Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

DPRD Bandarlampung Gelar Paripurna Penyampaian Tiga Usulan Perda Inisiatif




setialampung – DPRD Bandarlampung menggelar rapat paripurna penyampaian tiga peraturan daerah (perda) inisiatif, selasa (18/6). Ketiga perda insiatif itu yaitu perda tentang perlindungan konsumen, kedua perubahan perda nomor 4 tahun 2008 tentang tata cara perizinan reklame dan perda tentang penyelenggaraan pendidikan. 

Penyampaian ketiga perda tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Bandarlampung, Hamrin Sugandi. Menurut Hamrin, ketiga perda inisiatif tersebut perlu untuk diubah dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPRD. 

“Raperda perlindungan terhadap konsumen perlu menjadi perhatian yang diatur dalam sebuah perda. Sehingga konsumen memperoleh barang dengan nilai ekonomis dan terhindar dari penyalahgunaan penyaluran barang oleh produsen maupun distributor,” katanya. 

Lalu, terkait tata cara perizinan reklame perlu diubah kembali agar prosedur menjadi jelas dan tidak berbelit-belit.

“Ini juga harus menjadi perhatian bersama, bahwa dalam memberikan sebuah perizinan haruslah selektif mempetimbangan aspek disamping pendapatan daerah,” ujarnya. 

Peraturan daerah inisiatif terakhir adalah tentang penyelenggaraan pendidikan. Dimana DPRD menilai peraturan yang telah ada saat ini tidak dapat menyesuaikan dengan tingkat mutu pendidikan secara nasional maupun global,  maka perlu untuk diubah. 

“Peningkatan mutu pendidikan haruslah sesuai dengan perkembangan nasional dan global, sehingga harus diatur agar berkesinambungan, peraturan yang ada saat ini tidak bisa disesuaikan sehingga perlu untuk diubah,” ungkapnya. (adv)

Berita Populer

Mendagri Keluarkan Surat Edaran untuk Gubernur, Bupati dan Walikota

Jakarta - Sehubungan dengan persiapan penyelenggaraan Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Mendagri tentang Persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Hal itu dipaparkan Mendagri Prof. H.M. Tito Karnavian dalam Rapat Terbatas di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Surat Edaran tersebut meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota agar saling berkoordinasi dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, membentuk Posko Pemantauan Terpadu Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 yang bertugas untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, memonitor persiapan dan pelaksanaan pada saat menjelang libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia;

Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat menjelang persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 melalui upaya:

a. Peningkatan Kesiapan Sarana dan P…

Reses Dedi Yuginta, Surono Minta Jumlah Guru Ngaji Didata Lagi

Bandarlampung - Surono, warga Kebon Jeruk meminta agar jumlah guru ngaji di wilayahnya didata kembali. Ini lantaran disinyalir adanya guru ngaji yang sudah tidak aktif mengajar lagi, namun masih mendapat bantuan dari walikota Bandarlampung.

Hal ini disampaikan Surono saat menghadiri reses anggota DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta, kamis (12/12).


Menurutnya, diduga ada guru ngaji yang sudah tidak aktif tapi masih menerima bantuan dari walikota Bandarlampung.

"Supaya tidak terjadi tumpang tindih terkait jumlah guru ngaji yang ada, saya minta jumlah guru ngaji untuk didata ulang. Karena disinyalir ada yang sudah nggak aktif lagi tapi masih terima bantuan dari walikota," ujarnya.

Selain terkait mendata ulang jumlah guru ngaji, pada kesempatan tersebut ia juga minta agar honor ketua RT ditambah lagi.

"Kalau bisa honor ketua RT ditambah lagi, kalau bisa honornya menjadi dua juta rupiah," pintanya.

Hal berbeda disampaikan Lia. Warga Kota Baru ini mengusulkan perbaikan goro…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…