Langsung ke konten utama

Tingkatkan Layanan Publik, Polresta Bandarlampung Luncurkan Program FIFO


setialampung.co.id - Sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Polresta Bandarlampung melakukan program inovasi peningkatan pelayanan publik dalam pembuatan SIM.

Kapolresta Bandarlampung, Kombes Pol. Wirdo Nefisco, rabu (31/7) mengatakan, ada peningkatan fasilitas pelayanan publik yang baru pada Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) 2526 Sat Lantas Polresta Bandarlampung.

Program yang diluncurkan tersebut menurut Kapolresta, berupa sistem antrian First In First Out (FIFO), yaitu sistem pelayanan berbasis teknologi sehingga pelayanan sesuai dengan nomor urut yang diambil dari alat antri FIFO.

Selain itu, dikatakan Kapolresta, saat ini juga telah disediakan ruang laktasi yang tertutup dan nyaman bagi para pemohon wanita yang sedang masa menyusui bayinya dan juga ruang bermain anak yang dibuat layaknya taman bermain anak dan senyaman mungkin bagi pemohon/istri pemohon yang membawa balita.

Ditambahkan Wirdo Nefisco, Satpas 2526 Sat Lantas Polresta Bandarlampung juga menyediakan charging box yang dapat digunakan pemohon untuk mengisi ulang baterai handphone serta tombol IKM atau indeks kepuasan masyarakat agar pihaknya dapat memantau sejauh mana kepuasan/ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

"Kita berkomintmen ini sejalan juga dengan visi kita, terutama Lantas untuk memberikan pelayanan terbaik dalam memenuhi standar pelayanan publik. Serta sejalan juga dengan misi yang kita wujudkan yaitu program bapak Kapolri yaitu promoter dan reformasi birokrasi Polri terutama dalam rangka penerbitan SIM," ujar Kombes Pol. Wirdo Nefisco.

Wirdo berharap berbagai progran ini dapat lebih memaksimalkan dan memenuhi pelayanan yang dibutuhkan masyarakat Kota Bandarlampung.

Salah seorang warga Bandarlampung, Nigawati saat diminta tanggapannya terkait dengan inovasi yang dilakukan Polresta Bandarlampung mengaku cukup senang dengan adanya peningkatan pelayanan publik itu. Namun dirinya berharap pembuatan maupun perpanjangan SIM dapat lebih dipercepat agar tidak banyak menyita waktu. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …