Mendagri: Menjaga Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara Jadi Tugas Bersama



setialampung.co.id - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, menjaga empat pilar berbangsa dan bernegara menjadi tugas bersama dan bukan tugas individu atau golongan. 

Hal itu diungkapkannya saat membuka rapat kerja nasional pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta, selasa (16/7).

"Urusan ideologi, bukan urusan TNI/Polri saja, atau bukan urusan Presiden saja,  kita semua ikut menjaga dan mengamalkan empat pilar berbangsa dan bernegara, itu harga mati," kata Tjahjo.

Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara  yang dimaksud adalah Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-Undang 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan adanya keempat pilar tersebut dikatakan Tjahjo, sudah saatnya seluruh elemen masyarakat mampu menentukan siapa kawan dan siapa lawan.

"Sudah saatnya kita mampu menentukan sikap, mana yang lawan dan mana yang kawan. Lawan kita ya siapapun yang ingin memporakporandakan Pancasila, UUD 1945 NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila," tegasnya.

Untuk itulah, Tjahjo meminta para kepala daerah maupun sekretaris daerah mampu membangun konektivitas dan membangun sinergi hingga ke tingkat satuan terkecil dalam pemerintahan untuk menjaga empat pilar tersebut. Tak hanya itu, ia juga meminta kepala daerah dan Sekda untuk menyisipkan naskah sambutan maupun peraturan daerah (Perda)  dengan butir Pancasila.

"Ini permasalahan yang masih menjadi pikiran saya, Sekda kalau buat sambutan untuk gubernur atau kepala daerahnya coba selipkan menganai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Membuat Perda juga masukan sila dari Pancasila, dijabarkan dalam program. Kalau begitu negara kita akan aman," ungkapnya.

Tjahjo menilai, penguatan terhadap karakter dan wawasan kebangsaan harus diberikan porsi lebih seiring dengan tantangan bangsa yang semakin beragam.

"Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan ini harus diberikan porsi yang lebih utuh supaya seluruh masyarakat memahami secara komprehensif dan integral sehingga mampu mengamalkannya," imbuhnya.

Rakernas pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dibuka langsung Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Acara dilanjutkan dengan sesi panel diskusi dengan menghadirkan berbagai narasumber dari Lemhanas, TNI Angkatan Darat, Kemendagri, hingga kalangan praktisi media. (*)

Share:

Nanang Ermanto Sambut Baik Kehadiran SMSI di Bumi Ragom Mufakat



setialampung.co.id – Ketua SMSI Lampung, Donny Irawan mengajak semua pengurus membangun sinergitas yang baik dengan pemerintah daerah, baik itu OPD, forkopimda di bawah kepemimpinan PLT Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Nanang Ermanto.

"Selamat kepada pengurus terlantik, pesan saya jaga selalu marwah organisasi, jaga profesionalitas dan terus bersemangat agar kedepan SMSI dapat maju dan berkembang di seluruh daerah," ujar Donny Irawan saat memberikan sambutan usai pelantikan ketua SMSI Lamsel, di aula Sebuku, rumah dinas bupati Lampung selatan, senin (15/7).

Ketua SMSI Lampung Donny Irawan juga mengatakan, pelantikan ketua dan pengurus SMSI daerah Lampung Selatan merupakan pelantikan perdana dari 15 kabupaten/kota yang ada di Lampung. Sehingga diharapkan para pengurus dapat segera menjalankan roda organisasi dengan baik.
"Mari jadikan moment ini sebagai awal yang baik, mari pacu semangat, jangan hanya semangat diawal saja tapi nantinya 'Melempem'. Saya yakin di bawah kepemimpinan saudara Vivo (Ketua SMSI Lamsel) SMSI dapat berkibar di Lampung Selatan," katanya.

Dalam menjalankan agenda kerja, SMSI Lampung Selatan diamanahkan untuk segera menjalankan tiga hal penting sebagaimana amanah AD/ART SMSI yakni membantu dewan pers melakukan pendataan verifikasi media, menerima anggota dengan syarat kelengkapan perusahaan yang jelas, kemudian terakhir membangun kerjasama seluas-luasnya dengan pihak pemerintahan, swasta serta lainya.

"Bangun kerjasama yang baik dengan pemerintahan daerah, tunjukan profesionalitas, bila memberi kritik sertakan masukan sehingga ada sinergitas yang sifatnya membangun, karena itu juga tugas kita, tanggung jawab kita agar bermanfaaat untuk masyarakat luas," pesanya.

Pemilik media Siber Saibumi.com ini juga meminta agar ketua dan pengurus SMSI Lampung Selatan segera menyatukan irama kerja bersama para pengurus, menyusun agenda kerja termasuk menyelaraskan program kerja untuk  mendukung kemajuan pemerintahan daerah Lampung Selatan melalui PLT Bupati Nanang Ermanto.

Bangun kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah, sehinga kita dirasa ada manfaat, begitu juga pemerintahan daerah kiranya dapat mensuport SMSI dengan sinergitas yang saling mendukung satu sama lainya," urainya.

Tak lupa diakhir sambutanya, Donny Irawan mengucapkan terimakasih kepada PLT Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto beserta jajaran forkopimda atas suport dan kerjasamanya, diharapkan kerjasama itu dapat selalu terjaga dan terjalin dengan baik.

