Tingkatkan Layanan Publik, Polresta Bandarlampung Luncurkan Program FIFO


setialampung.co.id - Sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Polresta Bandarlampung melakukan program inovasi peningkatan pelayanan publik dalam pembuatan SIM.

Kapolresta Bandarlampung, Kombes Pol. Wirdo Nefisco, rabu (31/7) mengatakan, ada peningkatan fasilitas pelayanan publik yang baru pada Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) 2526 Sat Lantas Polresta Bandarlampung.

Program yang diluncurkan tersebut menurut Kapolresta, berupa sistem antrian First In First Out (FIFO), yaitu sistem pelayanan berbasis teknologi sehingga pelayanan sesuai dengan nomor urut yang diambil dari alat antri FIFO.

Selain itu, dikatakan Kapolresta, saat ini juga telah disediakan ruang laktasi yang tertutup dan nyaman bagi para pemohon wanita yang sedang masa menyusui bayinya dan juga ruang bermain anak yang dibuat layaknya taman bermain anak dan senyaman mungkin bagi pemohon/istri pemohon yang membawa balita.

Ditambahkan Wirdo Nefisco, Satpas 2526 Sat Lantas Polresta Bandarlampung juga menyediakan charging box yang dapat digunakan pemohon untuk mengisi ulang baterai handphone serta tombol IKM atau indeks kepuasan masyarakat agar pihaknya dapat memantau sejauh mana kepuasan/ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

"Kita berkomintmen ini sejalan juga dengan visi kita, terutama Lantas untuk memberikan pelayanan terbaik dalam memenuhi standar pelayanan publik. Serta sejalan juga dengan misi yang kita wujudkan yaitu program bapak Kapolri yaitu promoter dan reformasi birokrasi Polri terutama dalam rangka penerbitan SIM," ujar Kombes Pol. Wirdo Nefisco.

Wirdo berharap berbagai progran ini dapat lebih memaksimalkan dan memenuhi pelayanan yang dibutuhkan masyarakat Kota Bandarlampung.

Salah seorang warga Bandarlampung, Nigawati saat diminta tanggapannya terkait dengan inovasi yang dilakukan Polresta Bandarlampung mengaku cukup senang dengan adanya peningkatan pelayanan publik itu. Namun dirinya berharap pembuatan maupun perpanjangan SIM dapat lebih dipercepat agar tidak banyak menyita waktu. (*)
Share:

Ketua DPRD Lampung bersama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Tandatangani Persetujuan Bersama Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018



setialampung.co.id - Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi bersama Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal, melakukan penandatanganan persetujuan bersama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2018.


Penandatanganan dilakukan pada rapat paripurna DPRD Lampung dalam rangka pembicaraan tingkat II laporan badan anggaran DPRD Lampung terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2018, di ruang sidang DPRD Lampung, rabu (31/7).

“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat, badan anggaran dan fraksi-fraksi yang telah mencurahkan tenaga, pikiran dan waktu serta bersedia melakukan koordinasi yang baik dan intensif dengan pihak eksekutif selama proses pembahasan raperda ini,” kata Arinal.

Arinal juga menyampaikan apresiasi atas berbagai masukkan, saran dan juga kritik yang disampaikan terhadap substansi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2018, maupun pelaksanaan program kegiatan pembangunan umumnya.

“Baik program kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan, merupakan referensi bagi kami untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan dikemudian hari guna tercapainya program dan kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan masyarakat di Lampung lebih sejahtera,” katanya.

Ia menyebutkan raperda yang telah mendapat persetujuan dewan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada menteri dalam negeri Republik Indonesia untuk dievaluasi.

Hal ini sesuai amanat pasal 303 ayat 1 peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Seperti diketahui, persetujuan penetapan raperda Provinsi Lampung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung TA 2018 ini merupakan tindaklanjut dari penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD Provinsi Lampung TA. 2018 dilanjutkan pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung pada kamis 25 Juli 2019.

Hasil pembahasan perhitungan APBD Provinsi Lampung TA 2018 terdiri dari, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp7,098 triliun (89,45%), Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp7,538 triliun (87,87%), penerimaan/pembiayaan sebesar Rp533 miliar. Dengan demikian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp93,8 miliar.

Dengan demikian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp93,8 miliar. Dari hasil uraian tersebut, Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung menyimpulkan, secara umum pelaksnaaan APBD 2018 dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun kinerja.

Diketahui Silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Jika Silpa suatu wilayah menunjukkan angka 0, maka menunjukkan penyerapan anggaran 100 persen.

Kemendagri sebelumnya telah meminta Pemerintah Daerah melakukan penyerapan dan merealisasikan APBD dengan tepat. Hal itu dimaksudkan agar penyerapan anggaran dan belanja program dilakukan secara efektif dan efisien. (adv)
Share:

Direktorat Narkoba Polda Lampung Amankan Senpi dari Tersangka Bandar Narkoba

Senpi yang diamankan polisi dari terduga bandar sabu.

setialampung.co.id - Tim unit 1 subdit 2 direktorat narkoba Polda Lampung, minggu (21/7), mengamankan terduga bandar narkotika jenis sabu berinisial HI (28) alias Minak Alam, di Desa Bungkuk, Kecamatan Warga Sekampung, Lampung Timur. Dari tangan residivis ini, polisi mengamankan satu pucuk senpi rakitan berikut tiga butir peluru aktif berukuran 9 mm.

Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen mengatakan, selain tersangka HI, polisi juga mengamankan terduga penyalahgunaan narkoba lainnya berinisial BI dan UN.

Shobarmen menjelaskan, penangkapan ketiga tersangka ini berawal dari laporan masyarakat yang sangat resah adanya bandar narkoba di wilayah hukum Desa Bungkuk, Kecamatan Warga Sekampung, Lampung Timur berinisial HI.

"Setelah menerima laporan tersebut, tim unit 1 langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan benar adanya informasi tersebut. Lalu tim melakukan penggerebekan dan penggeledahan baik badan maupun di kediaman HI. Dari hasil tersebut, tim unit 1 mengamankan tiga pemuda yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selanjutnya semua tersangka dibawa ke direktorat reserse narkoba Polda Lampung untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," ungkap Shobarmen.

Dijelaskannya juga, barang bukti yang berhasil diamankan dari para tersangka yaitu satu pucuk senpi rakitan jenis revolver berwarna putih (milik tersangka HI), dua bendel plastik klip berukuran kecil dan besar  pembungkus sabu, satu buah kotak putih tempat sabu, satu timbangan digital, tiga butir peluru senpi rakitan ukuran 9 mm aktif. Sembilan unit hp, satu buah alat hisap, dua buah jarum, dua buah korek, satu bungkus plastik klip ukuran besar berisikan sabu dan dua bungkus plastik klip ukuran kecil sisa pakai. (*)

Share:

35 Lulusan IPDN Ditempatkan di Lampung


setialampung.co.id - Bertempat di Kampus IPDN Kampus Cilandak, Jakarta Timur, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo resmi melepas lulusan IPDN angkatan XXV untuk menempati penugasan barunya di seluruh nusantara.

“Semoga lulusan IPDN angkatan XXV mampu menjadi ASN perekat bangsa di seluruh wilayah Indonesia”, kata Hadi, selasa (30/7).

Menurut data Biro kepegawaian setjen kemendagri, dari total 1.457 lulusan IPDN angkatan XXV tahun 2018, sebanyak 1.257 lulusan akan ditempatkan di lintas provinsi dan 200 sisanya akan ditempatkan di instansi pusat.

Berikut daftar penempatan di provinsi seluruh Indonesia :
1. Aceh : 54
2. Sumatera Utara : 77
3. Sumatera Barat : 48
4. Kepulauan Riau : 24
5. Riau : 29
6. Kepulauan Bangka Belitung : 18
7. Sumatera Selatan : 41
8. Bengkulu : 24
9. Jambi : 27
10. Lampung : 35
11. Banten : 27
12. D.K.I Jakarta : 21
13. Jawa Barat : 66
14. Jawa Tengah : 79
15. D.I. Yogyakarta : 18
16. Jawa Timur : 88
17. Bali : 30
18. Kalimantan Barat : 33
19. Kalimantan Tengah : 32
20. Kalimantan Selatan : 31
21. Kalimantan Utara : 14
22. Kalimantan Timur : 33
23. Sulawesi Utara : 37
24. Gorontalo : 16
25. Sulawesi Tengah : 30
26. Sulawesi Tenggara : 39
27. Sulawesi Barat : 15
28. Sulawesi Selatan : 54
29. NTB : 25
30. NTT : 48
31. Maluku : 27
32. Maluku Utara : 25
33. Papua Barat : 30
34. Papua : 62

Hadi menjelaskan, penempatan ini sesuai permendagri nomor 34 tahun 2019 tentang penempatan tugas lulusan institut pemerintahan dalam negeri.

“Lulusan IPDN akan melaksanakan orientasi penugasan terhitung 1 Agustus 2019 dan akan dialihkan jenis kepegawaiannya dari pegawai negeri sipil kementerian dalam negeri menjadi pegawai negeri sipil daerah tempat penugasan masing-masing terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Oktober 2019," jelas Hadi.

