setialampung.co.id

Jakarta - Sehubungan dengan persiapan penyelenggaraan Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Mendagri tentang Persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Hal itu dipaparkan Mendagri Prof. H.M. Tito Karnavian dalam Rapat Terbatas di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Surat Edaran tersebut meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota agar saling berkoordinasi dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, membentuk Posko Pemantauan Terpadu Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 yang bertugas untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan, memonitor persiapan dan pelaksanaan pada saat menjelang libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia;

Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat menjelang persiapan Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 melalui upaya:

a. Peningkatan Kesiapan Sarana dan P…

Bandarlampung - Surono, warga Kebon Jeruk meminta agar jumlah guru ngaji di wilayahnya didata kembali. Ini lantaran disinyalir adanya guru ngaji yang sudah tidak aktif mengajar lagi, namun masih mendapat bantuan dari walikota Bandarlampung.

Hal ini disampaikan Surono saat menghadiri reses anggota DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta, kamis (12/12).


Menurutnya, diduga ada guru ngaji yang sudah tidak aktif tapi masih menerima bantuan dari walikota Bandarlampung.

"Supaya tidak terjadi tumpang tindih terkait jumlah guru ngaji yang ada, saya minta jumlah guru ngaji untuk didata ulang. Karena disinyalir ada yang sudah nggak aktif lagi tapi masih terima bantuan dari walikota," ujarnya.

Selain terkait mendata ulang jumlah guru ngaji, pada kesempatan tersebut ia juga minta agar honor ketua RT ditambah lagi.

"Kalau bisa honor ketua RT ditambah lagi, kalau bisa honornya menjadi dua juta rupiah," pintanya.

Hal berbeda disampaikan Lia. Warga Kota Baru ini mengusulkan perbaikan goro…

Bandarlampung - Plt Kadis Komunikasi dan Infomartika Bandarlampung Ahmad Nurizki, mewakili Walikota Bandarlampung, Herman HN berharap, di hari jadi LKBN ANTARA ke-82 , kantor berita nasional ini mampu meningkatkan peran dan kualitas dalam menyajikan informasi yang mendidik, menghibur serta bermanfaat bagi masyarakat.

"Tentunya ini juga harus dijadikan sebagai ajang evaluasi mereka dalam menangani hambatan, peluang dan menjawab tantangan ditengah pertumbuhan teknologi," katanya.

Menurutnya, ANTARA sebagai sarana informasi publik memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang cekatan, memiliki etos kerja bagus, memberikan informasi yang faktual dan akurat sebab saat ini para pembaca sudah kritis dalam menanggapi pemberitaan.

Ia melanjutkan,  ANTARA harus memiliki peran konstruktif dalam memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan baik dalam menginformasikan pengetahuan ataupun fakta berita sehingga terwujud sajian yang menarik untuk dibaca.

ANTARA juga harus menjadi media …

Bandarlampung - Masyarakat di daerah pemilihan (dapil 2), Kecamatan Tanjungkarang Barat, Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Pusat, dan Enggal menyampaikan aspirasi kepada Wakil Ketua DPRD Bandarlampung, Edison Hadjar, saat reses DPRD Bandarlampung di Jalan Nusa Indah, Gang Bunga Mayang, Bandarlampung, kamis (12/12).

Beberapa aspirasi yang disampaikan masyarakat diantaranya disampaikan oleh Burman, Sunardi dan Suparadi.


Pada kesempatan tersebut, Burman menyampaikan aspirasinya agar dibentuk forum pemuda Enggal. Dimana forum ini salah satunya untuk menyalurkan tenaga kerja yang ada. Termasuk untuk kalangan muda setempat.

Kemudian, Sunardi menyampaikan aspirasinya agar rumah yang tidak layak huni milik warga untuk direnovasi.

Sedangkan Suparadi pada kesempatan tersebut meminta dibuatkan sumur bor karena masih ada masyarakat yang kesulitan air pada musim kemarau, adanya penerangan jalan dan mendirikan pondok pesantren dan renovasi kantor kelurahan Enggal.

Sementara Wakil Ketua DPRD Ban…

Jakarta - Pemerintah melalui APBN tahun 2020 telah mengalokasikan anggaran bagi dana desa yang cukup besar. Pada tahun 2020 mendatang, anggaran dana desa ditetapkan sebesar Rp72 triliun dari sebelumnya Rp70 triliun pada tahun 2019.

Saat memimpin rapat terbatas mengenai penyaluran dana desa untuk tahun 2020 di kantor Presiden, Jakarta, rabu, (11/12), Presiden Joko Widodo menekankan kepada jajaran terkait agar penyaluran alokasi anggaran tersebut benar-benar efektif dan memastikan pemanfaatan dana desa memberikan manfaat nyata bagi desa-desa.

"Dengan jumlah yang makin meningkat, saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan pada desa terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakkan industri di pedesaan, serta mengurangi angka kemiskinan di desa," ujarnya.

Untuk diketahui, selama lima tahun belakangan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran bagi program dana desa mencapai Rp329,8 triliun. Presiden memastikan al…

Bandarlampung - Tim komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik "Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2020" di Gedung Semergou, Bandarlampung, senin (9/12).

Kedatangan tim komisi II DPR RI ini diterima langsung Walikota Bandarlampung, Herman HN beserta OPD Pemerintah Kota Bandarlampung, Ketua KPU Bandarlampung, Dedi Triadi, Anggota KPU Bandarlampung, Fery Triatmojo, Hamami, Ika Kartika, dan Robiul. (ben)

Jakarta - Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Ibu Wury Ma'ruf Amin dan para istri menteri yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM), mengikuti jalan sehat keluarga yang digelar di Plaza Timur GBK, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, minggu (8/12). Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan ke-91 Hari Ibu tahun 2019.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam laporannya mengatakan, hari ibu diperingati seluruh masyarakat Indonesia setiap 22 Desember setiap tahunnya. Ia berharap momentum ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan kaum perempuan Indonesia.

"Melalui momentum Hari Ibu, kita harapkan terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kemajuan perempuan Indonesia sebagai sumber daya potensial pembangunan," kata Menteri PPPA.

Peringatan ke-91 Hari Ibu tahun ini mengangkat tema "Perempuan Berdaya Indonesia Maju". Menteri P…

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang sentral dalam sebuah pemerintahan di daerah. Pasalnya, hadirnya DPRD memperkuat tata kelola pemerintah daerah terutama dalam hal mendengarkan aspirasi rakyat. Oleh karenanya, memperkuat peran DPRD dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat merupakan bagian yang tak terelakkan.

Hal inilah yang ditekankan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dalam silaturahmi dan koordinasi antara fraksi PKS DPR RI dengan pimpinan FPKS dan pimpinan DPRD provinsi se-Indonesia di ruang Puri Ratna Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, kamis (5/12).

“DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara urusan Pemda, harus memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerahnya,” kata Bahtiar.

Untuk dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat, DPRD perlu mengoptimalkan seluruh peran dan fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan…

Bandarlampung - Anggota Komisi V DPRD Lampung, Antoni Imam mengingatkan pentingnya penguatan sumberdaya manusia (SDM) yang berperan dalam pelayanan kesehatan.

Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber di depan ratusan peserta seminar legislasi  2019 yang dilaksanakan lembaga legislatif mahasiswa Poltekkes Tanjung Karang, di Aula Poltekkes Tanjung Karang, Rajabasa, selasa (3/12).

“Petugas-petugas yang memberikan pelayanan di berbagai instansi layanan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, puskesmas dan yang lain seyogyanya mengedepankan pelayanan prima,” kata Sekretaris fraksi PKS DPRD Lampung ini.

Pelayanan prima oleh SDM terkait tak akan lepas dari dukungan anggaran dan peningkatan kualitas melalui pelatihan pelayanan.

Menurutnya setelah Rp7,8 triliun APBD Lampung telah disahkan antara gubernur dan DPRD Lampung, 65 persennya untuk belanja tak langsung.

“Dimana sebagian besarnya untuk belanja pegawai, yang disitu ada belanja pegawai di instansi kesehatan di lingkup Pemprov Lamp…

Bandarlampung - Di depan ratusan mahasiswa peserta seminar nasional legislatif 2019 di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, selasa (3/12), Anggota Komisi V DPRD Lampung, Antoni Imam mengajak agar disamping menuntaskan perkuliahan secara baik dengan nilai akademik yang baik, juga tak lupa jangan abai dengan kondisi sosial disekitar mereka.

“Sebagai _director of change_ atau pengendali perubahan, adik-adik mahasiswa punya tanggung jawab moral ikut memperbaiki kondisi sosial di sekitar. Jangan mengabaikan tugas mulia itu,” harap sekretaris fraksi PKS DPRD Lampung ini.

Mahasiswa sebagai suatu strata sosial yang dipercaya masyarakat harus ikut memberi pencerahan kepada mereka.

“Hari ini publik menaruh harapan besar kepada adik-adik mahasiswa. Salah satu tugas yang penting dilakukan adalah sebagai penyeimbang kebijakan baik di tingkat lokal/ daerah maupun nasional,” ungkap Antoni Imam.

Sebagai penyeimbang kebijakan, maka mahasiswa perlu menterjemahkannya secara sistemik.

“Jika ada peratura…

Jakarta - Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi II DPR RI dengan kemendagri dalam hal ini Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar; Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik, Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, I Gede Suratha, KPU, dan Bawaslu menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, terhadap Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atay Walikota dan Wakil Walikota, Komisi II DPR RI meminta KPU untuk membuat aturan yang sesuai dan selaras dengan UU Nomor 10 tahun 2016 terkait dengan:

a. Perlindungan dan kepastian hukum atas hak pilih warga negara, termasuk hak memilih bagi pemilih disabilitas yang sudah memenuhi syarat.

b. Penyederhanaan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih serta memastikan warga negara yang berhak memilih masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

c. Pemutakhiran data da…

Mimika - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian akan meninjau kesiapan Papua sebagai tuan rumah perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020.

"Ini kan mau ada PON di Timika nanti tahun 2020. Jadi saya datang, tadi saya sudah bilang kepada pak bupati, saya mau lihat venue-venue PON sejauh mana," kata Mendagri di Mimika, jumat (29/11).

Sebagai hasil tinjauan, kesiapan setiap venue dan keseluruhan persiapan akan dievaluasi di tingkat pusat.

"Ada 12 cabang olahraga nanti, saya akan melihat lokasinya, buat nanti kita evaluasi di Jakarta, di tingkat pusat. laporan (nya) kira-kira sama tidak nanti di lapangan," ujarnya.

PON 2020 Papua akan berlangsung pada 20 Oktober hingga 2 November 2020 mendatang. Terdapat tiga kota/kabupaten yang akan menyelenggarakan pesta olahraga terbesar se-Indonesia itu. Antara lain Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke sebagai penyangga. (*)

Bandarlampung - SNV Netherlands Development Organisation bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung akan menggelar workshop ihwal sanitasi bertajuk “Evaluasi Media dalam Advokasi Isu Sanitasi di Bandarlampung” di Swiss-Belhotel, Telukbetung, Bandarlampung, selasa (3/12)

Wash Advisor SNV, Bambang Pujiatmoko mengatakan, isu sanitasi tidak hanya terkait ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan terawat. Namun, yang lebih penting adalah perubahan perilaku semua pihak, sehingga keberlanjutan bisa terjadi.

Untuk itu, media diharapkan mampu mengolah data dari berbagai sumber guna menjadi berita yang dapat menggugah serta mendorong perubahan. Kemudian, meningkatkan kolaborasi dan kerja sama multipihak untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi, khususnya air limbah di Kota Tapis Berseri.

“Kolaborasi ini (SNV-AJI) memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kapasitas jurnalis dalam hal pemberitaan sanitasi, sehingga mampu menjadi media advokasi untuk perubahan,” kata Bambang,…

Bandarlampung - Anggota DPRD Lampung, Yusirwan berkunjung ke SMP Negeri 11 Bandarlampung. Kunjungan politisi PAN ini dalam rangka silaturahmi sekaligus memperingati hari guru nasional.

Kedatangan Yusirwan disambut suka cita para guru yang telah mendidiknya semasa menempuh pendidikan di sekolah tersebut.

"Alhamdulillah, hari ini saya bersilahturahmi dengan para guru saya saat saya masih menimba ilmu pendidikan di sini. Saya banyak mengucapkan terimakasih  kepada para guru, karena tanpa mereka saya belum tentu bisa seperti saat ini," kata Yusirwan.

Sebenarnya saya sudah lama ingin bertemu dengan mereka namun baru ini ada waktu yang pas, yang juga bertepatan dengan hari guru nasional, saya berharap semoga kedepannya kehidupan para guru dapat lebih baik ungkap politikus Partai Amanat Nasional ini.

Setelah bertatap wajah dan saling bercerita tentang masa lalu Yusirwan saat mengenyam bangku pendidikan, pria dikenal ramah itu mengaku bakal membantu memperjuangkan aspirasi para gur…

Jakarta - Negara dan pemerintah memastikan berserikat dan berkumpul merupakan hak warga negara dan dijamin undang-undang, tak terkecuali dengan Ormas Front Pembela Islam (FPI). Hal itu ditegaskan Menko Polhukam, Mahfud MD, usai menggelar rapat bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Agama, Fachrul Razi di kantor Kemenkopolhukam Jakarta, rabu (27/11).

“Soal surat keterangan terdaftar FPI, kita sudah diskusikan bersama-sama kesimpulannya begini, setiap warga negara itu punya hak untuk berkumpul dan berserikat, dan FPI itu punya hak untuk berkumpul berserikat, menyatakan pendapat, bersatu untuk menggalang kesamaan aspirasi,” kata Menko Polhukam.

Menurutnya, untuk itulah negara mengatur agar setiap aspirasi dan perkumpulan maupun perserikatan yang dilakukan warga negara Indonesia sejalan dengan konstitusi dan amanat undang-undang.

“Untuk itu negara mengatur dengan UU agar semua berjalan baik, dan saya sudah diskusikan tadi mempertemukan antara hak setiap warga neg…

Bandarlampung - Komisi IV DPRD Bandarlampung melaksanakan rapat dengar pendapat/hearing dengan MKKS SMP Bandarlampung di ruang rapat paripurna, rabu (27/11).


Hearing dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung, Darma Setiawan beserta anggota komisi IV DPRD Bandarlampung. Sementara rombongan MKKS dipimpin Ketua MKKS SMP Bandarlampung, M. Badrun. (ben)

Jakarta - Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim atau disapa Nunik, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selasa (26/11). Nunik menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk perkara tersangka HA, dalam kasus suap terkait proyek di kementerian PUPR. "Hari ini telah hadir saksi Chusnunia, Wakil Gubernur Lampung yang diperiksa untuk perkara tersangka HA dalam kasus suap terkait proyek di Kementerian PUPR," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, selasa (26/11). 
Menurut Febri, Nunik tiba di KPK sekitar pukul 09.45 WIB.
"Saksi (Nunik) tadi datang ke KPK sekitar pukul 09.45 WIB dan selesai dilakukan pemeriksaan pada sekitar pukul 17.30 WIB. Pada saksi didalami pengetahuannya tentang aliran dana terkait proyek di kementerian PUPR dalam perkara ini," tuturnya. (ben)

Bandarlampung - Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Lampung menangkap oknum mahasiswa pelaku tindak pidana narkotika, jumat (22/11), sekira jam 20.00. Wib.

Direktur Ditres Narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen membenarkan pihaknya melakukan penangkapan terhadap oknum mahasiswa tersebut.

Shobarmen mengungkapkan, oknum mahasiswa tersebut berinisial ASB (25), warga Purwosari, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu.

"Pelaku (ASB) ditangkap tim opsnal di sebuah rumah yang beralamat di jalan Komodor Adi Sucipto, Kelurahan Tanjung Agung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandarlampung. Di dalam penggeledahan ditemukan barang bukti enam paket narkotika jenis Sabu, satu bundel plastik klip bening, dan satu unit timbangan digital yang ditemukan di dalam kamar rumah tersebut. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung untuk didengar keterangannya," ungkapnya. (ben)

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri membangun komunikasi dengan pemerintah daerah agar penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 dilakukan secara tepat waktu.

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, usai menghadiri Musyawarah Nasional ke IV APPSI Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, selasa (26/11).

“Dari Kemendagri yang mengurusi masalah itu namanya Dirjen Bina Keuda (Keuangan Daerah). Sekarang kita membangun hubungan komunikasi agar mereka menyampaikannya tepat waktu, Insya Allah tepat waktulah, kita akan bangun komunikasi terus menerus,” kata Mendagri.

Ia juga menyampaikan, Kemendagri memiliki sejumlah kriteria dan variabel untuk melihat APBD yang disahkan pemerintah daerah untuk melihat aspek-aspek kebutuhan di daerah dan kesesuaian dengan program prioritas nasional.

“Nanti kita kan memiliki variabel-variabel untuk mengukur. Misalnya masalah pendidikan itu 20 persen, masalah kesehata…

Bandarlampung - Akhir-akhir ini, semakin menjamurnya klinik kecantikan di Bandarlampung. Hal ini tentu saja membuat para konsumen bingung untuk menentukan klinik kecantikan yang dapat dipercaya dan tentunya aman bagi kesehatan dan bentuk wajahnya untuk jangka panjang.

Nah, melihat hal ini, tentu saja mengundang komentar Ketua Komisi IV DPRD Badarlampung, M.I Darma Setiawan.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, pihaknya mengapresiasi banyak klinik kecantikan di kota ini. Karena sudah barang tentu banyak juga tenaga kerja dari Kota Bandarlampung, tentu ini membantu dari segi pendapatan prekonomian masyarakat. Namun demikian, banyaknya klinik tersebut pula jangan menjadi tidak bersikap hati-hati, karena jika salah memilih klinik apalagi tidak ada izin praktek kesehatan, maka akan berakibat fatal bagi kesehatan, utamanya perawaran wajah.

“Ya saya lihat juga sih bisa dikatakan menjamur juga lah ya, klinik kecantikan dengan menawarkan berbagai macam metode kecantikan wajah. Namun para kon…

Bandarlampung - DPRD Bandarlampung menggelar paripurna pengesahan APBD 2020, senin (25/11). Paripurna dipimpin Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi ini dihadiri Walikota Bandarlampung, Herman HN, unsur pimpinan dan anggota DPRD Bandarlampung, serta forkopimda Bandarlampung.

Postur APBD Bandarlampung tahun anggaran 2020 yaitu pendapatan daerah sebesar Rp 3.050.534.371.712 (3 triliun 50 miliar 534 juta 371 ribu 712 rupiah).

Belanja daerah Rp 2.924.034.371.712 (2 triliun 924 miliar 34 juta 371 ribu 712 rupiah). Surplus Rp 126.500.000.000 (126 miliar 500 juta).

Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp 10.000.000.000 (10 miliar rupiah), pengeluaran pembiayaan Rp 136.500.000.000 (136 miliar 500 juta rupiah). Pembiayaan netto minus Rp 126.500.000.000 (126 miliar 500 juta rupiah).

Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi usai paripurna meminta agar Walikota Bandarlampung, Herman HN secepatnya menyerahkan pengesahan APBD 2020 ini kepada gubernur Lampung.

"Setelah diserahkan ke gu…

Bandarlampung - Ketua Fraksi PDIP DPRD Bandarlampung, Dedi Yuginta mengapresiasi kinerja pemerintah kota Bandarlampung dan legislatif atas disahkannya APBD Bandarlampung 2020 yang disahkan dalam sidang paripurna DPRD Bandarlampung, senin (25/11).

Menurut Dedi Yuginta, Fraksi PDIP mengapresiasi sejumlah poin penting dalam APBD tahun 2020, diantaranya kenaikan tunjangan bagi guru honor, petugas posyando, dan PHBI termasuk kenaikan tunjangan insentif RT dan guru mengaji.

"Ada poin penting yang kita apresiasi dalam APBD 2020 ini yakni kenaikan sejumlah tunjangan untuk guru honor, kemudian petugas posyandu, guru ngaji, dan pos-pos yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Akhirnya kenaikan guru honor, posyandu, KB, PHBI dapat terealisasi. Karena fraksi PDIP sudah mendorong kenaikannya sejak 3 tahun yang lalu," kata Ginta, senin (25/11).

Pria yang disapa Ginta ini meminta pemerintah kota Bandarlampung dalam melaksanakan APBD 2020 khususnya pembangunan yang berkaitan dengan hajat h…

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap 4 saksi untuk tersangka Mustafa (MUS). Pemeriksaan saksi terkait aliran dana untuk mahar politik dari Mustafa ke DPW PKB Lampung.

"KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi untuk tersangka MUS, bupati Lampung Tengah," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dalam siaran tertulisnya yang diterima setialampung.co.id, jumat (22/11).

Febri mengungkapkan, keempat saksi tersebut yaitu Hendi Setia Jaya, PNS Dinas Bina Marga Pemkab Lampung Tengah, KH, Muslih Zein, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Tulang Bawang, KH. Muhlas, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Pringsewu dan KH. Jumal, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Pesawaran.

"Pada para saksi yang diperiksa tadi, KPK mendalami pengetahuan saksi tentang aliran dana untuk mahar politik dari Mustafa ke DPW PKB Lampung saat ada rencana Pilgub Lampung 2018 lalu (untuk pencalonan). 2 saksi tidak hadir, yaitu KH. Muhlas dan Hendi. Saksi Hendi tidak hadir tanpa keterangan,&qu…

Kuala Lumpur - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menghadiri penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) penegasan batas darat atau Outstanding Boundary Problems (OBP) di dua segmen batas wilayah.

“Terimakasih atas dukungan seluruh pihak sehingga hari ini tercapai kesepahaman penegasan batas wilayah antar kedua negara," kata Mendagri, Tito Karnavian di Kuala Lumpur, rabu (20/11).

Penandatangan MoU dilakukan perwakilan kedua negara. Sebagai perwakilan dari Indonesia, yaitu Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo dan perwakilan dari Malaysia adalah Ketua Setia Usaha Kementerian Air, Tanah dan Sumber Daya Air Malaysia, Datuk Zurinah Pawanteh.

Selain MoU juga dilakukan penandatanganan hasil survey demarkasi yang merupakan lampiran dari MoU oleh perwakilan dari kedua negara. Sebagai perwakilan Indonesia, yaitu Direktur Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Pertama, Bambang Supriadi dan perwakilan Malaysia adalah Direktur Jenderal Departemen Surve…

Jakarta - Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (kemendagri), Bahtiar mengatakan, Kemendagri mendorong pelaksanaan pilkada untuk dikaji melalui riset. Hal itu diungkapkannya saat menjadi narasumber dalam Forum "PPP Merespon" Media Pendidikan Politik Partai Persatuan Pembangunan dengan tema 'Kupas Tuntas UU Pilkada dalam Berbagai Perspektif" yang digelar di Jakarta, selasa (19/11).

"Kami di Kemendagri terutama Pak Menteri betul-betul mengingat Pilkada ini dilakukan by riset, sejauh mana keefektifannya selama ini, tentu risetnya dilakukan dengan metodologi yang empiris dan melibatkan peneliti-peneliti yang berintegritas," kata Bahtiar.

Ditambahkannya, Kemendagri tak dalam posisi untuk mendorong pelaksanaan Pilkada secara tak langsung seperti yang selama ini diberitakan.

"Kemendagri dalam hal ini Pak Menteri tak pernah meminta Pilkada dilakukan secara tidak langsung. Pak Menteri menyampaikan hanya perlu dievaluasi dan dikaji…

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono mengatakan, Menteri Dalam Negeri (mendagri), Tito Karnavian sangat mendukung independensi DKPP meski kini sekretariat DKPP berada di bawah Kemendagri.

Hal ini disampaikannya usai menemui Mendagri di kantor kemendagri, Jakarta, selasa (19/11).

"Sebenarnya (kami) juga warga baru di Kemendagri, karena ada perubahan UU yang dulunya dari Bawaslu, sekarang di Kemendagri. Tapi kita sebagai satuan kerja memiliki satu urusan yang beda, karena DKPP ini adalah sebuah lembaga yang diharapkan independen, pak menteri sangat mendukung meskipun (sekretariat) di bawah Kemendagri tapi kita tetap harus independen dalam ruang lingkup tugas," jelas Harjono.

Dalam pertemuannya dengan Mendagri, Harjono juga menjelaskan mekanisme perolehan anggaran yang kini tak didapatkan melalui Bawaslu.

"Komitmen Pak Menteri bagus sekali untuk memperjuangkan untuk bisa mendapatkan anggaran, waktu itu kita masih di Bawaslu hanya RP10 mili…

Jakarta - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan memberikan keterangan pers kepada wartawan terkait dengan munculnya isu desa fiktif. Menurut Nata, istilah fiktif harus dihilangkan dan diganti  dengan tidak jalannya kelembagaan desa karena adanya Perda yang cacat hukum.

“Ada kesalahan dalam penetapan perda pembentukan dan pendefinitifan desa wilayah Kabupaten Konawe sehingga kami meminta agar pemerintah Kabupaten Konawe melakukan evaluasi Perda”, kata Nata di Jakarta, senin (18/11).

Nata menambahkan, penetapan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Pendefinitifan Desa - Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe tidak melalui mekanisme dan tahapan di DPRD. Kesalahan prosedur tersebut menyebabkan 56 desa yang tercantum dalam Perda secara yuridis dikatakan cacat hukum dan menyebabkan kelembagaan desa tidak berjalan.

Lebih lanjut, Nata menjelaskan bahwa dari total 56 desa yang tercantum dalam Perda, setelah dilakuka…

Bandarlampung - Kapolda Lampung, Irjen Pol Purwadi Arianto menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Bandara Radin Inten II, jumat (15/11). Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Lampung meresmikan ruas jalan tol trans sumatera (JTTS) Terbanggi Besar - Kayu Agung. (*)

Bandarlampung - Asosiasi Perangkat Desa Seluruh (APDESI) Indonesia menyoroti banyaknya penyelewengan dana desa (DD) yang banyak menyeret para Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa, dari 2015-2018.

Menurut Ketua Umum APDESI, Buyung Suhardi, dana desa yag digelontorkan pemerintah pusat sangat bagus untuk pembangunan desa. Namun, faktanya banyak diselewengkan, sehingga ia mengaku sedih dan sangat prihatin.

"Kalau saya lihat sih dana desa ini banyak bocornya, kedepan saya usul ngak perlu banyak-banyak pendamping, cukup satu yang paham seperti pendamping dari PNPM dsn camat, gak perlu banyak-banyak," kata Buyung Suhardi, jumat (15/11).

Dipaparkan mantan kepala desa di Kabupaten Tanggamus ini, diketahui untuk dana desa pada RAPBN 2020 pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 72 triliun, artinya ada kenaikan sekitar 2,87% dari 2019 yang sebesar Rp 70 triliun.

"Semangatnya, dana desa dapat dimanfaatkan desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan …

Bandarlampung - DPD PKS Bandarlampung akan menggelar fit and proper test terhadap bakal calon walikota dan wakil walikota Bandarlampung pada sabtu (16/11) - minggu (17/11).

Rencana fit and proper test ini disampaikan Ketua DPD PKS Bandarlampung, Aep Saripudin di ruang kerjanya di DPRD Bandarlampung, kamis (14/11).

"Fit and proper test agendanya dilaksanakan pada sabtu - minggu pekan ini di Bukit Randu. Fit and proper test diantaranya akan dihadiri juga para pakar dan tokoh. Kami berharap kader PKS maju di ajang pemilihan walikota Bandarlampung," ungkapnya.

Aep menjelaskan, di dalam fit and proper test tersebut, salah satunya akan disampaikan kepada bakal calon walikota dan wakil walikota dari eksternal yaitu apakah ingin berpasangan dengan calon dari internal PKS.

"Minimal kami mengirimkan dua pasang nama bakal calon ke DPP PKS. Paling lambat Desember 2019 nama - nama bakal calon sudah kami sampaikan ke DPP PKS. Sedangkan diperkirakan paling lambat DPP PKS sudah mengelu…

Bandarlampung - Puluhan siswa TK IT Rabbani mengunjungi DPRD Bandarlampung, kamis (14/11). Kedatangan rombongan TK IT Rabbani ini diterima anggota fraksi PKS DPRD Bandarlampung, Siddik Efendi.

Kepala Sekolah TK IT Rabbani, Kedamaian, Bandarlampung, Indriani Dewi mengatakan, rombongannya ini terdiri dari 50 anak dan 7 pendamping (guru).

Dijelaskannya, kedatangannya ini untuk memperkenalkan sejak dini terhadap DPRD dan profesi anggota dewan.

"Harapannya anak - anak sejak dini mengenal berbagai macam profesi dan semoga kedepan anak - anak bisa menjadi anggota dewan," ujarnya.

Menurut Sidik Effendi, kunjungan siswa TK ke DPRD jarang terjadi.

"Kami mengapresiasi TK Rabbani yang sejak dini telah diperkenalkan dengan DPRD. Sehingga sejak dini sudah mengetahui apa aja tugas dari anggota dewan. Kami sebagai anggota dewan terbuka untuk siapapun," katanya. (ben)

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)

Bandarlampung - Komisioner KPU Lampung, ENF membantah tudingan dugaan jual beli kursi KPU yang disampaikan mantan anggota timsel KPU Lampung, Budiono.

Bantahan ini disampaikan Komisioner KPU Lampung, ENF, didampingi ketua dan komisioner KPU Lampung saat jumpa pers di KPU Lampung, senin (11/11).

"Saya tidak pernah menerima uang dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Dan tidak pernah ada pertemuan," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, ENF menegaskan, bahwa dirinya menjadi komisioner KPU Lampung dengan mengikuti proses seleksi sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

"Saya tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan timsel dan anggota KPU RI," tegasnya.

ENF juga menegaskan akan mempertimbangkan tindakan hukum atas tudingan Budiono tersebut.

"Saya hormati proses hukum mereka dulu. Setelah itu akan saya pertimbangkan," tegasnya.

Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami juga menegaskan mendukung ENF secara moral.

"KPU Lampung menghormati pros…

Bandarlampung - Dinas Pendidikan Bandarlampung mengimbau kepada semua sekolah untuk menjaga kebersihan, terutama kebersihan masing - masing toilet atau kamar mandi sekolah.

Imbauan ini disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Bandarlampung, Eka Apriana usai hearing dengan komisi IV DPRD Bandarlampung, senin (11/11).

Menurut Eka, dinas pendidikan tidak pernah bosan selalu mengimbau kepada semua sekolah untuk memperbaiki toilet atau kamar mandinya agar anak - anak yang sekolah merasa nyaman.

"Ini agar anak - anak yang sekolah merasa nyaman saat berada di sekolah. Apalagi di 2019 ini kita gencar - gencarnya menyuarakan sekolah ramah anak," ujarnya. (ben)

Bandarlampung - Memperingati hari pahlawan yang jatuh setiap 10 November, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berjasa dan menjadi pahlawan dan menginspirasi bagi lingkungan sekitar.

Hal ini rangkaian acara penutupan Kemah Bakti Nusantara (Kembara) 2 yang dilaksanakan PKS Lampung di Taman Wira Garden, Ahad (10/11).

Seperti disampaikan Ketua Umum PKS Lampung, Ahmad Mufti Salim pada saat menyampaikan tausiyah kepada ratusan peserta Kembara, selepas melaksanakan peringatan Maulid Nabi dengan membaca Al Barzanji, sabtu (9/11), bahwa Kembara yang dilaksanakan pada tahun 2019 bertepatan dengan dua momen besar, yaitu peringatan hari kelahiran Baginda Nabi Besar Muhammad SAW 12 Robiul Awal 1441 yang jatuh pada 9 November 2019, dan hari pahlawan 10 November.

“Bahwa besok (hari ini), kita akan memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berjasa, menginspirasi dan tentu menjadi pahlawan bagi lingkungan sekitarnya,” ungkap Mufti Salim.

Beberap…

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting …

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Bandarlampung - Ratusan kader dan fungsionaris Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung mengikuti Kemah Bakti Nusantara (Kembara) 2 pada jum’at (8/11) hingga Ahad (10/11) di Taman Wira Garden, Batu Putu, Bandarlampung. Kembara 2 PKS Lampung ini bertema “Teladani Pahlawan Bangsa, Jaga NKRI”.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi selama 3 hari acara, peserta Kembara mempersiapkan semuanya sendiri, termasuk membawa peralatan masak dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Seluruh peserta dari 15 kota/kabupaten se Lampung. Terlihat masing-masing membawa peralatan memasak seperti kompor, wajan, panci dan tabung gas. Disamping itu juga membawa bahan-bahan untuk memasak, seperti sayur-mayur, telor, tempe, tahu beserta bumbu-bumbu yang dibutuhkan.

Amru, peserta Kembara yang membawa tabung gas dari Lampung Timur mengatakan, kemah yang seperti inilah yang dirasakan memiliki nilai plus.

“Masing-masing peserta kan bergabung dalam kelompok atau regu, nah kemudian masing-masing anggota regu mengusulkan diri unt…

Baradatu - TNI Polri dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat berhasil mengendalikan kebakaran lahan di Kampung Banjar Masin Kecamatan Baradatu, Way Kanan, jumat (8/11).

Kapolres Way Kanan, AKBP Andy Siswantoro melalui Kapolsek Baradatu, Kompol Sarial Efendi menjelaskan, kronologis bermula petugas mendapat informasi dari masyarakat tentang kebakaran lahan pada kamis (7/11), sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir Jalinsum Kampung Banjar Masin, Way Kanan.

Guna mengantisipasi api merambat menjadi besar ke kebun milik warga lain, petugas Polsek Baradatu bersama Polres Way Kanan, Koramil Baradatu dan BPBD setempat tiba di lokasi kebakaran untuk memadamkan titik api.

Sempat terjadi kemacetan selama 20 menit akibat tiga rumpun pohon bambu yang  jatuh di badan jalan Jalinsum Kampung Banjar Masin, karena terbakar. Namun setelah dilakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas lancar kembali.

Penyebab Kebakaran yang melanda lahan seluas 1 hektar, milik Mursalin (47) warga Kampun…

Jakarta - Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bertemu Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di kantor Kemendagri, Jakarta, kamis (7/11). Dalam pertemuan tersebut pengurus APPSI mengundang Mendagri dan menyampaikan perkembangan persiapan Musyawarah Nasional (Munas) APPSI ke VI.

"Rekan-rekan sekalian, saya menerima sejumlah gubernur dan pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia. Intinya terkait nanti 25 - 27 November 2019 akan ada Munas dan akan mengundang Bapak Presiden, Menteri Dalam Negeri juga diminta untuk menutup," kata Mendagri.

Mendagri juga mengungkapkan terimakasih atas undangan Munas APPSI yang akan dilaksanakan pada November 2019 itu.

"Saya selaku menteri dalam negeri, pembina pemerintah daerah berterimakasih atas undangan ini dan Insya Allah saya hadir dan memberikan masukan," jelasnya.

Ketua umum APPSI yang juga Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola menjelaskan kedatangannya dan pertemuannya dengan Mendagri untuk m…

Way Kanan - Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung mengadakan penilaian patroli keamanan sekolah (PKS) yang diikuti seluruh polres dan polresta, kamis (7/11).

Jadwal pelaksanaan penilai PKS dibagi tiga tahap, mulai 6 sampai 12 November 2019 .

Sementara Polres Way Kanan bersama Polres Lampung Utara, dan Polres Lampung Barat ada pada gelombang II yang dilaksanakan pada 7 November 2019 di halaman apel Polres Way Kanan.

Sebagai tim penilai PKS pada gelombang II oleh Kasi Audit dan Inspeksi Subditkamsel, Kompol Hapran bersama Kasi Tatis Subditgakkum, Kompol A. Kadir Ahmad dan tiga anggota direktorat lalu lintas Polda Lampung.

Kasi Audit dan Inspeksi Subditkamsel Kompol Hapran menjelaskan, ada 3 kategori keterampilan yang dinilai tim penilai PKS dari direktorat lalu lintas Polda Lampung mulai kategori peraturan baris berbaris (PBB) terbaik, kategori 12 gerakan pengaturan lalu lintas menggunakan pluit, penampilan dan peragaan peserta PKS dalam rangka olah TKP.

Selain itu, lanjutnya, lomba yan…