Langsung ke konten utama

Kepala Daerah Diminta Terapkan Aplikasi Si-OLA



Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah menerapkan dan memanfaatkan aplikasi Sistem Online Layanan Administrasi (Si-OLA). Perintah tersebut tertuang dalam surat edaran menteri dalam negeri Nomor 555.4/2727/SJ tertanggal 1 April 2019.

"Guna pengembangan layanan tentang persetujuan tertulis pergantian pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat waktu, maka di kementerian dalam negeri telah dikembangkan layanan Sistem Online Layanan Administrasi (Si-OLA) menjadi 17 layanan," kata Tjahjo di Jakarta, minggu (5/5/).

Dalam perkembangannya, sejak diluncurkan Desember 2018, yang awalnya menyediakan 15 layanan kini menjadi 17 layanan. Kedua layanan tambahan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penerbitan surat menteri dalam negeri tentang persetujuan tertulis pergantian pejabat pimpinan tinggi pratama daerah provinsi, kabupaten/kota.

Kedua, penerbitan surat menteri dalam negeri tentang persetujuan tertulis pergantian pejabat administrator dan pejabat pengawasan daerah provinsi, kabupaten/kota.

"Berdasarkan hasil evaluasi penerapan dan pemanfaatan Si-OLA sejak dilakukan launching sampe dengan saat ini masih terdapat indikasi bahwa pengguna layanan belum sepenuhnya mau menggunakan fasilitas layanan online, lebih cenderung tatap muka, atau melalui perantara," ungkap Tjahjo.

Sebagai komitmen dan konsistensi bersama kepala daerah diminta melakukan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, mengoptimalkan penerapan dan pemanfaatan layanan Si-OLA, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan persyaratan layanan yang telah ditetapkan.

Kedua, dokumen proses dan output layanan dilakukan secara online, ada kepastian waktu, tidak terbuka peluang proses pelayanan dan serah terima dokumen secara tatap muka, melalui pelanggaran dan secara tersembunyi.

Ketiga, registrasi layanan dilakukan melalui Si-OLA sebagai gerbang utama layanan Administrasi dan Konsultasi Kementerian Dalam Negeri diakses melalui: https://ula.kemendagri.go.id

Keempat, pengelolaan Si-OLA dilakukan secara terpusat Kementerian Dalam Negeri akan memberikan _User Admin_ kepada Pemerintah Provinsi, untuk itu Gubernur segera memperintahkan Pejabat terkait untuk berkoordinasi.

Kelima, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017, agar Gubernur sebagai wakil pemerintah di Daerah melakukan fasilitasi dan konsultasi terhadap Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Keenam, agar melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri apabila terdapat oknum yang masih berupaya menyalahgunakan wewenang terkait hal-hal tersebut melalui website https://sapa.kemendagri.co.id atau media informasi lainnya. (*)

Postingan populer dari blog ini

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Berikut Pidato Lengkap Presiden Joko Widodo

setialampung.co.id - MPR RI resmi melantik Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden masa jabatan 2019 - 2024, minggu (20/10).

Usai dilantik, Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya. Berikut pidato lengkap Presiden Joko Widodo.


Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati para pimpinan dan seluruh anggota MPR, Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputeri, Presiden ke-5 Republik Indonesia, Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Soesilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Boediono, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke- 12 Republik Indonesia.

Yang saya muliakan kepala negara dan pemerintahan serta utusan …

Imbauan Kapolda Lampung, Irjen Purwadi Arianto

setialampung.co.id - Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019 - 2024 yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2019, Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto mengimbau kepada semua masyarakat dan semua elemen agar mengikuti apa yang telah menjadi aturan. Sehingga pelaksanaan kegiatan pelantikan presiden dan wakil presiden berlangsung aman dan terkendali.

"Semua ini (pelantikan presiden) adalah kemenangan masyarakat Indonesia. Ini adalah anugerah buat Bangsa Indonesia. Untuk itu saya mengimbau kepada semua pihak agar semua situasi berjalan kondusif, aman dan terkendali. Silakan menyampaikan pendapat dengan santun dan sopan," ujarnya.

Purwadi juga menutukan, pihaknya menempatkan personil secukupnya. Diantaranya seperti di lokasi penyeberangan menuju pulau Jawa yaitu di Bakauheni, Lampung Selatan.

"Memang ada indikasi pemberangkatan massa tapi tidak terlalu banyak. Bagi pendukung yang lagi bersuka ria, agar penyampaiannya tidak mengganggu yang lainnya,"…