Kebijakan penempatan tugas ini dilakukan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pada pemerintah daerah untuk semakin fokus dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara merata ke seluruh pelosok tanah air, sebagaimana telah dilakukan dalam bidang infrastruktur, karena sumber daya manusia memiliki peran penting. (*)
Share:

Kabid Humas Polda Lampung Jadi Juri dan Narasumber Calon Muli Mekhanai Lampung


setialampung.co.id - Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad didampingi dosen Universitas Lampung, Yunita dan Pakar Bahasa Inggris Universitas Teknokrat, Tisa ditunjuk sebagai juri dalam wawancara dan narasumber pembekalan pemilihan Muli Mekhanai Lampung 2019, wawancara calon Muli Mekhanai Lampung dilaksanakan di Aula Dinas Pariwisata Lampung, senin 29 Juli 2019.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan, calon Muli Mekhanai tentunya harus mempunyai wawasan mengenai Lampung terlebih dahulu, minimal wawasan wisata," jelasnya.

Sebanyak 62 calon Muli Mekhanai terdiri dari 29 peserta wanita dan 33 peserta pria mengikuti tes wawancara. Peserta Muli Mekhanai disuguhi pertanyaan dengan menggunakan bahasa Inggris oleh tim juri dilanjutkan pertanyaan pengetahuan umum dari tim juri psykologi. (*)
Share:

Kiprah Gerakan PKK untuk Tingkatkan Kualitas Hidup Keluarga


setialampung.co.id - Ketua Tim Penggerak PKK Pusat, Erni Guntari Tjahjo Kumolo mengatakan, gerakan PKK hadir dan berkiprah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga di seluruh Indonesia.

Menurutnya, hal itu yang menjadi dasar dan tema peringatan hari kesatuan gerak PKK ke-47 yakni "PKK Bekerja, Keluarga Indonesia Sejahtera."

"Sesuai tema peringatan kali ini, kami artikan bahwa PKK memang hadir berkiprah untuk ikut meningkatkan kualitas dan taraf hidup keluarga - keluarga di seluruh pelosok nusantara," kata Erni, di dalam puncak peringatan hari kesatuan gerak PKK ke-47 (HKG PKK) 2019 di Lapangan RTH Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat, kamis (25/7).

Dasar penyelenggaraan kegiatan tersebut adalah Surat Mendagri Nomor 411.4/3169/SJ tanggal 13 Juli 2017 tentang penetapan tuan rumah Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-47 (HKG PKK) Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat, sehingga dipilihlah Kota Padang sebagai tempat kegiatan.

Menurut rencana, rangkaian kegiatan yang terdiri atas pameran akan berlangsung hingga Sabtu (27/7/2019) dengan dihadiri lebih dari 3.000 peserta.

"Seluruh rangkaian kegiatan akan berlangsung hingga tanggal 27 Juli 2019. Telah hadir dalam acara ini kurang lebih 3000 orang peserta yang terdiri dari unsur lenggerak tim PKK provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan sejumlah tamu undangan lainnya," papar Erni.

Ia juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas kehadiran Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang mewakili Presiden Joko Widodo dalam kegiatan tersebut.

"Merupakan kehormatan bagi kita semua acara ini dihadiri bapak nendagri selaku pembina tim penggerak PKK, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan atas kehadiran bapak Mendagri dalam acara ini," ujar Erni. (*)
Share:

Rayakan HUT, AJI Bandar Lampung Beri Saidatul Fitriah-Kamaroeddin Award 2019


setialampung.co.id - Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung kembali menggelar pemberian penghargaan Saidatul Fitriah dan Kamaroeddin.

Penghargaan Saidatul Fitriah diberikan kepada jurnalis dengan karya jurnalistik yang berdampak positif terhadap kehidupan demokrasi. Sementara, Kamaroeddin diberikan kepada orang atau lembaga nonjurnalis yang konsisten memperjuangkan kebebasan pers, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi AJI.

“Penghargaan Saidatul Fitriah dan Kamaroeddin digelar sejak 2008. Hingga kini, terdapat beberapa orang dan lembaga yang menerima penghargaan tersebut,” kata Ketua Pelaksana HUT ke-25 AJI, Faiza Ukhti Annisa, dalam siaran persnya, jumat, (26/7).

Untuk persyaratan karya, jelasnya, peserta merupakan jurnalis media cetak, online, radio dan televisi. Mereka yang ingin berpartisipasi wajib mengirimkan karya jurnalistik yang telah dimuat di media masing-masing. Karya yang diterbitkan mulai Agustus 2018 hingga 17 Agustus 2019. Batas waktu pengiriman karya jurnalistik hingga 17 Agustus mendatang.

“Kami berharap, banyak jurnalis di Lampung mengirimkan karya terbaiknya. Terutama, jurnalis radio dan televisi. Melalui Saidatul Fitriah Award, AJI Bandarlampung ingin mendorong kemajuan jurnalisme di Bumi Ruwa Jurai,” ujarnya.

Faiza menambahkan, jurnalis yang ingin berpartisipasi harus mengirimkan bukti tayang karya (pdf), atau link berita dan tulisan dalam soft file (ms word). Pengiriman melalui email ke: awardsaidatul@gmail.com cc sekretajilpg@gmail.com.

“Pengiriman karya bisa diwakilkan perusahaan media, atau perorangan. Keputusan dewan juri mutlak dan tanpa diganggu gugat,” kata dia. (*)
Share:

Tidak Ditemukan Perbuatan Melawan Hukum, Polda Lampung Hentikan Kasus Benny Uzer


setialampung.co.id - Kepolisian Daerah Lampung mengeluarkan surat kedinasan yang berisikan tentang penghentian penyelidikan kasus dugaan korupsi dana bantuan partai politik (parpol) tahun anggaran 2018 yang dituduhkan kepada Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Lampung, Benny Uzer.

Penghentian perkara yang dilaporkan Wakil Ketua DPD Hanura Lampung, Nazaruddin tersebut tertuang dalam surat ketetapan bernomor: S. Tap/29/VII/2019 dan surat perintah penghentian penyelidikan bernomor: Sprin/29/VII/2019 yang ditandatangani Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, Kombes Pol. Subakti tertanggal 23 Juli 2019.

Salah satu penyidik kepolisian dari direktorat kriminal khusus Polda Lampung menyampaikan bahwa surat kedinasan tersebut telah diterbitkan dan diserahkan kepada kedua belah pihak.

Sementara itu, kuasa hukum Benny Uzer, Bambang Hartono saat ditemui di ruang kerjanya biro konsultasi bantuan hukum Universitas Bandar Lampung menyatakan telah menerima surat tersebut yang berasal dari kliennya secara langsung dan dari hasil analisis pemeriksaan petugas, tidak ditemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam perkara yang dilaporkan pada 24 Mei 2019 itu.

Diketahui bahwa kasus tersebut hanya ada kesalahan administrasi, sebagaimana dijelaskan pasal 33 Permendagri nomor 36 tahun 2018 dan keterangan ahli hukum pidana," kata Bambang.
Sehingga, penyidik meyakini terhadap perkara yang dimaksud dihentikan, karena bukan merupakan tindak pidana.

"Laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti ke tahap penyidikan," ujarnya.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Direktur Ditreskrimsus Polda Lampung Kombes Pol. Subakti membenarkannya. 

"Ya (penyelidikan dihentikan)," jawab singkat Subakti melalui pesan whatsapp. (*)
Share:

Ombudsman Akui Sistem Pemanfaatan Data Dukcapil Clear And Safety



setialampung.co.id - Tanggapan miring mengenai pemberian hak akses verifikasi data kependudukan oleh lembaga swasta milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) berakhir. Ombudsman akhirnya mengakui bahwa pemberian hak akses verifikasi data kependudukan itu clean dan safety.

Pengakuan tersebut resmi terjadi hari ini, pasca pertemuan antara Ombudsman dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Dari perwakilan Ombudsman, Alvin Lie dan Ahmad Su’aidi, sedangkan dari Ditjen Dukcapil ada Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, beserta jajaran pejabat Eselon II hingga staff.

Alvin mengakui selama ini terdapat kesalahpahaman yang beredar di masyarakat bahwa swasta mendapatkan hak akses data pribadi. Padahal, yang ada hanyalah hak akses verifikasi data sehingga tidak ada praktek inkonstitusional apapun.

“Selama ini yang beredar ini kan akses data. Tapi sebenarnya yang ada itu akses untuk verifikasi, meriksa kebenaran dan keabsahan data dalam rangka melindungi para pengguna layanan ini (dari identitas palsu),” kata Alvin saat ditemui wartawan, jakarta, rabu (24/7).

Kendati demikian, Alvin meminta agar aspek sekuritas data tersebut tetap diperhatikan. Bisa saja, seiring dengan berkembangnya waktu dan teknologi, apa yang saat ini aman menjadi tidak aman di kemudian hari.

“Kita sepakat bahwa tetap harus meningkatkan pengawasan karena teknologi ini kan terus bekrembang. Yang hari ini aman, besok bisa tidak aman,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, juga menegaskan bahwa aspek sekuritas data memang sangat diperhatikan pihaknya. Sebab, pihaknya tidak sembarangan kala memberikan hak akses tersebut.

“Yang mengakses itu ada passwordnya kan, kita tahu siapa sedang mengambil data siapa,” tegasnya.
Selain itu, pemberian hak akses tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan lembaga pengguna. Untuk keperluan bisnis dan swasta misalnya, umumnya hanya diberi akses hingga data KTP-elnya saja.

“Lembaga-lembaga tertentu hanya data KTP-el. Kalo KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sampai (data) tanda tangan karena untuk penyocokan tanda tangan buku rekening (bank). Kemudian untuk Polri, dia sampai foto sidik jari karena untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal,” rincinya.

