Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

DPRD Lampung akan Panggil DKP Terkait Dermaga Tiang Pancang



setialampung.co.id - DPRD Lampung akan memanggail DKP Lampung untuk hearing soal pembangunan dermaga tiang pancang di Lempasing. Rencananya pemanggilan akan berlangsung rabu (24/7).

Sekretaris Komisi II DPRD Lampung, Joko Santoso mengatakan, pembangunan dermaga pancang itu rencananya telah dianggarkan memakai APBD Pemprov Lampung sekitar Rp20 miliar.

Namun, ia belum mengetahui jika ada pengalihan anggaran pembangunan dermaga itu dengan memakai DAK.

“Besok kita akan panggil mereka untuk klarifikasi soal pembangunan dermaga pancang yang kabarnya memakai anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ,” katanya, selasa (23/7).

Pembangunan ini rencananya, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata dan mengurai kemacetan.

Untuk peningkatan PAD, kata dia, Dermaga pancang ini rencananya sebagai Dock kapal nelayan serta pariwisata perikanan dan kelautan
untuk wisatawan lokal maupun mancanegara.

“Dock ini bakal nambah pendapatan pemprov Lampung. Sementara itu, melalui dermaga ini, para wisatawan bisa ke pulau Tegal Mas, Pahwang, Sari Ringgung, Wayang. Jadi disana nanti ada parkir kendaraan wisatawan. Azas manfaat lainnya untuk mengurai kemacetan,”ujarnya.

Oleh karena itu, kata Joko, jika ada rasionalisasi anggaran, DKP Lampung semestinya dapat melihat azas manfaat kedepannya bagi Bumi Ruwa Jurai.

“Jadi jangan asal main pangkas aja. Diliat dulu azas manfaatnya. Karena menurut saya, pembangunan dermaga pancang ini berdampak sangat besar bagi nelayan dan pemprov Lampung,” pungkasnya. (*)

Berita Populer

Mendagri Keluarkan Surat Edaran untuk Gubernur, Bupati dan Walikota

Jakarta - Sehubungan dengan persiapan penyelenggaraan Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Mendagri tentang Persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Hal itu dipaparkan Mendagri Prof. H.M. Tito Karnavian dalam Rapat Terbatas di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Surat Edaran tersebut meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota agar saling berkoordinasi dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, membentuk Posko Pemantauan Terpadu Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 yang bertugas untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, memonitor persiapan dan pelaksanaan pada saat menjelang libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia;

Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat menjelang persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 melalui upaya:

a. Peningkatan Kesiapan Sarana dan P…

Reses Dedi Yuginta, Surono Minta Jumlah Guru Ngaji Didata Lagi

Bandarlampung - Surono, warga Kebon Jeruk meminta agar jumlah guru ngaji di wilayahnya didata kembali. Ini lantaran disinyalir adanya guru ngaji yang sudah tidak aktif mengajar lagi, namun masih mendapat bantuan dari walikota Bandarlampung.

Hal ini disampaikan Surono saat menghadiri reses anggota DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta, kamis (12/12).


Menurutnya, diduga ada guru ngaji yang sudah tidak aktif tapi masih menerima bantuan dari walikota Bandarlampung.

"Supaya tidak terjadi tumpang tindih terkait jumlah guru ngaji yang ada, saya minta jumlah guru ngaji untuk didata ulang. Karena disinyalir ada yang sudah nggak aktif lagi tapi masih terima bantuan dari walikota," ujarnya.

Selain terkait mendata ulang jumlah guru ngaji, pada kesempatan tersebut ia juga minta agar honor ketua RT ditambah lagi.

"Kalau bisa honor ketua RT ditambah lagi, kalau bisa honornya menjadi dua juta rupiah," pintanya.

Hal berbeda disampaikan Lia. Warga Kota Baru ini mengusulkan perbaikan goro…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…