Langsung ke konten utama

Polda Lampung Imbau Masyarakat Lampung Sikapi Keputusan Mahkamah Konstitusi dengan Arif dan Bijaksana

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad. Foto: Benny Setiawan.

setialampung.co.id - Jelang keputusan mahkamah konstisusi (MK) terkait sengketa pilpres yang menurut rencana akan dibacakan pada 27 Juni 2019, Polda Lampung mengimbau kepada masyarakat Lampung untuk menyikapi hasil keputusan MK dengan arif dan bijaksana.

Imbauan ini disampaikan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad, kepada setialampung.co.id, rabu (26/6).

"Kita yakin masyarakat Lampung sangat arif dan bijaksana dalam menyikapi hasil keputusan MK nanti," kata Pandra.

Menurutnya, imbauan ini agar situasi kamtibmas di Lampung yang aman, sejuk dan damai tetap terjaga.

"Terlebih lagi masyarakat Lampung selalu menjunjung tinggi kearifan lokal," ucapnya.

Untuk mengetahui hasil keputusan MK, lanjutnya, ia juga mengimbau untuk menyaksikan keputusan MK melalui layar kaca televisi di rumah masing - masing.

"Masyarakat tidak usah ke Jakarta untuk mengetahui keputusan MK. Bisa disaksikan di layar TV di rumah masing - masing. Salah satu calon presiden juga sudah mengimbau untuk tidak melakukan aksi di depan kantor MK," ujarnya.

Seperti diketahui, setelah melalui serangkaian persidangan, menurut rencana, MK akan membacakan keputusan sengketa pilpres pada 27 Juni 2019. (ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)