Sekedar informasi saja, menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk, data kependudukan dibagi menjadi dua, yaitu data perseorangan dan data pribadi. Apa yang boleh diakses lembaga adalah data perseorangan yang menyangkut nama, alamat, serta tempat dan tanggal lahir.
Sedangkan akses pada data pribadi yang menyangkut riwayat cacat dan aib tidak diberikan. 

“Kita bedakan. Data itu ada dua, data perseorangan dan data pribadi. Data pribadi itu yang ada cacatnya aibya itu gak boleh dibuka,” tutupnya. (*)

Share:

Ditresnarkoba Polda Lampung Tangkap Pengedar Sabu

Barang bukti sabu yang diamankan dari tersangka TA.


setialampung.co.id – Tim Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Lampung menangkap terduga pengedar narkotika jenis sabu berinisial TA, rabu 3 Juli 2019, di wilayah Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Bandarlampung.

Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen mengatakan, TA ditangkap berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada tindak pidana narkotika jenis sabu.

“Atas dasar informasi masyarakat tersebut, tim opsnal subdit 3 melakukan penyelidikan, dan dilakukan penangkapan terhadap tersangka TA tersebut,” kata Shobarmen.

Setelah dilakukan penangkapan, Shobarmen menjelaskan, polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkotika di dalam lemari hias di kamar tidur di rumah tersangka di Jl. Hr. Mangun Diprojo Kel/Desa Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Bandarlampung.

“Barang bukti yang diamankan dari tersangka TA yaitu 24 plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, satu buah dompet kain warna hijau, satu bundel plastik klip kecil, satu pipa kaca dan seperangkat alat hisap sabu (bong). Saat ini tersangka berikut barang bukti dibawa ke kantor direktorat reserse narkoba Polda Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ungkapnya. (ben)

Share:

Wakapolda Lampung Brigjen Rudi Setiawan Pimpin Pelepasan Purna Bhakti

Wakapolda Lampung, Brigjen Rudi Setiawan saat memimpin pelepasan purna bhakti di Mapolda Lampung, selasa (23/7).

setialampung - Wakapolda Lampung, Brigjen Rudi Setiawan memimpin pelaksanaan pelepasan purna bhakti personil Polri/PNS Polri Polda Lampung TA. 2019, di Mapolda Lampung, selasa (23/7).

Upacara purna bhakti diikuti Irwasda Polda Lampung, Karo Ops Polda Lampung, Ketua Bhyangkari Lampung dan pengurus, Para Bhyangkari, Ketua PP Polri dan yang purna bhakti dan seluruh PJU Polda Lampung, dan undangan serta peserta upacara Pamen, Pama, Bintara, ASN Polda Lampung.

Jajaran Pejabat Utama Polda Lampung.

Anggota Polda lampung dan ASN yang melaksanakan purna bhakti berjumlah 52 orang yang terdiri 19 orang berpangkat AKBP, 15 orang berpangkat Kompol, 6 orang berpangkat AKP, 1 orang berpangkat IPTU, 1 orang berpangkat IPDA, 2 orang berpangkat AIPTU,  2 orang berpangkat AIPDA, 1 orang berpangkat BRIPKA, dan 5 orang ASN.

Kapolda Lampung, Irjen Purwadi Arianto dalam amanatnya mengatakan, upacara pelepasan wisudawan purnabhakti ini pada hakekatnya merupakan penghargaan yang tulus dan ungkapan rasa hormat yang setinggi-tingginya dari kesatuan.

Kapolda menuturkan, masa pensiun merupakan proses alamiah yang akan dilalui pegawai/personil.

"Secara pribadi maupun secara dinas, saya ucapkan selamat menjalani masa pensiun kepada 52 orang personil polda Lampung yang terdiri dari pamen, pama, bintara dan PNS Polri. Terima kasih dan rasa hormat atas dedikasi dan kinerja serta darmabaktinya selama ini,"  kata kapolda.

Acara dilanjutkan fhoto bersama dan ucapan selamat dari kapolda dan PJU Polda Lampung serta seluruh personil Polda Lampung. Acara dilanjutkan pelapasan wisudawan purnabhakti dengan upacara pedang pora. (*)

Share:

Polda Lampung Selidiki Laporan Sinta

Dede Supriadi (kemeja putih), saat memberikan keterangan kepada media di Graha Jurnalis Polda Lampung.

setialampung.co.id - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung akan memanggil para terlapor kasus dugaan penyerobotan tanah pembangunan jembatan Way Tebu II, di Gunung Alip, Tanggamus, yaitu Mantan Lurah Way Pring, Wahyudi, Camat Pugung, Hardasah, Bowo Nugroho (PPK), Kepala Dinas PUPR Tanggamus, Riswanda JA dan Bupati Tanggamus, Dewi Handjani.

Rencana pemanggilan para terlapor ini disampaikan juru bicara keluarga Syahrani (pemilik lahan pembangunan jembatan Way Tebu II), Dede Supriadi didampingi anak pemilik lahan, Iis Devi Sinta di Mapolda Lampung, selasa (23/7).

"Kami sudah bertemu dengan Pak Dir Krimum, bahwa kasus ini dinaikkan ke tingkat penyelidikan," kata Dede Supriadi.

Direktur Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Barly Ramadhany mengatakan, yang namanya laporan pasti ditindaklanjuti.

"Ada mekanismenya, sekarang  masih tahap penyelidikan," kata Barly.

Sebelumnya, Iis Devi Sinta, warga Banjar Negeri, Kelurahan Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus, melaporkan dugaan menduduki lahan tanpa izin atau pemalsuan atau memasuki lahan tanpa izin ke Polda Lampung, selasa (16/7). Laporan tercantum dalam laporan nomor : LP/B - 990/VII/2019/SPKT tertanggal 16 Juli 2019.

Iis Devi Sinta merupakan putri dari Sahrani, pemilik lahan yang berada di Pekon Banjar Negeri Dusun V/Sukamara, Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus.

Dede Supriadi, juru bicara pemilik lahan didampingi Iis Devi Sinta, putri pemilik lahan mengatakan, lahan milik kerabatnya (Sahrani) seluas 139 meter diduga telah digunakan tanpa izin untuk pembangunan jembatan.

"Luas lahan yang diduga digunakan tanpa izin untuk pembuatan jembatan luasnya 139 meter. Tapi kalau pembangunan taludnya sudah jadi, luas lahan yang digunakan tanpa izin diperkirakan mencapai sekitar lima ratus meteran," kata Dede Supriyadi, kepada awak media di Graha Jurnalis Polda Lampung, selasa (16/7).

Dede mengungkapkan, di dalam laporan tersebut, pihak yang dilaporkan ke Polda Lampung yaitu Mantan Lurah Way Pring, Wahyudi, Camat Pugung, Hardasah, Bowo Nugroho (PPK), Kepala Dinas PUPR Tanggamus, Riswanda JA dan Bupati Tanggamus, Dewi Handjani.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, setiap laporan yang masuk ke Polda Lampung melalui SPKT akan diteliti terlebih dahulu.

"Semua laporan diteliti dahulu, kemudian dilakukan penyelidikan," kata Pandra. (*)

Share:

DPRD Lampung akan Panggil DKP Terkait Dermaga Tiang Pancang



setialampung.co.id - DPRD Lampung akan memanggail DKP Lampung untuk hearing soal pembangunan dermaga tiang pancang di Lempasing. Rencananya pemanggilan akan berlangsung rabu (24/7).

Sekretaris Komisi II DPRD Lampung, Joko Santoso mengatakan, pembangunan dermaga pancang itu rencananya telah dianggarkan memakai APBD Pemprov Lampung sekitar Rp20 miliar.

Namun, ia belum mengetahui jika ada pengalihan anggaran pembangunan dermaga itu dengan memakai DAK.

“Besok kita akan panggil mereka untuk klarifikasi soal pembangunan dermaga pancang yang kabarnya memakai anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ,” katanya, selasa (23/7).

Pembangunan ini rencananya, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata dan mengurai kemacetan.

Untuk peningkatan PAD, kata dia, Dermaga pancang ini rencananya sebagai Dock kapal nelayan serta pariwisata perikanan dan kelautan
untuk wisatawan lokal maupun mancanegara.

“Dock ini bakal nambah pendapatan pemprov Lampung. Sementara itu, melalui dermaga ini, para wisatawan bisa ke pulau Tegal Mas, Pahwang, Sari Ringgung, Wayang. Jadi disana nanti ada parkir kendaraan wisatawan. Azas manfaat lainnya untuk mengurai kemacetan,”ujarnya.

Oleh karena itu, kata Joko, jika ada rasionalisasi anggaran, DKP Lampung semestinya dapat melihat azas manfaat kedepannya bagi Bumi Ruwa Jurai.

“Jadi jangan asal main pangkas aja. Diliat dulu azas manfaatnya. Karena menurut saya, pembangunan dermaga pancang ini berdampak sangat besar bagi nelayan dan pemprov Lampung,” pungkasnya. (*)

Share:

Lulusan IPDN Angkatan XXV Lulusan Tahun 2018 Siap Ditempatkan Lintas Provinsi


setialampung.co.id - Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pada pemerintah daerah untuk semakin fokus dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok tanah air serta sebagai perekat NKRI, lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) siap ditempatkan di lintas provinsi. Komitmen tersebut dituangkan dalam rapat koordinasi rencana penempatan tugas lulusan IPDN angkatan XXV tahun 2018 dengan BKD/BKPSDM provinsi seluruh Indonesia di Hotel Artaduta, Tugu Tani, Jakarta, senin (22/7).

“Hari ini, (22/7) kami melakukan rapat koordinasi persiapan penempatan lulusan IPDN di lintas provinsi di seluruh Indonesia, tujuannya untuk membantu pemerintah daerah,” kata Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo.

Dasar hukum penempatan tersebut tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 34 tahun 2019 tentang penempatan tugas lulusan institut pemerintahan dalam negeri. Sebagai contoh, kebijakan penempatan lulusan IPDN secara lintas provinsi telah terjadi dari tahun ke tahun dengan jumlah lulusan lebih dari seribu orang setiap tahunnya.

Angkatan XXIII pada tahun 2016 sebanyak 1.921 lulusan ditempatkan di lintas provinsi yang tertuang dalam permendagri nomor 78 tahun 2017, lulusan angkatan XXIV tahun 2017 dengan jumlah lulusan 2.014 tertuang dalam permendagri no. 78 tahun 2017. Sementara angkatan XXV tahun 2018 sebanyak 1.457 lulusan ditempatkan di lintas provinsi dan tertuang dalam permendagri No. 34 tahun 2019 dengan alokasi penempatan sebanyak 1.242 orang ditempatkan di instansi daerah dan 215 orang ditempatkan di instansi pusat.

“Ada sejumlah kriteria penempatan tugas lulusan IPDN dari mulai IPK, permintaan dan kebutuhan, keterwakilan provinsi, jurusan dan program studi, kondisi sosiokultural, hingga anggaran belanja pegawai setiap instansi,” imbuh Hadi.

Posisi kementerian dalam negeri melalui sekretariat jenderal adalah memfasilitasi penempatan tugas lulusan IPDN angkatan XXV tahun 2018 yang dijadwalkan akan tiba di lingkungan provinsi setempat pada 31 Juli 2019, menindaklanjuti penempatan tugas lulusan IPDN angkatan XXV Tahun 2018 dari lantor gubernur/lokasi acara yang ditentukan menuju pemerintah kabupaten/kota/provinsi tempat penugasan, serta pengusulan jabatan struktural.

“Apabila lulusan IPDN angkatan XXV tahun 2018 telah memenuhi syarat jabatan dan kepangkatan, diprioritaskan untuk diusulkan menduduki jabatan struktural yang sesuai kompetensi dan kebutuhan pemerintah daerah,” ungkap Hadi.

Penempatan lulusan IPDN sebagai bentuk untuk menghadapi persaingan global yang menuntut perubahan, kecepatan, penuh risiko dan kompleksitas, penuh kejutan dan jauh dari kalkulasi atau perhitungan. Penempatan lulusan IPDN yang merupakan kader revolusi mental  diharapkan mempu menjawab tantangan tersebut dalam reformasi dan birokrasi di lingkungan penempatannya masing-masing. (*)
Share:

Tim Klarifikasi Lapangan Lomba Desa dan Kelurahan Turun ke Daerah



setialampung.co.id - Tim klarifikasi lapangan dalam rangka lomba desa dan kelurahan regional I dari direktorat jenderal bina pemerintah desa kementerian dalam negeri turun ke daerah untuk melakukan penilaian lomba desa tahun 2019. Penilaian dan klarifikasi dilakukan pada Desa Taram di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat yang menjadi perwakilan provinsi untuk mengikuti lomba desa tingkat nasional.

Ketua Tim penilaian, Dervy Diana, selaku Kepala Sub Direktorat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah I pada Ditjen Pemdes Kemendagri yang mewakili Dirjen Pemdes mengatakan, kegiatan dilakukan untuk mengevaluasi tingkat perkembangan desa yang dilihat dalam tiga aspek, diantaranya aspek pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan sesuai Permendagri nomor 81 tahun 2015.

"Kegiatan dan lomba ini dimaksudkan untuk melihat sekaligus mengevaluasi perkembangan desa dari tiga aspek sesuai Permendagri," kata Dervy di Desa Taram, rabu (17/7).

Ia juga menekankan lima hal yang harus dipenuhi pemerintah desa dalam lomba tersebut, yaitu tata kelola pemerintahan desa yang ditentukan interaksi masyarakat desa melalui koreksi, saran, masukan, tanggapan (KSMT), Inovasi desa, pengembangan wilayah dan potensi unggulan desa, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas modal manusia serta perekonomian melalui usaha khas desa di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

"Ada beberapa hal yang harus ditekankan dalam penilaian seperti interaksi masyarakatnya seperti apa, pemberdayaan modal manusia dan usaha khas desa nya seperti apa, dan lain-lain," imbuhnya.
Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bangga atas usaha dan kerja keras dari berbagai pihak yang mempersiapkan penyambutan tim klarifikasi lapangan dalam rangka lomba desa dan kelurahan regional I. Diharapkan kegiatan ini akan menambah motivasi dan pengalaman serta pembelajaran selanjutnya menjadi bahan evaluasi bagi nagari, ditindaklanjuti dan diperbaiki dimasa mendatang.

"Kegiatan lomba desa merupakan agenda rutin setiap tahun dan Alhamdulillah pada tahun ini Desa Taram kembali berhasil memenangkan perlombaan desa tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 yang telah dilaksanakan pada April lalu dan juga telah ditetapkan sebagai juara 1 lomba desa dan kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Sekarang ini kembali kita hadiri dan saksikan bersama Nagari Taram kembali mengukir prestasi, menjadi catatan prestasi terbaik mewakili Kabupaten Lima Puluh Kota pada penilaian lomba desa dan kelurahan tingkat regional tahun 2019," ungkapnya.

Desa Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat merupakan juara desa tinggal regional. Dalam penilaian administrasi, desa tersebut dapat peringkat 5 besar dari 8 desa yang mengikuti lomba, dan persyaratan wajib dapat terpenuhi diantaranya profil desa nya inovasi dan keunggulannya serta potensi desanya.          

Desa Taram juga memiliki sejumlah potensi desa diantaranya Pasar Nagari Taram, Serai Wangi (Sereh Wangi), komoditi Peternakan Sapi Nagari Taram terbesar ke dua di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan populasi 1500 ekor, budidaya Jamur Tiram, serta Produk UMKM seperti Dendeng Taram, kacang Balado, rendang taram dan baluik taram.

Adapun Inovasi di bidang pemerintahan  yaitu adanya "PADAN” (Pelayanan Administrasi Terpadu Nagari), tertuang dalam Peraturan Nagari Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan, S-TUNA (Swadaya TUkang NAgari) dalam kegiatan Pembangunan Kelompok Tukang Nagari sesuai SK Wali Nagari Nomor 32 Tahun 2018 menyumbangkan tenaga mereka untuk bekerja selama satu hari dalam seminggu tanpa dibayar, dan lain sebagainya termasuk ada inovasi dalam aspek kewilayahan dan kemasyarakatan.

Sebagai juara satu di Provinsi Sumatera Barat, Desa Taram menjadi perwakilan provinsi untuk  mengikuti lomba desa tingkat nasional. (*)

Share:

Kementerian Dalam Negeri Raih Dua Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik



setialampung.co.id - Kementerian dalam negeri kembali menorehkan prestasi dalam hal inovasi pelayanan publik. Prestasi kali ini berhasil diraih dalam ajang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 yang digelar kementerian pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-RB).

Adalah SI JUWITA (Pemanfaatan Data Kependudukan Terintegrasi secara Online untuk Mewujudkan Single Identity Number) dan SUPERTAJAM (Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau SPTJM sebagai Solusi dalam Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran) yang menyabet penghargaan dam  pagelaran bergengsi tersebut.

Si Juwita adalah inovasi untuk integrasi data kependudukan dengan berbagai keperluan seperti pembuatan SIM, paspor, NPWP, asuransi, rekening bank, sertifikat tanah. Saat ini sudah lebih dari 1000 lembaga yang bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam memanfaatkan data kependudukan.

Sedangkan, Supertajam adalah inovasi yang memberikan solusi agar masyarakat mendapatkan kemudahan mengurus akta kelahiran. Dengan Supertajam persentase kepemilikan akta kelahiran meningkat pesat hingga hampir 100 persen.

"Kami bersyukur atas penghargaan ini, tapi pada prinsipnya capaian ini akan terus memacu kami untuk senantiasa memberikan inovasi dan pelayanan terbaik untuk masyarakat," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menerima penghargaan 99 Top Pelayanan Publik di di Hotel Gumaya, Jl. Gajah Mada, Kota Semarang, Jawa Tengah, kamis (18/7).

Tjahjo juga berkomitmen, pihaknya akan terus melakukan inovasi untuk terus melayani masyarakat dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi dan serba cepat.

"Inovasi adalah sebuah kunci untuk memenangkan persaingan global, karenanya kami akan terus melakukan inovasi untuk pelayanan yang cepat, tepat, efektif, efiseien sesuai dinamika perubahan yang serba cepat pula.

Top 99 merupakan bagian dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) tahun 2019 yang digelar Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Kompetisi diikuti 3.156 peserta di lingkungan kementerian/lembaga, pemda, BUMN dan BUMD.  Kemudian setelah melalui seleksi administrasi, terpilih sebanyak 1.627 proposal. Selanjutnya, Top 99 bermakna, inilah inovasi terbaik yang terpilih dari 3.156 inovasi yang mengikuti kompetasi ini. Sebagaimana tujuan terselenggara kompetisi ini, Menpan-RB Syafruddin menyebutkan, ialah sebagai sarana percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Tujuan dari terselenggaranya kompetisi ini adalah adalah sarana percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, karena trend lahirnya kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat sehingga perlu Inovasi dan pelayanan yang cepat dalam segala aspek," kata Syafruddin.

