KPK Harap Pemanfaatan NIK Bisa Perbaiki Data Base Bantuan Sosial


setialampung.co.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo berharap pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai Single Identity Number dapat memperbaiki base data bantuan sosial. Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers di Kantor Merah Putih KPK, Jakarta, kamis (22/8).

"Mudah-mudahan satu data yang valid dan baik untuk memberikan bantuan sosial di waktu yang akan datang," kata Agus.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pemanfaatan data kependudukan akan menjadi kunci untuk semua bantuan sosial dan pelayanan publik agar tepat sasaran.

"Penduduk kita sekarang 266 juta. Semuanya memiliki NIK. Optimalisasi pemanfaatan NIK ini akan menjadi kunci agar semua bantuan sosial dan  pelayanan publik itu bertujuan tepat sasaran," ungkap Zudan.

Ditambahkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dalam beberapa waktu belakangan ini, permintaan blanko KTP-el semakin meningkat. Untuk itu, ia meminta peran aktif masyarakat agar memperbaharui data kependudukannya apabila terjadi perubahan.

"Beberapa bulan terakhir ini, permintaan blanko KTP-el meningkat. Bisa karena sudah berpindah tempat, perubahan gelar hingga perubahan status. Dari 266 juta penduduk Indonesia itu NIK nya ada semua, kalau belum ter-update segera lapor ke Dukcapil setempat," imbuhnya.

Menteri Sosial, Agung Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemanfaatan NIK diharapkan dapat membuat program pemerintah menjadi tepat sasaran. Untuk itu, perlu sinergi dan konsolidasi lebih lanjut mengenai data tunggal yang akurat.

"Kita harus mempunyai data yang akurat. Karena itulah semua dasarnya harus NIK. Ke depan, harus ada sinergi konsolidasi lagi. Semuanya harus dan wajib basisnya NIK. Karena kami ingin memastikan bersama KPK seluruh program Bansos Pemerintah tepat sasaran," pungkasnya. (*)
Share:

Polda Amankan Terduga Kurir Sabu

Barang bukti yang berhasil diamankan dari terduga kurir sabu.

setialampung.co.id - Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Lampung, rabu (21/8) sekira pukul 11.30 wib di Katibung Lampung Selatan, telah mengamankan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu.

Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Pol Shobarmen mengatakan, tersangka penyalahgunaan sabu yang diamankan yaitu AD dan AP.

Shobarmen menjelaskan, kedua tersangka ditangkap berdasarkan laporan masyarakat terkait pemuda yang disinyalir sebagai kurir sabu di wilayah Katibung, Lampung Selatan.

Setelah mendapat informasi tersebut, lanjutnya, tim opsnal subdit 2 unit 1 langsung melakukan penyelidikan. Lalu sekira pukul 11.30 wib tim opsnal langsung melakukan penggeledahan terhadap pemuda tersebut baik di badan pelaku maupun di kediamannya yang didapat narkotika jenis shabu. Kemudian tim membawa pemuda itu ke ditres narkoba Polda Lampung untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

"Barang bukti yang diamankan dari tersangka yaitu 1 buah tas slempang warna coklat, dua bungkus plastik klip ukuran besar sabu dan 4 bungkus plastik klip ukuran kecil sabu dengan berat 18 gram, satu buah timbangan digital warna hitam, dua bungkus bendel plastik klip, satu buah hp oppo dan satu unit timbangan digital," ungkapnya. (*)
Share:

Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Paling Lama 4 Tahun


setialampung.co.id - Pelaksana Tugas Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengingatkan, sesuai regulasi yang berlaku sekarang ini, Pilkada Serentak 2020 akan menghasilkan kepala daerah dengan masa jabatan maksimal 4 tahun. Bahkan, ada juga yang kurang dari itu, yakni sekitar 3,5 tahun.

Hal ini terkait kebijakan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024 bersamaan dengan pemilihan presiden dan pemilu legislatif.

"Masa jabatan yang relatif singkat ini perlu disosialisasikan agar dilakukan berbagai antisipasi sehingga tidak timbul masalah di masa mendatang," kata Akmal Malik, saat acara Focus Group Discussion (FGD) tentang regulasi pilkada serentak tahun 2020 dan pemilu serentak 2024 di Hotel Grand Dafam Signature, Surabaya, selasa (20/8).

Singkatnya masa jabatan tersebut, membuat Kemendagri sudah harus mengantisipasi sejak awal tentang kemungkinan pengisian jabatan di masa transisi. Sedangkan untuk para kepala daerah yang masa jabatannya tidak penuh tersebut, sesuai UU Nomor 10 tahun 2016, akan diberikan ganti rugi gaji.

Pilkada serentak pada tahun 2020 mendatang direncanakan berlangsung pada 23 September 2020. Sebanyak 270 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan. Terdiri dari 9 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta 37 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Diakui Akmal, dalam perjalanannya, UU Nomor 10 Tahun 2016 itu, memang ada hal-hal yang belum sempurna. Namun yang pasti sampai sekarang pemerintah masih merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota secara langsung.

"Soal masa jabatan hanya empat tahun ataupun kurang dari empat tahun ini, merupakan konsekuensi yang harus ditanggung bersama karena regulasi yang berlaku memang seperti itu," timpalnya.

Saat ini, kata Akmal, pihaknya sedang melakukan kajian di berbagai daerah demi perbaikan regulasi. Namun merujuk pada aturan yang berlaku, Kemendagri menyiapkan berbagai langkah kebijakan terkait Pilkada Serentak.

Kemendagri mencatat, ada berbagai masalah aktual yang sering terjadi dalam Pilkada. Diantaranya mahalnya ongkos seorang kandidat, dana Pilkada yang besar sehingga menggerus APBD, pecah kongsi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, politisasi birokrasi, politik dinasti, calon tunggal yang memborong dukungan partai politik, sampai masalah eks napi yang bisa ikut Pilkada.

Terkait berbagai hal tersebut, Kemendagri sudah memiliki tujuh kebijakan yang akan dilakukan dalam mendukung Pilkada serentak. Tiga diantaranya adalah penyiapan DP4, dukungan peningkatan partisipasi pemilih, serta penguatan regulasi dan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam menegakkan netralitas ASN.

Untuk mendalami berbagai hal yang timbul, dia mengaku pihaknya terus menggelar FGD di berbagai daerah agar bisa didapatkan berbagai penyempurnaan pelaksanaan Pilkada Serentak dan kemungkinkan perubahan regulasi.

Setelah melaksanakan FGD di Padang awal Agustus 2019 lalu, pada Selasa (20/8/2019) Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri telah melaksanakan FGD di Surabaya.

Adapun narasumber dalam FGD kali ini adalah Prof. Dr. H Djohermansyah Djohan, MA (Guru Besar IPDN/Mantan Dirjen Otda Kemendagri), Prof. Dr. Juanda, SH (Dosen IPDN), Dr Hermawan (Dosen Universitas Brawijaya Malang), Leo Agustino Ph.D (Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten), Dr. Haryadi M.Si (Dosen Universitas Airlangga Surabaya). (rls)
Share:

Hari Pertama Kerja, Anggota DPRD Konsolidasi di Ruang Fraksi Masing Masing

Agusman Arif dan Mungliana Susanto saat meninjau ruang fraksi Demokrat.

setialampung.co.id - Hari pertama kerja setelah dilantik sebagai anggota DPRD Badarlampung periode 2019 - 2024, pada senin (19/8), anggota DPRD asal Partai Demokrat dan PDIP, meninjau dan konsolidasi internal di ruang fraksi - fraksi masing.

Pantauan setialampung.co.id, pada selasa (20/8), tampak anggota DPRD asal PDIP yang berada di ruang fraksi PDIP yaitu Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi, Hanafi Pulung, Rakhmad Nafindra, Fandi Tjandra, Endang Asnawi dan Dedi Yuginta.

Anggota fraksi PDIP saat konsolidasi di ruang fraksi.

Sementara di ruang fraksi Demokrat diantaranya terlihat Agusman Arif dan Mungliana Susanto yang sedang berada di ruang fraksi Demokrat. (ben)
Share:

Kemendagri Minta Kepala Daerah dan Sekda Tegur ASN yang Terindikasi Sosialisasi Rencana Pencalonan di Pilkada

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar.

setialampung.co.id - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) kementerian dalam negeri (Kemendagri), Bahtiar menegaskan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang menjadi anggota partai politik (parpol) atau pengurus dan anggota Ormas sayap parpol.

"Jika PNS/ASN menjadi pengurus Ormas sayap parpol, berpotensi terjadi konflik of interest dengan tugas dan kewajibannya sebagai PNS/ASN. Itu tidak selaras dengan Panca Prasetya Korpri," tegasnya, kepada setialampung.co.id, selasa (20/8).

Kepala daerah dan sekretaris daerah, tegasnya lagi, harus memberikan pembinaan kepada PNS/ASN yang terindikasi melakukan sosialiasi ke masyarakat untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya terkait rencana pencalonannya di pilkada 2020 mendatang.

"Saya pikir beberapa etika dan kaidah sebagai ASN yang netral sudah dilanggar. Kalo mau fokus calon kepala daerah, sebaiknya yang bersangkutan mundur sebagai ASN supaya tidak konflik of interest dengan status sebagai ASN yang netral," ungkapnya.

Ketika ditanya apakah ASN boleh menghadiri undangan salah satu partai politik, Bahtiar menuturkan, sekedar menghadiri boleh. Karena itu bagian tugas pemerintahan bidang politik dalam negeri.

"Bukan menjadi pengurus," tegasnya. (ben)

Share:

Wiranto Minta Masyarakat Tidak Terpancing Berita Hoax


setialampung.co.id - Pemerintah merespon cepat aksi yang terjadi di Manokwari, Papua Barat dan Papua. Respon itu tercermin digelarnya rapat koordinasi (rakor) yang diselenggarakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto dengan mengundang Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, pihak terkait dan sejumlah kepala lembaga di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, senin (19/8).

Dalam konprensi pers yang digelar, berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, didapat kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, HUT RI ke-74 sebagai momentum persatuan dan kesatuan.

“Kita baru saja memperingati HUT RI ke-74 di semua daerah secara meriah, khidmat dan berarti. Salah satu tujuannya mengingatkan kita persatuan dan kesatuan yang menjadi modal kemerdekaan untuk tetap terawat dan terpelihara,” kata Wiranto.

