur Ridho.

Namun demikian Gubernur Ridho juga menyatakan, dipenuhinya semua kebutuhan RSUDAM bukan tanpa syarat,

"Berapapun anggarannya saya penuhi, dengan syarat kualitas pelayanan serta sumber daya manusianya harus ditingkatkan. Karena apa? Karena RSUDAM adalah benteng terakhir kesehatan, dan mukanya gubernur Lampung di bidang kesehatan. Namun demikian terlepas dari itu semua, saya bangga dengan kalian semua, kebanggaan kita semua, bagian dari sejarah Provinsi Lampung," pungkas Gubernur

Selain meresmikan RSUDAM sebagai rumah sakit Kelas A, Gubernur Ridho juga menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian pembangunan gedung rawat inap kelas 1, gedung instalasi ambulance dan kesehatan lingkungan, gedung SMF anestesi, gedung CSSD (Central Steril Supply Departement), dan gedung IGD yang dibangun pada 2018 dan telah dioperasionalkan.

Kemudian, gubenur juga menandatangani prasasti peletakan batu pertama untuk pembangunan Mahan Munyai B, Gedung Forensik, gedung rawat pelayanan paru, gedung pelayanan non bedah, gedung pelayanan penyakit syaraf, dan Pembangunan gedung fakultas kedokteran Universitas Lampung.

Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan, dr H. M. Subuh MPPM mewakili Menteri Kesehatan, Nila Moeloek mengatakan, dari 2.270 rumah sakit di Indonesia, hanya kurang dari 5% yang memiliki status kelas A, dan RSUDAM ini adalah rumah sakit Kelas A kedua di Sumatera setalah Medan, Sumatera Utara.

"Dengan predikatnya sebagai Rumah Sakit Kelas A, saya yakin RSUDAM dapat memberikan pelayanan yang terbaik, bukan hanya untuk masyarakat Lampung, tapi juga untuk masyarakat di luar Lampung," ujarnya

"Tentu saja ini merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan, dan tentu orang akan ingat, bahwa RSUDAM dapat menjadi seperti ini berkat dukungan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo," Lanjutnya.

Direktur Utama RSUDAM, Hery Djoko Subandriyo juga turut mengucap rasa syukur serta terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo yang telah begitu besar memberikan dukungan terhadap bidang kesehatan.

"Total ada sekitar Rp650 miliar anggaran yang telah digelontorkan pak gubernur untuk pembangunan gedung dan peralatan kesehatan. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang profesional dan terpadu," pungkasnya

Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan santunan oleh gubernur Lampung kepada anak-anak yatim piatu, dan buka bersama. (*)
Share:

Kirim Radiogram ke Daerah, Kemendagri Dorong THR dan Gaji ke 13 Cair Tepat Waktu


Jakarta - Kementerian dalam negeri hari ini mengirimkan radiogram kepada gubernur dan bupati/walikota dengan nomor 188.31/3890/SJ dan 188.31/3889/SJ tertanggal 15 Mei 2019. Radiogram tersebut dikirim sebagai upaya pemerintah dalam mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke 13 (tiga belas) yang telah dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2019 tentang pemberian gaji, pensiun atau tunjangan ketiga belas dan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2019 tentang pemberian THR kepada PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

“Kemendagri mendorong kepada Daerah untuk dapat segera merealisasikan THR dan Gaji ke 13. Seharusnya tidak ada permasalahan di tingkat daerah karena anggaran sudah disiapkan dalam APBD tahun 2019 sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019”, kata Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo di Jakarta, rabu (15/5).

Hadi menjelaskan, Radiogram yang dikirim tersebut memiliki beberapa pesan.

Pertama, Kepala Daerah diminta untuk segera mengambil langkah strategis untuk melakukan pembayaran THR dan Gaji ke 13 yang di dalamnya meliputi gaji pokok, uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan/tunjangan umum.

Kedua, Kepala Daerah diminta untuk membayarkan Gaji ke 13 pada bulan Juni 2019, dan membayarkan THR dalam tenggang waktu sepuluh hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri 1440 H.

Ketiga, Kemendagri meminta kepada Daerah yang belum  atau tidak cukup menganggarkan kebutuhan pendanaan, agar menyediakan anggaran untuk THR dan gaji ke 13 dengan cara melakukan perubahan penjabaran APBD mendahului perubahan APBD Tahun 2019.

Keempat, Kepala Daerah diminta untuk menyediakan anggaran yang dimaksud dalam poin ke tiga melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang program dan kegiatan, dan/atau menggunakan kas yang tersedia.

Kelima, Teknis pemberian THR dan Gaji ke 13 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Hadi menegaskan, pencairan THR dan Gaji ke 13 hukumnya adalah wajib karena ini merupakan kebijakan Nasional dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

“Kewajiban daerah adalah memberikan THR dan Gaji ke 13 kepada PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan. Apabila daerah tidak memberikan, sanksinya tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah," tukas Hadi.

Dalam kesempatan tersebut Hadi berharap, seluruh PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan dapat lebih bersemangat bekerja. “Semoga penerima THR dan Gaji ke 13 dapat lebih semangat untuk bekerja, memperbaiki kinerja dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan Negara," tutup Hadi. (*)
Share:

Kemendagri Tindaklanjuti Edaran KPK


Jakarta - Kementerian dalam negeri (kemendagri) menindaklanjuti edaran komisi pemberantasan korupsi (KPK) terkait pencegahan gratifikasi. Hal itu dituangkan dalam surat edaran nomor 356/3814/SJ tentang pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan tertanggal 14 Mei 2019.

Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan menindaklanjuti surat KPK nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, pegawai negeri sipil (PNS) atau penyelenggara negara lingkup kemendagri dan badan nasional pengelola perbatasan (BNPP) dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya: mengajukan permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri/penyelenggara negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau pegawai negeri/penyelenggara negara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Kedua, PNS atau penyelenggara negara lingkup kemendagri dan BNPP dilarang menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik.

Ketiga, PNS atau penyelenggara negara lingkup kemendagri dan BNPP yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dimaksud. (*)
Share:

Gubernur Resmikan 13 Pembangunan Infrastruktur Baru


Badarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo meresmikan kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi Lampung di halaman kantor setempat, selasa (14/5).

Selain meresmikan kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi Lampung, Gubernur Ridho juga meresmikan pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur yang telah selesai dilakukan pada tahun 2018 maupun sedang dilakukan pada tahun 2019.

Adapun diantaranya yang diresmikan pada kegiatan tersebut adalah pembangunan sarana dan prasarana Bumi perkemahan pramuka di Jati Agung Lamsel, Mess Perwakilan TNI Angkatan Udara di Bandarlampung, Pembangunan Teropong Bintang Tahap 1 di Gunung Betung Pesawaran, Pembangunan rumah adat Lampung Barat (lanjutan) di Lambar, Rehabilitasi Tugu Ryachudu di Way Kanan, Pembangunan lapangan panahan di Jati Agung Lamsel, Pembangunan lapangan tembak di Jati Agung, Masjid PKOR Darul Ukhuwah Bandarlampung, Masjib Ornamen Lampung Al Ridho Babussalam, Pembangunan perpustakaan modern (lanjutan) Bandarlampung, Rehabilitasi Museum Lampung Bandarlampung, Renovasi Gor Saburai tahap 1 di Bandarlampung.

Dalam sambutannya Gubernur Ridho mengatakan, infrastruktur yang diresmikan hari ini adalah infrastruktur yang telah selesai dilakukan pada tahun 2018 lalu dan yang sedang berlangsung tahun 2019.

"Berdasarkan agenda pemerintah dan agenda pembangunan, nyatanya pemerintah provinsi Lampung lebih banyak membangun dari pada meresmikan, hari ini saja ada 13 pembangunan yang kita resmikan, besok masih ada lagi," tutur Gubernur Ridho.

Adapun pembangunan kantor penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ini menurut gubernur untuk mempermudah pelayanan perizinan diwilayah Lampung

"Jadi, dengan adanya layanan terpadu satu pintu ini harapannya dapat mempermudah segala urusan dalam hal perizinan, tapi bukan berarti jadi bisa digampangkan atau dibuat main-main, karena urusan perizinan ini sangat vital terkait perizinan pembangunan dari pihak ketiga maupun investasi di Lampung," papar Ridho.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Ridho juga memaparkan beberapa kondisi terkini proses pembangunan yang saat ini tengah berlangsung di Lampung.

Diantaranya adalah pembangunan tahap 1 teropong bintang dari 2 tahap yang direncanakan. Menurut gubernur, pembangunan observatorium dan planetarium akan menjadi trademark Lampung bagi seluruh anak-anak Indonesia

Pembangunan lainnya adalah perpustakaan modern yang lokasinya berada dipusat pendidikan kota bandar lampung. Kemudian ada juga pembangunan tahap ke 2 sarana dan prasarana perkemahan pramuka Lampung serta beberapa pembangunan lainnya yang peresmiannya akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini. (*)
Share:

Mendagri Beri Penghargaan Anggota TNI yang Gugur Dalam Pelaksanaan Pemilu 2019


Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan bagi anggota TNI yang gugur selama bertugas dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2019. Penghargaan diberikan melalui Kasum TNI Letjen. TNI Joni Supriyanto di Gedung Pimpinan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Cilangkap, Jakarta Timur, selasa (14/5).

"Atas nama pemerintah, kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas gugurnya anggota TNI dalam tugas selama pelaksanaan Pemilu serentak 2019, kami titipkan kepada Kasum TNI untuk disampaikan pada keluarga korban," kata Tjahjo.

Sebagai penyelenggara Pemilu serentak terbesar di dunia, Indonesia mampu melaksanakan pesta demokrasi dengan tingkat partisipasi yang tinggi, yaitu di atas 80 persen. Raihan kesuksesan tersebut tak lepas dari peran TNI dalam membantu Polri pada Pemilu Serentak tahun 2019.

"Duka cita dan penghargaan ini kami sampaikan atas dedikasi TNI memback-up Polri selama Pemilu. Sejak era reformasi tingkat partisipasi masyarakat ke TPS cukup tinggi, mereka merasa aman pergi ke TPS karena peran TNI, Polri, BIN, Linmas, Satpol PP dan aparat kemanan lainnya," ungkap Tjahjo.

Dalam kesempatan yang sama, Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto mengucapkan terimakasih atas apresiasi Pemerintah yang yang diberikan kepada TNI.

"Kami berterimakasih dan merasa bangga atas apa yang Pemerintah melalui Pak Mendagri apresiasikan kepada kami," kata Joni.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga memberikan penghargaan serupa pada anggota Polri yang gugur dalam pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019. Baginya, kesuksesan Pesta Demokrasi tak dapat diwujudkan tanpa peran aparat keamanan yang solid. (*)
Share:

Safari Ramadan, Ridho dan Herman Buka Puasa Bersama


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo buka puasa bersama jajaran pemerintah Kota Bandarlampung, di Masjid Agung Al-Furqon, Bandarlampung, senin (13/5).

Kegiatan buka puasa bersama ini bagian dari kegiatan safari ramadan yang dilakukan pemerintah provinsi Lampung beserta jajaran pemkab/kota, dalam rangka mempererat tali silaturahmi.

Dalam sambutannya Gubernur Ridho mengatakan, kemajuan pembangunan di Lampung saat ini semakin tidak terbendung. Oleh kerenanya dibutuhkan akhlak dan iman yang kuat untuk dapat menangkal hal negatif yang mungkin datang sebagai salah satu imbas pembangunan.

"Harus kita akui bahwa dengan semakin majunya pembangunan di Lampung, maka akan berdampak positif maupun negatif di masyarakat. Misalnya dengan terbangunnya Bandara Internasional Radin inten II, selain akan berdampak pada semakin majunya sektor pariwisata, dan investasi. Tapi disisi lain yang namanya bandara Internasional ada kemungkinan juga misalnya narkoba jadi semakin banyak masuk. Nah ini selain tugas dari aparat keamanan juga merupakan tugas kita semua untuk dapat mempertebal akhlak dan keimanan generasi muda kita agar tidak mudah terbawa oleh hal-hal yang negatif, salah satunya adalah dengan berbagai kegiatan keagamaan," papar gubernur. 

Selain itu Gubernur Ridho juga berterimakasih kepada Walikota Bandarlampung, Herman HN atas sambutannya pada kegiatan tersebut serta banyaknya kegiatan kerohaniaan yang dilakukan di Bandarlampung.

"Masjid Alfurqon ini dulu adalah aset milik pemprov, alhamdulillah setelah diserahkan kepada pemerintah Kota Bandarlampung, saya lihat semakin banyak perubahan, semakin banyak juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan disini, oleh karena itu saya ucapkan banyak terimakasih kepada pak walikota beserta jajarannya," pungkas gubernur.

Walikota Bandarlampung  Herman HN mengatakan, safari ramadan ini bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antara pemprov dan pemkab/kota.

"Saya ucapkan terimakasih atas kunjungan pak gubernur dan rombongan, mudah-mudahan silaturahmi kita sore ini diberkahi oleh Allah SWT," ujar Herman.

Selain itu Walikota Herman HN juga menghimbau kepada seluruh jajaran dan hadiri yang hadir, bahwa meskipun kedepan sudah tidak menjabat lagi di Pemprov Lampung maupun Pemkot Bandarlampung, namun silaturahmi tidak boleh sampai putus.

"Meskipun mungkin besok Pak Gub sudah tidak menjabat lagi, kemudian saya juga januari 2021 sudah selesai, tapi silaturahmi harus tetap dijaga. jangan sampai waktu kita masih menjabat nunduk-nunduk, pas tidak menjabat mau negor aja susah. Budaya islam tidak begitu, silaturahmi tidak boleh putus, kita tetap satu," Tegas Herman.

Selain dihadiri jajaran Pemkot Bandarlampung, kegiatan juga turut dihadiri pimpinan pondok pesantren se-Bandarlampung, camat, dan masyarakat sekitar.

Dalam kegiatan tersebut Gubernur Ridho juga menyerahkan bantuan dana untuk pembangunan masjid, serta bingkisan yang diserahkan kepada anak-anak yatim dan kaum duafa. (*)
Share:

Peringatan Hari Malaria Sedunia, Mendagri Ajak Kepala Daerah Komitmen Eliminasi Malaria


Denpasar – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengajak kepala daerah berkomitmen mengeliminasi malaria. Hal ini dikatakannya saat memberikan sambutan dalam kegiatan peringatan hari malaria sedunia 2019 di Desa Budaya Kertalungu, Kota Denpasar, Bali, senin (13/5).

“Kami mengapresiasi 10 tahun ini, berdasarkan data kemenkes pada tahun 2012 telah banyak orang yang mendapatkan sertifikat eliminasi malaria. Pada pemda yang mendapat sertifikat eliminasi tersebut harus mampu berupaya mempertahankan status tersebut sehingga status lainnya tidak ditemukan kembali,” kata Tjahjo.

Kemendagri sebagaimana amanat undang –undang sebagai pemmbina umum bagi pemerintah daerah berperan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sebagai konsekuensi amanat tersebut, kemendagri memiliki fungsi melakukan koordinasi, fasilitasi, asistensi, dan advokasi terkait dokumen perencanaan daerah RPJMD/RKPD dan penyelenggaraan daerah melalui APBD. Kementerian juga diposisikan dalam penyelenggaraan program eleminasi malaria di tingkat kabupaten/kota.

“Beberapa praktik di luar pulau jawa dan bali sebagai contoh telah dilakukan di Sumatera Selatan. Berdasarkan penjelasan dirjen bina bangda (bina pembangunan daerah) kemendagri, rencana akhir RPJMD Sumatera Selatan misalnya mengeluarkan eliminasi kabupaten/kota serta memasukkan dalam peta eliminasi tahun 2014 - 2020. Ini betul-betul langkah konkret yang kami harapkan untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota dalam rancangan akhir RPJMD nya. Hal ini juga merupakan langkah konkret provinsi khususnya dalam melakukan pengelolaan RPJMD kabupaten/kota untuk memperhatikan isu-isu strategis nasional,” ungkap Tjahjo.

Tjahjo juga mengapresiasi kementerian kesehatan dan menyatakan dukungannya dalam penanggulangan malaria. Ia pun meminta setiap pemda wajib mendukung penuh pencapaian target eliminasi malaria pada 2030 di Indonesia. Sebab, menurut Tjahjo, Bebas malaria merupakan prestasi bangsa.

“Kemendagri mengucapkan selamat dan sukses untuk Kemenkes, kami siap mendukung program yang berkenaan dengan elmininasi malaria. Kami juga wajibkan setiap Pemda mendukung program tersebut. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Desa Adat atau Desa Budaya Kertalungu sebagai tempat dilaksanakan acara nasional ini. Bebas malaria prestasi bangsa, itu komitmen kita bersama agar mendorong bangsa kita ini tetap sehat dan bebas malaria di masa-masa yang akan datang,” tutup Tjahjo.

Eliminasi malaria adalah komitmen global yang disepakati pada sidang majelis kesehatan sedunia atau World Health Assembly (WHA) 2007. Indonesia bertekad kuat mencapai eliminasi malaria. Mulai 2007, Indonesia secara bertahap akan mencapai eliminasi malaria. Selambat-lambatnya pada 2030, Indonesia ditargetkan mencapai tahap eliminasi atau bebas malaria dengan melibatkan seluruh jajaran dengan lintas sektor Pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan pembacaan komitmen untuk eliminasi malaria oleh gubernur Jawa - Bali yang dipimpin gubernur Bali. Tak hanya itu, komitmen juga dilakukan para bupati dan walikota untuk memelihara daerah eliminasi malaria. Komitmen tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, mencapai eliminasi atau bebas malaria tingkat Provinsi paling lambat pada tahun 2020.

Kedua, membuat regulasi untuk pencapaian eliminasi dan pemeliharaan anggaran eliminasi malaria.

Ketiga, mengalokasikan anggaran untuk mempertahankan kegiatan daerah eliminasi malaria dalam rangka mencegah penyebaran malaria dan kesiapsiagaan masyarakat yang luar biasa melalui APBD provinsi dan sumber lain.

Keempat, penguatan komitmen kepentingan untuk mencapai Linmas dan pemeliharaan bebas malaria meliputi survei malaria, penguatan diagnosa dini malaria, dan mengobati dengan tepat, penguatan dalam munculnya kasus baru malaria serta penguatan jejaring kemitraan dalam rangka pencegahan malaria dan pengendalian faktor resiko. (*)
Share:

Mendagri Ucapkan Selamat atas Pelantikan Gubernur - Wakil Gubernur Maluku Utara


Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengucapkan selamat atas dilantiknya gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin. Keduanya dilantik Presiden Joko Widodo, jumat (10/5) di Istana Negara, Jakarta.

"Selamat atas pelantikannya, semoga dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya," kata Tjahjo.

Prosesi pelantikan diawali penyerahan petikan keputusan presiden nomor 38/P tahun 2019 tentang pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara periode 2019 - 2024 kepada keduanya di Istana Merdeka, Jakarta. Setelah itu pasangan ini bersama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo melakukan kirab menuju istana negara.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti pada masyarakat, nusa, dan bangsa," kata Jokowi, diikuti Abdul dan Al Yasin di istana negara.

Abdul Gani-Al Yasin merupakan pasangan gubernur dan wagub hasil pilkada serentak 2018. Keduanya ditetapkan sebagai pemenang setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perselisihan hasil suara pilgub Maluku Utara 2018. (*)
Share:

Musa Ahmad Siap Kawal Program - Program Gubernur Lampung Terpilih


Bandarlampung - Ketua DPD II Golkar Lampung Tengah (Lamteng), Musa Ahmad berpeluang besar dilantik menjadi anggota DPRD Lampung periode 2019 - 2024 dari daerah pemilihan (dapil) VII. Ini lantaran, Musa Ahmad berhasil meraih suara terbanyak pada pemilu legislatif serentak 17 April 2019.

Melalu pesan whatsapp, kamis (9/5), kepada setialampung.co.id, Musa Ahmad mengatakan, salah satu program ke depan dirinya setelah dilantik menjadi anggota DPRD Lampung periode 2019 - 2024 yaitu mengawal program - program gubernur Lampung periode 2019 - 2024, Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim.

"Kita akan kawal program - program gubernur, khususnya yang untuk masyarakat Lamteng. Ya terutama infrastruktur dan pertanian yang banyak diharapkan masyarakat Lamteng," kata Musa Ahmad.

Saat ditanya seandainya masyarakat Lamteng menginginkan dirinya maju sebagai calon bupati Lamteng periode 2021 - 2026 mendatang, dimana salah satu indikatornya adalah dirinya berhasil meraih suara terbanyak pada pemilu serentak 17 April 2019, Musa Ahmad menuturkan, apa kata takdir Allah SWT saja.

"Sebagai hamba-Nya, apa kata takdir Allah SWT saja. Yang jelas saya mengucapkan rasa terimakasih atas kepercayaannya. Mohon doa dari masyarakat agar saya bisa amanah dan bisa menjalankan tugas dengan baik," ungkapnya. (ben)
Share:

Presiden Joko Widodo Beri Pengarahan di Musrenbangnas 2019


Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan pada acara musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) 2019 di Shangri-La Hotel, Jakarta, kamis (9/5). Acara bertujuan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2020.Tema RKP 2020, yaitu peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas.

Dalam arahannya, presiden menyampaikan peluang Indonesia menjadi negara terkuat dalam bidang ekonomi didukung dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) atau yang dikenal dengan visi Indonesia 2045. Visi tersebut telah disusun Bappenas atas dasar gagasan Presiden Jokowi yang dikenal dengan nama Impian Indonesia 2045.

“Kita mempunyai peluang besar menjadi  negara ke-4 atau ke-5  terkuat ekonomi dunia di tahun 2045,” kata Presiden.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka fokus utama pembangunan bangsa adalah pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, penguatan infrastruktur, pengembangan nilai tambah industri, ketahanan pangan, energi, air dan lingkungan hidup, serta stabilitas dan ketahanan politik maupun sosial.

“Dalam mewujudkan hal itu, kita perlu menyelesaikan berbagai permasalahan seperti Infrastruktur, konektivitas dengan pusat-pusat produksi, kawasan industri, sentra ekonomi, reformasi birokrasi, deregulasi dan debirokrasi, pemangkasan, organisasi semakin sederhana.  Penyerderhanaan perijinan, peningkatan investasi serta  berorientasi pada ekspor dan subsitusi barang-barang impor,” tambahnya.

"Kuncinya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, sehat dan produktif. Serta inovasi dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi," tambahnya.

Meski demikian, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kian menjadi kunci dalam mewujudkan hal tersebut yang ditopang dengan penguatan pendidikan dan pelatihan.

“Kuncinya ada pada Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Kalau SDM nya berkualitas, akan juga merimbas pada peningkatan Produktivitas tenaga kerja. Oleh sebab itu, pendidikan dan pelatihan vokasi harus ditingkatkan, SMK harus terkoneksi dengan dunia industri,” papar Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan pembangunan daerah 2019 dengan indikator penilaian perencanaan, kualitas dokumen, inovasi, dan pencapaian. Provinsi yang mendapatkan penghargaan adalah provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Sedangkan Kabupaten yang mendapatkan penghargaan adalah Kabupaten Tanah Datar, Temanggung dan Tabanan. Sementara Kota yang mendapatkan penghargaan adalah Kota Semarang, Denpasar, dan Makassar. Dalam kesempatan tersebut, PDAM Tirta Moedal Semarang juga mendapatkan penghargaan dalam kapasitas Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Selain dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wapres M. Jusuf Kalla, Musrenbangnas juga turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan para Menteri Kabinet Kerja lainnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan  Ketua DPD Oesman Sapta Odang. Hadir pula para gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia. (*)
Share:

Hadi Pimpin Rapat Pembahasan Hasil Musrenbang RKPD


Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo memimpin rapat pembahasan hasil musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (musrenbang RKPD) provinsi tahun 2019, rabu, (8/5) di ruang sidang utama lantai III kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat.

Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo didampingi Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Muhammad Hudori di hadapan peserta rapat yang terdiri dari lintas komponen di lingkungan kemendagri, mengatakan, musrenbang merupakan forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

Sebelumnya, Musrenbang RKPD provinsi tahun 2020 telah dilaksanakan pada 26 Maret hingga 4 Mei 2019 di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Hasil Musrenbang menyepakati beberapa hal, antara lain rancangan akhir RKPD (program/kegiatan yang akan dibiayai dengan APBD, penyelarasan program/kegiatan nasional dan daerah, usulan program/kegiatan kepada Kementerian/Lembaga yang merupakan kewenangan pusat di daerah, serta masukan dari akademisi, masyarakat, unsur pengusaha, dan lainnya.

“Hasil Musrenbang RKPD akan ditindaklanjuti dengan fasilitasi rancangan perkada RKPD lrovinsi oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah dengan melibatkan Ditjen Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal,” imbuh Hadi.

Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Muhammad Hudori menambahkan, terdapat usulan program/kegiatan pada musrenbang RKPD provinsi yang memiliki nilai strategis dan berdaya ungkit terhadap percepatan pembangunan daerah yang disampaikan gubernur untuk diusulkan kepada kementerian/lembaga melalui surat sekretaris jenderal kepada menteri keuangan, menteri pariwisata, menteri perhubungan, menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat, menteri melautan dan perikanan, dan menteri energi dan sumber daya mineral.

Kendati demikian, menurut Hudori, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari sisi pelaksanaan musrenbang RKPD provinsi yaitu lertama, pemerintah provinsi wajib melaksanakan rakortek provinsi sebelum pelaksanaan musrenbang RKPD provinsi sebagai bagian dari upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional.

Kedua, dalam rangka efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan pra musrenbang RKPD provinsi dialihkan menjadi rakortek provinsi.

Ketiga, pengaturan mekanisme penyelenggaraan Musrenbang RKPD provinsi menjadi bagian dari revisi permendagri nomor 86 tahun 2017.

Keempat, fasilitasi Kementerian Dalam Negeri terhadap usulan program/kegiatan yang merupakan kewenangan pusat di daerah.

Hudori berharap pelaksanaan Musrenbang RKPD terus mengalami perbaikan setiap tahunnya demi suksesnya rencana pembangunan daerah. (*)
Share:

Mendagri Sampaikan Evaluasi Pemilu 2019 dalam Raker di DPD RI


Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menjelaskan evaluasi dukungan dan fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah pada pemilu 2019 dalam rapat kerja bersama komite 1 DPD RI. Dalam kesempatan tersebut Tjahjo menegaskan,  pemerintah tidak pernah mengintervensi tugas dan kewenangan penyelenggaraan pemilu.

Hal ini dikatakannya di gedung nusantara V komplek MPR/DPR di Jakarta, selasa (7/5).

"Secara prinsip, tidak ada sedikitpun pemerintah melakukan intervensi atau ikut campur dengan tugas kewenangan KPU. Pemerintah dalam hal ini kemendagri hanya pada tahap menyerahkan DP4 pada 17 Desember 2017. Adapun penyusunan DPT sepenuhnya diserahkan haknya pada KPU," tegas Tjahjo.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 dan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri, diatur bahwa penyusunan dan penetapan data pemilih tetap (DPT) merupakan kewenangan KPU.

Dalam konteks ini, pemerintah melalui kemendagri berdasarkan undang-undang pemilu bertugas menyusun Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). DAK2 dan DP4 tersebut telah diserahkan Mendagri kepada ketua KPU pada  Desember 2017.

Selain itu, Tjahjo juga menjelaskan bantuan dan fasilitas yang dipersiapkan pemerintah dalam penyelenggara pemilu termasuk fasilitas dalam pelaksanaan kampanye terkait dengan penetapan zona kerawanan pemilu.

“Bahwa bentuk bantuan dan fasilitas yang dipersiapkan pemerintah dan personil pada sekretariat BPK, Bawaslu dan kecamatan pada TPS. Kemudian kegiatan lain sesuai pelaksanaan seperti penyediaan sarana, pelaksanaan sosialisasi termasuk kemendagri dalam pelaksanaan kampanye pemilu memang sudah dipersiapkan zona-zona untuk deteksi dininya secara keseluruhan kita update (perbaharui). Ada beberapa daerah yang pengiriminan logistiknya terlambat bisa kita pahami bukan kesalahan KPU tapi juga karena letak geoografis, namun secara keseluruhan bisa teratasi,” kata Tjahjo.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum pada Pasal 306 yang mengamanatkan agar pemerintah dan pemerintah daerah  memberikan perlindungan hukum dan keamanan pada pelaksanaan kampanye serta tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pelaksana kampanye Pemilu. Sementara pada Pasal 341 dan 345 Pemerintah dan Pemerintah Daerah diminta memberikan bantuan distribusi logistik serta kendaraan operasional.

Kesuksesan pemilu serentak 2019 tak hanya didukung pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja, namun ditopang oleh Polri, TNI, BIN, Linmas yang berperan dan menjamin keamanan masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019 pada saat hari H pencoblosan.

“Semuanya lancar karena adanya keterpaduan dari apa yang dikerjakan oleh pemerintah dan pemda apa yang dikerjakan oleh Polri yang di-backup TNI, BIN, Linmas, sangat terpadu dan terorganisir lancar. Menkopolhukam juga secara intens terus memantau dan melakukan langkah-langkah yang menjadikan pelaksanaan Pemilu berjalan dengan baik,” terang Tjahjo.

Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum pada Pasal 351  mengamanatkan adanya penanganan Trantib dan Keamanan serta Penugasan 2 (dua) personil Linmas  per-TPS, sementara pada pasal 440 undang-undang yang sama juga mengamanatkan adanya pemantau pelaksanaan pemilu untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pemilu serta mendukung penyelenggara.

Selain itu, pemerintah mengucapkan bela sungkawa atas banyaknya petugas KPPS, anggota TNI dan Polri, serta pengawas pemilu yang gugur selama pelaksanaan pemilu 2019. Meski demikian, Tjahjo menegaskan, pemerintah telah memberikan penghargaan adan mempersiapkan anggaran sebagai bentuk apresiasi.

“Selain suksesnya pemilu, kita juga patut berduka atas banyaknya petugas KPPS, pengawas pemilu dan petugas dari unsur kepolisian dan TNI yang gugur dalam melaksanakan tugas pada pemilu 2019. Pemerintah melalui kementerian keuangan menyediakan dukungan anggaran, juga mempersiapkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi bahwa mereka adalah petugas yang penuh tanggung jawab ikut mensukseskan Pemilu 2019,” pungkasnya. (*)
Share:

Polres Lampung Selatan Dapat Bantuan Rp5 Miliar dari Kapolri


Lampung Selatan - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengunjungi Polres Lampung Selatan (Lamsel), senin (6/5).

Pada kunjungan tersebut, kapolri menyerahkan bantuan dana sebesar Rp5 miliar, senjata api genggam SIG Sauer 50 pucuk, senjata api laras panjang V2 Sabhara 15 pucuk, 2.500 butir amunisi, laptop asus 3 unit, pesawat HT digital APX 1.000 Motorola 150 unit, kamera DSLR Nikon D3100, barang habis pakai, 1 set peralatan video conference, 2.000 lembar kartu AK23, 2.000 lembar kartu AK24, 3 unit loop, 1 unit portable light, 1 set perangkat video conferance, 15 unit radio base station, 15 unit radio mobile.


Usai penyerahan bantuan, kapolri yang didampingi Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo beserta rombongan meninjau bangunan Polres Lamsel yang terbakar beberapa waktu lalu.

Kemudian dilanjutkan meninjau lokasi yang menurut rencana menjadi tempat dibangunnya Polres Lamsel yang baru. Rombongan juga meninjau asrama atlet di Gor Lamsel yang menjadi kantor polres Lamsel sementara.

Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo pada kunjungan tersebut menyampaikan rasa belasungkawa serta mengimbau jajaran Polres Lamsel agar tetap bekerja sebagaimana mestinya. Meskipun untuk sementara Polres Lamsel menempati wisma atlet yang letaknya berdampingan dengan Gor Lamsel.

"Saya atas nama pribadi dan jajaran pemprov Lampung turut berduka atas bencana yang menimpa Mapolres Lampung Selatan. Namun demikian, saya berharap agar jajaran dapat tetap bekerja sebagaimana mestinya dalam melayani masyarakat. Sebelum ada gedung baru, untuk sementara  polres Lamsel dapat menempati wisma atlet yang sudah disediakan Pemkab Lampung Selatan," ujar Ridho. (*)
Share:

Kepala Daerah Diminta Terapkan Aplikasi Si-OLA



Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah menerapkan dan memanfaatkan aplikasi Sistem Online Layanan Administrasi (Si-OLA). Perintah tersebut tertuang dalam surat edaran menteri dalam negeri Nomor 555.4/2727/SJ tertanggal 1 April 2019.

"Guna pengembangan layanan tentang persetujuan tertulis pergantian pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat waktu, maka di kementerian dalam negeri telah dikembangkan layanan Sistem Online Layanan Administrasi (Si-OLA) menjadi 17 layanan," kata Tjahjo di Jakarta, minggu (5/5/).

Dalam perkembangannya, sejak diluncurkan Desember 2018, yang awalnya menyediakan 15 layanan kini menjadi 17 layanan. Kedua layanan tambahan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penerbitan surat menteri dalam negeri tentang persetujuan tertulis pergantian pejabat pimpinan tinggi pratama daerah provinsi, kabupaten/kota.

Kedua, penerbitan surat menteri dalam negeri tentang persetujuan tertulis pergantian pejabat administrator dan pejabat pengawasan daerah provinsi, kabupaten/kota.

"Berdasarkan hasil evaluasi penerapan dan pemanfaatan Si-OLA sejak dilakukan launching sampe dengan saat ini masih terdapat indikasi bahwa pengguna layanan belum sepenuhnya mau menggunakan fasilitas layanan online, lebih cenderung tatap muka, atau melalui perantara," ungkap Tjahjo.

Sebagai komitmen dan konsistensi bersama kepala daerah diminta melakukan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, mengoptimalkan penerapan dan pemanfaatan layanan Si-OLA, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan persyaratan layanan yang telah ditetapkan.

Kedua, dokumen proses dan output layanan dilakukan secara online, ada kepastian waktu, tidak terbuka peluang proses pelayanan dan serah terima dokumen secara tatap muka, melalui pelanggaran dan secara tersembunyi.

Ketiga, registrasi layanan dilakukan melalui Si-OLA sebagai gerbang utama layanan Administrasi dan Konsultasi Kementerian Dalam Negeri diakses melalui: https://ula.kemendagri.go.id

Keempat, pengelolaan Si-OLA dilakukan secara terpusat Kementerian Dalam Negeri akan memberikan _User Admin_ kepada Pemerintah Provinsi, untuk itu Gubernur segera memperintahkan Pejabat terkait untuk berkoordinasi.

Kelima, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017, agar Gubernur sebagai wakil pemerintah di Daerah melakukan fasilitasi dan konsultasi terhadap Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Keenam, agar melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri apabila terdapat oknum yang masih berupaya menyalahgunakan wewenang terkait hal-hal tersebut melalui website https://sapa.kemendagri.co.id atau media informasi lainnya. (*)
Share:

Gubernur Lampung Pimpin Penerbangan Perdana Internasional Rute Lampung-Malaysia


Natar - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo memimpin penerbangan perdana internasional rute Bandara Radin Inten II - Kuala Lumpur International Airport Malaysia, sabtu (4/5). Pesawat take off dari Lampung pukul 08.45 WIB memakai pesawat Citilink A320 dengan pilot Capten Heri Widianto.

Penerbangan bernomor QG 5200 ini menempuh waktu 1 jam 45 menit dengan ketinggian 3.600 kaki. Sebanyak 180 penumpang penerbangan perdana ini berasal dari pemerintah provinsi Lampung, Kadin Lampung, BUMN, dan BUMD.

Menurut Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, penerbangan perdana ini amat penting dalam menguji kesiapan sararana dan kru darat.

"Penerbangan ini momentum bagi kemajuan Lampung dalam melayani rute internasional. Mulai sekarang, masyarakat Lampung harus terbiasa dengan aturan internasional, karena di bagian Bandara ini ada wilayah internasional," kata Ridho saat melepas keberangkatan penumpang.

Penerbangan internasional ini, kata Ridho, sekaligus menuntaskan janjinya untuk membuka rute internasional dari Lampung. Menurut Ridho salah satu misi kepemimpinanannya adalah membuka konektivitas Lampung ke dunia internasional.

"Alhamdulillah, bukan hanya dari Lampung yang berminat terbang ke luar negeri, tapi maskapai asing seperti Air Asia dan Tiger Air, sudah mendaftar ingin terbang ke Lampung," kata Ridho.

Keikutsertaan delegasi Kadin Lampung dalam penerbangan ini, menurut Ketua Kadin Yuria Putra Tubarad, untuk menjalin kerja sama dengan Kadin Malaysia. Pada kunjungan ini ditandatangani kerja sama antara Kadin Lampung dan Malaysia untuk membuka peluang investasi.

Pada kesempatan itu Kepala Bandara Radin Inten II, Asep Kosasih Samapta mengatakan, beberapa regalusi penerbangan internasional yang harus dievaluasi adalah waktu kedatangan ke Bandara yang minimal 2 jam sebelum terbang. Ini berbeda dengan penerbangan domestik yang hanya butuh waktu 30 menit sebelum terbang.

"Pemeriksaan dokumen rute internasional lebih lama karena harus melalui Imigrasi. Oleh karena itu, kami menghimbau agar dua jam lebih awal datang," kata Asep Kosasih.

Kemudian, dia meminta agar penumpang yang masuk ruang tunggu internasional tidak keluar masuk.

"Ruang tunggu ini adalah wilayah internasional dan berlaku hukum internasional. Di ruang tunggu ini tersedia fasilitas seperti kantin, musala, dan kamar mandi, sehingga tak perlu keluar ruang tunggu internasional," kata Asep Kosasih Samapta.

Tampak ikut dalam penerbangan ini, Bupati Pringsewu Sujadi, Plt. Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadis, Assinten II Sekdaprov Taufik Hidayat, Direktur Utama Bank Lampung Eria Desomsoni, dan GM Damri Lampung Suranto. Selain itu para kepala dinas dan pejabat eselon III Pemprov Lampung. (*)
Share:

Transaksi Lampung Fair 2019 Mencapai Rp15 Miliar


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo menutup secara resmi event tahunan Lampung Fair 2019 di pusat kebudayaan dan olahraga (PKOR) Way Halim, Bandarlampung, jumat (3/5). Dalam closing ceremony yang dipadati puluhan ribu masyarakat Lampung tersebut, gubernur menilai Lampung Fair 2019 telah berlangsung sangat sukses.

“Alhamdulillah, meskipun persiapannya bisa dibilang agak sedikit mendadak tapi terbilang sangat sukses. Karena sebenarnya target Lampung Fair 2019 itu bukan sekedar menyampaikan hasil-hasil pembangunan ataupun nilai transaksi, tapi lebih kepada sebagai hiburan paska diadakannya pesta demokrasi pemilu 2019. Supaya masyarakat Lampung terhibur dan sedikit menurunkan tensi politik yang ada," papar Gubernur Ridho.

Untuk itu atas terselenggaranya Lampung Fair 2019 dengan baik, gubernur mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Lampung Fair 2019, baik dari pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, pihak swasta, TNI, Polri, dan lain sebagainya.

Gubernur juga menyatakan, Pekan Raya Lampung - Lampung Fair 2019 merupakan salah satu Milestone. Acara tahunan yang menampilkan hasil-hasil pembangunan. Untuk itu Gubernur Ridho berharap pembangunan di Lampung terus berlanjut agar Lampung semakin membaik.

Disisi lain gubernur juga menyampaikan, hari minggu 4 Mei 2019 akan dilakukan uji coba penerbangan internasional perdana dari Bandara Internasional Radin Inten II menuju Kuala Lumpur dan sebaliknya (pulang-pergi).

"Sebagai realisasi dari Bandara Internasional, besok hari minggu (4 mei 2019) akan dilakukan uji coba penerbangan internasional perdana dari Bandara Internasional Radin Inten II menuju Kuala Lumpur dan sebaliknya. Harapan saya dengan adanya bandara internasional akan mendongkrak sektor pariwisata sebagai sektor unggulan di Lampung," pungkasnya.

Untuk diketahui saat ini Lampung menduduki posisi 3 besar se-Indonesia untuk kategori pertumbuhan pariwisata. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pariwisata, Arif Yahya pada acara Jakarta Marketing Week Tahun 2019 beberapa waktu lalu.