Ajang Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik merupakan bentuk apresiasi Pemerintah terhadap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah atas keberhasilan dalam membina inovasi pelayanan publik untuk masyarakat. (*)

Share:

Pelaku Curas dan Pemerkosaan Ditangkap di Bengkulu


Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes M. Barly Ramadhany. (berkacamata).


setialampung.co.id – Tekab 308 Ditreskrimum Polda Lampung mengamankan pelaku curas dan pemerkosaan berinisial SP (24). SP diamankan di salah satu terminal di Harga Makmur, Bengkulu Utara, 12 Juli 2019. SP, merupakan satu dari sembilan tersangka yang diamankan Ditreskrimum Polda Lampung selama operasi sikat krakatau (OSK) 2019.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes M. Barly Ramadhany mengatakan, selama OSK 2019, Polda Lampung beserta jajarannya mengungkap 14 kasus dan mengamankan sembilan tersangka.

“Dari 14 kasus itu, kasus yang menonjol yaitu kasus curas disertai pemerkosaan, kepemilikan senjata api dan pencurian. Barang bukti yang diamankan diantaranya motor, 1 senjata api, 12 amunisi aktif, dan ponsel. SP merupakan tersangka curas disertai pemerkosaan. SP ditangkap di wilayah Bengkulu. SP ini target operasi (TO) polisi. Untuk tersangka kepemilikan senjata api, tersangkanya ES (33) dan DD (31),” kata Barly, rabu (17/7). (*)

Share:

Diduga Pembangunan Jembatan Tanpa Izin Pemilik Lahan, Sinta Laporkan Aparat Pemkab Tanggamus ke Polda Lampung


setialampung.co.id - Iis Devi Sinta, warga Banjar Negeri, Kelurahan Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus, melaporkan dugaan menduduki lahan tanpa izin atau pemalsuan atau memasuki lahan tanpa izin ke Polda Lampung, selasa (16/7). Laporan tercantum dalam laporan nomor : LP/B - 990/VII/2019/SPKT tertanggal 16 Juli 2019.

Iis Devi Sinta merupakan putri dari Sahrani, pemilik lahan yang berada di Pekon Banjar Negeri Dusun V/Sukamara, Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus.

Dede Supriadi, juru bicara pemilik lahan didampingi Iis Devi Sinta, putri pemilik lahan mengatakan, lahan milik kerabatnya (Sahrani) seluas 139 meter diduga telah digunakan tanpa izin untuk pembangunan jembatan.

"Luas lahan yang diduga digunakan tanpa izin untuk pembuatan jembatan luasnya 139 meter. Tapi kalau pembangunan taludnya sudah jadi, luas lahan yang digunakan tanpa izin diperkirakan mencapai sekitar lima ratus meteran," kata Dede Supriyadi, kepada awak media di Graha Jurnalis Polda Lampung, selasa (16/7).

Dede mengungkapkan, di dalam laporan tersebut, pihak yang dilaporkan ke Polda Lampung yaitu Mantan Lurah Way Pring, Wahyudi, Camat Pugung, Hardasah, Bowo Nugroho (PPK), Kepala Dinas PUPR Tanggamus, Riswanda JA dan Bupati Tanggamus, Dewi Handjani.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, setiap laporan yang masuk ke Polda Lampung melalui SPKT akan diteliti terlebih dahulu.

"Semua laporan diteliti dahulu, kemudian dilakukan penyelidikan," kata Pandra. (*)

Share:

Mendagri: Menjaga Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara Jadi Tugas Bersama



setialampung.co.id - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, menjaga empat pilar berbangsa dan bernegara menjadi tugas bersama dan bukan tugas individu atau golongan. 

Hal itu diungkapkannya saat membuka rapat kerja nasional pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta, selasa (16/7).

"Urusan ideologi, bukan urusan TNI/Polri saja, atau bukan urusan Presiden saja,  kita semua ikut menjaga dan mengamalkan empat pilar berbangsa dan bernegara, itu harga mati," kata Tjahjo.

Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara  yang dimaksud adalah Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-Undang 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan adanya keempat pilar tersebut dikatakan Tjahjo, sudah saatnya seluruh elemen masyarakat mampu menentukan siapa kawan dan siapa lawan.

"Sudah saatnya kita mampu menentukan sikap, mana yang lawan dan mana yang kawan. Lawan kita ya siapapun yang ingin memporakporandakan Pancasila, UUD 1945 NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila," tegasnya.

Untuk itulah, Tjahjo meminta para kepala daerah maupun sekretaris daerah mampu membangun konektivitas dan membangun sinergi hingga ke tingkat satuan terkecil dalam pemerintahan untuk menjaga empat pilar tersebut. Tak hanya itu, ia juga meminta kepala daerah dan Sekda untuk menyisipkan naskah sambutan maupun peraturan daerah (Perda)  dengan butir Pancasila.

"Ini permasalahan yang masih menjadi pikiran saya, Sekda kalau buat sambutan untuk gubernur atau kepala daerahnya coba selipkan menganai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Membuat Perda juga masukan sila dari Pancasila, dijabarkan dalam program. Kalau begitu negara kita akan aman," ungkapnya.

Tjahjo menilai, penguatan terhadap karakter dan wawasan kebangsaan harus diberikan porsi lebih seiring dengan tantangan bangsa yang semakin beragam.

"Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan ini harus diberikan porsi yang lebih utuh supaya seluruh masyarakat memahami secara komprehensif dan integral sehingga mampu mengamalkannya," imbuhnya.

Rakernas pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dibuka langsung Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Acara dilanjutkan dengan sesi panel diskusi dengan menghadirkan berbagai narasumber dari Lemhanas, TNI Angkatan Darat, Kemendagri, hingga kalangan praktisi media. (*)

Share:

Nanang Ermanto Sambut Baik Kehadiran SMSI di Bumi Ragom Mufakat



setialampung.co.id – Ketua SMSI Lampung, Donny Irawan mengajak semua pengurus membangun sinergitas yang baik dengan pemerintah daerah, baik itu OPD, forkopimda di bawah kepemimpinan PLT Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Nanang Ermanto.

"Selamat kepada pengurus terlantik, pesan saya jaga selalu marwah organisasi, jaga profesionalitas dan terus bersemangat agar kedepan SMSI dapat maju dan berkembang di seluruh daerah," ujar Donny Irawan saat memberikan sambutan usai pelantikan ketua SMSI Lamsel, di aula Sebuku, rumah dinas bupati Lampung selatan, senin (15/7).

Ketua SMSI Lampung Donny Irawan juga mengatakan, pelantikan ketua dan pengurus SMSI daerah Lampung Selatan merupakan pelantikan perdana dari 15 kabupaten/kota yang ada di Lampung. Sehingga diharapkan para pengurus dapat segera menjalankan roda organisasi dengan baik.
"Mari jadikan moment ini sebagai awal yang baik, mari pacu semangat, jangan hanya semangat diawal saja tapi nantinya 'Melempem'. Saya yakin di bawah kepemimpinan saudara Vivo (Ketua SMSI Lamsel) SMSI dapat berkibar di Lampung Selatan," katanya.

Dalam menjalankan agenda kerja, SMSI Lampung Selatan diamanahkan untuk segera menjalankan tiga hal penting sebagaimana amanah AD/ART SMSI yakni membantu dewan pers melakukan pendataan verifikasi media, menerima anggota dengan syarat kelengkapan perusahaan yang jelas, kemudian terakhir membangun kerjasama seluas-luasnya dengan pihak pemerintahan, swasta serta lainya.

"Bangun kerjasama yang baik dengan pemerintahan daerah, tunjukan profesionalitas, bila memberi kritik sertakan masukan sehingga ada sinergitas yang sifatnya membangun, karena itu juga tugas kita, tanggung jawab kita agar bermanfaaat untuk masyarakat luas," pesanya.

Pemilik media Siber Saibumi.com ini juga meminta agar ketua dan pengurus SMSI Lampung Selatan segera menyatukan irama kerja bersama para pengurus, menyusun agenda kerja termasuk menyelaraskan program kerja untuk  mendukung kemajuan pemerintahan daerah Lampung Selatan melalui PLT Bupati Nanang Ermanto.

Bangun kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah, sehinga kita dirasa ada manfaat, begitu juga pemerintahan daerah kiranya dapat mensuport SMSI dengan sinergitas yang saling mendukung satu sama lainya," urainya.

Tak lupa diakhir sambutanya, Donny Irawan mengucapkan terimakasih kepada PLT Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto beserta jajaran forkopimda atas suport dan kerjasamanya, diharapkan kerjasama itu dapat selalu terjaga dan terjalin dengan baik.

"Terimakasih pak Plt Bupati, Nanang Ermanto, ini jamuanya luar biasa kita diberi ruang bahan disediakan tempat dirumah dinas lagi, terimakasih pak, kami siap memebantu, mendukung suksesinya roda Pemerintahan Lampung Selatan tentunya melalui kerjasama yang baik dan saling menguntungkan," ungkap Donny Irawan. (*)

Share:

Mendagri Minta KPU, Bawaslu dan DKPP Kaji Kemungkinan Penerapan E-voting


setialampung.co.id - Keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menyelenggarakan pemilu serentak 2019 patut diacungi jempol. Pasalnya, dalam era pemerintahan keduanya mampu menorehkan sejarah penyelenggaraan pesta demokrasi terbesar di dunia. Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Jakarta, minggu (14/7).