Kedua, pemerintah menyesalkan insiden yang mengganggu persatuan dan kesatuan

“Pemerintah tentu menyesalkan insiden tentang pelecehan bendera merah putih di Jawa Timur yang disusul dengan pernyataan negatif oknum-oknum yang ternyata memicu aksi di beberapa daerah, terutama di Papua dan Papua Barat yang nyata-nyata kita anggap mengganggu kebersamaan, persatuan kita sebagai bangsa,” ungkapnya.

Ketiga, pemerintah menginstruksikan melakukan pengusutan secara tuntas atas peristiwa ini.

“Telah diinstruksikan untuk melakukan pengusutan secara tuntas dan adil bagi siapapun yang dianggap melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa ini, akan kita usut secara tuntas dan adil siapapun yang memanfaatkan insiden itu untuk kepentingan yang negatif,” tegas Wiranto.

Keempat, apresiasi untuk gubernur Jawa Timur.

“Saya memberikan apresiasi kepada gubernur Jawa Timur yang secara terbuka menyatakan maaf atas apa yang telah terjadi di Jawa Timur kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan adanya insiden di Jawa Timur itu. Tadi pagi saya juga melakukan komunikasi lewat telepon dengan Ibu Khofifiah, beliau menyatakan maaf terbuka yang merupakan pernyataan yang tulus dan ikhlas,” ungkapnya.

Kelima, apresiasi untuk gubernur Papua Barat dan forkopimda Papua Barat

“Saya juga memberikan apresiasi kepada gubernur Papua yang menyampaikan pernyataan dan himbauan kepada semua pihak agar tidak memperpanjang insiden ini dan kembali menjalin persaudaraan dan kedamaian di wilayah masing-masing. Demikian pula saya memberikan apresiasi kepada forum komunikasi pemerintah daerah (Forkopimda) Papua Barat yang ternyata telah mampu menenangkan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah. Saya juga tadi sudah telpon dengan forkopimda di Papua Barat dan telah menyampaikan laporan bahwa daerah Papua Barat, Manokwari telah dapat ditenangkan,” ujar Wiranto.

Keenam, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpancing berita negatif yang belum tentu kebenarannya.

“Kepada seluruh masyarakat, saya menghimbau agar tidak terpancing dan terpengaruh dengan berita-berita negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk merusak persatuan, kedamaian dan kebersamaan kita sebagai bangsa yang bermartabat, terutama berita hoax, berita bohong, berita yang mengintervensi masalah ini untuk kepentingan lain. Saya menghimbau masyarakat untuk tidak terpancing, tidak terpengaruh, bahkan percaya tentang berita itu,” pesan Wiranto.

Ketujuh, pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya untuk terpeliharanya stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia.

“Kepada aparat keamanan, baik TNI dan Polri kita juga instruksikan untuk senantiasa melakukan tindakan persuasif dan terukur terhadap masyarakat,” tutup Wiranto. (*)
Share:

Pemda Diminta Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan


setialampung.co.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo meminta pemerintah daerah (pemda), khususnya kabupaten/kota untuk mengevaluasi setiap perkembangan desa dan kelurahan. Ini agar penyelenggaraan pemerintah lebih optimal dan terarah.

Hal ini disampaikan Hadi saat menghadiri acara temu karya nasional juara lomba desa dan kelurahan (Pindeskel) 2019 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, kamis (15/8).

“Kami mengimbau kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota agar mendorong pengisian dan pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sesuai amanat permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman anggaran pendapan belanja daerah tahun 2020 untuk dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan pengalokasian anggaran untuk melakukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan serta profilnya. Sehingga penyelenggaraan pemerintah lebih optimal dan terarah,” kata Hadi.

Hadi mengungkapkan, pada 28 Mei 2019, Indonesia berhasil meningkatkan daya saingnya dari peringkat ke 41 menjadi peringkat ke 32. Salah satu faktornya pada sinergi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karenanya, Hadi menekankan data dan informasi setiap desa dan kelurahan untuk terus diperbaharui dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Salah satu hal yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing adalah diperlukannya data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan pada tingkatan desa/kelurahan. Saya yakin, data profil desa/kelurahan yang valid akan mampu mengakselerasi dan memperkuat pencapaian daya saing Indonesia,” ujarnya.

Menurut Hadi, evaluasi tingkat perkembangan desa/kelurahan juga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Evaluasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah pintu menuju rumah besar janji kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pada pintu ini, sebagai ajang terealisasinya harapan pemerintah terhadap implementasi kebijakan pembinaan pemerintah desa dan kelurahan,” kata Hadi.

Baginya, kegiatan Temu Karya Nasional Juara Lomba Desa dan Kelurahan (Pindeskel) yang diselenggarkan Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Pemdes) Kemendagri, dapat dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi sebagai upaya percepatan pelayanan di desa/kelurahan.

“Acara ini dapat dijadikan sebagai upaya percepatan pelayanan di Desa atau Kelurahan. Sehingga apa yang mereka lakukan (Pemerintah Desa/Kelurahan) dievaluasi, dinilai oleh Ditjen Pemdes dan diberikan penghargaan,” papar Hadi.

Meski demikian, Hadi meminta kegiatan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai perolehan puncak prestasi, namun lebih pada motivasi untuk terus menghasilkan inovasi bagi kemajuan Desa/Kelurahan.

“Perlu diingat bahwa acara ini bukanlah puncak prestasi atau puncak kinerja, namun bisa dijadikan sebagai motivasi untuk lebih berkarya untuk kemajuan Desa dan Kelurahan sehingga menjadikan negara Indonesia tercinta ini unggul, berdaulat, mandiri dan berkepribadian,” tutupnya. (*)
Share:

Direktorat Narkoba Polda Lampung Amankan 50 Gram Sabu

Barang bukti narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan polisi.

setialampung.co.id - Subdit 2 direktorat narkoba Polda Lampung berhasil mengamankan 50 gram sabu dari terduga bandar sabu berinisial F dan H.

Direktur Direktorat Narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen mengatakan, kedua tersangka ditangkap tim opsnal subdit 2 unit 2 saat akan melakukan transaksi sabu di seputaran Jalan Dua Jalur Korpri, Bandarlampung, kamis (15/8).

Mantan Ka SPN Kemiling Bandarlampung ini mengungkapkan, penangkapan terhadap kedua tersangka bermula dari laporan masyarakat yang diterima tim opsnal subdit 2 unit 2 bahwa akan ada transaksi sabu di Jalan Dua Jalur Korpri, Bandarlampung.

"Berdasarkan laporan tersebut, tim opsnal melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Saat melakukan penyelidikan, polisi mencurigai dua orang laki - laki sesuai dengan informasi masyarakat. Kemudian kedua laki laki tersebut diamankan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti satu buah plastik klip paket besar yang berisi kristal bening diduga sabu berat kurang lebih  50 gram dan buah hp," ungkapnya. (ben)
Share:

DKPP Kini di Bawah Naungan Kemendagri

Mendagri Tjahjo Kumolo saat melantik jajaran sekretariat DKPP.

setialampung.co.id - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo melantik jajaran sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di Ruang Sidang Utama Lt.3 Gedung A Kemendagri, Jakarta, kamis (15/8).

"Saya, menteri dalam negeri berdasarkan keputusan mendagri nomor 8213732 tahun 2019 tertanggal 14 Agustus 2019. Dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan kesekretariatan DKPP,"kata Tjahjo.

Dalam sambutannya, Tjahjo mengucapkan selamat mengabdi untuk bangsa dalam hal menyukseskan Pilkada tahun 2020 mendatang yang akan diikuti 270 daerah.

“Atas nama jajaran kemendagri, kami menyampaikan selamat bertugas mengabdi untuk menjaga independensi DKPP dalam rangka tugas, terutama memasuki Pilkada di 270 daerah pada September 2020,” ungkapnya.

Tjahjo mengatakan, keberadaan DKPP bukanlah hal yang baru karena sebelumnya sudah ada Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2008. Namun ketika itu fungsi dan kewenangannya terbatas. Dengan adanya terobosan mengakomodir anggota DKPP yang kredibel dan memiliki prestasi di bidangnya, diharapkan mampu memberikan legitimasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.

“Saya kira komposisi DKPP sekarang ini cukup menyeluruh, ada mantan ketua Bawaslu, ada unsur KPU, dipilih secara demokratis sesuai kompetensi yang ada, prestasinyapun tidak mengecewakan publik. Kami mengapresiasi DKPP, ada terobosan dalam hal keanggotaan DKPP. Ini memberikan harapan bagi publik adanya perubahan yang signifikan dilakukan secara terbuka dan demokratis,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga meminta agar DKPP segera menyusun perencanaan anggaran untuk diajukan ke Kementerian Keuangan. Dengan begitu, kebutuhan DKPP, baik administrasi dan fasilitas dapat terpenuhi.

"Dengan dilantiknya struktur baru DKPP ini saya kira untuk segera mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan, kemarin masih belum bisa, sekarang kita perjuangkan dengan baik karena strukturnya sudah ada. Ini tugas bapak ketua DKPP untuk mendorong persiapan perencanaan anggaran yang lebih komprehensif dalam rangka meyakinkan Kementerian Keuangan kita segera memenuhi anggaran DKPP termasuk juga ketua Bawaslu mari kita sama sama mendorong mempunyai kantor yang representatif agar bisa semakin lebih baik," ujar Tjahjo.

Dalam pelantikan ini, juga dilaksanakan penandatanganan berita acara P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana dan dokumen) DKPP. Berita acara itu diserahkan dari pihak Bawaslu kepada Kemendagri.

"Bawaslu dan Kemendagri telah sepakat untuk melaksanakan serah terima P3D Biro Administrasi DKPP dari Sekretariat Jenderal Bawaslu kepada Kemendagri," imbuhnya.

DKPP telah melakukan perpindahan Sekretariat DKPP dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai tindaklanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67/2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DKPP. Dengan demikian, DKPP kini di bawah naungan Kemendagri dan bukan lagi di Bawaslu RI. (*)
Share:

PLN Lakukan Penggantian KWH Gratis


setialampung.co.id - Manajer PLN Unit Induk Distribusi Lampung UP3 Tanjung Karang, Agusta Yusuf mengatakan, sampai akhir tahun 2019, PLN melakukan penggantian KWH rumah tangga secara gratis.

"Penggantian KWH berjalan secara bertahap sampai akhir tahun," kata Agusta kepada setialampung.co.id, rabu (14/8).

Saat ditanya apakah penggantian KWH ini wajib diikuti semua pelanggan PLN, Agusta mengatakan, kalau yang sudah masuk dalam daftar penggantian, wajib.

"Karena KWH meter kita KWH elektronik. Jadi harus dipelihara dengan cara diganti, supaya jangan sampai tiba-tiba rusak yang akan mengakibatkan pelayanan ke pelanggan menjadi kurang baik," ujarnya.

Terkait pelaksana pengantian KWH, ujarnya, ditugaskan kepada pihak ketiga dan tidak dikenakan biaya penggantian

"Ada beberapa perusahaan (pihak ketiga), saya lupa," ucapnya.

Ketika ditanya apakah ada perubahan KWH saat dilakukan penggantian, Agusta menegaskan, penggantian sesuai dengan yang ada dipelanggan sekarang.

"Kalau (KWH nya) pasca bayar diganti pasca bayar, kalau prabayar diganti dengan KWH prabayar, tidak merubah," tegasnya. (ben)

Share:

Besok KPU Bandarlampung Audiensi dengan Walikota

Komisioner KPU Bandarlampung, Dedi Triadi.

setialampung.co.id - KPU Bandarlampung menurut rencana akan melakukan audiensi terkait pengajuan usulan surat keputusan (SK) caleg terpilih DPRD Bandarlampung periode 2019 - 2024 dengan Walikota Bandarlampung, Herman HN, rabu (14/8).

"Rencananya besok kita (KPU Bandarlampung) mau aundiensi ke walikota," kata Komisioner KPU Bandarlampung, Dedi Triadi kepada setialampung.co.id, selasa (13/8).

Saat ditanya mekanisme pengajuan usulan SK penetapan caleg terpilih, Dedi menjelaskan, usulan diajukan tiga hari setelah rapat pleno KPU.

"Tiga hari setelah pleno, kita (KPU) mengusulkan kepada gubernur melalui walikota," jelasnya.

Sebelumnya KPU Bandarlampung di dalam rapat pleno yang dilaksanakan, senin (12/8), telah menetapkan caleg terpilih DPRD Bandarlampung periode 2019 - 2024. (ben)
Share:

Idul Adha 1440 H, Kemendagri Potong 67 Ekor Sapi dan 102 Ekor Kambing Kurban

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Hadi Prabowo, saat membagikan daging kurban kepada masyarakat. 

setialampung.co.id - Kementerian dalam negeri (kemendagri) mengurbankan 67 ekor sapi dan 102 ekor kambing pada hari raya Idul Adha 1440 H/2019 M. Penyerahan hewan qurban dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Hadi Prabowo yang mewakili menteri dalam negeri di halaman Plaza Gedung A Kemendagri, selasa (13/8).

Tema pemotongan qurban kali ini yakni "Dengan Semangat Berqurban, Kita Tingkatkan Kepedulian Sosial Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," diharapkan mampu meningkatkan solidaritas dan kepedulian sosial.

"Pak menteri menyampaikan apresiasi, penghargaan, atas kebersamaan dan solidaritas kita dalam membangun kepedulian sosial khususnya bagi masyarakat di sekitar kita dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Hadi.

Hadi mengatakan, hari raya qurban merupakan momentum untuk memantapkan tali silaturahmi serta meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan.

"Ini dalam rangka menyambung tali silaturahmi, bagaimana kita memantapkan. Karena Iedul Adha bertepatan dengan hari libur, kita bisa bersilaturahmi dengan tetangga, sanak saudara, kita berbaur dan berbagi. Ini hikmah yang sangat penting. Selain itu, kita harus meningkatkan rasa syukur senantiasa diberikan kehidupan, kesehatan, rezeki, sehingga bisa mengabdikan diri bagi negara," kata Hadi.

Hari Raya Idul Adha atau yang kerap disebut hari raya kurban juga diharapkan menjadi momentum dalam membina persatuan dan kesatuan, terlebih juga bertepatan dengan bulan kemerdekaan Republik Indonesia ke-74.

"Kita renungkan dalam bulan Agustus ini juga berdampingan dengan HUT RI ke-74. Sehingga kita memaknai Idul Adha secara individual maupun masyarakat dan pengabdian kita terhadap bangsa, dan agama. Kita jadikan momentum meminta maaf pada sesama yang hidup dimuka bumi, menjadikan tonggak utama untuk membina persatuan dan kesatuan agar mampu menahan paham radikalisme," ungkapnya.

Ketua Panitia yang juga Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin mengatakan, hewan qurban yang dikeluarkan Kemendagri dan BNPP merupakan hewan qurban yang berasal dari ASN di lingkungan kemendagri dan BNPP, bukan berasal dari uang negara.

"Total 67 ekor Sapi dan 102 ekor Kambing ini sungguh dari warga kemendagri dan BNPP, bukan dari APBN ataupun APBD," kata Syarifuddin.

Hewan qurban yang telah disembelih dibagikan melalui Pondok Pesantren, Masjid, Yayasan Yatim Piatu, masyarakat sekitar kemendagri, pegawai perkantoran di sekitar kemendagri, pegawai kemendagri golongan 1 dan 2, tenaga supporting (pendukung), pamdal, cleaning service, dan pengemudi. (*)
Share:

Dugaan Peran Empat Tersangka Baru Dalam Kasus Pengadaan E-KTP

Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah. Foto: detikcom.

setialampung.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik) tahun 2011 sampai dengan 2013 pada kementerian dalam negeri Republik Indonesia.

"Keempat tersangka baru itu yaitu MSH (anggota DPR RI 2014 - 2019), ISE (direktur utama perum percetakan negara RI dan ketua konsorsium PNRI, HSF (ketua tim teknis teknologi informasi penerapan kartu tanda penduduk elektronik, PNS BPPT) dan PLS (Direktur utama PT. Sandipala Arthaputra)," kata Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, selasa (13/8), kepada setialampung.co.id.

Febri mengungkapkan, dalam perkembangan proses penyidikan dan setelah mencermati fakta - fakta yang muncul di persidangan hingga pertimbangan hakim, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik tahun 2011 sampai 2013 pada kementerian dalam negeri Republik Indonesia.

"KPK kemudian meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan empat orang sebagai tersangka," ungkapnya.

Febri mengungkapkan, peran masing-masing tersangka diduga sebagai berikut, tersangka MSH, pada Mei 2011, setelah RDP antara komisi II DPR RI dan kemendagri dilakukan, MSH meminta USD100.000 kepada Irman untuk membiayai kunjungan kerja komisi II ke beberapa daerah. Permintaan itu disanggupi dan penyerahan uang dilakukan di sebuah SPBU di Pancoran, Jakarta Selatan melalui perwakilan MSH.

Lalu, lanjutnya, tersangka MSH juga meminta uang dengan kode “uang jajan” kepada Irman sebagai dirjen dukcapil yang menangani E- KTP. Permintaan uang tersebut ia atasnamakan rekan-rekannya di komisi II yang akan reses.

Kemudian, ujarnya, sepanjang tahun 2011 - 2012, MSH diduga juga menerima beberapa kali dari Irman dan Sugiharto sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto.

"MSH diduga diperkaya USD1,2 juta
terkait proyek E - KTP ini," kata Febri.

Peran tersangka ISE, kata Febri, direktur utama perum percetakan negara RI dan ketua konsorsium PNRI ini diduga pada Februari 2011, setelah ada kepastian akan dibentuknya beberapa konsorsium untuk mengikuti lelang E-KTP, Andi Agustinus dan tersangka ISE menemui Irman dan Sugiharto agar salah satu dari konsorsium dapat memenangkan proyek E-KTP.

"Atas permintaan tersebut, Irman menyetujui dan meminta komitmen pemberian uang kepada anggota DPR RI. Kemudian tersangka ISE, tersangka PLS, dan perwakilan vendor-vendor lainnya membentuk konsorsium PNRI. Pemimpin konsorsium disepakati berasal dari BUMN yaitu PNRI, agar mudah diatur karena dipersiapkan sebagai konsorsium yang akan memenangkan lelang pekerjaan penerapan KTP elektronik," ungkapnya.

Pada pertemuan selanjutnya, ujarnya, Anang Sugiana menyampaikan bahwa PT Quadra Solution bersedia untuk bergabung di konsorsium PNRI. Andi Agustinus, PLS dan ISE menyampaikan apabila ingin bergabung dengan konsorsium PNRI maka ada komitmen fee untuk pihak di DPR-RI, kemendagri dan pihak lain.

Tersangka ISE juga sempat menemui tersangka HSF (ketua tim teknis BPPT) untuk konsultasi masalah teknologi. Dikarenakan BPPT sebelumnya melakukan uji petik E KTP pada tahun 2009. Tersangka ISE bersama konsorsium PNRI mengajukan penawaran paket pengerjaan dengan nilai kurang lebih Rp5.8 triliun. Pada 30 Juni 2011, konsorsium PNRI dimenangkan sebagai pelaksana pekerjaan penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional (KTP Elektronik) tahun anggaran 2011-2012.
Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, manajemen bersama konsorsium PNRI diperkaya Rp137,98 miliar dan Perum PNRI diperkaya Rp107,71 miliar terkait proyek EKTP ini.

Tersangka HSF, ujarnya, diduga sebelum proyek E-KTP dimulai pada tahun 2011, tersangka HSF diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor. Padahal HSF dalam hal ini adalah ketua tim teknis dan juga panitia lelang.

Pada Mei-Juni 2010, HSF ikut dalam pertemuan di Hotel Sultan bersama Irman, Sugiharto, Andi Agustinus. Dalam pertemuan tersebut diduga terjadi pembahasan tentang proyek E-KTP yang anggaran dan tempatnya akan disediakan oleh Andi Agustinus.

"Dalam pertemuan tersebut, HSF diduga ikut mengubah spesifikasi, rencana anggaran biaya, dan seterusnya dengan tujuan mark up. Setelah itu, HSF sering melapor kepada Sugiharto," ungkapnya.

Dalam kasus ini, lanjutnya, HSF diberi tugas berhubungan dengan vendor dalam hal teknis proyek EKTP dan pernah diminta oleh Irman mengawal konsorsium, yakni PNRI, Astragraphia, dan Murakabi Sejahtera. HSF ditugaskan untuk membenahi administrasi supaya dipastikan lulus.

Tersangka HFS diduga tetap meluluskan tiga konsorsium, meskipun ketiganya tidak memenuhi syarat wajib, yakni mengintegrasikan Hardware Security Modul (HSM) dan Key Management System (KMS) sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, tersangka HFS diduga diperkara USD20 ribu dan Rp10 juta.

