Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Kapuspen Kemendagri Dorong Penguatan Komisi Penyiaran Indonesia


setialampung.co.id - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri mendorong penguatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Menurutnya, KPI harus hidup di masyarakat layaknya pers yang berperan sebagai pilar ke empat demokrasi.

“KPI ini harus kuat, karena kita tahu ini pilar demokrasi, kalau ini (KPI) sampai mati, maka ada ruang kosong peradaban demokrasi dan ada kematian demokrasi dari sisi pengawasan penyiaran,” kata Bahtiar, dalam rapat pimpinan KPI tahun 2019 di The Alana Hotel dan Conference Center Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Bahtiar yang juga menjabat Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum ini berpendapat, kehadiran KPI sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak hanya mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, kehadiran KPI juga bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat.

“Kehadiran KPI di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita sangat penting. Apalagi KPI ini produk reformasi, itu pertanda bahwa KPI lembaga yang memang penting kita butuhkan untuk menjaga kelangsungan peradaban demokrasi negara ini,” ungkapnya.

Salah satu penguatan yang ditekankan Bahtiar diantaranya persoalan sinergi dan regulasi UU penyiaran dengan UU Pemda. Menurutnya, keselarasan penting dilakukan agar tafsiran undang-undang, terutama dari segi kelembagaan dan pendanaan tidaklah rancuh.

“KPI dari sisi Undang-Undangnya nya diatur sendiri, yakni UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, ini tidak nyambung dengan UU Pemda. Di UU penyiaran, KPI merupakan lembaga yang mandiri dan bukan urusan yang didesentralisasikan ke daerah, tetapi mohon maaf tiba-tiba dalam UU menyebut bahwa KPI di daerah dibiayai APBD, ini tidak sinkron, karena aturannya di daerah hanya dapat menganggarkan sesuatu yang menjadi urusannya, kecuali ketentuan lain yang diatur perundang-undangan,” jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Kemendagri melakuan evaluasi terhadap rancangan APBD dengan memastikan dana hibah daerah untuk KPI tercantum di dalamnya selama KPID telah membuat proposal pengajuan Hibah.

“APBD provinsi akan dievaluasi Kemendagri, jadi kami pastikan sepanjang teman-teman sudah ada proposalnya nanti kita evaluasi, kalau tidak kasih hibah ke KPID pasti akan dievaluasi, karena hal tersebut sudah diatur dalam Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2020 ” pungkasnya. (rls)

Berita Populer

Badri Tamam Nilai KPRI Handayani Koperasi Sehat

Bandarlampung - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandarlampung, Badri Tamam, menilai Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Dinas Pendidikan Bandar Lampung merupakan koperasi sehat, karena asetnya mencapai lebih sepuluh miliar.

"Semoga kedepan koperasi Handayani dapat lebih baik lagi," kata Badri Tamam dalam rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 2018 KPRI Handayani Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, di Aula Dinas Pendidikan setempat, sabtu (9/3).

Menurut Badri Tamam, KPRI Handayani sangat bermanfaat para anggotanya. Salah satunya memberangkatkan umroh enam orang, membantu anggota dan masyarakat misalnya dalam rangka pengadaan sembako, termasuk juga simpan-pinjam.

Ketua KPRI Handayani Tatang Setiadi menjelaskan, RAT rutin tiap tahun ini merupakan salah satu amanah dari Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992. Koperasi harus setiap tahun melaporkan kegiatan tahunannya melalui RAT.

"Jadi kekuasaan tertinggi koperasi adalah RAT. Dalam rapat ini juga mengund…

Antoni Imam Ajak Mahasiswa Ikut Siapkan Peraturan Daerah

Bandarlampung - Di depan ratusan mahasiswa peserta seminar nasional legislatif 2019 di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, selasa (3/12), Anggota Komisi V DPRD Lampung, Antoni Imam mengajak agar disamping menuntaskan perkuliahan secara baik dengan nilai akademik yang baik, juga tak lupa jangan abai dengan kondisi sosial disekitar mereka.

“Sebagai _director of change_ atau pengendali perubahan, adik-adik mahasiswa punya tanggung jawab moral ikut memperbaiki kondisi sosial di sekitar. Jangan mengabaikan tugas mulia itu,” harap sekretaris fraksi PKS DPRD Lampung ini.

Mahasiswa sebagai suatu strata sosial yang dipercaya masyarakat harus ikut memberi pencerahan kepada mereka.

“Hari ini publik menaruh harapan besar kepada adik-adik mahasiswa. Salah satu tugas yang penting dilakukan adalah sebagai penyeimbang kebijakan baik di tingkat lokal/ daerah maupun nasional,” ungkap Antoni Imam.

Sebagai penyeimbang kebijakan, maka mahasiswa perlu menterjemahkannya secara sistemik.

“Jika ada peratura…

Danpomal Lampung Minta Prajurit Profesional

BANDARLAMPUNG- Komandan Polisi Militer Angkatan Laut (Danpomal) Lampung, Mayor Laut (PM) Prasetyo Bekti meminta prajurit bertugas independen dan profesional.

Permintaan Prasetyo Bekti itu dalam rangkaian hari ulang tahun (HUT) Ke-73 Pomal Lampung di Gedung C, PKOR Wayhalim, Bandarlampung, minggu (24/2) pagi.

Soal HUT Pomal, Prasetyo Bekti menjelaskan, kegiatan ini merupakan rangkaian acara dari perayaan HUT Pomal ke-73.

"Acara diawali olah raga bersama, yaitu senam bersama, setelah itu jalan sehat, kemudian dirangkai dengan kegiatan donor darah, sebagai wujud membantu rekan-rekan kita yang mungkin membutuhkan, dan terakhir ialah pengundian kupon jalan sehat," jelasnya.

Prasetyo memaparkan, untuk hadiah jalan sehat sendiri sebanyak 156 item, dengan hadiah utama 10 sepeda.

"Pomal kian bisa bertugas dengan sebaik-baiknya. Khususnya di Lampung, Lanal di Lampung mengelola ribuan prajurit, ada Brigade-4 Marinir, ada 2 Batalyon, ada Prokimal, dan lanal itu sendiri," kata…