"Terimakasih pak Plt Bupati, Nanang Ermanto, ini jamuanya luar biasa kita diberi ruang bahan disediakan tempat dirumah dinas lagi, terimakasih pak, kami siap memebantu, mendukung suksesinya roda Pemerintahan Lampung Selatan tentunya melalui kerjasama yang baik dan saling menguntungkan," ungkap Donny Irawan. (*)

Share:

Mendagri Minta KPU, Bawaslu dan DKPP Kaji Kemungkinan Penerapan E-voting


setialampung.co.id - Keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menyelenggarakan pemilu serentak 2019 patut diacungi jempol. Pasalnya, dalam era pemerintahan keduanya mampu menorehkan sejarah penyelenggaraan pesta demokrasi terbesar di dunia. Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Jakarta, minggu (14/7).

“Era pemerintahan kabinet kerja Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, setidaknya tercatat penyelenggaraan pillkades serentak, pilkada serentak, pileg dan pilpres serentak yang pelaksanaannya secara independen oleh KPU-Bawaslu - DKPP,” kata Tjahjo.

Keberhasilan tersebut selain merupakan capaian pemerintah dan penyelenggara pemilu, juga tak luput peran serta seluruh elemen negara lainnya yang mampu menjaga stabilitas keamanan hingga mencapai partisipasi masyarakat yang tinggi.

“Partai politik dan didukung stabilitas keamanan oleh Polri, TNI, BIN, kejaksaan, MA dan MK termasuk cendikiawan, pemerhati demokrasi, ormas/LSM, perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan pers yang terlibat di dalamnya. Selain itu, jajaran pemerintah pusat dan pemda sampai tingkat kecamatan, kelurahan/desa yang saling sinergi mendukung sukses setiap pelaksanaan pesta demokrasi rakyat dengan selalu menorehkan tingkat partisipasi masyarakat/pemilih yang  tinggi,” ungkapnya.

Tak hanya itu, kesuksesan tersebut juga ditopang sumbangsih pemikiran dan karya bersama antara pemerintah, dan partai Politik di DPR RI yang berhasil merumuskan dan membentuk undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagai dasar penyelenggaraan pemilu serentak pileg dan pilpres yang pertama kalinya dalam sistem politik demokrasi Indonesia.

“Pada kurun waktu lima tahun ini, parpol, pemerintah dan DPR juga memberikan kontribusi pemikiran yang maksimal dalam menyusun undang - undang dan berbagai regulasi bidang politik yang komprehensif guna mendukung tahap perkembangan politik kebangsaan Indonesia dalam konsolidasi demokrasi melalui pilkades serentak tiap daerah, pilkada serentak, pileg dan pilpres serentak yang dipilih rakyat secara langsung. Dimana tingkat kedewasaan politik masyarakat juga meningkat dengan berbagai dinamika politik yang juga terkadang agak tinggi,” imbuhnya.

Meski demikian, pihaknya tak menutup kemungkinan perlu adanya evaluasi dan penyempurnaan kebijakan bidang politik dalam negeri. Sehingga dihasikan sistem politik yang permanen dan mapan ke depan. Misalnya saja dalam jangka pendeknya menghadapi penyelenggaraan pilkada serentak 2020 dan persiapan menghadapi pemilu 2024.

“Wajar dalam sebuah proses, di mana sistem politik harus selalu dimantapkan, ditata,  disempurnakan melalui evaluasi dan membangun pola pikir yang komprehensif dan integral. Setidaknya mempersiapkan jangka pendek  untuk pilkada serentak tahun 2020 dan persiapan pada pileg dan pilpres 2024. Saya yakin penyelenggara pemilu mampu menginvertarisir masalah mana yang perlu disempurnakan dalam menyusun PKPU, peraturan Bawaslu, peraturan DKPP dan terbuka kemungkinan merevisi UU pemilu yang menurut konstitusi bahwa UU dibentuk dan disusum oleh DPR dan pemerintah,” papar Tjahjo

Tak hanya itu, Tjahjo juga meminta KPU, Bawaslu dan DKPP mengkaji kemungkinan penerapan e-voting serta hal teknis lainnya untuk menyongsong sistem pemilu yang lebih mapan.

“Sistem e-voting atau e-rekap perlu pemikiran KPU dan Bawaslu untuk dicoba diterapkan serta hal teknis seperti rekruitmen anggota KPPS dan pengawas pemilu, manajemen logistik dan lain-lain. Kita telah sukses melalui proses demokrasi politik dalam negeri 2015 - 2019 dan mari kita songsong tahapan konsolidasi demokrasi berikutnya 2019 - 2024 serta mantapkan penataan sistem politik yang lebih efisien dan efektif serta kembali fokus bekerja dan menyusun agenda untuk sukseskan pembangunan bidang politik dalam negeri untuk lima) tahun ke depan,” pungkasnya. (*)
Share:

Ini Pesan DPP Partai Demokrat untuk Kadernya di Lampung

Ist


setialampung.co.id – Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat (PD), Hinca Pandjaitan mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya saat mendampingi Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah berkomunikasi dengan pengurus PD seluruh Indonesia.

“Pada 10 Juli 2019 lalu, waktu itu saya mendampingi Pak SBY, dan sudah bicara kepada semua pengurus DPD Partai Demokrat se-Indonesia di Cikeas. Sekarang saya keliling ke semua DPD. Besok di Lampung kita kumpulkan pengurus DPD, DPC seluruh Lampung dan semua anggota legislatif terpilih se-Lampung dari Partai Demokrat,” kata Hinca Panjaitan kepada setialampung.co.id, jumat (12/7).

Kedatangannya beserta wasekjen DPP Partai Demokrat dan bendahara umum DPP Partai Demokrat ke DPD Partai Demokrat Lampung, kata Hinca, bertujuan melakukan konsolidasi dan menyampaikan pesan yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya.  

“Pesannya akan disampaikan diantaranya menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua kader yang mendoakan ibu Ani, pesan yang kedua yaitu apa yang harus dilakukan Partai Demokrat ke depan,” ujarnya.

Saat ditanya apakah Partai Demokrat mengutamakan kadernya untuk mengikuti kontestasi pilkada serentak di 2020, Hinca menuturkan, pihaknya mengutamakan kader partai.  

“Karena ini urusan partai, dimana ada 270 daerah akan menyelenggarakan pilkada, maka kami akan bicarakan besok. Kami harus antisipasi secepatnya. Kami mengutamakan kader partai maju di pilkada. Jika tidak ada kader partai yang siap, maka putra – putri terbaik Lampung yang berkenan dan ingin tampil (di pilkada) dipersilakan. Tapi diutamakan dulu dari kader Partai Demokrat,” ungkapnya. (ben)

Share:

Krimsus Polda Lampung Ungkap Benih Lobster Senilai Rp48,2 Miliar


setialampung.co.id - Subdit IV Tipidter Krimsus Polda Lampung berhasil mengungkap benih lobster senilai Rp48,2 miliar. 

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad didampingi Kanit I Subdit IV Tipidter, AKP Hari Budiyanto, mengatakan, benih lobster senilai miliaran rupiah itu diperoleh dari dua tempat kejadian perkara (TKP) yaitu di wilayah Bakung dan Bumi Waras, Bandarlampung.

Klik video lengkapnya >>>  Polda Ungkap Benih Lobster Senilai Rp48,2 Miliar

"Dari dua tempat kejadian perkara tersebut, diamankan sebanyak 18 orang yang bekerja melakukan pengemasan atau packing. Total benih lobster dari dua TKP itu ada lebih dari 366 ribu benih lobster dengan total nilai Rp48,2 miliar," kata Pandra, jumat (12/7).

Kanit I Subdit IV Tipidter, AKP Hari Budiyanto menuturkan, menurut pengakuan para tersangka, benih lobster ini akan dikirim ke wilayah Jambi.

"Pengakuan dari tersangka, benih lobster ini akan dikirim ke wilayah Jambi. Tapi kami masih melakukan pendalaman lagi," ujarnya. (ben)
Share:

AJI Bandarlampung Sesalkan Oknum Wartawan Disebut Terima Proyek Senilai Rp6,8 Miliar


setialampung.co.id - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung menyesalkan perilaku oknum wartawan yang diduga bermain proyek. Hal ini menanggapi persidangan perkara dugaan suap fee proyek Mesuji yang menyebut beberapa nama jurnalis yang diduga menerima proyek.

“Seyogyanya mereka tidak ikut, apalagi sampai terlibat. Sebaliknya, wartawan mesti mengawasi pelaksanaan sebuah proyek agar tidak menyimpang, terlebih itu memakai uang rakyat,” kata Ketua AJI Bandarlampung Hendry Sihaloho melalui rilisnya, jumat (12/7).

Menurut Hendri, oknum jurnalis yang main proyek bukan saja mencoreng profesi pewarta, tapi juga melanggar kode etik jurnalistik (KEJ). Dalam pasal 6 KEJ disebutkan, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Penafsirannya, menyalahgunakan profesi yakni segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Sedangkan suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

“Kami memandang oknum wartawan yang main proyek, memeras, atau perbuatan tak patut lainnya tidak menghormati pekerjaannya. Ia justru melecehkan profesinya. Tindakan demikian semakin memperburuk citra wartawan di masyarakat. Padahal, kita yang bekerja sebagai juru warta punya tanggungjawab secara moral untuk memperbaiki 'image' buruk tersebut,” kata Hendry.

Dalam elemen-elemen jurnalisme, elemen yang kelima adalah memantau kekuasaan dan menyambung lidah mereka yang tertindas. Artinya, ketika wartawan melaksanakan tugasnya, ia memposisikan diri sebagai pemantau kekuasaan. Analoginya sederhana, karena kekuasaan itu cenderung korup, maka mesti dipantau. Jurnalis seharusnya menjalankan mandat ini, bukan malah 'berselingkuh' dengan kekuasaan, seperti main proyek. Lebih dari itu, memantau kekuasaan bagian dari upaya memperkuat demokrasi.

“Kami mengimbau teman-teman wartawan untuk bekerja profesional sesuai KEJ. Mari bersama-sama menjaga muruah dan independensi sebagai jurnalis. Inilah saatnya membangun kredibilitas dan integritas sebagai juru warta,” kata dia.

Sebelumnya, dalam persidangan perkara dugaan suap fee proyek Mesuji di PN Tipikor Tanjungkarang, kamis (11/7), terungkap oknum wartawan salah satu surat kabar harian di Lampung menerima 3 proyek senilai Rp6,8 miliar. Hasil plotting proyek diberikan kepada yang bersangkutan untuk menghilangkan sorotan dari media. (*)
Share:

Meriahkah HUT RI, Kemendagri dan BNPP Gelar Sejumlah Perlombaan

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar/Foto: Ist.


setialampung.co.id – Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar mengatakan, dalam rangka menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun (HUT) Republik Indonesia ke-74, kementerian dalam negeri (kemendagri) dan badan nasional pengelola perbatasan (BNPP) menggelar sejumlah perlombaan yang ditujukan bagi seluruh ASN di lingkungan kemendagri dan BNPP.

