Langsung ke konten utama

Ketua DPRD Lampung bersama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Tandatangani Persetujuan Bersama Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018



setialampung.co.id - Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi bersama Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal, melakukan penandatanganan persetujuan bersama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2018.


Penandatanganan dilakukan pada rapat paripurna DPRD Lampung dalam rangka pembicaraan tingkat II laporan badan anggaran DPRD Lampung terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2018, di ruang sidang DPRD Lampung, rabu (31/7).

“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat, badan anggaran dan fraksi-fraksi yang telah mencurahkan tenaga, pikiran dan waktu serta bersedia melakukan koordinasi yang baik dan intensif dengan pihak eksekutif selama proses pembahasan raperda ini,” kata Arinal.

Arinal juga menyampaikan apresiasi atas berbagai masukkan, saran dan juga kritik yang disampaikan terhadap substansi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2018, maupun pelaksanaan program kegiatan pembangunan umumnya.

“Baik program kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan, merupakan referensi bagi kami untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan dikemudian hari guna tercapainya program dan kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan masyarakat di Lampung lebih sejahtera,” katanya.

Ia menyebutkan raperda yang telah mendapat persetujuan dewan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada menteri dalam negeri Republik Indonesia untuk dievaluasi.

Hal ini sesuai amanat pasal 303 ayat 1 peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Seperti diketahui, persetujuan penetapan raperda Provinsi Lampung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung TA 2018 ini merupakan tindaklanjut dari penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD Provinsi Lampung TA. 2018 dilanjutkan pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung pada kamis 25 Juli 2019.

Hasil pembahasan perhitungan APBD Provinsi Lampung TA 2018 terdiri dari, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp7,098 triliun (89,45%), Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp7,538 triliun (87,87%), penerimaan/pembiayaan sebesar Rp533 miliar. Dengan demikian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp93,8 miliar.

Dengan demikian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp93,8 miliar. Dari hasil uraian tersebut, Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung menyimpulkan, secara umum pelaksnaaan APBD 2018 dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun kinerja.

Diketahui Silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Jika Silpa suatu wilayah menunjukkan angka 0, maka menunjukkan penyerapan anggaran 100 persen.

Kemendagri sebelumnya telah meminta Pemerintah Daerah melakukan penyerapan dan merealisasikan APBD dengan tepat. Hal itu dimaksudkan agar penyerapan anggaran dan belanja program dilakukan secara efektif dan efisien. (adv)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …