Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Hadi Pimpin Rapat Pembahasan Hasil Musrenbang RKPD


Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo memimpin rapat pembahasan hasil musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (musrenbang RKPD) provinsi tahun 2019, rabu, (8/5) di ruang sidang utama lantai III kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat.

Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo didampingi Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Muhammad Hudori di hadapan peserta rapat yang terdiri dari lintas komponen di lingkungan kemendagri, mengatakan, musrenbang merupakan forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

Sebelumnya, Musrenbang RKPD provinsi tahun 2020 telah dilaksanakan pada 26 Maret hingga 4 Mei 2019 di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Hasil Musrenbang menyepakati beberapa hal, antara lain rancangan akhir RKPD (program/kegiatan yang akan dibiayai dengan APBD, penyelarasan program/kegiatan nasional dan daerah, usulan program/kegiatan kepada Kementerian/Lembaga yang merupakan kewenangan pusat di daerah, serta masukan dari akademisi, masyarakat, unsur pengusaha, dan lainnya.

“Hasil Musrenbang RKPD akan ditindaklanjuti dengan fasilitasi rancangan perkada RKPD lrovinsi oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah dengan melibatkan Ditjen Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal,” imbuh Hadi.

Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Muhammad Hudori menambahkan, terdapat usulan program/kegiatan pada musrenbang RKPD provinsi yang memiliki nilai strategis dan berdaya ungkit terhadap percepatan pembangunan daerah yang disampaikan gubernur untuk diusulkan kepada kementerian/lembaga melalui surat sekretaris jenderal kepada menteri keuangan, menteri pariwisata, menteri perhubungan, menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat, menteri melautan dan perikanan, dan menteri energi dan sumber daya mineral.

Kendati demikian, menurut Hudori, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari sisi pelaksanaan musrenbang RKPD provinsi yaitu lertama, pemerintah provinsi wajib melaksanakan rakortek provinsi sebelum pelaksanaan musrenbang RKPD provinsi sebagai bagian dari upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional.

Kedua, dalam rangka efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan pra musrenbang RKPD provinsi dialihkan menjadi rakortek provinsi.

Ketiga, pengaturan mekanisme penyelenggaraan Musrenbang RKPD provinsi menjadi bagian dari revisi permendagri nomor 86 tahun 2017.

Keempat, fasilitasi Kementerian Dalam Negeri terhadap usulan program/kegiatan yang merupakan kewenangan pusat di daerah.

Hudori berharap pelaksanaan Musrenbang RKPD terus mengalami perbaikan setiap tahunnya demi suksesnya rencana pembangunan daerah. (*)

Berita Populer

Mendagri Keluarkan Surat Edaran untuk Gubernur, Bupati dan Walikota

Jakarta - Sehubungan dengan persiapan penyelenggaraan Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Mendagri tentang Persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Hal itu dipaparkan Mendagri Prof. H.M. Tito Karnavian dalam Rapat Terbatas di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Surat Edaran tersebut meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota agar saling berkoordinasi dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, membentuk Posko Pemantauan Terpadu Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 yang bertugas untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, memonitor persiapan dan pelaksanaan pada saat menjelang libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia;

Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat menjelang persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 melalui upaya:

a. Peningkatan Kesiapan Sarana dan P…

Reses Dedi Yuginta, Surono Minta Jumlah Guru Ngaji Didata Lagi

Bandarlampung - Surono, warga Kebon Jeruk meminta agar jumlah guru ngaji di wilayahnya didata kembali. Ini lantaran disinyalir adanya guru ngaji yang sudah tidak aktif mengajar lagi, namun masih mendapat bantuan dari walikota Bandarlampung.

Hal ini disampaikan Surono saat menghadiri reses anggota DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta, kamis (12/12).


Menurutnya, diduga ada guru ngaji yang sudah tidak aktif tapi masih menerima bantuan dari walikota Bandarlampung.

"Supaya tidak terjadi tumpang tindih terkait jumlah guru ngaji yang ada, saya minta jumlah guru ngaji untuk didata ulang. Karena disinyalir ada yang sudah nggak aktif lagi tapi masih terima bantuan dari walikota," ujarnya.

Selain terkait mendata ulang jumlah guru ngaji, pada kesempatan tersebut ia juga minta agar honor ketua RT ditambah lagi.

"Kalau bisa honor ketua RT ditambah lagi, kalau bisa honornya menjadi dua juta rupiah," pintanya.

Hal berbeda disampaikan Lia. Warga Kota Baru ini mengusulkan perbaikan goro…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…