"Kemendagri dan BNPP menyelenggarakan perlombaan untuk menyambut HUT RI, perlombaan tersebut khusus ditujukan untuk seluruh ASN lingkup kemendagri dan BNPP," kata Bahtiar.

Adapun perlombaan-perlombaan tersebut, kata Bahtiar, diantaranya di bidang olahraga sepeti bulu tangkis putra/putri, tenis meja putra/putri, bola voli putra/putri, futsal, dan bola basket. Bidang kesenian seperti menyanyi individu putra/putri, paduan suara, tarian kreasi dinamis, dan stand up comedy.

Lalu, di bidang pengembangan SDM yaitu karya tulis, kebersihan lingkungan kerja, keteladanan karyawan, dan pidato. Bidang hiburan yaitu jalan sehat, tarik tambang, kelereng, balap karung, joged balon.

“Kemendagri dan BNPP juga menyelenggarakan kegiatan sosial seperti donor darah dan posyandu, kunjungan ke panti asuhan dan bersilaturahmi dengan mantan mendagri,” ujarnya. (*)

Share:

Besok, Mendagri Serahkan SK Plt Gubernur Kepri

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar.

setialampung.co.id - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, sabtu (13/7), dijadwalkan menyerahkan surat keputusan (SK) pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau sekaligus memberikan arahan pada Plt Gubernur Kepri.

"Besok, pak menteri akan menyerahkan SK Plt gubernur Kepri. Mendagri juga akan memberikan pengarahan khusus kepada Plt Gubernur Kepri" kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar.

Guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan di Kepulauan Riau tetap berjalan lancar dan tidak terjadi kekosongan, pihaknya mengaku siap bekerja dan menyerahkan SK plt meski hari libur.

"Walau libur, namun untuk memastikan penyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Kepri berjalan, maka hari sabtu pun siap masuk kantor. Sedetikpun pemimpin pemerintahan Pemda Kepri tidak boleh kosong," ungkapnya.

Ditambahkan Bahtiar, kegiatan  penyerahan SK plt merupakan kebijakan responsif yang dilakukan mendagri yang selalu siap dan cepat memberi solusi dan kepastian hukum.

"Kegiatan besok ini sebagai contoh keteladanan Mendagri yang selalu sigap mengambil keputusan dan sangat cepat memberi solusi dan kepastian hukum. Jadi, walau hari libur beliau tetap bekerja demi kepentingan negara dan daerah," kata Bahtiar.

Pengarahan khusus diberikan Mendagri mengingat, Provinsi Kepulauan Riau merupakan zona merah yang mendapatkan perhatian dari inspektorat khusus kemendagri dan Korsugah KPK.

"Memperhatikam Kepri adalah zona merah yang jadi perhatian Inspektorat Khusus kemendagri dan juga Korsugah KPK, Mendagri akan beri pengarahan khusus Plt Gubernur Kepri supaya tahu, paham dan sadar betul bahwa kedudukan gubernur selain sebagai kepala daerah juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah," imbuhnya.

Sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi, gubernur diharapkan mampu menjadi teladan bagi bupati maupun walikota.

"Gubernur adalah representasi pemerintah pusat di wilayah provinsi, dia pejabat tertinggi di wilayah provinsi. Gubernur juga berkewajiban membina bupati walikota. Bagaimana bisa membina bupati/walikota, jika gubernur dan wagub tidak bisa diteladani oleh bupati/walikota. Gubernur adalah pemimpin wilayah provinsi bukanlah sekedar pejabat biasa. Maka, keteladaanan sangatlah penting," pungkas Bahtiar. (*)
Share:

Sekjen Kemendagri Minta Staf Ahli Beri Masukkan Kepala Daerah Terkait Pertumbuhan Ekonomi

Ist

setialampung.co.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo meminta staf ahli memberikan masukan kepada kepala daerah terkait pertumbuhan ekonomi. Hal itu disampaikannya saat membuka rapat koordinasi nasional staf ahli kepala daerah (Forsakada) di Lor In Hotel, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah, rabu (10/7).

"Memberikan saran masukan kepada kepala daerahnya, bagaimana supaya mencapai pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan peluang dan potensi yang ada," kata Hadi.

Dalam kesempatan tersebut Hadi juga meminta staf ahli memberikan masukan kepada kepala daerah untuk senantiasa menciptakan inovasi agar regulasi terkait peningkatan investasi tak berjalan di tempat.

"Kepala daerah kurang inovasi dalam peningkatan ekspor, perizinan masih bekum cepat, ini yang perlu diperbaiki dan diberikan masukan kepada kepala daerah masing-masing," tutup Hadi. (*)
Share:

HUT Bhayangkara ke-73 di Polda Lampung Berlangsung Meriah





setialampung.co.id - Syukuran HUT Bhayangkara ke-73 di Polda Lampung yang dihadiri Kapolda Lampung, Irjen Pol Purwadi Arianto, Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Rudi Setiawan serta para pejabat utama dan jajaran Polda Lampung yang dilaksanakan di lapangan Saburai, Bandarlampung, rabu (10/7), berlangsung meriah. Penampilan grup band Tipe X pun menambah kemeriahan acara syukuran HUT Bhayangkara tersebut.
Share:

Wiliyus Prayietno, Advokat Asal Lampung Ikut Seleksi Capim KPK


 
Ist.

setialampung.co.id – Pendaftaran calon pimpinan (capim) KPK resmi ditutup, kamis (4/7). Terdapat 384 calon pimpinan KPK yang terdaftar. Dari 384 calon tersebut, diantaranya terdapat advokat asal Lampung yaitu Wiliyus Prayietno. Saat dikonfirmasi setialampung.co.id, Wiliyus membenarkannya.

“Iya (daftar capim KPK). Saya daftar pada 2 Juli 2019, nomor 108,” kata Wiliyus kepada setialampung.co.id, selasa (9/7).       

Wiliyus mengatakan, motivasi dirinya ikut seleksi capim KPK yaitu demi kebaikan dalam hal pencegahan dan penanggulangan pemberantasan korupsi.  

“Demi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Bismillah.” ujarnya. (ben)

Share:

Pilkada Serentak 2020 Diikuti 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota


setialampung.co.id - Komisi II DPR RI melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu, plt. dirjen otonomi daerah, dirjen polpum dan dirjen dukcapil kementerian dalam negeri (kemendagri) tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2020 di ruang rapat komisi II DPR RI, Gedung DPR/MPR, senayan, Jakarta, senin (8/7).

Rapat tersebut menghasilkan kesimpulan diantaranya, yang pertama, komisi II DPR menyetujui rancangan peraturan komisi pemilihan umum tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2020.

"Pilkada serentak pada tahun 2020 akan diikuti 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Kami (kemendagri) akan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder untuk mendukung pelaksanaan pilkada," kata Plt. Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik.

Kedua, komisi II memberikan beberapa catatan terkait persiapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 pada masing-masing tahapan yang akan dibicarakan secara mendalam pada rapat dengar pendapat selanjutnya.

Rapat sesi pertama dilakukan secara terbuka dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Herman Haeron. Selanjutnya, rapat digelar tertutup untuk pembahasan lebih mendalam. (rls/ben)
Share:

Minimal Telah Jalani Separuh Masa Jabatan, Kepala Daerah Dinyatakan Telah Jalani Jabatan Satu Periode


setialampung.co.id - Kepala pusat penerangan kementerian dalam negeri (kapuspen kemendagri), Bahtiar Baharuddin mengatakan, masa jabatan kepala daerah berdasarkan amar putusan mahkamah konstitusi (MK) nomor 22/PUU-VII/2009 dalam perkara permohonan pengujian undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan, masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun.

Namun penjabaran satu periode masa jabatan adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.

“Masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun. Namun, yang dimaksud satu periode masa jabatan adalah apabila masa jabatan telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan,”kata Bahtiar di Jakarta, jumat (5/7).

Dengan demikian, ujarnya, seorang kepala daerah dinyatakan telah menghabiskan masa jabatan satu periode, apabila telah menjalani setengah masa jabatan minimal 2,5 tahun atau lebih dari itu.

“Bila seorang wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah di tengah jalan, maka perlu dihitung berapa lama sisa masa jabatan yang akan dilaluinya. Bila sisa masa jabatannya masih 2,5 tahun atau lebih maka wakil kepala daerah itu telah dihitung satu periode menjabat sebagai kepala daerah. Bila sisa masa jabatan yang dilaluinya kurang dari 2,5 tahun maka tidak dihitung sebagai satu periode,” kata Bahtiar.

Hal tersebut terkait dengan gugatan pada pasal 58 huruf o UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah secara tegas menyatakan bahwa masa jabatan kepala maksimal hanya dua periode. Namun, di lapangan terjadi persoalan. MK memang menyatakan pasal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, tetapi MK juga memberikan tafsir seputar persoalan yang sempat mencuat di beberapa daerah itu yang tegas ditelah diputus melalui putusan nomor 22/PUU-VII/2009. (*)
Share:

Kapuspen Kemendagri Dorong Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah


setialampung.co.id - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (kapuspen kemendagri), Bahtiar mendorong penguatan kelembagaan perpustakaan daerah. Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk perpustakaan tahun 2020 di ruang serbaguna lt.4 Gd. Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, kamis (4/7).

"Betapa pentingnya buku dan perpustakaan. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat kelembagaan perpustakaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, termasuk ide besarnya adanya UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) di tingkat kecamatan," kata Bahtiar.

Tak hanya terkait infrastruktur, penguatan kelembagaan juga dapat diwujudkan dengan penguatan sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

"Formasi PNS untuk pustakawan di daerah menjadi bagian pekerjaan yang tak kalah penting. Sehingga infrastruktur juga didukung oleh SDM yang mumpuni," terang Bahtiar.

Paradigma perpustakaan yang berubah seiring perkembangan zaman juga perlu dikuatkan dengan dukungan regulasi yang memadai. Oleh karenanya, Bahtiar juga turut mendorong revisi undang-undang pemerintah daerah terkait urusan wajib pelayanan non dasar menjadi pelayanan dasar.

"Perpustakaan bisa berkembang jika ada regulasi yang kuat. Oleh karenanya ke depan saya kira perlu adanya revisi terkait undang-undang pemerintahan daerah sehingga perpustakaan bukan lagi urusan wajib pelayanan non dasar, tetapi harus disejajarkan dengan pendidikan, yaitu menjadi urusan wajib pelayanan dasar," tegas Bahtiar.

Upaya pemerintah dalam hal ini kemendagri terus dilakukan untuk menguatkan kelembagaan perpustakaan salah satunya dengan hadirnya peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Karenanya ia meminta sinergi antar pemangku kepentingan untuk dapat mengimplementasikan penguatan kelembagaan perpustakaan.

"Membangun kultur, SDM, termasuk ekosistemnya adalah perjuangan yang harus kita lakukan. Oleh karenanya perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, kawan-kawan di daerah untuk menggandakan semangat dan bersinergi satu sama lain. Kami hanya membuat alat, misal Permendagri dan Surat Edaran tapi tetap kuncinya kawan-kawan di daerah. Intinya, kami tak akan biarkan perpustakaan dan perpusnas bekerja sendiri," kata Bahtiar.

Sementara itu Kepala Perpusnas RI Syarif Bando mengapresiasi Kemendagri yang telah memberikan perhatiannya untuk terus menguatkan kelembagaan perpustakaan.

"Terimakasih kepada kemendagri yang dimotori Pak kapuspen sehingga anggaran perpustakaan masuk dalam Permendagri, kami apresiasi dan mengucapkan terimakasih atas perhatian Kemendagri selama ini," ungkap Syarif. (*)
Share:

Dana Kelurahan untuk Penguatan Pemerintah Daerah

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

setialampung.co.id - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menekankan penguatan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk mendukung profesionalitas aparatur dan kemandirian daerah, dalam hal ini dana kelurahan untuk penguatan pemerintah daerah. Hal itu diungkapkannya saat rapat kerja nasional XIV tahun 2019 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Semarang, rabu (3/7).

"Negara kita ini kaya dan luas, ada 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.201 kecamatan, dan 8.479 kelurahan serta 74.957 desa di seluruh Indonesia. Perhatian pemerintah juga besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan hingga ke tingkat kelurahan," kata Tjahjo.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan adalah adanya alokasi pendanaan yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan alokasi pagu anggaran 2019 dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan sebesar Rp3 trilliun yang dialokasikan untuk 8.212 kelurahan pada 410 kabupaten/kota. Dihitung  berdasarkan tiga kategori kinerja pelayanan dasar publik,  yaitu kategori baik, perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan.

"Alokasi dana yang besar itu bertujuan mempercepat peningkatanan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta memperkecil kesenjangan pendapatan di masyarakat yang dimaksudkan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan," papar Tjahjo.

Sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 130 tahun 2018 Pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu) berbunyi "Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat," sementara pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) dalam permendagri yang sama mengamanatkan "Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri."

Adapun kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan meliputi, pertama, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.

Kedua, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Ketiga, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi.

Keempat, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan meliputi, pertama, pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

Kedua, pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan.

Ketiga, penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Keempat, pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Kelima, pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan.

Keenam, pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Oleh sebab itu kepala daerah diminta melakukan pembinaan dan pengawasan untuk penyelenggaraan kegiatan di kelurahan.

"Bentuk pembinaan bisa dilakukan melalui fasilitas, konsultasi, Diklat. Pengawasan juga perlu dilakukan dengan cara monitoring, evaluasi maupun pemeriksaan," kata Tjahjo.

Namun sayangnya, Tjahjo menyebut masih ada masalah dan kendala seperti kurangnya dukungan kepala daerah untuk mengalokasikan dana kelurahan sesuai undang-undang dan komitmen untuk melimpahkan kewenangan.

"Kita masih menemukan beberapa kendala di lapangan terkait perhatian kepala daerah dan dukungan untuk mengalokasikan dana kelurahan sesuai regulasinya. Selain itu, keterbatasan personil atau ASN dalam mengelola juga menjadi salah satu kendala," ungkap Tjahjo.

Oleh karena itu, kemendagri memberikan solusi atas kendala tersebut diantaranya:

Pertama, kemendagri telah menginstruksikan kepada pemda melalui SE mendagri nomor 146/2694/SJ tentang petunjuk pelaksanaan permendagri nomor 30 tahun 2018.

Kedua, pemerintah mewajibkan pelaksanaan  dan pemenuhan pendanaan Kelurahan tahun anggaran 2019 melalui pengaturan pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020.

Ketiga, pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah (BKD) untuk melakukan pemetaan dan penataan pegawai negeri sipil pada perangkat daerah kabupaten/kota agar dapat ditempatkan di kelurahan untuk mendukung pelaksanaan pendanaan kelurahan. (*)
Share:

(OPINI): Lobi - Lobi Politik yang Mendidik Masyarakat


Lobi - Lobi Politik yang Mendidik Masyarakat

Oleh: Handi Mulyaningsih

Masih tercium aroma pemilu serentak 2019, dimana KPU belum lama menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih. Bahkan penetapan perolehan suara di provinsi dan bebetapa kabupaten kota di Lampung masih menunggu sidang di mahkamah konstitusi karena ada gugatan.

Namun berdasarkan UU no 10 tahun 2016 ada 8 kabupaten kota pilkada di 2020, yaitu Kota Bandar Lampung, Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesisir Barat, Pesawaran, dan Way Kanan.

Oleh karena itu, geliat persiapan pilkadapun mulai terasa. Bagi KPU terkait penyiapan anggaran yang harus diajukan ke pemerintah. Dan bagi parpol, terkait dengan rekrutmen calon yang akan diusung sebagai bakal pasangan calon bupati wakil bupati serta walikota dan calon walikota.

Lobi-lobi politik dalam pilkada tentu saja menjadi media untuk menggali dan menyamakan visi misi.

Fungsi partai politik dalam rekrutmen calon kepala daerah ini idealnya dilakukan dengan membangun koalisi untuk pemenuhan jumlah kursi dalam mengusung bakal pasangan calon. Namun juga untuk menyamakan visi dan misi terkait pembangunan daerah. Dalam hal ini perlu diingat bahwa tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara.

Kelebihan lain visi misi calon yang diusung akan sinergis dengan visi misi parpol pengusung. Ini akan membuat pilkada akan semakin berkualitas karena telah tersaring calon - calon yang bersinergi dengan visi misi parpol. Yang terpilihpun akan terkontrol parpol.

Mengedepankan lobi - lobi politik dalam hal tersebut akan menampakkan parpol dalam kedewasaan yang lebih serta membawa masyarakat pada diskursus yang lebih mendidik dibandingkan hanya pada membangun koalisi atas dasar matematika hitungan kursi. (*)
Share:

Jelang Pilkada Serentak 2020, Fajrun Najah Ahmad: Ketua DPC Partai Demokrat Harus Pahami Dinamika di Masyarakat

Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung, Fajrun Najah Ahmad.

setialampung.co.id - Pimpinan DPC Partai Demokrat (PD) di delapan kabupaten/kota yang akan mengikuti pilkada serentak 2020 harus memahami benar dinamika yang ada di masyarakat.

Hal ini disampaikan Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung, Fajrun Najah Ahmad kepada setialampung.co.id, selasa (2/7).

"Saya tidak mau ada ketua DPC PD yang tidak tau dinamika politik di daerahnya," katanya.

Menurut pria yang disapa Bang Fajar ini, semua Ketua DPC PD wajib mengerti betul kondisi sosial politik kemasyarakatan di daerahnya.

"Kami minta ketua DPC PD yang daerahnya akan pilkada untuk segera melakukan konsolidasi internal sampai pada kepengurusan tingkat terbawah. Juga melakukan komunikasi politik dengan partai - partai lain serta tokoh masyarakat setempat," pintanya.

Terkait waktu penjaringan bakal calon kepala daerah, Fajar menuturkan, pihaknya menunggu petunjuk dari DPP PD.

"Kapan saja DPP perintahkan, kami siap menindaklanjutinya. (ben)
Share:

Jelang Pilkada Serentak 2020, PKS Mulai Lobi - Lobi Politik

Mufti Salim.

setialampung.co.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai melakukan lobi - lobi menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 delapan kabupaten/kota di Lampung.

"Tahapan lobi mulai dilakukan oleh DPD kabupaten/kota masing - masing. Sedang berjalan," kata Ketua DPW PKS Lampung, Mufti Salim kepada setialampung.co.id, selasa (2/7).

Untuk penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggota DPRD Lampung ini mengatakan, saat ini masih tahap penjajakan dengan calon koalisi.

"Iya, masih tahapan penjajakan dengan calon koalisi," ujarnya. (ben)
Share:

Mantab Maju Pilkada Lampung Tengah, Miswan Rodi Jajaki Partai Koalisi dan Calon Pendampingnya

Miswan Rodi.

setialampung.co.id - Ketua DPD Nasdem Lampung Tengah, Miswan Rodi semakin mantab maju sebagai calon bupati Lampung Tengah di dalam ajang pemilihan bupati Lampung Tengah 2020.

Miswan Rodi mengatakan, pihaknya sedang melakukan penjajakan untuk mencari calon pasangan (calon wakil bupati) di pemilihan bupati Lampung Tengah 2020.

"Tentang calon pasangan (wakil bupati) saya di Pilkada Lampung Tengah 2020 sedang dalam penjajakan. Tapi sudah ada pembicaraan ke arah bersama untuk saling menunjang demi menangnya di Pilkada nanti. Tapi dalam hal ini masih memungkinkan untuk saudara - saudara kita yang lain untuk bersama di Pilkada Lampung Tengah nanti," kata Miswan Rodi kepada setialampung.co.id, selasa (2/7).

Ditanya apakah dirinya sudah melakukan penjajakan dengan partai politik dan apakah untuk calon wakil bupati (pendampingnya) dari kalangan politisi, birokrat atau pengusaha, Miswan Rodi menuturkan, pihaknya berkawan dan komunikasi dengan berbagai kalangan.

"Tentu dong, kita berkawan dan komunikasi dengan berbagai kalangan, semua dalam penjajakan," ujarnya. (ben)

Share:

Kapuspen Kemendagri Jadi Juri Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional


setialampung.co.id - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar didapuk menjadi juri perpustakaan desa/kelurahan tingkat nasional tahun 2019.

Penjurian awal dilakukan di Perpustakaan “Cahaya Ilmu” Desa Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, senin (1/7).

Bahtiar mengungkapkan, membimbing masyarakat merupakan tugas pemerintah. Meski demikian, diperlukan peran aktif masyarakat untuk mendukung upaya perbaikan kualitas hidup melalui perpustakaan. Hal itu diungkapkannya saat meninjau langsung perpustakaan “Cahaya Ilmu”, senin (1/7).

“Tugas kita adalah membimbing masyarakat supaya memperbaiki kualitas hidupnya, salah satu caranya adalah menyediakan perpustakaan. Namun, hal ini bisa berjalan jika masyarakat juga aktif, karena walaupun camat beli buku-buku bagus kalau masyarakat tidak ada keinginan untuk mendukung, ini (perpustakaan) hanya jadi tumpukan sampah,” kata Bahtiar.

Dilanjutkan Bahtiar, ilmu pengetahuan merupakan  upaya untuk merubah kualitas hidup manusia. Salah satu sumber ilmu pengetahuan tersebut dapat didapat melalui perpustakaan. Dengan hadirnya perpustakaan di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

“Mengubah manusia itu dengan memberikan ilmu pengetahuan, tidak usah malu ke perpustakaan. Jadi, mulai sekarang kita harus memberikan informasi kepada warga dan mengajak ‘Ayo ke Perpustakaan,’ karena perpustakaan itu bukan hanya kumpul-kumpul, baca-baca, tapi perpusatakaan adalah sarana tempat kita mendapatkan pengetahuan atau informasi bagaimana cara kita meningkatkan kualitas hidup,” terang Bahtiar.

Lebih lanjut Bahtiar mengungkapkan, kementerian dalam negeri telah mendukung literasi di masyarakat yang diwujudkan dengan hadirnya permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman lenyusunan APBN tahun 2020.

“Kemendagri hari ini juga mendukung teman-teman perpustakaan dengan menginstruksikan seluruh 34 gubernur di Indonesia, 514 bupati/walikota termasuk DPRD nya agar memberikan dukungan program dan anggaran yang cukup untuk pembangunan perpustakaan di seluruh Indonesia. Baru saja dua minggu yang lalu ditandatangani permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2020,” ungkap Bahtiar.

Bahtiar merupakan salah satu juri lomba perpustakaan desa/kelurahan tingkat nasional tahun 2019. Ia bertugas melakukan penilaian beberapa perpustakaan perwakilan masing-masing provinsi di Indonesia dengan beberapa  indikator penilaian salah satunya pembinaan dan kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam pengelolaan perpustakaan. Hasil penilaian kemudian akan dikumpulkan dan diakumulasikan seluruh juri hingga mendapat juara lomba perpustakaan di tingkat nasional. (*)
Share:

Ini SOP Pengajuan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri


setialampung.co.id - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat pemberitahuan standar operasional prosedur (SOP) pengajuan permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri. Surat tersebut tertuang dalam nomor 009/5546/SJ yang ditujukan kepada seluruh gubernur dan surat nomor 009/5545/SJ yang ditujukan kepada bupati/walikota di seluruh Indonesia. 

"Dalam rangka tertib administrasi dan koordinasi pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah serta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah  yang berdasarkan pada pasal 39 ayat 5 (lima) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menyatakan, izin, dispensasi, atau konsesi yang diajukan pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Tjahjo.

Permohonan izin dinas ke luar negeri, apabila diberikan kurang dari 10 (sepuluh) hari sebelum keberangkatan akan terkendala dengan limit waktu dalam proses penyelesaian administrasi perjalanan dinas luar negeri, yaitu ke kementerian sekretariat negara, kementerian luar negeri, dan direktorat keamanan kementerian luar negeri bagi perjalanan dinas ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik.

"Sehubungan dengan hal itu, kiranya permohonan izin perjalanan dinas luar negeri oleh pemerintah daerah diajukan kepada Kementerian dalam negeri 10 (sepuluh) hari sebelum keberangkatan ke luar negeri," tutup Tjahjo. (*)
Share:

Ciptakan Iklim Usaha yang Sehat. Kemendagri Teken MoU dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha


  
setialampung.co.id - Kementerian dalam negeri (kemendagri) melakukan penandatanganan nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dan pelaksanaan excecutive forum dengan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU). Penandatanganan dilakukan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan Ketua KPPU, Kurnia Toha di Mezanine Ballroom Aryaduta Hotel, Tugu Tani, Jakarta, senin (1/7).

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, nota kesepahaman yang dilakukan ini diharapkan menjadi komitmen dalam membina proses regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat di tingkat pemerintah daerah.


“Mencermati lingkup MoU ini, kami akan membangun komitmen dan membina proses kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tidak menghambat kegiatan usaha masyarakat,” kata Tjahjo.

Dikatakan Tjahjo, Kemendagri sebagai poros utama pemerintahan, memiliki fungsi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015, yaitu pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

“Kementerian dalam negeri terus berupaya membangun sistem dalam memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga negara lain, masyarakat, dan dunia usaha. Oleh karenanya, kemendagri mendorong dan mendukung lembaga lain untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” terang Tjaho.

Komitmen pemerintah dalam menjaga iklim investasi sebenarnya telah diwujudkan dalam beberapa regulasi yang ada, seperti peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi elektornik, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, serta peraturan presiden nomor 91 tahun 20107 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. 

“Kemendagri mengharapkan nota kesepahaman ini membuktikan negara mampu hadir dan menjamin hak masyarakat untuk berusaha serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi semua pihak,” ungkap Tjahjo.

Ketua KPPU Kurnia Toha berharap kerjasama yang terjalin dengan Kemendagri mampu menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat melalui regulasi dan kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah.

“Kami merasa nota kesepahaman ini  sangat penting mengingat kemendagri juga membawahi provinsi seluruh Indonesia. Sebagaimana kami janjikan dalam proses menjadi komisioner, kami lebih menekankan pada jalinan kerjasama lebih dekat dengan instansi pemerintah. Kenapa? Karena daripada kita berdepat di media, lebih bagus kita bicarakan dulu peraturan tentang persaingan usaha. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih kepada Pak Mendagri dan jajarannya atas kerjasama ini,” kata Kurnia.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman yang dilakukan Kemendagri dan KPPU adalah sebagai berikut:

Pertama, pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait dengan peningkatan iklim persaingan usaha yang sehat.

Kedua, koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi kebijakan persaingan usaha.

Ketiga, pemanfaatan, pengelolaan, dan peningkatan kapasitas, baik di lingkup kementerian dalam negeri maupun di KPPU. (*)


Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog