Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

APBD Digunakan Bagi Kepentingan Pemenuhan Kewajiban Dasar Pemerintah di Daerah


setialampung.co.id - Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo mengingatkan, dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus digunakan untuk kepentingan mencukupi pemenuhan kewajiban dasar pemerintah di daerah.

Hal ini disampaikan Hadi Prabowo saat memberikan sambutan pada acara orientasi bagi anggota DPD RI terpilih periode 2019 - 2024 di Hotel JW Marriot, Jakarta, rabu (18/9).

Sekjen menjelaskan, pelaksanaan urusan wajib  ini meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, tata ruang, perumahan pemukiman, ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta sosial.

“Oleh karena itulah, enam kewajiban ini betul - betul bisa dilaksanakan dan dibentuk oleh daerah. Untuk itulah, dana APBD yang memang masih sangat terbatas ini diharapkan bisa untuk pemenuhan kewajiban dasarnya,” ujar Hadi.

Sebelumnya, sekjen menjelaskan, pembangunan daerah bertujuan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan baik untuk peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat serta peran serta masyarakat.

Pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah harus sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah seperti yang diatur pada Pasal 263. Perencanaan pembangunan di daerah ini harus sinkron dan terintegrasi antara kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terutama dari sisi potensi dan keanekaragaman potensi daerah dalam kerangka pelaksanaan prinsip-prinsip baik demokrasi, keistimewaan, dan kekhususan.

“Oleh karena itulah di dalam pelaksanaan pembangunan daerah ini, kita tekankan bahwa alokasi dana uang yang dimiliki oleh daerah ini hendaknya bisa dimanfaatkan di dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar,” kata Hadi Prabowo.

Sekjen kemendagri juga mengingatkan, dalam rencana kerja pemerintah tahun 2020 telah digariskan. Temanya adalah peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas. Karena itu, pada 2020, pemerintah akan memprioritaskan pada  pembangunan manusia dengan upaya pengentasan penurunan kemiskinan, konektivitas dan pemerataan, kesempatan kerja, ketahanan pangan, air dan lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

“Tentu harapan kita bersama antara kebutuhan pusat dan daerah ini. Pertama perencanaan pembangunan yang bersinergi sama-sama memenuhi kebutuhan dasar yang kemudian daerah dengan alokasi dana ini juga bisa pada kebutuhan daerah sehingga akan ada sinergitas. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan hal ini didasarkan atas PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemda,” kata Hadi Prabowo.

Oleh karena itulah, menurutnya, sinergitas harus tersusun setelah kepala daerah terpilih menyusun RPJMD di mana visi misi dari kepala daerah terpilih ini harus diakomodasi  di dalam visi terpilih. Kemudian juga dokumen teknogratif didasarkan atas kajian dan ilmiah, kemudian partisipan kaitannya dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan  didaerah.

Sehingga dengan demikian, daerah untuk merumuskan setiap tahunnya harus pula disusun RKPD, yang mana RKPD ini harus pula mengacu pada RKP yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan kemudian ada spesisifik yang terkait dengan potensi dan kebutuhan-kebutuhan daerah, karena daerah harus melaksanakannya.

Dalam kesempatan itu, Sekjen Kemendagri juga mengingatkan sudah terbitnya Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 bahwa penggunaan dana keuangan daerah harus mendapatkan persetujuan Mendagri. Bila tidak dilaksanakan, Mendagri dapat meminta Menteri Keuangan untuk menunda dana transfer. Hal ini dimaksudkan karea saat ini APBD yang besar memberikan TPP dan biaya perjalanan dinas yang besar. Namun, APBD yang kecil juga ikut besar.

“Itulah muncul PP No 12 Tahun 2019 di samping adanya perubahan nomenklatur diatur di dalam pemberian TPP yang nantinya ditetapkan dengan PP.  Dalam arti Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuda nanti akan ada batas atas batas bawah terkait dengan interval PAD, sehingga ini akan mengurangi kesenjangan,” katanya. (rls)

Berita Populer

Badri Tamam Nilai KPRI Handayani Koperasi Sehat

Bandarlampung - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandarlampung, Badri Tamam, menilai Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Dinas Pendidikan Bandar Lampung merupakan koperasi sehat, karena asetnya mencapai lebih sepuluh miliar.

"Semoga kedepan koperasi Handayani dapat lebih baik lagi," kata Badri Tamam dalam rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 2018 KPRI Handayani Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, di Aula Dinas Pendidikan setempat, sabtu (9/3).

Menurut Badri Tamam, KPRI Handayani sangat bermanfaat para anggotanya. Salah satunya memberangkatkan umroh enam orang, membantu anggota dan masyarakat misalnya dalam rangka pengadaan sembako, termasuk juga simpan-pinjam.

Ketua KPRI Handayani Tatang Setiadi menjelaskan, RAT rutin tiap tahun ini merupakan salah satu amanah dari Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992. Koperasi harus setiap tahun melaporkan kegiatan tahunannya melalui RAT.

"Jadi kekuasaan tertinggi koperasi adalah RAT. Dalam rapat ini juga mengund…

Antoni Imam Ajak Mahasiswa Ikut Siapkan Peraturan Daerah

Bandarlampung - Di depan ratusan mahasiswa peserta seminar nasional legislatif 2019 di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, selasa (3/12), Anggota Komisi V DPRD Lampung, Antoni Imam mengajak agar disamping menuntaskan perkuliahan secara baik dengan nilai akademik yang baik, juga tak lupa jangan abai dengan kondisi sosial disekitar mereka.

“Sebagai _director of change_ atau pengendali perubahan, adik-adik mahasiswa punya tanggung jawab moral ikut memperbaiki kondisi sosial di sekitar. Jangan mengabaikan tugas mulia itu,” harap sekretaris fraksi PKS DPRD Lampung ini.

Mahasiswa sebagai suatu strata sosial yang dipercaya masyarakat harus ikut memberi pencerahan kepada mereka.

“Hari ini publik menaruh harapan besar kepada adik-adik mahasiswa. Salah satu tugas yang penting dilakukan adalah sebagai penyeimbang kebijakan baik di tingkat lokal/ daerah maupun nasional,” ungkap Antoni Imam.

Sebagai penyeimbang kebijakan, maka mahasiswa perlu menterjemahkannya secara sistemik.

“Jika ada peratura…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…