Kemendagri Minta Kepala Daerah dan Sekda Tegur ASN yang Terindikasi Sosialisasi Rencana Pencalonan di Pilkada

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar.

setialampung.co.id - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) kementerian dalam negeri (Kemendagri), Bahtiar menegaskan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang menjadi anggota partai politik (parpol) atau pengurus dan anggota Ormas sayap parpol.

"Jika PNS/ASN menjadi pengurus Ormas sayap parpol, berpotensi terjadi konflik of interest dengan tugas dan kewajibannya sebagai PNS/ASN. Itu tidak selaras dengan Panca Prasetya Korpri," tegasnya, kepada setialampung.co.id, selasa (20/8).

Kepala daerah dan sekretaris daerah, tegasnya lagi, harus memberikan pembinaan kepada PNS/ASN yang terindikasi melakukan sosialiasi ke masyarakat untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya terkait rencana pencalonannya di pilkada 2020 mendatang.

"Saya pikir beberapa etika dan kaidah sebagai ASN yang netral sudah dilanggar. Kalo mau fokus calon kepala daerah, sebaiknya yang bersangkutan mundur sebagai ASN supaya tidak konflik of interest dengan status sebagai ASN yang netral," ungkapnya.

Ketika ditanya apakah ASN boleh menghadiri undangan salah satu partai politik, Bahtiar menuturkan, sekedar menghadiri boleh. Karena itu bagian tugas pemerintahan bidang politik dalam negeri.

"Bukan menjadi pengurus," tegasnya. (ben)

Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed