Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Sesuai SKB 3 Menteri, Libur Lebaran 3 - 7 Juni 2019

Ilustasi/setialampung.co.id.

Jakarta - Mengacu pada surat keputusan bersama (SKB) menteri agama, menteri ketenagakerjaan dan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PAN-RB), nomor 617/2018, 262/2018, dan 16/2018 tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2019, pemerintah menetapkan libur lebaran pada 3 - 7 Juni 2019.

Menurut Deputi bidang Pendidikan dan Agama di Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Sartono, libur dan cuti bersama lebaran sesuai SKB tersebut.

"Masih mengacu pada SKB itu," kata Agus kepada detikFinance, senin (20/5).

Dalam SKB tersebut, dituliskan hari raya idul fitri sebagai hari libur nasional jatuh pada 5 - 6 Juni 2019. Lalu, cuti bersama pada 3,4,7 Juni sebagai bagian dari libur idul fitri 1440 H.

Kemudian, jatah libur lebaran juga bertambah karena pada 2, 8, dan 9 Juni adalah akhir pekan (sabtu dan minggu).

"Lebaran rabu-kamis (5-6 Juni). Nah yang di SKB liburnya senin, selasa, jumat (3,4,7 Juni) itu yang cuti bersama," jelas Agus.

Selain itu pada 1 Juni merupakan hari libur nasional, namun di hari itu adalah peringatan hari lahir Pancasila, maka tak masuk kategori libur lebaran.

"Yang tanggal 1 Juni kan libur nasional, memang libur sudah," lanjutnya.

Agus mengatakan, pada 31 Mei 2019 tidak ada ketetapan libur. Sehingga, pekerja masih masuk di hari itu.

"31 itu masih masuk karena nggak ada di SKB," tegasnya.

Apabila ada pegawai yang mengambil jatah cuti tahunan pada 31 Mei, menurut Agus boleh saja, yang penting disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan

"Boleh saja, itu nanti kebijakan masing-masing kantor. Tanggal 31 kan jatuh jumat, tidak libur pun hari jumat itu biasanya olah raga, senam. Kalau pun nanti masih masuk ya, orang inginnya libur," tutur Agus.

Agus menambahkan, ketentuan cuti bersama ini juga sebagai upaya pemerintah menghindari penumpukan pemudik di arus balik lebaran 2019. (detik.com)

Berita Populer

Mendagri Keluarkan Surat Edaran untuk Gubernur, Bupati dan Walikota

Jakarta - Sehubungan dengan persiapan penyelenggaraan Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Mendagri tentang Persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Hal itu dipaparkan Mendagri Prof. H.M. Tito Karnavian dalam Rapat Terbatas di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Surat Edaran tersebut meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota agar saling berkoordinasi dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, membentuk Posko Pemantauan Terpadu Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 yang bertugas untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, memonitor persiapan dan pelaksanaan pada saat menjelang libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia;

Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat menjelang persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 melalui upaya:

a. Peningkatan Kesiapan Sarana dan P…

Reses Dedi Yuginta, Surono Minta Jumlah Guru Ngaji Didata Lagi

Bandarlampung - Surono, warga Kebon Jeruk meminta agar jumlah guru ngaji di wilayahnya didata kembali. Ini lantaran disinyalir adanya guru ngaji yang sudah tidak aktif mengajar lagi, namun masih mendapat bantuan dari walikota Bandarlampung.

Hal ini disampaikan Surono saat menghadiri reses anggota DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta, kamis (12/12).


Menurutnya, diduga ada guru ngaji yang sudah tidak aktif tapi masih menerima bantuan dari walikota Bandarlampung.

"Supaya tidak terjadi tumpang tindih terkait jumlah guru ngaji yang ada, saya minta jumlah guru ngaji untuk didata ulang. Karena disinyalir ada yang sudah nggak aktif lagi tapi masih terima bantuan dari walikota," ujarnya.

Selain terkait mendata ulang jumlah guru ngaji, pada kesempatan tersebut ia juga minta agar honor ketua RT ditambah lagi.

"Kalau bisa honor ketua RT ditambah lagi, kalau bisa honornya menjadi dua juta rupiah," pintanya.

Hal berbeda disampaikan Lia. Warga Kota Baru ini mengusulkan perbaikan goro…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…