Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

KPK Supervisi Mitra Pemangku Kepentingan di KSOP Kelas 1 Panjang


setialampung.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat supervisi bersama pejabat kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP) kelas I Panjang, Bandarlampung dan segenap mitra pemangku kepentingan di pelabuhan tersebut.

Tujuan pertemuan adalah untuk menyepakati persepsi dan paradigma sebagai dasar untuk membangun kolaborasi pencegahan korupsi terkait tata kelola pelabuhan.

“KPK mendorong kepatuhan pelaku usaha dan fungsi koordinasi lintas pemangku kepentingan di Pelabuhan Panjang ini dan untuk itu kami butuh baseline data untuk mendukung kerja-kerja pencegahan,” kata Dian Patria, Kordinator Wilayah tim kordinasi dan supervisi pencegahan KPK dalam rapat di kantor KSOP Pelabuhan Panjang, kamis, (8/8).

Dian menambahkan, jika tidak dapat dilakukan penyelesaian di daerah, maka KPK akan membawanya ke tingkat kementerian/lembaga pusat.

Hadir dalam acara Kepala Kantor KSOP Kelas I Panjang, Andi Hartono beserta jajarannya, Direktur Polairud Polda Lampung, Kombes Usman HP, perwakilan ditjen hubla, karantina pertanian-kemtan, karantina kesehatan-kemkes, ditjen bea cukai, dan sejumlah pihak swasta serta asosiasi mitra pemangku kepentingan seperti Freight Forwarder, bongkar muat, Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan IPC/Pelindo II Panjang, bertempat di kantor KSOP, ‪Jl. Yos Sudarso, Pidada, Bumi Waras, Kota Bandarlampung‬, Lampung.

“Potensi sumber daya kemaritiman kita sangat besar. Namun, KPK juga menemukan bahwa potensi konflik kepentingan dan perilaku menyimpang di lapangan masih banyak terjadi,” tambah Dian.

Sektor maritim merupakan salah satu fokus sektor yang tertuang dalam renstra KPK 2015 – 2019. Sebagai salah satu kekayaan negara, seharusnya laut memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara. Sayangnya, KPK menemukan bahwa kontribusi penerimaan pajak sektor kelautan masih sangat kecil.

“Dari total nilai produksi perikanan laut, penerimaan negara bukan pajak sektor perikanan laut selama 5 tahun periode 2008 – 2013 kurang dari 0,3%,” ujar Dian.

Karenanya, KPK terus mendorong perbaikan dalam sektor kemaritiman ini. KPK pernah melakukan kajian tentang Sistem Ruang laut dan Sumber Daya Kelautan Indonesia pada 2014. Salah satunya ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di setiap provinsi.

Pelabuhan merupakan salah satu fokus tematik pendampingan koordinasi supervisi Pencegahan oleh KPK di Provinsi Lampung. Pendekatan GNMK Maritim dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu tactical action yang merupakan pendekatan jangka pendek dengan membangun sistem data dan Informasi terintegrasi; strategic action sebagai pendekatan jangka menengah dilakukan untuk menutup titik rawan korupsi dan menyelamatkan kekayaan negara; dan jangka panjang dengan melakukan systematical action untuk mengawal pelaksanaan kebijakan mewujudkan kedaulatan pengelolaan SDA.

Selanjutnya, disepakati dalam waktu 1 bulan, KSOP dan stakeholder Pelabuhan Panjang akan menyampaikan data pelaku usaha di pelabuhan dan kepatuhannya, serta data permasalahan lintas Kementerian/Lembaga/Instansi untuk menjadi bahan kegiatan koordinasi supervisi sektor pelabuhan oleh KPK. (*/ben)

Berita Populer

Badri Tamam Nilai KPRI Handayani Koperasi Sehat

Bandarlampung - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandarlampung, Badri Tamam, menilai Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Dinas Pendidikan Bandar Lampung merupakan koperasi sehat, karena asetnya mencapai lebih sepuluh miliar.

"Semoga kedepan koperasi Handayani dapat lebih baik lagi," kata Badri Tamam dalam rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 2018 KPRI Handayani Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, di Aula Dinas Pendidikan setempat, sabtu (9/3).

Menurut Badri Tamam, KPRI Handayani sangat bermanfaat para anggotanya. Salah satunya memberangkatkan umroh enam orang, membantu anggota dan masyarakat misalnya dalam rangka pengadaan sembako, termasuk juga simpan-pinjam.

Ketua KPRI Handayani Tatang Setiadi menjelaskan, RAT rutin tiap tahun ini merupakan salah satu amanah dari Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992. Koperasi harus setiap tahun melaporkan kegiatan tahunannya melalui RAT.

"Jadi kekuasaan tertinggi koperasi adalah RAT. Dalam rapat ini juga mengund…

Antoni Imam Ajak Mahasiswa Ikut Siapkan Peraturan Daerah

Bandarlampung - Di depan ratusan mahasiswa peserta seminar nasional legislatif 2019 di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, selasa (3/12), Anggota Komisi V DPRD Lampung, Antoni Imam mengajak agar disamping menuntaskan perkuliahan secara baik dengan nilai akademik yang baik, juga tak lupa jangan abai dengan kondisi sosial disekitar mereka.

“Sebagai _director of change_ atau pengendali perubahan, adik-adik mahasiswa punya tanggung jawab moral ikut memperbaiki kondisi sosial di sekitar. Jangan mengabaikan tugas mulia itu,” harap sekretaris fraksi PKS DPRD Lampung ini.

Mahasiswa sebagai suatu strata sosial yang dipercaya masyarakat harus ikut memberi pencerahan kepada mereka.

“Hari ini publik menaruh harapan besar kepada adik-adik mahasiswa. Salah satu tugas yang penting dilakukan adalah sebagai penyeimbang kebijakan baik di tingkat lokal/ daerah maupun nasional,” ungkap Antoni Imam.

Sebagai penyeimbang kebijakan, maka mahasiswa perlu menterjemahkannya secara sistemik.

“Jika ada peratura…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…