Tersangka PLS, Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra perannya diduga sebelum proyek EKTP dimulai pada Tahun 2011, tersangka PLS diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor termasuk dan tersangka HSF dan ISE di sebuah ruko di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Padahal HSF dalam hal ini adalah ketua tim teknis dan juga panitia lelang. Pertemuan-pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih selama sepuluh bulan dan menghasilkan beberapa output diantaranya adalah Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis yang kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang pada 11 Februari 2011 ditetapkan oleh Sugiharto selaku PPK Kemendagri. Tersangka PLS juga diduga melakukan pertemuan dengan ANDI AGUSTINUS, JOHANNES MARLIEM dan tersangka ISE untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5% sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kementerian Dalam Negeri. Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, PT. Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp145,85 miliar terkait proyek EKTP ini. Sehingga, sampai saat ini total KPK telah memproses 14 orang dalam perkara dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik ini dan perkara terkait, yaitu: obstruction of justice dan kesaksian palsu. Kami ingatkan agar semua pihak bersikap koperatif dalam proses hukum ini, karena jika ada upaya menghambat proses hukum, maka terdapat resiko pidana sebagaimana diatur di Pasal 21 UU Tipikor.

"Kami ingatkan juga agar saksi-saksi yang dipanggil bicara secara jujur karena jika terdapat keterangan bohong, terdapat ancaman pidana sebagaimana diatur di Pasal 22 UU Tipikor. KPK memperingatkan para tersangka, PERUM PNRI, PT. SANDIPALA ARTHAPUTRA dan pihak lain yang diperkara dan telah menikmati aliran dana E-KTP ini agar mengembalikan uang tersebut ke negara melalui KPK. Hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan," ujarnya.

KPK, ujarnya, berharap semua pihak dapat mengambil pelajaran dari kasus korupsi e-KTP ini, terutama bagi pemerintah dan DPR, agar memastikan keterbukaan dan perbaikan pembahasan anggaran negara yang lebih teliti sehingga kasus korupsi anggaran seperti dalam kasus e-KTP ini tidak lagi terulang. Dan yang terutama, agar semua pihak agar tidak meminta dan menolak sejak awal jika ada pemberian uang terkait pelaksanaan tugasnya.

"Empat orang tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) kitab Undang-Undang hukum pidana," pungkasnya.

Pada perkara ini, sebagaimana perhitungan yang dilakukan oleh BPKP, negara dirugikan setidaknya Rp2,3 triliun, yang dihitung dari pembayaran lebih mahal dibandingkan dengan harga wajar atau harga riil barang-barang yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek, yakni selisih dari total pembayaran kepada konsorsium PNRI Rp4,92 triliun (jumlah rinci Rp4.917.780.473.609,00), dengan harga wajar atau harga riil pelaksanaan proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) 2011-2012 sejumlah sekitar Rp2,6 triliun (rinci Rp2.626.110.155.007,01). Total sampai saat ini telah diproses 11 orang, baik untuk perkara pokok kasus korupsi pengadaan E-KTP ataupun perkara obstruction of justice. (*/ben)
Share:

Bertemu Mendagri, Wakil Walikota Palu Sampaikan Dukungan Pemerintah dalam Pembangunan Kota Palu


setialampung.co.id - Wakil Walikota Palu, Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau yang akrab disapa Pasha Ungu menyampaikan dukungan pemerintah dalam hal ini menteri dalam negeri terkait penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Hal tersebut disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan Menteri Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, senin (12/8).

“Laporan kami tadi singkat tapi padat ya, banyak yang kami sampaikan di tengah - tengah kepadatan waktu yang diberikan, dan arahan beliau tetap seperti biasa. Dukungan juga tidak pernah berkurang dari Pak Mendagri, yang paling utama itu sebenarnya tergambar dari respon beliau dalam menerima kami sebagai kepala daerah yang di bawah binaan beliau, itu saya kira sudah cukup bukti Pak Mendagri sangat memperhatikan kepala daerah, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan daerah,” kata Pasha.

Kedatangan Pasha yang ditemani sang istri Adelia Wilhelmina itu, disambut baik menteri dalam negeri. Ia mengaku kedatangannya merupakan koordinasi rutin yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palu.

“Tadi alhamdulillah Pak Mendagri sangat respon. Kami menghubungi beliau kemarin beliau masih di Bali, ini saya kira ada koordinasi rutin yang kami lakukan khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan di Kota Palu,” kata Pasha.

Ia menambahkan, dalam pertemuannya, Mendagri berpesan untuk menjalankan tata kelola pemerintahan dan program-program yang telah direncanakan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.

“Mestinya pak walikota yang hadir, tapi karena beliau berhalangan hadir, jadi saya yang hadir. Pak Mendagri tetap menyampaikan agar semua dijalankan dengan benar, sesuai aturan, mekanisme tidak ada yang dilanggar. Jadi, apapun program dan rencana kita, in sya Allah akan dibackup oleh kemendagri,” tutupnya. (*)
Share:

Peran Humas di Era Konvergensi Media


setialampung.co.id - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Aang Witarsa Rofik memaparkan peran humas di era konvergensi media dalam acara piala humas Jabar - Refleksi 1 Tahun Jabar Juara di The Trans Luxury Hotel, jumat (9/8).

Menurutnya, perkembangan pada telekomunikasi mempengaruhi perkembangan pada bidang terapan ilmu komunikasi seperti dunia Public Relation (PR) yang telah ikut berubah sejalan dengan perubahan dalam  teknologi komunikasi.

"Humas dijaman dulu masih menggunakan teknik surat menyurat untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pihak lain. Kini, dengan perkembangan teknologi kita dapat menggunakan fasilitas email dan media sosial yang sangat mudah dan cepat, serta meminimalisasi biaya," kata Aang.

Ditambahkannya, humas bekerja untuk menjadi moncong instansi/lembaga dalam menampilkan citra yang positif di benak publik. Konvergensi media telah mentransformasi Humas dari petarung tunggal menjadi Humas multimedia bila ditekankan pada aspek kehumasan.

"Perkembangan dan konvergensi media menyebabkan perubahan humas pada era dulu dan sekarang. Humas dulu lebih digunakan untuk orasi terbuka dan dilakukan langsung dihadapan publik, sedangkan Humas sekarang menggunakan media massa dan media sosial. Dikarenakan jangkauan audiensnya lebih luas, maka humas sekarang lebih efektif dilakukan. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan gaya humas dulu masih dilakukan di jaman sekarang dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi kepentingan," papar Aang.

Ia juga menyebut, dengan adanya media sosial sebagai kekuatan baru, humas era kini sudah menjadi Humas 4.0 sehingga sumber daya humas perlu memiliki skill di bidang IT, new media dan teknologi.

"Humas 4.0 tidak lagi bersaing dengan Humas instansi lain, tetapi juga bersaing dengan A.I (Artificial Intelegence) dan robot. Sehingga humas tak lagi hanya berkutat pada rilis pers dan wartawan saja, tetapi  memiliki bekal skill baru yang berkenaan dengan pemahaman IT, new media, teknologi, literasi digital media, serta aplikasi teknologi dan dampaknya terhadap organisasi," ungkapnya.

Sebagi Poros Pemerintah Dalam Negeri dan dalam rangka rencana penguatan hubungan kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah dilakukan sejumlah langkah seperti pemetaan dan penyusunan data base, persiapan dan penyusunan instrumen, sosialisasi, penyediaan forum komunikasi dan koordinasi humas pusat dan daerah, peningkatan kapasitas aparatur humas kemendagri dan Pemda, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan. Hal itu juga didukung dengan dikeluarkannya peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2020.

Dalam Permendagri tersebut, dijelaskan Pelaksanaan Bidang Humas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, pengelolaan kerjasama dengan media cetak, media online, televisi dan radio.

Kedua, pengembangan teknologi dalam pengelolaan media sosial.

Ketiga, peningkatan kompetensi sumber daya aparatur bidang humas dan pengelolaan Medsos melalui pelatihan, bimbingan teknis, maupun workshop.

Keempat, penyediaan sarana prasarana bidang humas dan medsos.

Kelima, pembinaan, koordinasi, konsolidasi bidang humas termasuk pengembangan forum-forum kehumasan Pemda.

Dengan berpedoman pada permendagri tersebut, diharapkan humas pemda menjadi humas 4.0 di era konvergensi media. (*)
Share:

26 Pemerintah Kabupaten Kota Belum Membentuk PPID


setialampung.co.id - Kementerian dalam negeri (kemendagri) terus mendorong inovasi pengelolaan dan informasi publik pemerintah daerah. Inovasi dan perbaikan yang berkelanjutan menjadi fokus konsep pelayanan publik dan tahapan keterbukaan informasi publik.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Kemendagri, Handayani Ningrum dalam rapat koordinasi pengelolaan pengaduan dan informasi publik di Ballroom Cendrawasih, Golden View Hotel, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/8).

“Hari ini kita sudah harus berbicara bagaimana inovasi pengelolaan dan informasi publik. Inovasi menjadi kebutuhan yang mutlak seiring perkembangan jaman yang dinamis,” kata Ningrum.

Ningrum menambahkan, dalam era yang dinamis ini, pemerintah wajib menggalakkan gerakan tata kelola pemerintahan yang dinamis (Dynamic Government) yang memiliki ciri cepat, responsif, dan efisien. Esensi dynamic government (pemerintahan yang dinamis) adalah perlunya melakukan perubahan untuk mengantisipasi perubahan yang serba cepat atau dinamis.

“Dynamic government ini levelnya sudah lebih tinggi dari Good Government, kita sering berbicara soal good government, tapi apakah kita sudah diarah sana? Bagaimana mau menuju Dynamic Government sedangkan good government saja belum, karena masih ada daerah yang belum memiliki unit PPID, ada 26 kabupaten/kota,” tegasnya.

Tercatat hingga saat ini, 34 provinsi telah memiliki unit pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), 488 pemerintah kabupaten dan kota sudah membentuk PPID, namun masih ada 26 pemerintah kabupaten dan kota yang masih belum membentuk PPID. Untuk itu, kemendagri akan terus mengawal pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pada pemerintah daerah.

Tak hanya soal pembentukan PPID, namun dalam hal ini kemendagri juga terus mendorong pemerintah provinsi melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) agar terus menghasilkan inovasi dan perbaikan untuk pelayanan yang lebih baik.

“Kemendagri juga mendorong pemerintah provinsi secara aktif melakukan Monev (Monitoring dan Evaluasi) kepada kabupaten/kota yang sudah memiliki PPID. Jadi bagi pemprov yang kabupaten/kotanya belum membentuk unit PPID tolong dibantu, kesulitannya ada dimana, target kita semua Pemda harus sudah punya unit PPID,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ningrum juga memperkenalkan Lembaga, Badan maupun Pemda yang telah masuk dalam kategori “Informatif” seperti BPJS Kesehatan, Provinsi Jawa Tengah, Kota Bandung, dan lain sebagainya. Dengan demikian, Ningrum berharap setiap daerah mampu menjadikan contoh untuk perbaikan layanan dalam hal pengaduan dan pengelolaan informasi publik.

Selain itu, setiap perwakilan daerah juga diberikan kesempatan untuk mengemukakan pelaksanaan pengaduan dan pengajuan informasi yang selama ini dilaksanakan di daerahnya. Setiap Daerah juga mengemukakan permasalahan yang terjadi untuk dipecahkan melalui solusi secara bersama.

Rakor di regional ke-3 juga menghasilkan sejumlah rekomendasi diantaranya:

Rekomendasi  Pemerintah Daerah Regional Sumatera:

Pertama, Kemendagri mengadakan kegiatan mengundang para Kepala Daerah untuk sosialisasi Keterbukaan Informasi.

Kedua, Kemendagri agar segera membuat surat edaran terkait penekanan penyediaan anggaran untuk pengelolaan pengaduan dan PPID

Ketiga, Kemendagri/Pemerintah Provinsi untuk melakukan monev secara langsung dengan mengunjungi Pemerintah Daerah tanpa membenbankan biaya kepada Kabupaten/Kota

Keempat, untuk penilaian TOP Pengaduan, dibagi perkategori dan Kemendagri dilibatkan dalam penilaian

Kelima, Kemendagri membuat Surat Edaran terkait sinergitas anggaran untuk Komisi Informasi provinsi adanya penyediaan DAK untuk kegiatan PPID dan Pengelolaan Informasi.

Materi dari Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Kemendagri Handayani Ningrum menjadi penutup rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Publik di lingkungan komponen Kemendagri dan Wilayah Regional ke-3. Dengan digelarnya Rakor diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah; Membangun sinergitas yang baik antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Daerah, khususnya fokus pada kali ini adalah dalam hal pengelolaan pengaduan masyarakat dan informasi publik; Mendorong Pemerintah Provinsi untuk mengambil langkah-langkah yang lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten/kota yang ada di bawahnya. (*)
Share:

KPK - Tempo Institute - AJI Latih Jurnalis Lampung Soal Pencegahan Korupsi


setialampung.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Tempo Institute dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) akan menggelar pelatihan jurnalistik bertajuk “Jurnalis Lawan Korupsi”. Rencananya, pelatihan tersebut berlangsung di Hotel Horison, Bandarlampung, sabtu (10/8).

Ketua AJI Bandarlampung, Hendry Sihaloho mengatakan, pelatihan itu dihelat di 10 kota, salah satunya Lampung. Tujuan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan sudut pandang baru terkait dengan pencegahan korupsi. Nantinya, KPK akan menghadirkan praktisi media, pegawai KPK dari direktorat pencegahan, dan aktivis antikorupsi.

“Pihak KPK membatasi jumlah peserta. Kami sudah mendapatkan sebanyak 36 peserta pelatihan. Mereka terdiri dari jurnalis profesional, jurnalis mahasiswa, dan jurnalis warga,” kata Hendry melalui rilis yang diterima pada kamis, (8/8).

Selain meningkatkan pengetahuan publik, lanjut dia, tujuan pelatihan tersebut juga memberi perspektif tambahan tentang pencegahan korupsi. Kemudian, meningkatkan isu pencegahan melalui pemberitaan dan publikasi.

“Adapun hasil yang ingin dicapai antara lain peserta mendapatkan ide untuk menulis tentang pencegahan korupsi, pengetahuan peserta tentang pencegahan korupsi meningkat, dan peserta tergugah untuk menulis tentang pencegahan korupsi,” ujarnya.

Hendry menambahkan, nantinya, KPK akan menggelar lomba jurnalistik untuk dua kategori, yaitu jurnalis profesional dan jurnalisme warga. Ada empat bentuk produk pemberitaan yang dilombakan, yakni video, audio, foto, dan tulisan. Tema berita yang dilombakan akan fokus tentang pencegahan.

“Terdapat lima sektor yang akan menjadi fokus lomba jurnalistik. Kelimanya, sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, dana desa, dan pelayanan publik. Di Lampung, tema besar yang akan disampaikan adalah mengenai pengadaan barang dan jasa,” kata dia.(*)
Share:

KPK Supervisi Mitra Pemangku Kepentingan di KSOP Kelas 1 Panjang


setialampung.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat supervisi bersama pejabat kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP) kelas I Panjang, Bandarlampung dan segenap mitra pemangku kepentingan di pelabuhan tersebut.

Tujuan pertemuan adalah untuk menyepakati persepsi dan paradigma sebagai dasar untuk membangun kolaborasi pencegahan korupsi terkait tata kelola pelabuhan.

“KPK mendorong kepatuhan pelaku usaha dan fungsi koordinasi lintas pemangku kepentingan di Pelabuhan Panjang ini dan untuk itu kami butuh baseline data untuk mendukung kerja-kerja pencegahan,” kata Dian Patria, Kordinator Wilayah tim kordinasi dan supervisi pencegahan KPK dalam rapat di kantor KSOP Pelabuhan Panjang, kamis, (8/8).

Dian menambahkan, jika tidak dapat dilakukan penyelesaian di daerah, maka KPK akan membawanya ke tingkat kementerian/lembaga pusat.

Hadir dalam acara Kepala Kantor KSOP Kelas I Panjang, Andi Hartono beserta jajarannya, Direktur Polairud Polda Lampung, Kombes Usman HP, perwakilan ditjen hubla, karantina pertanian-kemtan, karantina kesehatan-kemkes, ditjen bea cukai, dan sejumlah pihak swasta serta asosiasi mitra pemangku kepentingan seperti Freight Forwarder, bongkar muat, Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan IPC/Pelindo II Panjang, bertempat di kantor KSOP, ‪Jl. Yos Sudarso, Pidada, Bumi Waras, Kota Bandarlampung‬, Lampung.

“Potensi sumber daya kemaritiman kita sangat besar. Namun, KPK juga menemukan bahwa potensi konflik kepentingan dan perilaku menyimpang di lapangan masih banyak terjadi,” tambah Dian.

Sektor maritim merupakan salah satu fokus sektor yang tertuang dalam renstra KPK 2015 – 2019. Sebagai salah satu kekayaan negara, seharusnya laut memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara. Sayangnya, KPK menemukan bahwa kontribusi penerimaan pajak sektor kelautan masih sangat kecil.

“Dari total nilai produksi perikanan laut, penerimaan negara bukan pajak sektor perikanan laut selama 5 tahun periode 2008 – 2013 kurang dari 0,3%,” ujar Dian.

Karenanya, KPK terus mendorong perbaikan dalam sektor kemaritiman ini. KPK pernah melakukan kajian tentang Sistem Ruang laut dan Sumber Daya Kelautan Indonesia pada 2014. Salah satunya ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di setiap provinsi.

Pelabuhan merupakan salah satu fokus tematik pendampingan koordinasi supervisi Pencegahan oleh KPK di Provinsi Lampung. Pendekatan GNMK Maritim dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu tactical action yang merupakan pendekatan jangka pendek dengan membangun sistem data dan Informasi terintegrasi; strategic action sebagai pendekatan jangka menengah dilakukan untuk menutup titik rawan korupsi dan menyelamatkan kekayaan negara; dan jangka panjang dengan melakukan systematical action untuk mengawal pelaksanaan kebijakan mewujudkan kedaulatan pengelolaan SDA.

Selanjutnya, disepakati dalam waktu 1 bulan, KSOP dan stakeholder Pelabuhan Panjang akan menyampaikan data pelaku usaha di pelabuhan dan kepatuhannya, serta data permasalahan lintas Kementerian/Lembaga/Instansi untuk menjadi bahan kegiatan koordinasi supervisi sektor pelabuhan oleh KPK. (*/ben)
Share:

Hari Ini Musa Ahmad Dijadwalkan Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengadaan Barang dan Jasa di Lampung Tengah


setialampung.co.id - Ketua DPD II Golkar Lampung Tengah, Musa Ahmad hari ini dijadwalkan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan barang dan jasa di Lampung Tengah.

"Iya benar, hari ini yang bersangkutan (Musa Ahmad) diperiksa sebagai saksi untuk AJS," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak kepada setialampung.co.id, kamis (8/8).

Sementara Ketua DPD II Golkar Lampung Tengah, Musa Ahmad saat dikonfirmasi setialampung.co.id mengaku sedang di rumahnya.

"Saya di rumah, lagi sakit," kata pria yang digadang - gadang akan maju sebagai bakal calon bupati Lampung Tengah berpasangan dengan Ardito Wijaya di ajang pemilihan bupati Lampung Tengah 2020 mendatang ini.

Diketahui, KPK pada 30 Januari 2019 menetapkan tujuh tersangka untuk tiga perkara berbeda dalam pengembangan kasus suap kepada DPRD Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD tahun anggaran 2018. (ben)
Share:

Sekjen Kemendagri Kukuhkan 80 Curator Festival Gapura Cinta Negeri


setialampung.co.id - Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo kukuhkan curator festival gapura cinta negeri sebanyak 80 orang di ruang sidang utama gedung A kantor pusat kementerian dalam negeri, rabu (7/8).

Hadi Prabowo mengatakan, festival gapura cinta negeri sebagai kegiatan yang sangat positif, yaitu pertama dalam rangka melestarikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia, kedua, mempererat persaudaraan diantara warga; ketiga, upaya meningkatkan nilai-nilai gotong - royong yang ada dalam jiwa pribadi bangsa Indonesia, keempat, tentunya adalah menjaga persatuan dan kesatuan NKRI melalui karya seni.

Ia juga menjelaskan, tahapan pelaksanaan festival gapura cinta negeri yang dimulai 17 Juli sampai 17 Agustus 2019 yang dalam pelaksanaannya melibatkan 80 kurator.

“Ini berjumlah 80 orang, yang mana anggotanya dari seluruh perguruan tinggi. Tugas kurator adalah mengamati, menganalisis, mengkurasi terhadap foto-foto atau unggahan yang telah dikirim pada website festival gapura cinta negeri www.gapuracintanegeri.com, sehingga tugas dari kurator setelah 7 Agustus 2019 ini tentunya akan melihat mengkurasi kiriman unggahan dari masyarakat," ungkapnya.

Dalam pelaksanaan ada 80 penilaian yang dilakukan 80 orang panitia kurasi, kriteria penilaian antara lain relevansi dengan tema, orisinalitas ide, konsep (nilai seni, estetika, dan kreativitas visual), kreativitas produksi, semangat gotong royong dan kebersamaan.

Lebih lanjut Hadi menjelaskan, unggahan dari peserta Festival Gapura Cinta Negeri ini nanti dilaporkan untuk di nominasikan 60.

“Kita belum tahu berapa jumlah foto yang akan terkirim di website tersebut. Namun tugas dari kurator adalah menetapkan 60 nominator, 60 itu dari umum 50 dari khusus 10," terang Hadi.

Dalam Festival Gapura Cinta Negeri ada 2 (dua) sisi kriteria, yaitu yang pertama adalah untuk umum, umum itu masyarakat pada tingkat tataran RW, yang kedua khusus yaitu pesertanya dari perguruan tinggi, kmudian dari dunia usaha, BUMN, lembaga/instansi maupun komunikas seluruh Indonesia.

“Mulai 17 Agustus sampai dengan 19 Agustus 2019 tugas dari kurator menyeleksi dan mengkurasi dari jumlah yang masuk, kemudian dinominasikan menjadi 60 yang terbaik. Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2019 ditetapkan 60 terbaik yang diserahkan oleh Koordinator Bidang Penilaian, dan pada tanggal 21 dan 22 Agustus 2019 akan menetapkan 15 peserta terbaik. Tanggal 22 sampai dengan 28 Agustus 2019 dilakukan survei lapangan dan sekaligus menetapkan 15 yang terbaik tersebut. Dan pada tanggal 29 Agustus 2019 ke-15 nominasi tersebut diundang ke Jakarta setelah itu pada tanggal 30 Agustus 2019 akan diupayakan akan bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo”, terangnya.

Lebih lanjut ia Hadi Prabowo menyampaikan bahwa untuk para pemenang disediakan 15 piala dan piagam serta uang total Rp. 1 Miliar, dengan rincian: 10 Piala dan Piagam untuk 10 Pemenang Gapura Kategori Umum dan hadiah uang senilai Rp 50 juta per pemenang; 1 Piala Presiden Bergilir dan Piagam untuk Gapura Terbaik Kategori Masyarakat Umum dan hadiah uang senilai Rp. 250 juta  per pemenang; 3 Piala dan Piagam untuk 3 Pemenang Gapura Kategori Lembaga/Instansi/Perusahaan/Organisasi dan hadiah uang senilai Rp 50 juta per pemenang. Sedangkan, 1 piala dan piagam untuk gapura favorit dan hadiah uang senilai Rp100 juta. (*)
Share:

Senin Pekan Depan, KPU Bandarlampung Tetapkan Anggota Legislatif Terpilih

Komisioner KPU Bandarlampung, Dedi Triadi.

setialampung.co.id - Komisioner KPU Bandarlampung, Dedi Triadi mengatakan, rapat pleno penetapan anggota DPRD Bandarlampung terpilih periode 2019 - 2024 dilaksanakan pada 12 Agustus 2019.

Dedi menjelaskan, penetapan dilakukan lima hari setelah sidang putusan gugatan yang akan digelar mahkamah konstitusi pada rabu (7/8).

"Penetapan paling lambat lima hari setelah ada putusan di MK," kata Dedi kepada setialampung.co.id, selasa (6/8). 

Saat ditanya kapan pelantikan anggota DPRD Bandarlampung periode 2019 - 2024, Dedi menuturkan, akhir masa jabatan anggota DPRD Bandarlampung yang sekarang 19 Agustus 2019. 

"Soal pelantikan dewan, tergantung sekretaris dewan (sekwan)," ujarnya. (ben)

Share:

KPK Lakukan Supervisi Terhadap Penanganan Kasus Besar yang Mandek di Lampung

Wakil Ketua KPK, Thony Saut Situmorang (dua dari kiri), saat menghadiri acara diskusi, senin (5/8). Foto: Benny Setiawan.

setialampung.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan supervisi terhadap kasus - kasus besar di Lampung yang penanganannya lambat dan tidak bergerak.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK, Thony Saut Situmorang, usai acara diskusi di studio FS TV, senin (5/8).

"Kita dalami apa masalahnya. Di beberapa daerah terkadang masalahnya ada yang kekurangan saksi ahli, maka kita (KPK) akan datangkan saksi ahli dari Jakarta. Karena terkadang saksi ahli bisa menentukan. Jika masalahnya kekurangan alat bukti, kita lihat seperti apa alat bukti yang kurang. Kita pelajari detail kasusnya," tegas Saut Situmorang.

Dikatakannya, koordinator wilayah yang ada di Indonesia terbagi sembilan wilayah, dan koordinator wilayah Lampung akan melihat dari dua sisi yaitu sisi pencegahan dan sisi penindakan.

"Misal ada beberapa kasus yang tidak bergerak, penanganannya lambat sekali, tidak maju, SP3 juga nggak, maka kita bisa melakukan supervisi," tegasnya.

Dijelaskannya, tim akan melihat dan melakukan pemaparan dan memantau di tahap mana dan apa yang menghambat penyelidikan kasus.

"Kita akan memberikan saran, dan kewajiban mereka untuk menyelesaikan kasusnya. Saya tidak bisa menyebutkan kasus per kasus karena tidak hafal. Tapi secara umum hal ini dilakukan di seluruh Indonesia," ujarnya. (ben)
Share:

DPRD Lampung Gelar Sidang Paripurna Pembahasan Raperda Pembentukan Perangkat Daerah


setialampung.co.id - Pembahasan raperda provinsi Lampung tentang pembentukan susunan organisasi dan perangkat daerah pemerintah provinsi Lampung berlanjut. Kali ini sidang paripurna mendengarkan pemandangan umum fraksi - fraksi DPRD Lampung tentang raperda provinsi Lampung tersebut.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi diwakili penjabat sekretaris daerah provinsi Lampung, Fahrizal Darminto menghadiri rapat paripurna DPRD Lampung dalam rangka lanjutan pembicaraan tingkat I penyampaian raperda provinsi Lampung tentang pembentukan susunan organisasi dan perangkat daerah pemerintah provinsi Lampung, di ruang sidang DPRD Lampung, senin (5/8).

Diketahui sebelumnya telah disampaikan oleh Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi pada rabu (31/7) perubahan atas pembentukan dan susunan perangkat daerah ini juga untuk melaksanakan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Lampung serta menyesuaikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Lampung tahun 2019 - 2024.

Atas prakarsa pemerintah provinsi Lampung tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Lampung tersebut, sebanyak 9 fraksi DPRD Provinsi Lampung melakukan penyampaian pandangan umumnya.

Diantaranya Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), menyambut baik adanya raperda tersebut yang menunjukkan prioritas dan kesungguhan Pemprov Lampung dalam melaksanakan tugas pengabdian terhadap masyarakat.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga menyambut baik dengan harapan raperda ini sebagai upaya Pemprov Lampung melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memudahkan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Fraksi PKS, ini juga untuk memudahkan pencapaian visi rakyat Lampung berjaya terutama dalam mewujudkan misi kedua yakni good governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.

Atas pemandangan para fraksi-fraksi DPRD Lampung tersebut, paripurna akan dilanjutkan kembali dengan agenda penyampaian jawaban gubernur Lampung atas pemandangan fraksi-fraksi DPRD Lampung mengenai penyampaian raperda provinsi Lampung tentang pembentukan susunan organisasi dan perangkat daerah pemerintah provinsi Lampung yang dijadwalkan pada selasa (6/8). (adv)
Share:

Direktorat Narkoba Polda Lampung Amankan Bandar Sabu

Barang bukti yang diamankan dari terduga bandar sabu.

setialampung.co.id - Tim opsnal subdit 2 unit 2 direktorat narkoba Polda Lampung, selasa (30/7), mengamankan bandar narkotika jenis sabu berinisial SN (49).

Direktur Narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen mengatakan, SN diamankan di seputaran Jalan Lintas Natar, Lampung Selatan.

Shobarmen mengungkapkan, penangkapan terhadap SN berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan lintas Natar, Lampung Selatan, sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu.

"Dari hasil informasi tersebut, tim opsnal melakukan penyelidikan di wilayah yang dicurigai. Pada saat  tim sedang melakukan penyelidikan, terlihat seorang laki - laki yang mencurigakan persis dengan info dari masyarakat tentang ciri - ciri pelaku pengedar narkoba tersebut. Saat itu juga tim mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap seorang laki - laki tersebut," ungkapnya.

Setelah dilakukan interogasi, lanjutnya, petugas mendapatkan keterangan dari tersangka bahwa barang bukti berupa sabu disimpan di kediaman tersangka yang di letakkan di belakang lemari pakaian kamar tersangka.

"Dari hasil penggeledahan didapat barang bukti berupa dua buah plastik klip ukuran besar yang berisi kristal putih yang diduga sabu. Delapan buah plastik klip ukuran sedang yang berisi kristal putih yang diduga sabu sebanyak 289,58 gram, dua unit timbangan digital dan dua unit ponsel jenis android dan satu unit hp. Merek nokia," pungkasnya. (*)
Share:

Per 31 Juli 2019, Jumlah Ormas yang Terdaftar di Indonesia Ada 400 Ribu Lebih

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar.

setialampung.co.id - Banyaknya jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia, menunjukkan keberagaman dan toleransi di tengah masyarakat. Kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak setiap warga negara sesuai UUD 1945, negara menjamin kepada rakyatnya untuk menyampaikan aspirasi secara lisan dan tulisan. Selain itu, ormas merupakan potensi masyarakat yang harus dikelola.

Faktanya, ormas yang terdaftar di Indonesia memang sangat banyak dan beragam, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengatakan, data terbaru yang dilansir per Rabu (31/7) pukul 08.50 WIB, terdapat 420.381 ormas yang ada di Indonesia.

"Data kita per 31 Juli, Ormas yang terdaftar, yaitu 420.381," kata Bahtiar di Kantor Kemendagri, Jakarta, kamis (1/8).

Jumlah ormas terdaftar tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

Pertama, ormas yang telah mendapatkan surat keterangan terdaftar (SKT) berjumlah 25.812 dengan rincian di Kemendagri berjumlah 1.688, di provinsi berjumlah 8.170, dan di kabupaten/kota berjumlah 16.954.

Ormas yang berbadan hukum di kementerian hukum dan hak asasi manusia (Kemenkumham) berjumlah 393.497 yang terdiri atas: perkumpulan berjumlah 163.413, Yayasan berjumlah 230.084.

Ormas asing yang terdaftar di kementerian luar negeri (Kemenlu) berjumlah 72 Ormas asing. (*)
Share:

2019, Ungkap Kasus Polda Lampung Meningkat Lima Persen

Wakapolda Lampung, Brigjen Rudi Setiawan saat menunjukkan barang bukti senpi rakitan. Foto: Benny Setiawan. 


setialampung.co.id – Jumlah kasus yang berhasil diungkap Polda Lampung beserta jajaran selama operasi sikat krakatau 2019 yang berlangsung 5 Juli 2019 sampai 14 Juli 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.   

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad didampingi Direktur Kriminal Umum Polda Lampung, M. Barly mengatakan, di 2018 ada 37 kasus yang berhasil diungkap, sementara di 2019 ada 39 kasus yang berhasil diungkap atau mengalami peningkatan sebanyak lima persen.  

“39 kasus yang diungkap tersebut terdiri dari kasus pencurian dan kekerasan (curas) 16 orang, kasus pencurian dan pemberatan (curat) ada 19 orang dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ada 4 orang,” kata Pandra.     

Selain itu, kata Pandra, untuk kasus Non TO yang berhasil diungkap ada 311 orang, jumlahnya meningkat dari tahun 2018 ada 235 orang. Terdiri dari kasus curas 74 orang, curat 206 orang, curanmor 25 orang dan kasus senpi illegal 6 orang.          

“Jumlah senpi yang diamankan ada 195 senpi rakitan, 199 butir amunisi, empat bilah senjata tajam dan 17 kunci letter T,” ujarnya.

Direktur Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes M. Barly mengatakan, barang bukti yang diamankan merupakan penyerahan dari masyarakat dan hasil operasi sikat krakatau. (ben)
Share:

Tingkatkan Layanan Publik, Polresta Bandarlampung Luncurkan Program FIFO


setialampung.co.id - Sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Polresta Bandarlampung melakukan program inovasi peningkatan pelayanan publik dalam pembuatan SIM.

Kapolresta Bandarlampung, Kombes Pol. Wirdo Nefisco, rabu (31/7) mengatakan, ada peningkatan fasilitas pelayanan publik yang baru pada Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) 2526 Sat Lantas Polresta Bandarlampung.

Program yang diluncurkan tersebut menurut Kapolresta, berupa sistem antrian First In First Out (FIFO), yaitu sistem pelayanan berbasis teknologi sehingga pelayanan sesuai dengan nomor urut yang diambil dari alat antri FIFO.

Selain itu, dikatakan Kapolresta, saat ini juga telah disediakan ruang laktasi yang tertutup dan nyaman bagi para pemohon wanita yang sedang masa menyusui bayinya dan juga ruang bermain anak yang dibuat layaknya taman bermain anak dan senyaman mungkin bagi pemohon/istri pemohon yang membawa balita.

Ditambahkan Wirdo Nefisco, Satpas 2526 Sat Lantas Polresta Bandarlampung juga menyediakan charging box yang dapat digunakan pemohon untuk mengisi ulang baterai handphone serta tombol IKM atau indeks kepuasan masyarakat agar pihaknya dapat memantau sejauh mana kepuasan/ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

"Kita berkomintmen ini sejalan juga dengan visi kita, terutama Lantas untuk memberikan pelayanan terbaik dalam memenuhi standar pelayanan publik. Serta sejalan juga dengan misi yang kita wujudkan yaitu program bapak Kapolri yaitu promoter dan reformasi birokrasi Polri terutama dalam rangka penerbitan SIM," ujar Kombes Pol. Wirdo Nefisco.

Wirdo berharap berbagai progran ini dapat lebih memaksimalkan dan memenuhi pelayanan yang dibutuhkan masyarakat Kota Bandarlampung.

Salah seorang warga Bandarlampung, Nigawati saat diminta tanggapannya terkait dengan inovasi yang dilakukan Polresta Bandarlampung mengaku cukup senang dengan adanya peningkatan pelayanan publik itu. Namun dirinya berharap pembuatan maupun perpanjangan SIM dapat lebih dipercepat agar tidak banyak menyita waktu. (*)
Share:

Ketua DPRD Lampung bersama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Tandatangani Persetujuan Bersama Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018



setialampung.co.id - Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi bersama Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal, melakukan penandatanganan persetujuan bersama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2018.


Penandatanganan dilakukan pada rapat paripurna DPRD Lampung dalam rangka pembicaraan tingkat II laporan badan anggaran DPRD Lampung terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2018, di ruang sidang DPRD Lampung, rabu (31/7).

“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat, badan anggaran dan fraksi-fraksi yang telah mencurahkan tenaga, pikiran dan waktu serta bersedia melakukan koordinasi yang baik dan intensif dengan pihak eksekutif selama proses pembahasan raperda ini,” kata Arinal.

Arinal juga menyampaikan apresiasi atas berbagai masukkan, saran dan juga kritik yang disampaikan terhadap substansi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2018, maupun pelaksanaan program kegiatan pembangunan umumnya.

“Baik program kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan, merupakan referensi bagi kami untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan dikemudian hari guna tercapainya program dan kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan masyarakat di Lampung lebih sejahtera,” katanya.

Ia menyebutkan raperda yang telah mendapat persetujuan dewan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada menteri dalam negeri Republik Indonesia untuk dievaluasi.

Hal ini sesuai amanat pasal 303 ayat 1 peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Seperti diketahui, persetujuan penetapan raperda Provinsi Lampung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung TA 2018 ini merupakan tindaklanjut dari penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD Provinsi Lampung TA. 2018 dilanjutkan pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung pada kamis 25 Juli 2019.

Hasil pembahasan perhitungan APBD Provinsi Lampung TA 2018 terdiri dari, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp7,098 triliun (89,45%), Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp7,538 triliun (87,87%), penerimaan/pembiayaan sebesar Rp533 miliar. Dengan demikian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp93,8 miliar.

Dengan demikian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp93,8 miliar. Dari hasil uraian tersebut, Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung menyimpulkan, secara umum pelaksnaaan APBD 2018 dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun kinerja.

Diketahui Silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Jika Silpa suatu wilayah menunjukkan angka 0, maka menunjukkan penyerapan anggaran 100 persen.

Kemendagri sebelumnya telah meminta Pemerintah Daerah melakukan penyerapan dan merealisasikan APBD dengan tepat. Hal itu dimaksudkan agar penyerapan anggaran dan belanja program dilakukan secara efektif dan efisien. (adv)
Share:

Direktorat Narkoba Polda Lampung Amankan Senpi dari Tersangka Bandar Narkoba

Senpi yang diamankan polisi dari terduga bandar sabu.

setialampung.co.id - Tim unit 1 subdit 2 direktorat narkoba Polda Lampung, minggu (21/7), mengamankan terduga bandar narkotika jenis sabu berinisial HI (28) alias Minak Alam, di Desa Bungkuk, Kecamatan Warga Sekampung, Lampung Timur. Dari tangan residivis ini, polisi mengamankan satu pucuk senpi rakitan berikut tiga butir peluru aktif berukuran 9 mm.

Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen mengatakan, selain tersangka HI, polisi juga mengamankan terduga penyalahgunaan narkoba lainnya berinisial BI dan UN.

Shobarmen menjelaskan, penangkapan ketiga tersangka ini berawal dari laporan masyarakat yang sangat resah adanya bandar narkoba di wilayah hukum Desa Bungkuk, Kecamatan Warga Sekampung, Lampung Timur berinisial HI.

"Setelah menerima laporan tersebut, tim unit 1 langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan benar adanya informasi tersebut. Lalu tim melakukan penggerebekan dan penggeledahan baik badan maupun di kediaman HI. Dari hasil tersebut, tim unit 1 mengamankan tiga pemuda yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selanjutnya semua tersangka dibawa ke direktorat reserse narkoba Polda Lampung untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," ungkap Shobarmen.

Dijelaskannya juga, barang bukti yang berhasil diamankan dari para tersangka yaitu satu pucuk senpi rakitan jenis revolver berwarna putih (milik tersangka HI), dua bendel plastik klip berukuran kecil dan besar  pembungkus sabu, satu buah kotak putih tempat sabu, satu timbangan digital, tiga butir peluru senpi rakitan ukuran 9 mm aktif. Sembilan unit hp, satu buah alat hisap, dua buah jarum, dua buah korek, satu bungkus plastik klip ukuran besar berisikan sabu dan dua bungkus plastik klip ukuran kecil sisa pakai. (*)

Share:

35 Lulusan IPDN Ditempatkan di Lampung


setialampung.co.id - Bertempat di Kampus IPDN Kampus Cilandak, Jakarta Timur, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo resmi melepas lulusan IPDN angkatan XXV untuk menempati penugasan barunya di seluruh nusantara.

“Semoga lulusan IPDN angkatan XXV mampu menjadi ASN perekat bangsa di seluruh wilayah Indonesia”, kata Hadi, selasa (30/7).

Menurut data Biro kepegawaian setjen kemendagri, dari total 1.457 lulusan IPDN angkatan XXV tahun 2018, sebanyak 1.257 lulusan akan ditempatkan di lintas provinsi dan 200 sisanya akan ditempatkan di instansi pusat.

Berikut daftar penempatan di provinsi seluruh Indonesia :
1. Aceh : 54
2. Sumatera Utara : 77
3. Sumatera Barat : 48
4. Kepulauan Riau : 24
5. Riau : 29
6. Kepulauan Bangka Belitung : 18
7. Sumatera Selatan : 41
8. Bengkulu : 24
9. Jambi : 27
10. Lampung : 35
11. Banten : 27
12. D.K.I Jakarta : 21
13. Jawa Barat : 66
14. Jawa Tengah : 79
15. D.I. Yogyakarta : 18
16. Jawa Timur : 88
17. Bali : 30
18. Kalimantan Barat : 33
19. Kalimantan Tengah : 32
20. Kalimantan Selatan : 31
21. Kalimantan Utara : 14
22. Kalimantan Timur : 33
23. Sulawesi Utara : 37
24. Gorontalo : 16
25. Sulawesi Tengah : 30
26. Sulawesi Tenggara : 39
27. Sulawesi Barat : 15
28. Sulawesi Selatan : 54
29. NTB : 25
30. NTT : 48
31. Maluku : 27
32. Maluku Utara : 25
33. Papua Barat : 30
34. Papua : 62

Hadi menjelaskan, penempatan ini sesuai permendagri nomor 34 tahun 2019 tentang penempatan tugas lulusan institut pemerintahan dalam negeri.

“Lulusan IPDN akan melaksanakan orientasi penugasan terhitung 1 Agustus 2019 dan akan dialihkan jenis kepegawaiannya dari pegawai negeri sipil kementerian dalam negeri menjadi pegawai negeri sipil daerah tempat penugasan masing-masing terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Oktober 2019," jelas Hadi.

Kebijakan penempatan tugas ini dilakukan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pada pemerintah daerah untuk semakin fokus dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara merata ke seluruh pelosok tanah air, sebagaimana telah dilakukan dalam bidang infrastruktur, karena sumber daya manusia memiliki peran penting. (*)
Share:

Kabid Humas Polda Lampung Jadi Juri dan Narasumber Calon Muli Mekhanai Lampung


setialampung.co.id - Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad didampingi dosen Universitas Lampung, Yunita dan Pakar Bahasa Inggris Universitas Teknokrat, Tisa ditunjuk sebagai juri dalam wawancara dan narasumber pembekalan pemilihan Muli Mekhanai Lampung 2019, wawancara calon Muli Mekhanai Lampung dilaksanakan di Aula Dinas Pariwisata Lampung, senin 29 Juli 2019.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan, calon Muli Mekhanai tentunya harus mempunyai wawasan mengenai Lampung terlebih dahulu, minimal wawasan wisata," jelasnya.

Sebanyak 62 calon Muli Mekhanai terdiri dari 29 peserta wanita dan 33 peserta pria mengikuti tes wawancara. Peserta Muli Mekhanai disuguhi pertanyaan dengan menggunakan bahasa Inggris oleh tim juri dilanjutkan pertanyaan pengetahuan umum dari tim juri psykologi. (*)
Share:

Kiprah Gerakan PKK untuk Tingkatkan Kualitas Hidup Keluarga


setialampung.co.id - Ketua Tim Penggerak PKK Pusat, Erni Guntari Tjahjo Kumolo mengatakan, gerakan PKK hadir dan berkiprah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga di seluruh Indonesia.

Menurutnya, hal itu yang menjadi dasar dan tema peringatan hari kesatuan gerak PKK ke-47 yakni "PKK Bekerja, Keluarga Indonesia Sejahtera."

"Sesuai tema peringatan kali ini, kami artikan bahwa PKK memang hadir berkiprah untuk ikut meningkatkan kualitas dan taraf hidup keluarga - keluarga di seluruh pelosok nusantara," kata Erni, di dalam puncak peringatan hari kesatuan gerak PKK ke-47 (HKG PKK) 2019 di Lapangan RTH Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat, kamis (25/7).

Dasar penyelenggaraan kegiatan tersebut adalah Surat Mendagri Nomor 411.4/3169/SJ tanggal 13 Juli 2017 tentang penetapan tuan rumah Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-47 (HKG PKK) Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat, sehingga dipilihlah Kota Padang sebagai tempat kegiatan.

Menurut rencana, rangkaian kegiatan yang terdiri atas pameran akan berlangsung hingga Sabtu (27/7/2019) dengan dihadiri lebih dari 3.000 peserta.

"Seluruh rangkaian kegiatan akan berlangsung hingga tanggal 27 Juli 2019. Telah hadir dalam acara ini kurang lebih 3000 orang peserta yang terdiri dari unsur lenggerak tim PKK provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan sejumlah tamu undangan lainnya," papar Erni.

Ia juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas kehadiran Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang mewakili Presiden Joko Widodo dalam kegiatan tersebut.

"Merupakan kehormatan bagi kita semua acara ini dihadiri bapak nendagri selaku pembina tim penggerak PKK, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan atas kehadiran bapak Mendagri dalam acara ini," ujar Erni. (*)
Share:

Rayakan HUT, AJI Bandar Lampung Beri Saidatul Fitriah-Kamaroeddin Award 2019


setialampung.co.id - Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung kembali menggelar pemberian penghargaan Saidatul Fitriah dan Kamaroeddin.

Penghargaan Saidatul Fitriah diberikan kepada jurnalis dengan karya jurnalistik yang berdampak positif terhadap kehidupan demokrasi. Sementara, Kamaroeddin diberikan kepada orang atau lembaga nonjurnalis yang konsisten memperjuangkan kebebasan pers, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi AJI.

“Penghargaan Saidatul Fitriah dan Kamaroeddin digelar sejak 2008. Hingga kini, terdapat beberapa orang dan lembaga yang menerima penghargaan tersebut,” kata Ketua Pelaksana HUT ke-25 AJI, Faiza Ukhti Annisa, dalam siaran persnya, jumat, (26/7).

Untuk persyaratan karya, jelasnya, peserta merupakan jurnalis media cetak, online, radio dan televisi. Mereka yang ingin berpartisipasi wajib mengirimkan karya jurnalistik yang telah dimuat di media masing-masing. Karya yang diterbitkan mulai Agustus 2018 hingga 17 Agustus 2019. Batas waktu pengiriman karya jurnalistik hingga 17 Agustus mendatang.

“Kami berharap, banyak jurnalis di Lampung mengirimkan karya terbaiknya. Terutama, jurnalis radio dan televisi. Melalui Saidatul Fitriah Award, AJI Bandarlampung ingin mendorong kemajuan jurnalisme di Bumi Ruwa Jurai,” ujarnya.

Faiza menambahkan, jurnalis yang ingin berpartisipasi harus mengirimkan bukti tayang karya (pdf), atau link berita dan tulisan dalam soft file (ms word). Pengiriman melalui email ke: awardsaidatul@gmail.com cc sekretajilpg@gmail.com.

“Pengiriman karya bisa diwakilkan perusahaan media, atau perorangan. Keputusan dewan juri mutlak dan tanpa diganggu gugat,” kata dia. (*)
Share:

Tidak Ditemukan Perbuatan Melawan Hukum, Polda Lampung Hentikan Kasus Benny Uzer


setialampung.co.id - Kepolisian Daerah Lampung mengeluarkan surat kedinasan yang berisikan tentang penghentian penyelidikan kasus dugaan korupsi dana bantuan partai politik (parpol) tahun anggaran 2018 yang dituduhkan kepada Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Lampung, Benny Uzer.

Penghentian perkara yang dilaporkan Wakil Ketua DPD Hanura Lampung, Nazaruddin tersebut tertuang dalam surat ketetapan bernomor: S. Tap/29/VII/2019 dan surat perintah penghentian penyelidikan bernomor: Sprin/29/VII/2019 yang ditandatangani Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, Kombes Pol. Subakti tertanggal 23 Juli 2019.

Salah satu penyidik kepolisian dari direktorat kriminal khusus Polda Lampung menyampaikan bahwa surat kedinasan tersebut telah diterbitkan dan diserahkan kepada kedua belah pihak.

Sementara itu, kuasa hukum Benny Uzer, Bambang Hartono saat ditemui di ruang kerjanya biro konsultasi bantuan hukum Universitas Bandar Lampung menyatakan telah menerima surat tersebut yang berasal dari kliennya secara langsung dan dari hasil analisis pemeriksaan petugas, tidak ditemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam perkara yang dilaporkan pada 24 Mei 2019 itu.

Diketahui bahwa kasus tersebut hanya ada kesalahan administrasi, sebagaimana dijelaskan pasal 33 Permendagri nomor 36 tahun 2018 dan keterangan ahli hukum pidana," kata Bambang.
Sehingga, penyidik meyakini terhadap perkara yang dimaksud dihentikan, karena bukan merupakan tindak pidana.

"Laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti ke tahap penyidikan," ujarnya.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Direktur Ditreskrimsus Polda Lampung Kombes Pol. Subakti membenarkannya. 

"Ya (penyelidikan dihentikan)," jawab singkat Subakti melalui pesan whatsapp. (*)
Share:

Ombudsman Akui Sistem Pemanfaatan Data Dukcapil Clear And Safety



setialampung.co.id - Tanggapan miring mengenai pemberian hak akses verifikasi data kependudukan oleh lembaga swasta milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) berakhir. Ombudsman akhirnya mengakui bahwa pemberian hak akses verifikasi data kependudukan itu clean dan safety.

Pengakuan tersebut resmi terjadi hari ini, pasca pertemuan antara Ombudsman dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Dari perwakilan Ombudsman, Alvin Lie dan Ahmad Su’aidi, sedangkan dari Ditjen Dukcapil ada Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, beserta jajaran pejabat Eselon II hingga staff.

Alvin mengakui selama ini terdapat kesalahpahaman yang beredar di masyarakat bahwa swasta mendapatkan hak akses data pribadi. Padahal, yang ada hanyalah hak akses verifikasi data sehingga tidak ada praktek inkonstitusional apapun.

“Selama ini yang beredar ini kan akses data. Tapi sebenarnya yang ada itu akses untuk verifikasi, meriksa kebenaran dan keabsahan data dalam rangka melindungi para pengguna layanan ini (dari identitas palsu),” kata Alvin saat ditemui wartawan, jakarta, rabu (24/7).

Kendati demikian, Alvin meminta agar aspek sekuritas data tersebut tetap diperhatikan. Bisa saja, seiring dengan berkembangnya waktu dan teknologi, apa yang saat ini aman menjadi tidak aman di kemudian hari.

“Kita sepakat bahwa tetap harus meningkatkan pengawasan karena teknologi ini kan terus bekrembang. Yang hari ini aman, besok bisa tidak aman,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, juga menegaskan bahwa aspek sekuritas data memang sangat diperhatikan pihaknya. Sebab, pihaknya tidak sembarangan kala memberikan hak akses tersebut.

“Yang mengakses itu ada passwordnya kan, kita tahu siapa sedang mengambil data siapa,” tegasnya.
Selain itu, pemberian hak akses tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan lembaga pengguna. Untuk keperluan bisnis dan swasta misalnya, umumnya hanya diberi akses hingga data KTP-elnya saja.

“Lembaga-lembaga tertentu hanya data KTP-el. Kalo KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sampai (data) tanda tangan karena untuk penyocokan tanda tangan buku rekening (bank). Kemudian untuk Polri, dia sampai foto sidik jari karena untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal,” rincinya.

Sekedar informasi saja, menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk, data kependudukan dibagi menjadi dua, yaitu data perseorangan dan data pribadi. Apa yang boleh diakses lembaga adalah data perseorangan yang menyangkut nama, alamat, serta tempat dan tanggal lahir.
Sedangkan akses pada data pribadi yang menyangkut riwayat cacat dan aib tidak diberikan. 

“Kita bedakan. Data itu ada dua, data perseorangan dan data pribadi. Data pribadi itu yang ada cacatnya aibya itu gak boleh dibuka,” tutupnya. (*)

Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed