Langsung ke konten utama

Presiden Joko Widodo Lantik Menteri Kabinet Indonesia Maju

Foto: ist.

setialampung.co.id – Presiden Joko Widodo melantik menteri negara dan pejabat setingkat menteri di Istana Negara, rabu (23/10). Pelantikan menteri kabinet Indonesia Maju ini berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 113/P tahun 2019 tentang pembentukan kementerian negara dan pengangkatan menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019 – 2024.       

Presiden juga melantik pejabat setingkat menteri yaitu jaksa agung, sekretaris kabinet, kepala staf kepresidenan, dan kepala badan koordinasi penanaman modal (BKPM). Pelantikan jaksa agung berdasarkan keputusan presiden Republik Indonesia nomor 114/P tahun 2019 tentang pengangkatan jaksa agung Republik Indonesia. Pelantikan sekretaris kabinet berdasarkan keputusan presiden Republik Indonesia nomor 115/P tahun 2019 tentang pengangkatan sekretaris kabinet negara. Sementara pelantikan kepala staf kepresidenan berdasarkan keputusan presiden Republik Indonesia nomor 116/P tahun 2019 tentang pengangkatan pengangkatan kepala staf kepresidenan, dan pengangkatan kepala BKPM berdasarkan keputusan presiden Republik Indonesia nomor 117/P tahun 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala badan koordinasi penanaman modal (BKPM).         

Berikut nama menteri kabinet Indonesia Maju periode 2019 – 2024:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Pandjaitan.
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.
5. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.
6. Menteri Dalam Negeri, Jenderal (Pol) Tito Karnavian.
7. Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi.
8. Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.
9. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
10. Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrief.
12. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita.
13. Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto.
14. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.
15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.
16. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.
17. Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.
18. Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah.
19. Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar.
20. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono.
21. Menteri Kesehatan, dr Terawan.
22. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.
23. Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, Bambang Brodjonegoro.
24. Menteri Sosial, Juliari Batubara.
25. Menteri Agama, Jenderal (Purn) Fachrul Razi.
26. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama.
27. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate.
28. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.
29. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelrindungan Anak, Gusti Ayu Bintang Darmavati. 30. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo.
31. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.
32. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil.
33. Menteri BUMN, Erick Thohir.
34. Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali.
35. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.
36. Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.
37. Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.
38. Jaksa Agung, ST Burhanuddin.


Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)