Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Mendagri Dampingi Presiden Jokowi Ke Papua


Papua – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian gerak cepat tak menunggu lama untuk langsung bekerja lebih serius terutama dalam menangani persoalan di tanah Papua dengan lakukan kunjungan kerja ke Papua bersama Panglima TNI dan Plt. Kapolri.

Dalam kunjungan kerja ke Papua tersebut Mendagri didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum yang juga Kapuspen Kemendagri, Bahtiar yang dalam keterangannya menjelaskan, Mendagri Tito Karnavian menuju Papua usai menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka dan rapat internal di kemendagri, kamis (24/10).

"Betul, Pak Menteri sudah bertolak ke Papua bersama Panglima TNI dan Plt. Kapolri, dan akan mendampingi kunker Presiden", kata Kapuspen yang juga Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, jumat (25/10).

Bahtiar menjelaskan, Mendagri sangat berkepentingan dalam mengawal dan memastikan terjaganya stabilitas keamanan dalam negeri tentunya daerah Papua yang menjadi prioritas pertamanya.

“Sebelum menjabat Mendagri, beliau pernah melaksanakan operasi bersama dengan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto menangani konflik Papua dan tentunya otomatis sudah paham kondisi di lapangan yang pada saat ini beliau juga mendampingi kunjungan kerja Bapak Presiden Jokowi ke Papua", ujarnya.

Bahtiar juga mengutarakan, kunjungan kerja Mendagri bersama Panglima TNI dan Plt. kapolri mendampingi Presiden tersebut sebagai bentuk perhatian yang sungguh-sungguh Mendagri Tito Karnavian kepada tanah Papua.

“Bagaimanapun Papua bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila stabilitas politik dan keamanan terganggu di Papua maka akan berpengaruh bagi stabilitas politik dan keamanan secara nasional”, ungkapnya.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen Mendagri Tito Karnavian untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri, sebagaimana diutarakan saat menyampaikan arahannya dihadapan jajaran ASN kemendagri dan BNPP pagi sebelum keberangkatannya ke Papua.

Kemendagri, sebagai Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri memiliki peran strategis untuk menjamin stabilitas politik dalam negeri.

Menurutnya, tanpa stabilitas politik dalam negeri, pembangunan di berbagai sektor tak akan berjalan dengan baik. Pasalnya, stabilitas politik dan pembangunan akan saling memengaruhi satu sama lain dan berdampak pada sisi keamanan.

Mendagri Tito Karnavian dalam kunjungannya ditemani Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar. Mendagri bertolak ke Papua untuk menemani kunjungan kerja Presiden Joko Widodo. Di Kota Jayapura, presiden dijadwalkan akan meresmikan Jembatan Holtekam dan bertemu dengan para tokoh masyarakat. (rilis)

Berita Populer

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Danpomal Lampung Minta Prajurit Profesional

BANDARLAMPUNG- Komandan Polisi Militer Angkatan Laut (Danpomal) Lampung, Mayor Laut (PM) Prasetyo Bekti meminta prajurit bertugas independen dan profesional.

Permintaan Prasetyo Bekti itu dalam rangkaian hari ulang tahun (HUT) Ke-73 Pomal Lampung di Gedung C, PKOR Wayhalim, Bandarlampung, minggu (24/2) pagi.

Soal HUT Pomal, Prasetyo Bekti menjelaskan, kegiatan ini merupakan rangkaian acara dari perayaan HUT Pomal ke-73.

"Acara diawali olah raga bersama, yaitu senam bersama, setelah itu jalan sehat, kemudian dirangkai dengan kegiatan donor darah, sebagai wujud membantu rekan-rekan kita yang mungkin membutuhkan, dan terakhir ialah pengundian kupon jalan sehat," jelasnya.

Prasetyo memaparkan, untuk hadiah jalan sehat sendiri sebanyak 156 item, dengan hadiah utama 10 sepeda.

"Pomal kian bisa bertugas dengan sebaik-baiknya. Khususnya di Lampung, Lanal di Lampung mengelola ribuan prajurit, ada Brigade-4 Marinir, ada 2 Batalyon, ada Prokimal, dan lanal itu sendiri," kata…

Bahtiar Hadiri Rapat Kerja Pimpinan Fraksi PKS se-Indonesia

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang sentral dalam sebuah pemerintahan di daerah. Pasalnya, hadirnya DPRD memperkuat tata kelola pemerintah daerah terutama dalam hal mendengarkan aspirasi rakyat. Oleh karenanya, memperkuat peran DPRD dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat merupakan bagian yang tak terelakkan.

Hal inilah yang ditekankan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dalam silaturahmi dan koordinasi antara fraksi PKS DPR RI dengan pimpinan FPKS dan pimpinan DPRD provinsi se-Indonesia di ruang Puri Ratna Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, kamis (5/12).

“DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara urusan Pemda, harus memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerahnya,” kata Bahtiar.

Untuk dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat, DPRD perlu mengoptimalkan seluruh peran dan fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan…