Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Peringatan Hari Malaria Sedunia, Mendagri Ajak Kepala Daerah Komitmen Eliminasi Malaria


Denpasar – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengajak kepala daerah berkomitmen mengeliminasi malaria. Hal ini dikatakannya saat memberikan sambutan dalam kegiatan peringatan hari malaria sedunia 2019 di Desa Budaya Kertalungu, Kota Denpasar, Bali, senin (13/5).

“Kami mengapresiasi 10 tahun ini, berdasarkan data kemenkes pada tahun 2012 telah banyak orang yang mendapatkan sertifikat eliminasi malaria. Pada pemda yang mendapat sertifikat eliminasi tersebut harus mampu berupaya mempertahankan status tersebut sehingga status lainnya tidak ditemukan kembali,” kata Tjahjo.

Kemendagri sebagaimana amanat undang –undang sebagai pemmbina umum bagi pemerintah daerah berperan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sebagai konsekuensi amanat tersebut, kemendagri memiliki fungsi melakukan koordinasi, fasilitasi, asistensi, dan advokasi terkait dokumen perencanaan daerah RPJMD/RKPD dan penyelenggaraan daerah melalui APBD. Kementerian juga diposisikan dalam penyelenggaraan program eleminasi malaria di tingkat kabupaten/kota.

“Beberapa praktik di luar pulau jawa dan bali sebagai contoh telah dilakukan di Sumatera Selatan. Berdasarkan penjelasan dirjen bina bangda (bina pembangunan daerah) kemendagri, rencana akhir RPJMD Sumatera Selatan misalnya mengeluarkan eliminasi kabupaten/kota serta memasukkan dalam peta eliminasi tahun 2014 - 2020. Ini betul-betul langkah konkret yang kami harapkan untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota dalam rancangan akhir RPJMD nya. Hal ini juga merupakan langkah konkret provinsi khususnya dalam melakukan pengelolaan RPJMD kabupaten/kota untuk memperhatikan isu-isu strategis nasional,” ungkap Tjahjo.

Tjahjo juga mengapresiasi kementerian kesehatan dan menyatakan dukungannya dalam penanggulangan malaria. Ia pun meminta setiap pemda wajib mendukung penuh pencapaian target eliminasi malaria pada 2030 di Indonesia. Sebab, menurut Tjahjo, Bebas malaria merupakan prestasi bangsa.

“Kemendagri mengucapkan selamat dan sukses untuk Kemenkes, kami siap mendukung program yang berkenaan dengan elmininasi malaria. Kami juga wajibkan setiap Pemda mendukung program tersebut. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Desa Adat atau Desa Budaya Kertalungu sebagai tempat dilaksanakan acara nasional ini. Bebas malaria prestasi bangsa, itu komitmen kita bersama agar mendorong bangsa kita ini tetap sehat dan bebas malaria di masa-masa yang akan datang,” tutup Tjahjo.

Eliminasi malaria adalah komitmen global yang disepakati pada sidang majelis kesehatan sedunia atau World Health Assembly (WHA) 2007. Indonesia bertekad kuat mencapai eliminasi malaria. Mulai 2007, Indonesia secara bertahap akan mencapai eliminasi malaria. Selambat-lambatnya pada 2030, Indonesia ditargetkan mencapai tahap eliminasi atau bebas malaria dengan melibatkan seluruh jajaran dengan lintas sektor Pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan pembacaan komitmen untuk eliminasi malaria oleh gubernur Jawa - Bali yang dipimpin gubernur Bali. Tak hanya itu, komitmen juga dilakukan para bupati dan walikota untuk memelihara daerah eliminasi malaria. Komitmen tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, mencapai eliminasi atau bebas malaria tingkat Provinsi paling lambat pada tahun 2020.

Kedua, membuat regulasi untuk pencapaian eliminasi dan pemeliharaan anggaran eliminasi malaria.

Ketiga, mengalokasikan anggaran untuk mempertahankan kegiatan daerah eliminasi malaria dalam rangka mencegah penyebaran malaria dan kesiapsiagaan masyarakat yang luar biasa melalui APBD provinsi dan sumber lain.

Keempat, penguatan komitmen kepentingan untuk mencapai Linmas dan pemeliharaan bebas malaria meliputi survei malaria, penguatan diagnosa dini malaria, dan mengobati dengan tepat, penguatan dalam munculnya kasus baru malaria serta penguatan jejaring kemitraan dalam rangka pencegahan malaria dan pengendalian faktor resiko. (*)

Berita Populer

Badri Tamam Nilai KPRI Handayani Koperasi Sehat

Bandarlampung - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandarlampung, Badri Tamam, menilai Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Dinas Pendidikan Bandar Lampung merupakan koperasi sehat, karena asetnya mencapai lebih sepuluh miliar.

"Semoga kedepan koperasi Handayani dapat lebih baik lagi," kata Badri Tamam dalam rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 2018 KPRI Handayani Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, di Aula Dinas Pendidikan setempat, sabtu (9/3).

Menurut Badri Tamam, KPRI Handayani sangat bermanfaat para anggotanya. Salah satunya memberangkatkan umroh enam orang, membantu anggota dan masyarakat misalnya dalam rangka pengadaan sembako, termasuk juga simpan-pinjam.

Ketua KPRI Handayani Tatang Setiadi menjelaskan, RAT rutin tiap tahun ini merupakan salah satu amanah dari Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992. Koperasi harus setiap tahun melaporkan kegiatan tahunannya melalui RAT.

"Jadi kekuasaan tertinggi koperasi adalah RAT. Dalam rapat ini juga mengund…

Antoni Imam Ajak Mahasiswa Ikut Siapkan Peraturan Daerah

Bandarlampung - Di depan ratusan mahasiswa peserta seminar nasional legislatif 2019 di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, selasa (3/12), Anggota Komisi V DPRD Lampung, Antoni Imam mengajak agar disamping menuntaskan perkuliahan secara baik dengan nilai akademik yang baik, juga tak lupa jangan abai dengan kondisi sosial disekitar mereka.

“Sebagai _director of change_ atau pengendali perubahan, adik-adik mahasiswa punya tanggung jawab moral ikut memperbaiki kondisi sosial di sekitar. Jangan mengabaikan tugas mulia itu,” harap sekretaris fraksi PKS DPRD Lampung ini.

Mahasiswa sebagai suatu strata sosial yang dipercaya masyarakat harus ikut memberi pencerahan kepada mereka.

“Hari ini publik menaruh harapan besar kepada adik-adik mahasiswa. Salah satu tugas yang penting dilakukan adalah sebagai penyeimbang kebijakan baik di tingkat lokal/ daerah maupun nasional,” ungkap Antoni Imam.

Sebagai penyeimbang kebijakan, maka mahasiswa perlu menterjemahkannya secara sistemik.

“Jika ada peratura…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…