“Era pemerintahan kabinet kerja Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, setidaknya tercatat penyelenggaraan pillkades serentak, pilkada serentak, pileg dan pilpres serentak yang pelaksanaannya secara independen oleh KPU-Bawaslu - DKPP,” kata Tjahjo.

Keberhasilan tersebut selain merupakan capaian pemerintah dan penyelenggara pemilu, juga tak luput peran serta seluruh elemen negara lainnya yang mampu menjaga stabilitas keamanan hingga mencapai partisipasi masyarakat yang tinggi.

“Partai politik dan didukung stabilitas keamanan oleh Polri, TNI, BIN, kejaksaan, MA dan MK termasuk cendikiawan, pemerhati demokrasi, ormas/LSM, perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan pers yang terlibat di dalamnya. Selain itu, jajaran pemerintah pusat dan pemda sampai tingkat kecamatan, kelurahan/desa yang saling sinergi mendukung sukses setiap pelaksanaan pesta demokrasi rakyat dengan selalu menorehkan tingkat partisipasi masyarakat/pemilih yang  tinggi,” ungkapnya.

Tak hanya itu, kesuksesan tersebut juga ditopang sumbangsih pemikiran dan karya bersama antara pemerintah, dan partai Politik di DPR RI yang berhasil merumuskan dan membentuk undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagai dasar penyelenggaraan pemilu serentak pileg dan pilpres yang pertama kalinya dalam sistem politik demokrasi Indonesia.

“Pada kurun waktu lima tahun ini, parpol, pemerintah dan DPR juga memberikan kontribusi pemikiran yang maksimal dalam menyusun undang - undang dan berbagai regulasi bidang politik yang komprehensif guna mendukung tahap perkembangan politik kebangsaan Indonesia dalam konsolidasi demokrasi melalui pilkades serentak tiap daerah, pilkada serentak, pileg dan pilpres serentak yang dipilih rakyat secara langsung. Dimana tingkat kedewasaan politik masyarakat juga meningkat dengan berbagai dinamika politik yang juga terkadang agak tinggi,” imbuhnya.

Meski demikian, pihaknya tak menutup kemungkinan perlu adanya evaluasi dan penyempurnaan kebijakan bidang politik dalam negeri. Sehingga dihasikan sistem politik yang permanen dan mapan ke depan. Misalnya saja dalam jangka pendeknya menghadapi penyelenggaraan pilkada serentak 2020 dan persiapan menghadapi pemilu 2024.

“Wajar dalam sebuah proses, di mana sistem politik harus selalu dimantapkan, ditata,  disempurnakan melalui evaluasi dan membangun pola pikir yang komprehensif dan integral. Setidaknya mempersiapkan jangka pendek  untuk pilkada serentak tahun 2020 dan persiapan pada pileg dan pilpres 2024. Saya yakin penyelenggara pemilu mampu menginvertarisir masalah mana yang perlu disempurnakan dalam menyusun PKPU, peraturan Bawaslu, peraturan DKPP dan terbuka kemungkinan merevisi UU pemilu yang menurut konstitusi bahwa UU dibentuk dan disusum oleh DPR dan pemerintah,” papar Tjahjo

Tak hanya itu, Tjahjo juga meminta KPU, Bawaslu dan DKPP mengkaji kemungkinan penerapan e-voting serta hal teknis lainnya untuk menyongsong sistem pemilu yang lebih mapan.

“Sistem e-voting atau e-rekap perlu pemikiran KPU dan Bawaslu untuk dicoba diterapkan serta hal teknis seperti rekruitmen anggota KPPS dan pengawas pemilu, manajemen logistik dan lain-lain. Kita telah sukses melalui proses demokrasi politik dalam negeri 2015 - 2019 dan mari kita songsong tahapan konsolidasi demokrasi berikutnya 2019 - 2024 serta mantapkan penataan sistem politik yang lebih efisien dan efektif serta kembali fokus bekerja dan menyusun agenda untuk sukseskan pembangunan bidang politik dalam negeri untuk lima) tahun ke depan,” pungkasnya. (*)
Share:

Ini Pesan DPP Partai Demokrat untuk Kadernya di Lampung

Ist


setialampung.co.id – Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat (PD), Hinca Pandjaitan mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya saat mendampingi Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah berkomunikasi dengan pengurus PD seluruh Indonesia.

“Pada 10 Juli 2019 lalu, waktu itu saya mendampingi Pak SBY, dan sudah bicara kepada semua pengurus DPD Partai Demokrat se-Indonesia di Cikeas. Sekarang saya keliling ke semua DPD. Besok di Lampung kita kumpulkan pengurus DPD, DPC seluruh Lampung dan semua anggota legislatif terpilih se-Lampung dari Partai Demokrat,” kata Hinca Panjaitan kepada setialampung.co.id, jumat (12/7).

Kedatangannya beserta wasekjen DPP Partai Demokrat dan bendahara umum DPP Partai Demokrat ke DPD Partai Demokrat Lampung, kata Hinca, bertujuan melakukan konsolidasi dan menyampaikan pesan yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya.  

“Pesannya akan disampaikan diantaranya menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua kader yang mendoakan ibu Ani, pesan yang kedua yaitu apa yang harus dilakukan Partai Demokrat ke depan,” ujarnya.

Saat ditanya apakah Partai Demokrat mengutamakan kadernya untuk mengikuti kontestasi pilkada serentak di 2020, Hinca menuturkan, pihaknya mengutamakan kader partai.  

“Karena ini urusan partai, dimana ada 270 daerah akan menyelenggarakan pilkada, maka kami akan bicarakan besok. Kami harus antisipasi secepatnya. Kami mengutamakan kader partai maju di pilkada. Jika tidak ada kader partai yang siap, maka putra – putri terbaik Lampung yang berkenan dan ingin tampil (di pilkada) dipersilakan. Tapi diutamakan dulu dari kader Partai Demokrat,” ungkapnya. (ben)

Share:

Krimsus Polda Lampung Ungkap Benih Lobster Senilai Rp48,2 Miliar


setialampung.co.id - Subdit IV Tipidter Krimsus Polda Lampung berhasil mengungkap benih lobster senilai Rp48,2 miliar. 

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad didampingi Kanit I Subdit IV Tipidter, AKP Hari Budiyanto, mengatakan, benih lobster senilai miliaran rupiah itu diperoleh dari dua tempat kejadian perkara (TKP) yaitu di wilayah Bakung dan Bumi Waras, Bandarlampung.

Klik video lengkapnya >>>  Polda Ungkap Benih Lobster Senilai Rp48,2 Miliar

"Dari dua tempat kejadian perkara tersebut, diamankan sebanyak 18 orang yang bekerja melakukan pengemasan atau packing. Total benih lobster dari dua TKP itu ada lebih dari 366 ribu benih lobster dengan total nilai Rp48,2 miliar," kata Pandra, jumat (12/7).

Kanit I Subdit IV Tipidter, AKP Hari Budiyanto menuturkan, menurut pengakuan para tersangka, benih lobster ini akan dikirim ke wilayah Jambi.

"Pengakuan dari tersangka, benih lobster ini akan dikirim ke wilayah Jambi. Tapi kami masih melakukan pendalaman lagi," ujarnya. (ben)
Share:

AJI Bandarlampung Sesalkan Oknum Wartawan Disebut Terima Proyek Senilai Rp6,8 Miliar


setialampung.co.id - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung menyesalkan perilaku oknum wartawan yang diduga bermain proyek. Hal ini menanggapi persidangan perkara dugaan suap fee proyek Mesuji yang menyebut beberapa nama jurnalis yang diduga menerima proyek.

“Seyogyanya mereka tidak ikut, apalagi sampai terlibat. Sebaliknya, wartawan mesti mengawasi pelaksanaan sebuah proyek agar tidak menyimpang, terlebih itu memakai uang rakyat,” kata Ketua AJI Bandarlampung Hendry Sihaloho melalui rilisnya, jumat (12/7).

Menurut Hendri, oknum jurnalis yang main proyek bukan saja mencoreng profesi pewarta, tapi juga melanggar kode etik jurnalistik (KEJ). Dalam pasal 6 KEJ disebutkan, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Penafsirannya, menyalahgunakan profesi yakni segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Sedangkan suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

“Kami memandang oknum wartawan yang main proyek, memeras, atau perbuatan tak patut lainnya tidak menghormati pekerjaannya. Ia justru melecehkan profesinya. Tindakan demikian semakin memperburuk citra wartawan di masyarakat. Padahal, kita yang bekerja sebagai juru warta punya tanggungjawab secara moral untuk memperbaiki 'image' buruk tersebut,” kata Hendry.

Dalam elemen-elemen jurnalisme, elemen yang kelima adalah memantau kekuasaan dan menyambung lidah mereka yang tertindas. Artinya, ketika wartawan melaksanakan tugasnya, ia memposisikan diri sebagai pemantau kekuasaan. Analoginya sederhana, karena kekuasaan itu cenderung korup, maka mesti dipantau. Jurnalis seharusnya menjalankan mandat ini, bukan malah 'berselingkuh' dengan kekuasaan, seperti main proyek. Lebih dari itu, memantau kekuasaan bagian dari upaya memperkuat demokrasi.

“Kami mengimbau teman-teman wartawan untuk bekerja profesional sesuai KEJ. Mari bersama-sama menjaga muruah dan independensi sebagai jurnalis. Inilah saatnya membangun kredibilitas dan integritas sebagai juru warta,” kata dia.

