Langsung ke konten utama

(OPINI): Lobi - Lobi Politik yang Mendidik Masyarakat


Lobi - Lobi Politik yang Mendidik Masyarakat

Oleh: Handi Mulyaningsih

Masih tercium aroma pemilu serentak 2019, dimana KPU belum lama menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih. Bahkan penetapan perolehan suara di provinsi dan bebetapa kabupaten kota di Lampung masih menunggu sidang di mahkamah konstitusi karena ada gugatan.

Namun berdasarkan UU no 10 tahun 2016 ada 8 kabupaten kota pilkada di 2020, yaitu Kota Bandar Lampung, Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesisir Barat, Pesawaran, dan Way Kanan.

Oleh karena itu, geliat persiapan pilkadapun mulai terasa. Bagi KPU terkait penyiapan anggaran yang harus diajukan ke pemerintah. Dan bagi parpol, terkait dengan rekrutmen calon yang akan diusung sebagai bakal pasangan calon bupati wakil bupati serta walikota dan calon walikota.

Lobi-lobi politik dalam pilkada tentu saja menjadi media untuk menggali dan menyamakan visi misi.

Fungsi partai politik dalam rekrutmen calon kepala daerah ini idealnya dilakukan dengan membangun koalisi untuk pemenuhan jumlah kursi dalam mengusung bakal pasangan calon. Namun juga untuk menyamakan visi dan misi terkait pembangunan daerah. Dalam hal ini perlu diingat bahwa tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara.

Kelebihan lain visi misi calon yang diusung akan sinergis dengan visi misi parpol pengusung. Ini akan membuat pilkada akan semakin berkualitas karena telah tersaring calon - calon yang bersinergi dengan visi misi parpol. Yang terpilihpun akan terkontrol parpol.

Mengedepankan lobi - lobi politik dalam hal tersebut akan menampakkan parpol dalam kedewasaan yang lebih serta membawa masyarakat pada diskursus yang lebih mendidik dibandingkan hanya pada membangun koalisi atas dasar matematika hitungan kursi. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)