Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Diduga Pembangunan Jembatan Tanpa Izin Pemilik Lahan, Sinta Laporkan Aparat Pemkab Tanggamus ke Polda Lampung


setialampung.co.id - Iis Devi Sinta, warga Banjar Negeri, Kelurahan Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus, melaporkan dugaan menduduki lahan tanpa izin atau pemalsuan atau memasuki lahan tanpa izin ke Polda Lampung, selasa (16/7). Laporan tercantum dalam laporan nomor : LP/B - 990/VII/2019/SPKT tertanggal 16 Juli 2019.

Iis Devi Sinta merupakan putri dari Sahrani, pemilik lahan yang berada di Pekon Banjar Negeri Dusun V/Sukamara, Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus.

Dede Supriadi, juru bicara pemilik lahan didampingi Iis Devi Sinta, putri pemilik lahan mengatakan, lahan milik kerabatnya (Sahrani) seluas 139 meter diduga telah digunakan tanpa izin untuk pembangunan jembatan.

"Luas lahan yang diduga digunakan tanpa izin untuk pembuatan jembatan luasnya 139 meter. Tapi kalau pembangunan taludnya sudah jadi, luas lahan yang digunakan tanpa izin diperkirakan mencapai sekitar lima ratus meteran," kata Dede Supriyadi, kepada awak media di Graha Jurnalis Polda Lampung, selasa (16/7).

Dede mengungkapkan, di dalam laporan tersebut, pihak yang dilaporkan ke Polda Lampung yaitu Mantan Lurah Way Pring, Wahyudi, Camat Pugung, Hardasah, Bowo Nugroho (PPK), Kepala Dinas PUPR Tanggamus, Riswanda JA dan Bupati Tanggamus, Dewi Handjani.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, setiap laporan yang masuk ke Polda Lampung melalui SPKT akan diteliti terlebih dahulu.

"Semua laporan diteliti dahulu, kemudian dilakukan penyelidikan," kata Pandra. (*)

Berita Populer

Mendagri Keluarkan Surat Edaran untuk Gubernur, Bupati dan Walikota

Jakarta - Sehubungan dengan persiapan penyelenggaraan Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Mendagri tentang Persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Hal itu dipaparkan Mendagri Prof. H.M. Tito Karnavian dalam Rapat Terbatas di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Surat Edaran tersebut meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota agar saling berkoordinasi dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, membentuk Posko Pemantauan Terpadu Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 yang bertugas untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, memonitor persiapan dan pelaksanaan pada saat menjelang libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia;

Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat menjelang persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 melalui upaya:

a. Peningkatan Kesiapan Sarana dan P…

Reses Dedi Yuginta, Surono Minta Jumlah Guru Ngaji Didata Lagi

Bandarlampung - Surono, warga Kebon Jeruk meminta agar jumlah guru ngaji di wilayahnya didata kembali. Ini lantaran disinyalir adanya guru ngaji yang sudah tidak aktif mengajar lagi, namun masih mendapat bantuan dari walikota Bandarlampung.

Hal ini disampaikan Surono saat menghadiri reses anggota DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta, kamis (12/12).


Menurutnya, diduga ada guru ngaji yang sudah tidak aktif tapi masih menerima bantuan dari walikota Bandarlampung.

"Supaya tidak terjadi tumpang tindih terkait jumlah guru ngaji yang ada, saya minta jumlah guru ngaji untuk didata ulang. Karena disinyalir ada yang sudah nggak aktif lagi tapi masih terima bantuan dari walikota," ujarnya.

Selain terkait mendata ulang jumlah guru ngaji, pada kesempatan tersebut ia juga minta agar honor ketua RT ditambah lagi.

"Kalau bisa honor ketua RT ditambah lagi, kalau bisa honornya menjadi dua juta rupiah," pintanya.

Hal berbeda disampaikan Lia. Warga Kota Baru ini mengusulkan perbaikan goro…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…