Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Partai Nasdem Tidak akan Memberikan Bantuan Hukum untuk Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara

Warga mendatangi rumah dinas Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara saat OTT KPK, minggu (6/10). Foto: istimewa.

setialampung.co.id - Partai Nasdem tidak akan memberikan bantuan hukum untuk kader internal yang diduga terkena operasi tangkap tangan (OTT) komisi pemberantasan korupsi (KPK) atau terindikasi korupsi.

"Kami turut prihatin soal ini, ini menjadi self reminder untuk kami diinternal dan semua. Kami berikan semangat untuk kakak Agung sebagai sahabat agar dapat menghadapi kasus. Di Nasdem sudah sama - sama diketahui bahwa ketika ada kader internal terkena kasus seperti ini, otomatis mengundurkan diri dari jabatan struktural partai, dan Nasdem tidak memberikan bantuan hukum. Ini komitmen Nasdem sebagai bentuk mendukung penegakan hukum," ungkapnya.

Seperti diketahui, KPK mengamankan 7 orang dan uang Rp600 Juta Terkait OTT di Lampung Utara.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikan perkembangan terbaru terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Lampung Utara.

"Sampai pagi ini, total yang diamankan tim KPK berjumlah 7 orang. Ada tambahan pejabat Pemkab setingkat kepala seksi dan swasta. 7 orang tersebut langsung dibawa ke Jakarta melalui jalur darat. Tadi telah sampai di pelabuhan. Berikutnya dilakukan perjalanan menyeberangi selat sunda dan dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk proses lebih lanjut," kata Febri melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, senin (7/10).

Febri mengungkapkan, total uang yang diamankan terkait OTT KPK di Lampung Utara sekitar Rp600 juta.

"Diduga (uang) terkait dengan proyek di Pemkab Lampung Utara. Info lebih lanjut akan kami smpaikan melalui konferensi Pers malam ini," ujarnya.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati menambahkan, minggu, (6/10) ada tim yang bertugas di Lampung. Setelah lakukan pengecekan info dari masyarakat di lapangan, diduga ada penyerahan uang yang diperuntukkan pada kepala daerah setempat.

"KPK mengamankan total 4 orang sejak sore hingga malam ini, yaitu bupati, 2 kepala dinas dan 1 orang perantara. Barang bukti uang sedang dihitung jumlahnya. Diduga terkait proyek di Dinas PU atau Koperindag di Kabupaten Lampung Utara. Untuk pengamanan awal, tim telah menyegal sejumlah benda dan lokasi," ungkapnya kepada setialampung.co.id, senin (7/10).

Dijelaskannya, sebagaimana hukum acara yang berlaku, maka KPK akan memproses lebih lanjut pihak - pihak yang diamankan tersebut. Dalam waktu paling lama 24 jam akan ditentukan status hukum perkara dan orang - orang yang diamankan.

"Direncanakan pihak yang diperlukan akan dibawa ke Jakarta. Informasi lebih lanjut tentang penanganan perkara ini akan disampaikan melalui konferensi pers di KPK besok (Senin)," ujarnya. (ben)

Berita Populer

Antoni Imam Ajak Mahasiswa Ikut Siapkan Peraturan Daerah

Bandarlampung - Di depan ratusan mahasiswa peserta seminar nasional legislatif 2019 di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, selasa (3/12), Anggota Komisi V DPRD Lampung, Antoni Imam mengajak agar disamping menuntaskan perkuliahan secara baik dengan nilai akademik yang baik, juga tak lupa jangan abai dengan kondisi sosial disekitar mereka.

“Sebagai _director of change_ atau pengendali perubahan, adik-adik mahasiswa punya tanggung jawab moral ikut memperbaiki kondisi sosial di sekitar. Jangan mengabaikan tugas mulia itu,” harap sekretaris fraksi PKS DPRD Lampung ini.

Mahasiswa sebagai suatu strata sosial yang dipercaya masyarakat harus ikut memberi pencerahan kepada mereka.

“Hari ini publik menaruh harapan besar kepada adik-adik mahasiswa. Salah satu tugas yang penting dilakukan adalah sebagai penyeimbang kebijakan baik di tingkat lokal/ daerah maupun nasional,” ungkap Antoni Imam.

Sebagai penyeimbang kebijakan, maka mahasiswa perlu menterjemahkannya secara sistemik.

“Jika ada peratura…

Danpomal Lampung Minta Prajurit Profesional

BANDARLAMPUNG- Komandan Polisi Militer Angkatan Laut (Danpomal) Lampung, Mayor Laut (PM) Prasetyo Bekti meminta prajurit bertugas independen dan profesional.

Permintaan Prasetyo Bekti itu dalam rangkaian hari ulang tahun (HUT) Ke-73 Pomal Lampung di Gedung C, PKOR Wayhalim, Bandarlampung, minggu (24/2) pagi.

Soal HUT Pomal, Prasetyo Bekti menjelaskan, kegiatan ini merupakan rangkaian acara dari perayaan HUT Pomal ke-73.

"Acara diawali olah raga bersama, yaitu senam bersama, setelah itu jalan sehat, kemudian dirangkai dengan kegiatan donor darah, sebagai wujud membantu rekan-rekan kita yang mungkin membutuhkan, dan terakhir ialah pengundian kupon jalan sehat," jelasnya.

Prasetyo memaparkan, untuk hadiah jalan sehat sendiri sebanyak 156 item, dengan hadiah utama 10 sepeda.

"Pomal kian bisa bertugas dengan sebaik-baiknya. Khususnya di Lampung, Lanal di Lampung mengelola ribuan prajurit, ada Brigade-4 Marinir, ada 2 Batalyon, ada Prokimal, dan lanal itu sendiri," kata…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…