Lampung Fair 2019 telah berlangsung selama 15 hari mulai dari tanggal 19 april hingga 3 mei 2019. Lampung Fair 2019 dikunjungi oleh sekitar 250 ribu pengunjung dan diikuti oleh 400 stand dengan nilai transaksi mencapai kurang lebih Rp15 miliar. Lebih sedikit dari nilai transaksi Lampung Fair 2018 yang mencapai nilai Rp18,7 miliar.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat selaku ketua pelaksana, hal tersebut disebabkan faktor cuaca yang selalu hujan pada beberapa hari belakangan.

Namun demikian, pada saat penutupan, cuaca berlangsung cerah dan masyarakat tumpah ruah menyaksikan group band Armada yang menjadi hiburan pamungkas pada kegiatan tersebut. Tidak ketinggalan Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo juga turut larut dan bernyanyi bersama band Armada dan puluhan ribu masyarakat Lampung.

Tidak lupa, pada malam penutupan juga diumumkan pemenang berbagai lomba pada kegiatan Lampung Fair 2019, dan keluar sebagai juara umum adalah Pesisir Barat. (*)
Share:

Gubernur Ridho Berikan Penghargaan Trophy dan Piagam kepada Sekolah Berprestasi


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo menjadi inspektur upacara peringatan hari pendidikan nasional (Hardiknas) di lapangan Korpri, kamis (2/5).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo membacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy.

"Kita baru saja melaksanakan pemilihan umum. Pemilu seyogyanya adalah proses pembelajaran bagi masyarakat, proses pendewasaan dalam melaksanakan demokrasi," kata gubernur.

Pada upacara yang dimulai pada pukul 08.00 wib tersebut turut hadir semua kepala dinas organisasi perangkat daerah provinsi Lampung, Jajaran forkopimda, guru, pelajar, mahasiswa, serat aparatus sipil negara di wilayah pemerintahan provinsi Lampung.

Lebih lanjut, dalam sambutannya Gubernur Ridho juga mengatakan, saat ini fokus pembangunan pemerintah mulai bergeser, yakni dari pembangunan infrastruktur kepada pembangunan sumber daya manusia

"Pembangunan pemerintah pusat yang saat ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur sekarang mulai bergeser kepada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan karakter dan keterampilan serta kecakapan yang tinggi," ungkapnya.

Namun demikian, usai upacara, Gubernur Ridho mengatakan, pembangunan infrastruktur harus diikuti dengan pembangunan sumber daya manusia secara bersamaan.

Hal tersebut dilakukan agar terjadi sinergitas antara kemajuan pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.

"Seharusnya pembangunan infrastruktur berjalan berdampingan dengan pembangunan SDM, paling tidak setengah langkah di belakang, jangan sampai jaraknya terlalu jauh. Jika pembangunan sudah berkembang dengan sangat pesat tapi SDM nya tidak mendukung, kita juga tidak mau hal seperti itu terjadi," tegas gubernur.

Adapun pembangunan infrastruktur di Lampung, menurut gubernur, selalu dibarengi dengan pembangunan SDM. Diantaranya dengan peningkatan kapasitas perguruan-perguruan tinggi melalui program hibah, beasiswa anak petani, pogram bosda, serta hibah kepada kementerian perindustrian untuk memperluas kapasitas SMK SMTI Bandarlampung sebagai wujud persiapan menghadapi era industri 4.0.

Dalam upacara tersebut Gubernur Ridho juga memberikan penghargaan berupa trophy dan piagam kepada sekolah berprestasi dalam lomba sekolah sehat usaha kesehatan sekolah tingkat provinsi Lampung yang diselenggarakan pada tahun 2018.

Adapun penghargaan terbaik tingkat TK diberikan kepada Tk Pertiwi Metro Pusat, terbaik tingkat SD diberikan kepada SD Negeri 02 Subing Agung, Terbaik tingkat SMP diberikan kepada SMP Negeri 7 Bandarlampung, dan terbaik tingkat SMA diberikan kepada SMA Negeri 1 Agung Semuli. (*)
Share:

Gubernur Tinjau Kesiapan PT. KAI Hadapi Arus Mudik Lebaran


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo memantau langsung kesiapan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Stasiun Tanjung Karang menghadapi arus mudik hari raya idul fitri 1440 H tahun 2019, kamis (2/5).

Dengan menggunakan Kereta Inspeksi (Rail One) dari Stasiun Tanjung Karang - Stasiun Branti - Stasiun Tegi Neneng, gubernur memeriksa langsung kondisi lintasan/track kereta api di wilayah divisi regional (Divre) IV Tanjung Karang.

Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo mengatakan, selain melakukan pemantauan terhadap kesiapan moda transportasi kereta api dalam menghadapi arus mudik idul fitri 2019, juga melakukan pemeriksaan terhadap stasiun Branti yang kedepan akan diintegrasikan dengan Bandara Internasional Radin Inten II.

"Kita juga tadi melakukan pemeriksaan terhadap stasiun Branti yang kedepan akan kita integrasikan dengan Bandara Branti. Kita juga akan membangun sky bridge agar nanti dari bandara dapat langsung terhubung dengan stasiun kereta api," ungkapnya.

Lebih lanjut Gubernur Ridho mengatakan, sebelumnya telah melakukan perencanaan dengan pihak PT KAI untuk pemindahan jalur kereta api barang melalui jalur rejosari - tarahan. Namun dikarenakan load track yang sudah sangat penuh, maka rencana double track dipindahkan ke jalur tegineneng - tarahan.

"Rencananya kita akan melakukan pembangunan double track untuk pengalihan kereta barang atau industri melalui jalur rejosari - tarahan, namun karena jalur yanh sudah over load serta satu dan lain hal, kita pindahkan ke tegineneng. Jadi ke depan tidak ada lagi kereta barang yang masuk ke dalam kota, sehingga bisa lebih lancar," ujar Ridho didampingi Eksekutive Vice President (EVP) PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional ( Divre) IV Tanjungkarang, Sulthon Hasanudin, Kapolda Lampung, Irjen Pol Purwadi Arianto, Komandan Korem (Danrem) 043/Garuda Hitam (Gatam) Kolonel Inf. Taufiq Hanafi dan jajaran forkopimda Lampung. (*)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog