Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Seruan Forum Multaqo Ulama, Cendikiawan Muslim dan Tokoh Lintas Agama di Lampung

Kegiatan forum multaqo ulama, cendikiawan muslim dan tokoh lintas agama untuk Indonesia damai yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Novotel, senin (20/5). Foto: Benny Setiawan/setialampung.co.id.


Bandarlampung – Mencermati perkembangan situasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta menjelang penetapan hasil pemilu oleh KPU RI pada 22 Mei 2019, forum multaqo ulama, cendikiawan muslim dan tokoh lintas agama di Lampung menyatakan dan menyerukan kepada masyarakat.

Seruan ini disampaikan forum multaqo ulama, cendikiawan muslim dan tokoh lintas agama untuk Indonesia damai ini diselenggarakan di Ballroom Hotel Novotel, senin (20/5).   

Kegiatan acara diantaranya dihadiri Ketua MUI Lampung Khairuddin Tahmid, Ketua Tanfidzyiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung, Moh. Mukri, Ketua ICMI Lampung, Yusuf S Barusman, forum kerukunan umat beragama provinsi Lampung, ketua umum PGI wilayah Lampung, ketua keuskupan Lampung, Ketua Majelis Budha Darma Lampung, Indra Ali, Walikota Bandarlampung, Herman HN, Wakapolda Lampung, Kombes Rudi Setiawan serta para tamu undangan lainnya.    

Pada kesempatan tersebut, seruan yang disampaikan forum multaqo ulama, cendikiawan muslim dan tokoh lintas agama di Provinsi Lampung diantaranya, yang pertama mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas kehidupan sosial dan politik di provinsi Lampung, serta memelihara persatuan dan kesatuan dilandasi semangat untuk menjaga kesetian kepada pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kedua, memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dengan cara memperkuat tali silaturahmi sesama anak bangsa.

Ketiga, mengimbau masyarakat agar lebih arif dan bijaksana dalam memahami dan menyikapi berbagai informasi yang beredar, dan tidak terprovokasi mengikuti ajakan people power. Karena people power tindakan inkonstitusional dan akan membawa kerusakan yang sangat besar.

Keempat, mengajak masyarakat memberikan kepercayaan dan mendukung pemerintah dan lembaga negara, KPU, Bawaslu, MK, TNI – Polri untuk bekerja dengan transparan dan profesional sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) demi terciptanya tatanan masyarakat yang ideal.

Kelima, meminta kepada para peserta pemilu untuk menempuh jalur hukum apabila hasil pemilu dinilai ada kecurangan dan pelanggaran.

Keenam, meminta kepada masing - masing pasangan calon mentaati komitmen bersama yaitu menerima hasil pemilu dengan semangat siap menang dan siap kalah. Lalu, meminta kepada aparat kepolisian untuk bertindak tegas, adil, transparan dan profesional. (*)  


Berita Populer

Mendagri Keluarkan Surat Edaran untuk Gubernur, Bupati dan Walikota

Jakarta - Sehubungan dengan persiapan penyelenggaraan Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Mendagri tentang Persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Hal itu dipaparkan Mendagri Prof. H.M. Tito Karnavian dalam Rapat Terbatas di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Surat Edaran tersebut meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota agar saling berkoordinasi dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, membentuk Posko Pemantauan Terpadu Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 yang bertugas untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, memonitor persiapan dan pelaksanaan pada saat menjelang libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia;

Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat menjelang persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 melalui upaya:

a. Peningkatan Kesiapan Sarana dan P…

Reses Dedi Yuginta, Surono Minta Jumlah Guru Ngaji Didata Lagi

Bandarlampung - Surono, warga Kebon Jeruk meminta agar jumlah guru ngaji di wilayahnya didata kembali. Ini lantaran disinyalir adanya guru ngaji yang sudah tidak aktif mengajar lagi, namun masih mendapat bantuan dari walikota Bandarlampung.

Hal ini disampaikan Surono saat menghadiri reses anggota DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta, kamis (12/12).


Menurutnya, diduga ada guru ngaji yang sudah tidak aktif tapi masih menerima bantuan dari walikota Bandarlampung.

"Supaya tidak terjadi tumpang tindih terkait jumlah guru ngaji yang ada, saya minta jumlah guru ngaji untuk didata ulang. Karena disinyalir ada yang sudah nggak aktif lagi tapi masih terima bantuan dari walikota," ujarnya.

Selain terkait mendata ulang jumlah guru ngaji, pada kesempatan tersebut ia juga minta agar honor ketua RT ditambah lagi.

"Kalau bisa honor ketua RT ditambah lagi, kalau bisa honornya menjadi dua juta rupiah," pintanya.

Hal berbeda disampaikan Lia. Warga Kota Baru ini mengusulkan perbaikan goro…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…