Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

163 Pemda Telah Tandatangani NPHD dengan Bawaslu


setialampung.co.id - Sebanyak 163 dari 270 Pemerintah Daerah (Pemda) telah melakukan penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan Bawaslu. Dengan demikian, masih ada 107 Pemda yang hingga kini belum melakukan penandatangan NPHD dengan Bawaslu.

“Perlu kami sampaikan terkait dengan ada 163 daerah yang sudah (NPHD) dan 107 yang masih proses", kata Ketua Bawaslu RI, Abhan, dalam Rakor evaluasi pendanaan pilkada tahun 2020 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C lt.3 Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, senin (7/10).

Abhan mengungkapkan terkait kendala yang ditemui oleh Pemda yang hingga kini belum menandatangani NPHD dengan Bawaslu. Diantaranya belum ada kesepakatan besaran anggaran Pilkada serta terbentur standar biaya program.

“Ada yang karena terbentur standar biaya program, padahal standar yang dibuat adalah standar yang sudah layak dan standar maksimal, yakni standar dari Kemendagri dan Kemenkeu. Ada juga yang belum ada kesepakatan besaran anggaran Pilkada,” jelasnya.

Dalam acara yang dihadiri 600 orang peserta yang terdiri dari sekda provinsi dan kabupaten/kota, Kepala Badan Pengelolaan Asset dan Keuangan Daerah (BPAKD) provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada tahun 2020, ketua KPU dan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota kota, serta peserta dari lingkungan Kemendagri tersebut, Abhan juga menitipkan kesuksesan dan penyelenggaraan Pilkada bukan hanya tugas penyelenggara saja, namun menjadi tugas dan tanggungjawab bersama.

“Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini adalah tugas kita bersama untuk bersama menyukseskan pemilihan kepala daerah. Tentu dari tahapan awal kami sampaikan bahwa dua duanya harus selesai, baik di  (NPHD) di KPU maupun (NPHD) dengan Bawaslu,” pungkasnya. (rls)

Berita Populer

Antoni Imam Ajak Mahasiswa Ikut Siapkan Peraturan Daerah

Bandarlampung - Di depan ratusan mahasiswa peserta seminar nasional legislatif 2019 di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, selasa (3/12), Anggota Komisi V DPRD Lampung, Antoni Imam mengajak agar disamping menuntaskan perkuliahan secara baik dengan nilai akademik yang baik, juga tak lupa jangan abai dengan kondisi sosial disekitar mereka.

“Sebagai _director of change_ atau pengendali perubahan, adik-adik mahasiswa punya tanggung jawab moral ikut memperbaiki kondisi sosial di sekitar. Jangan mengabaikan tugas mulia itu,” harap sekretaris fraksi PKS DPRD Lampung ini.

Mahasiswa sebagai suatu strata sosial yang dipercaya masyarakat harus ikut memberi pencerahan kepada mereka.

“Hari ini publik menaruh harapan besar kepada adik-adik mahasiswa. Salah satu tugas yang penting dilakukan adalah sebagai penyeimbang kebijakan baik di tingkat lokal/ daerah maupun nasional,” ungkap Antoni Imam.

Sebagai penyeimbang kebijakan, maka mahasiswa perlu menterjemahkannya secara sistemik.

“Jika ada peratura…

Danpomal Lampung Minta Prajurit Profesional

BANDARLAMPUNG- Komandan Polisi Militer Angkatan Laut (Danpomal) Lampung, Mayor Laut (PM) Prasetyo Bekti meminta prajurit bertugas independen dan profesional.

Permintaan Prasetyo Bekti itu dalam rangkaian hari ulang tahun (HUT) Ke-73 Pomal Lampung di Gedung C, PKOR Wayhalim, Bandarlampung, minggu (24/2) pagi.

Soal HUT Pomal, Prasetyo Bekti menjelaskan, kegiatan ini merupakan rangkaian acara dari perayaan HUT Pomal ke-73.

"Acara diawali olah raga bersama, yaitu senam bersama, setelah itu jalan sehat, kemudian dirangkai dengan kegiatan donor darah, sebagai wujud membantu rekan-rekan kita yang mungkin membutuhkan, dan terakhir ialah pengundian kupon jalan sehat," jelasnya.

Prasetyo memaparkan, untuk hadiah jalan sehat sendiri sebanyak 156 item, dengan hadiah utama 10 sepeda.

"Pomal kian bisa bertugas dengan sebaik-baiknya. Khususnya di Lampung, Lanal di Lampung mengelola ribuan prajurit, ada Brigade-4 Marinir, ada 2 Batalyon, ada Prokimal, dan lanal itu sendiri," kata…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…