Sebelumnya, dalam persidangan perkara dugaan suap fee proyek Mesuji di PN Tipikor Tanjungkarang, kamis (11/7), terungkap oknum wartawan salah satu surat kabar harian di Lampung menerima 3 proyek senilai Rp6,8 miliar. Hasil plotting proyek diberikan kepada yang bersangkutan untuk menghilangkan sorotan dari media. (*)
Share:

Meriahkah HUT RI, Kemendagri dan BNPP Gelar Sejumlah Perlombaan

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar/Foto: Ist.


setialampung.co.id – Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar mengatakan, dalam rangka menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun (HUT) Republik Indonesia ke-74, kementerian dalam negeri (kemendagri) dan badan nasional pengelola perbatasan (BNPP) menggelar sejumlah perlombaan yang ditujukan bagi seluruh ASN di lingkungan kemendagri dan BNPP.

"Kemendagri dan BNPP menyelenggarakan perlombaan untuk menyambut HUT RI, perlombaan tersebut khusus ditujukan untuk seluruh ASN lingkup kemendagri dan BNPP," kata Bahtiar.

Adapun perlombaan-perlombaan tersebut, kata Bahtiar, diantaranya di bidang olahraga sepeti bulu tangkis putra/putri, tenis meja putra/putri, bola voli putra/putri, futsal, dan bola basket. Bidang kesenian seperti menyanyi individu putra/putri, paduan suara, tarian kreasi dinamis, dan stand up comedy.

Lalu, di bidang pengembangan SDM yaitu karya tulis, kebersihan lingkungan kerja, keteladanan karyawan, dan pidato. Bidang hiburan yaitu jalan sehat, tarik tambang, kelereng, balap karung, joged balon.

“Kemendagri dan BNPP juga menyelenggarakan kegiatan sosial seperti donor darah dan posyandu, kunjungan ke panti asuhan dan bersilaturahmi dengan mantan mendagri,” ujarnya. (*)

Share:

Besok, Mendagri Serahkan SK Plt Gubernur Kepri

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar.

setialampung.co.id - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, sabtu (13/7), dijadwalkan menyerahkan surat keputusan (SK) pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau sekaligus memberikan arahan pada Plt Gubernur Kepri.

"Besok, pak menteri akan menyerahkan SK Plt gubernur Kepri. Mendagri juga akan memberikan pengarahan khusus kepada Plt Gubernur Kepri" kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar.

Guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan di Kepulauan Riau tetap berjalan lancar dan tidak terjadi kekosongan, pihaknya mengaku siap bekerja dan menyerahkan SK plt meski hari libur.

"Walau libur, namun untuk memastikan penyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Kepri berjalan, maka hari sabtu pun siap masuk kantor. Sedetikpun pemimpin pemerintahan Pemda Kepri tidak boleh kosong," ungkapnya.

Ditambahkan Bahtiar, kegiatan  penyerahan SK plt merupakan kebijakan responsif yang dilakukan mendagri yang selalu siap dan cepat memberi solusi dan kepastian hukum.

"Kegiatan besok ini sebagai contoh keteladanan Mendagri yang selalu sigap mengambil keputusan dan sangat cepat memberi solusi dan kepastian hukum. Jadi, walau hari libur beliau tetap bekerja demi kepentingan negara dan daerah," kata Bahtiar.

Pengarahan khusus diberikan Mendagri mengingat, Provinsi Kepulauan Riau merupakan zona merah yang mendapatkan perhatian dari inspektorat khusus kemendagri dan Korsugah KPK.

"Memperhatikam Kepri adalah zona merah yang jadi perhatian Inspektorat Khusus kemendagri dan juga Korsugah KPK, Mendagri akan beri pengarahan khusus Plt Gubernur Kepri supaya tahu, paham dan sadar betul bahwa kedudukan gubernur selain sebagai kepala daerah juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah," imbuhnya.

Sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi, gubernur diharapkan mampu menjadi teladan bagi bupati maupun walikota.

"Gubernur adalah representasi pemerintah pusat di wilayah provinsi, dia pejabat tertinggi di wilayah provinsi. Gubernur juga berkewajiban membina bupati walikota. Bagaimana bisa membina bupati/walikota, jika gubernur dan wagub tidak bisa diteladani oleh bupati/walikota. Gubernur adalah pemimpin wilayah provinsi bukanlah sekedar pejabat biasa. Maka, keteladaanan sangatlah penting," pungkas Bahtiar. (*)
Share:

Sekjen Kemendagri Minta Staf Ahli Beri Masukkan Kepala Daerah Terkait Pertumbuhan Ekonomi

Ist

setialampung.co.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo meminta staf ahli memberikan masukan kepada kepala daerah terkait pertumbuhan ekonomi. Hal itu disampaikannya saat membuka rapat koordinasi nasional staf ahli kepala daerah (Forsakada) di Lor In Hotel, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah, rabu (10/7).

"Memberikan saran masukan kepada kepala daerahnya, bagaimana supaya mencapai pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan peluang dan potensi yang ada," kata Hadi.

Dalam kesempatan tersebut Hadi juga meminta staf ahli memberikan masukan kepada kepala daerah untuk senantiasa menciptakan inovasi agar regulasi terkait peningkatan investasi tak berjalan di tempat.

"Kepala daerah kurang inovasi dalam peningkatan ekspor, perizinan masih bekum cepat, ini yang perlu diperbaiki dan diberikan masukan kepada kepala daerah masing-masing," tutup Hadi. (*)
Share:

HUT Bhayangkara ke-73 di Polda Lampung Berlangsung Meriah





setialampung.co.id - Syukuran HUT Bhayangkara ke-73 di Polda Lampung yang dihadiri Kapolda Lampung, Irjen Pol Purwadi Arianto, Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Rudi Setiawan serta para pejabat utama dan jajaran Polda Lampung yang dilaksanakan di lapangan Saburai, Bandarlampung, rabu (10/7), berlangsung meriah. Penampilan grup band Tipe X pun menambah kemeriahan acara syukuran HUT Bhayangkara tersebut.
Share:

Wiliyus Prayietno, Advokat Asal Lampung Ikut Seleksi Capim KPK


 
Ist.

setialampung.co.id – Pendaftaran calon pimpinan (capim) KPK resmi ditutup, kamis (4/7). Terdapat 384 calon pimpinan KPK yang terdaftar. Dari 384 calon tersebut, diantaranya terdapat advokat asal Lampung yaitu Wiliyus Prayietno. Saat dikonfirmasi setialampung.co.id, Wiliyus membenarkannya.

“Iya (daftar capim KPK). Saya daftar pada 2 Juli 2019, nomor 108,” kata Wiliyus kepada setialampung.co.id, selasa (9/7).       

Wiliyus mengatakan, motivasi dirinya ikut seleksi capim KPK yaitu demi kebaikan dalam hal pencegahan dan penanggulangan pemberantasan korupsi.  

“Demi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Bismillah.” ujarnya. (ben)

Share:

Pilkada Serentak 2020 Diikuti 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota


setialampung.co.id - Komisi II DPR RI melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu, plt. dirjen otonomi daerah, dirjen polpum dan dirjen dukcapil kementerian dalam negeri (kemendagri) tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2020 di ruang rapat komisi II DPR RI, Gedung DPR/MPR, senayan, Jakarta, senin (8/7).

Rapat tersebut menghasilkan kesimpulan diantaranya, yang pertama, komisi II DPR menyetujui rancangan peraturan komisi pemilihan umum tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2020.

"Pilkada serentak pada tahun 2020 akan diikuti 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Kami (kemendagri) akan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder untuk mendukung pelaksanaan pilkada," kata Plt. Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik.

Kedua, komisi II memberikan beberapa catatan terkait persiapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 pada masing-masing tahapan yang akan dibicarakan secara mendalam pada rapat dengar pendapat selanjutnya.

Rapat sesi pertama dilakukan secara terbuka dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Herman Haeron. Selanjutnya, rapat digelar tertutup untuk pembahasan lebih mendalam. (rls/ben)
Share:

Minimal Telah Jalani Separuh Masa Jabatan, Kepala Daerah Dinyatakan Telah Jalani Jabatan Satu Periode


setialampung.co.id - Kepala pusat penerangan kementerian dalam negeri (kapuspen kemendagri), Bahtiar Baharuddin mengatakan, masa jabatan kepala daerah berdasarkan amar putusan mahkamah konstitusi (MK) nomor 22/PUU-VII/2009 dalam perkara permohonan pengujian undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan, masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun.

Namun penjabaran satu periode masa jabatan adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.

“Masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun. Namun, yang dimaksud satu periode masa jabatan adalah apabila masa jabatan telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan,”kata Bahtiar di Jakarta, jumat (5/7).

Dengan demikian, ujarnya, seorang kepala daerah dinyatakan telah menghabiskan masa jabatan satu periode, apabila telah menjalani setengah masa jabatan minimal 2,5 tahun atau lebih dari itu.

“Bila seorang wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah di tengah jalan, maka perlu dihitung berapa lama sisa masa jabatan yang akan dilaluinya. Bila sisa masa jabatannya masih 2,5 tahun atau lebih maka wakil kepala daerah itu telah dihitung satu periode menjabat sebagai kepala daerah. Bila sisa masa jabatan yang dilaluinya kurang dari 2,5 tahun maka tidak dihitung sebagai satu periode,” kata Bahtiar.

Hal tersebut terkait dengan gugatan pada pasal 58 huruf o UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah secara tegas menyatakan bahwa masa jabatan kepala maksimal hanya dua periode. Namun, di lapangan terjadi persoalan. MK memang menyatakan pasal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, tetapi MK juga memberikan tafsir seputar persoalan yang sempat mencuat di beberapa daerah itu yang tegas ditelah diputus melalui putusan nomor 22/PUU-VII/2009. (*)
Share:

Kapuspen Kemendagri Dorong Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah


setialampung.co.id - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (kapuspen kemendagri), Bahtiar mendorong penguatan kelembagaan perpustakaan daerah. Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk perpustakaan tahun 2020 di ruang serbaguna lt.4 Gd. Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, kamis (4/7).

"Betapa pentingnya buku dan perpustakaan. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat kelembagaan perpustakaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, termasuk ide besarnya adanya UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) di tingkat kecamatan," kata Bahtiar.

Tak hanya terkait infrastruktur, penguatan kelembagaan juga dapat diwujudkan dengan penguatan sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

"Formasi PNS untuk pustakawan di daerah menjadi bagian pekerjaan yang tak kalah penting. Sehingga infrastruktur juga didukung oleh SDM yang mumpuni," terang Bahtiar.

Paradigma perpustakaan yang berubah seiring perkembangan zaman juga perlu dikuatkan dengan dukungan regulasi yang memadai. Oleh karenanya, Bahtiar juga turut mendorong revisi undang-undang pemerintah daerah terkait urusan wajib pelayanan non dasar menjadi pelayanan dasar.

"Perpustakaan bisa berkembang jika ada regulasi yang kuat. Oleh karenanya ke depan saya kira perlu adanya revisi terkait undang-undang pemerintahan daerah sehingga perpustakaan bukan lagi urusan wajib pelayanan non dasar, tetapi harus disejajarkan dengan pendidikan, yaitu menjadi urusan wajib pelayanan dasar," tegas Bahtiar.

Upaya pemerintah dalam hal ini kemendagri terus dilakukan untuk menguatkan kelembagaan perpustakaan salah satunya dengan hadirnya peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Karenanya ia meminta sinergi antar pemangku kepentingan untuk dapat mengimplementasikan penguatan kelembagaan perpustakaan.

"Membangun kultur, SDM, termasuk ekosistemnya adalah perjuangan yang harus kita lakukan. Oleh karenanya perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, kawan-kawan di daerah untuk menggandakan semangat dan bersinergi satu sama lain. Kami hanya membuat alat, misal Permendagri dan Surat Edaran tapi tetap kuncinya kawan-kawan di daerah. Intinya, kami tak akan biarkan perpustakaan dan perpusnas bekerja sendiri," kata Bahtiar.

Sementara itu Kepala Perpusnas RI Syarif Bando mengapresiasi Kemendagri yang telah memberikan perhatiannya untuk terus menguatkan kelembagaan perpustakaan.

"Terimakasih kepada kemendagri yang dimotori Pak kapuspen sehingga anggaran perpustakaan masuk dalam Permendagri, kami apresiasi dan mengucapkan terimakasih atas perhatian Kemendagri selama ini," ungkap Syarif. (*)
Share:

Dana Kelurahan untuk Penguatan Pemerintah Daerah

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

setialampung.co.id - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menekankan penguatan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk mendukung profesionalitas aparatur dan kemandirian daerah, dalam hal ini dana kelurahan untuk penguatan pemerintah daerah. Hal itu diungkapkannya saat rapat kerja nasional XIV tahun 2019 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Semarang, rabu (3/7).

"Negara kita ini kaya dan luas, ada 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.201 kecamatan, dan 8.479 kelurahan serta 74.957 desa di seluruh Indonesia. Perhatian pemerintah juga besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan hingga ke tingkat kelurahan," kata Tjahjo.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan adalah adanya alokasi pendanaan yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan alokasi pagu anggaran 2019 dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan sebesar Rp3 trilliun yang dialokasikan untuk 8.212 kelurahan pada 410 kabupaten/kota. Dihitung  berdasarkan tiga kategori kinerja pelayanan dasar publik,  yaitu kategori baik, perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan.

"Alokasi dana yang besar itu bertujuan mempercepat peningkatanan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta memperkecil kesenjangan pendapatan di masyarakat yang dimaksudkan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan," papar Tjahjo.

Sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 130 tahun 2018 Pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu) berbunyi "Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat," sementara pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) dalam permendagri yang sama mengamanatkan "Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri."

Adapun kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan meliputi, pertama, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.

Kedua, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Ketiga, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi.

Keempat, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan meliputi, pertama, pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

Kedua, pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan.

Ketiga, penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Keempat, pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Kelima, pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan.

Keenam, pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Oleh sebab itu kepala daerah diminta melakukan pembinaan dan pengawasan untuk penyelenggaraan kegiatan di kelurahan.

"Bentuk pembinaan bisa dilakukan melalui fasilitas, konsultasi, Diklat. Pengawasan juga perlu dilakukan dengan cara monitoring, evaluasi maupun pemeriksaan," kata Tjahjo.

Namun sayangnya, Tjahjo menyebut masih ada masalah dan kendala seperti kurangnya dukungan kepala daerah untuk mengalokasikan dana kelurahan sesuai undang-undang dan komitmen untuk melimpahkan kewenangan.

"Kita masih menemukan beberapa kendala di lapangan terkait perhatian kepala daerah dan dukungan untuk mengalokasikan dana kelurahan sesuai regulasinya. Selain itu, keterbatasan personil atau ASN dalam mengelola juga menjadi salah satu kendala," ungkap Tjahjo.

Oleh karena itu, kemendagri memberikan solusi atas kendala tersebut diantaranya:

Pertama, kemendagri telah menginstruksikan kepada pemda melalui SE mendagri nomor 146/2694/SJ tentang petunjuk pelaksanaan permendagri nomor 30 tahun 2018.

Kedua, pemerintah mewajibkan pelaksanaan  dan pemenuhan pendanaan Kelurahan tahun anggaran 2019 melalui pengaturan pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020.

Ketiga, pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah (BKD) untuk melakukan pemetaan dan penataan pegawai negeri sipil pada perangkat daerah kabupaten/kota agar dapat ditempatkan di kelurahan untuk mendukung pelaksanaan pendanaan kelurahan. (*)
Share:

(OPINI): Lobi - Lobi Politik yang Mendidik Masyarakat


Lobi - Lobi Politik yang Mendidik Masyarakat

Oleh: Handi Mulyaningsih

Masih tercium aroma pemilu serentak 2019, dimana KPU belum lama menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih. Bahkan penetapan perolehan suara di provinsi dan bebetapa kabupaten kota di Lampung masih menunggu sidang di mahkamah konstitusi karena ada gugatan.

Namun berdasarkan UU no 10 tahun 2016 ada 8 kabupaten kota pilkada di 2020, yaitu Kota Bandar Lampung, Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesisir Barat, Pesawaran, dan Way Kanan.

Oleh karena itu, geliat persiapan pilkadapun mulai terasa. Bagi KPU terkait penyiapan anggaran yang harus diajukan ke pemerintah. Dan bagi parpol, terkait dengan rekrutmen calon yang akan diusung sebagai bakal pasangan calon bupati wakil bupati serta walikota dan calon walikota.

Lobi-lobi politik dalam pilkada tentu saja menjadi media untuk menggali dan menyamakan visi misi.

Fungsi partai politik dalam rekrutmen calon kepala daerah ini idealnya dilakukan dengan membangun koalisi untuk pemenuhan jumlah kursi dalam mengusung bakal pasangan calon. Namun juga untuk menyamakan visi dan misi terkait pembangunan daerah. Dalam hal ini perlu diingat bahwa tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara.

Kelebihan lain visi misi calon yang diusung akan sinergis dengan visi misi parpol pengusung. Ini akan membuat pilkada akan semakin berkualitas karena telah tersaring calon - calon yang bersinergi dengan visi misi parpol. Yang terpilihpun akan terkontrol parpol.

Mengedepankan lobi - lobi politik dalam hal tersebut akan menampakkan parpol dalam kedewasaan yang lebih serta membawa masyarakat pada diskursus yang lebih mendidik dibandingkan hanya pada membangun koalisi atas dasar matematika hitungan kursi. (*)
Share:

Jelang Pilkada Serentak 2020, Fajrun Najah Ahmad: Ketua DPC Partai Demokrat Harus Pahami Dinamika di Masyarakat

Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung, Fajrun Najah Ahmad.

setialampung.co.id - Pimpinan DPC Partai Demokrat (PD) di delapan kabupaten/kota yang akan mengikuti pilkada serentak 2020 harus memahami benar dinamika yang ada di masyarakat.

Hal ini disampaikan Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung, Fajrun Najah Ahmad kepada setialampung.co.id, selasa (2/7).

"Saya tidak mau ada ketua DPC PD yang tidak tau dinamika politik di daerahnya," katanya.

Menurut pria yang disapa Bang Fajar ini, semua Ketua DPC PD wajib mengerti betul kondisi sosial politik kemasyarakatan di daerahnya.

"Kami minta ketua DPC PD yang daerahnya akan pilkada untuk segera melakukan konsolidasi internal sampai pada kepengurusan tingkat terbawah. Juga melakukan komunikasi politik dengan partai - partai lain serta tokoh masyarakat setempat," pintanya.

Terkait waktu penjaringan bakal calon kepala daerah, Fajar menuturkan, pihaknya menunggu petunjuk dari DPP PD.

"Kapan saja DPP perintahkan, kami siap menindaklanjutinya. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed