Pertemuan Lengkap Kepala Daerah Papua dan Papua Barat, DPRD, Tokoh dan Lembaga Adat, Difasilitasi Dialog Terbuka dengan Presiden Setelah 20 Oktober 2019


setialampung.co.id - Pertemuan lengkap gubernur Papua, gubernur Papua Barat, bupati/walikota, DPRD provinsi/kabupaten/kota, lembaga masyarakat adat, perguruan tinggi dan tokoh Papua akan difasilitasi dialog terbuka dengan Presiden RI Joko Widodo pasca pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019.

“Pertemuan DPRD provinsi/kabupaten/kota se-Papua dan Papua Barat dengan Bapak Presiden direncanakan setelah pelantikan presiden (20/10).  Jadi semua lengkap, dari gubernur, wagub, sekda, kemudian pimpinan DPRD,” kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat mendampingi perwakilan DPRD Papua, DPRD Papua Barat, dan APKASI di Gedung Bina Graha, Jakarta (24/9).

Pada kesempatan tersebut, wakil pimpinan DPRD juga turut menyampaikan aspirasi warga Papua dan Papua Barat terkait diperlukannya dialog khusus antara pemerintah pusat dengan para tokoh di Papua. Menanggapi hal itu, Tjahjo Kumolo merespon positif hal tersebut dan meminta anggota DPRD Papua dan DPRD Papua Barat untuk menyerap aspirasi masyarakat untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan.

“Seraplah aspirasi dan seluruh masyarakat yang ada, gerakan dan organisir untuk menjaga stabilitas dan bawa aspirasinya ke pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Tjahjo.

Menurutnya, pandangan dan paradigma tentang Papua dan Papua Barat harus diubah. Sehingga bukan lagi membicarakan soal suku atau masyarakat yang tinggal di pegunungan dan daratan saja, tetapi Papua adalah bagian dari Indonesia dan peradaban dunia.

“Tanah Papua itu seluruh kepemimpinannya jangan dilihat dari masyarakat pegunungan dan daratan saja, tapi lihat lima suku adat yang besar dan mencerminkan lima wilayah adat di Papua dan dua wilayah adat di Papua Barat. Tanah Papua adalah milik Indonesia karena semua kelompok, etnik, suku bangsa dan golongan ada hidup di tanah Papua,” ungkapnya.

Setelah melakukan pertemuan di kantor staf presiden, para wakil rakyat ini selanjutnya menghadiri rapat koordinasi dalam rangka peningkatan pemahaman tugas dan fungsi pimpinan DPRD kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah se-provinsi Papua dan Papua Barat di kantor kemendagri, Jakarta. Pembekalan materi oleh mendagri, sekjen kemendagri, dirjen polpum, dirjen otda dan dirjen keuagan daerah. Kemudian, setelah melakukan rakor di kemendagri, selanjutnya menuju ke kantor kemenkopolhukam untuk melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Menteri Menkopolhukam, Wiranto untuk membahas stabilitas keamanan di tanah Papua. (rls/*)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed