Langsung ke konten utama

KPK Lakukan Supervisi Terhadap Penanganan Kasus Besar yang Mandek di Lampung

Wakil Ketua KPK, Thony Saut Situmorang (dua dari kiri), saat menghadiri acara diskusi, senin (5/8). Foto: Benny Setiawan.

setialampung.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan supervisi terhadap kasus - kasus besar di Lampung yang penanganannya lambat dan tidak bergerak.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK, Thony Saut Situmorang, usai acara diskusi di studio FS TV, senin (5/8).

"Kita dalami apa masalahnya. Di beberapa daerah terkadang masalahnya ada yang kekurangan saksi ahli, maka kita (KPK) akan datangkan saksi ahli dari Jakarta. Karena terkadang saksi ahli bisa menentukan. Jika masalahnya kekurangan alat bukti, kita lihat seperti apa alat bukti yang kurang. Kita pelajari detail kasusnya," tegas Saut Situmorang.

Dikatakannya, koordinator wilayah yang ada di Indonesia terbagi sembilan wilayah, dan koordinator wilayah Lampung akan melihat dari dua sisi yaitu sisi pencegahan dan sisi penindakan.

"Misal ada beberapa kasus yang tidak bergerak, penanganannya lambat sekali, tidak maju, SP3 juga nggak, maka kita bisa melakukan supervisi," tegasnya.

Dijelaskannya, tim akan melihat dan melakukan pemaparan dan memantau di tahap mana dan apa yang menghambat penyelidikan kasus.

"Kita akan memberikan saran, dan kewajiban mereka untuk menyelesaikan kasusnya. Saya tidak bisa menyebutkan kasus per kasus karena tidak hafal. Tapi secara umum hal ini dilakukan di seluruh Indonesia," ujarnya. (ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …