Ketua DPRD Lampung bersama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Tandatangani Persetujuan Bersama Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018



setialampung.co.id - Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi bersama Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal, melakukan penandatanganan persetujuan bersama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2018.


Penandatanganan dilakukan pada rapat paripurna DPRD Lampung dalam rangka pembicaraan tingkat II laporan badan anggaran DPRD Lampung terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2018, di ruang sidang DPRD Lampung, rabu (31/7).

“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat, badan anggaran dan fraksi-fraksi yang telah mencurahkan tenaga, pikiran dan waktu serta bersedia melakukan koordinasi yang baik dan intensif dengan pihak eksekutif selama proses pembahasan raperda ini,” kata Arinal.

Arinal juga menyampaikan apresiasi atas berbagai masukkan, saran dan juga kritik yang disampaikan terhadap substansi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2018, maupun pelaksanaan program kegiatan pembangunan umumnya.

“Baik program kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan, merupakan referensi bagi kami untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan dikemudian hari guna tercapainya program dan kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan masyarakat di Lampung lebih sejahtera,” katanya.

Ia menyebutkan raperda yang telah mendapat persetujuan dewan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada menteri dalam negeri Republik Indonesia untuk dievaluasi.

Hal ini sesuai amanat pasal 303 ayat 1 peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Seperti diketahui, persetujuan penetapan raperda Provinsi Lampung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung TA 2018 ini merupakan tindaklanjut dari penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD Provinsi Lampung TA. 2018 dilanjutkan pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung pada kamis 25 Juli 2019.

Hasil pembahasan perhitungan APBD Provinsi Lampung TA 2018 terdiri dari, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp7,098 triliun (89,45%), Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp7,538 triliun (87,87%), penerimaan/pembiayaan sebesar Rp533 miliar. Dengan demikian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp93,8 miliar.

Dengan demikian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp93,8 miliar. Dari hasil uraian tersebut, Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung menyimpulkan, secara umum pelaksnaaan APBD 2018 dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun kinerja.

Diketahui Silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Jika Silpa suatu wilayah menunjukkan angka 0, maka menunjukkan penyerapan anggaran 100 persen.

Kemendagri sebelumnya telah meminta Pemerintah Daerah melakukan penyerapan dan merealisasikan APBD dengan tepat. Hal itu dimaksudkan agar penyerapan anggaran dan belanja program dilakukan secara efektif dan efisien. (adv)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed