4 Calon Kada Diduga Langgar Aturan

Cakrawal Lampung (CL) – Akademisi universitas Lampung Yusdianto mempertanyakan kinerja panitia pengawas pemilihan umum kabupaten/kota. Ini lantaran sampai saat ini masih ada calon kepala daerah (calon kada) yang masih menjabat sebagai bupati/walikota. Seperti Mustafa di Lamteng, Erwin Arifin di Lampung Timur, Herman HN di Bandarlampung dan Aries Sandi Darma Putra di Pesawaran. Dimana seperti diketahui keempat calon kada tersebut masih menjabat sebagai kepala daerah di daerahnya masing - masing.

“Ada apa dengan panwaslu kabupaten/kota dan bawaslu serta KPU nya,” kata dia, kepada Cakrawala Lampung, kemarin.

Menurut Yusdianto, keempat calon tersebut sudah melanggar undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang–undang nomor I tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor I tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

Dimana di dalam pasal 7 huruf q dikatakan, warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut, huruf q,tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota.

“Semestinya setelah ditetapkan sebagai calon, para calon kada itu sudah tidak menjabat lagi. Panwaslu kabupaten/kota semestinya memberikan rekomendasi agar calon mundur dari semua jabatannya. Kepala daerah juga harus dijabat seseorang yang netral,” ujarnya.

Ditambahkannya, jika masih ada calon yang masih menjabat sebagai kepala daerah, itu artinya calon tersebut diduga sudah melanggar aturan. “Ini juga untuk menghindari dugaan kepentingan politik saat masih menjabat,” imbuhnya.

Sementara Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung Fatikhatul Khoiriyah ketika dikonfirmasi terkait hal ini menegaskan, keempat calon tersebut tidak melanggar aturan. Sebab, calon yang harus mundur dari jabatannya itu yakni bagi calon kada yang mendaftar di daerah lain. Serta calon yang berstatus PNS atau TNI – Polri.

“Itu nggak melanggar aturan. Yang harus mengundurkan diri itu seperti Pairin yang mencalonkan diri sebagai calon walikota Metro. Kalau itu memang harus mengundurkan diri sebagai kepala daerah. Bagi calon yang bukan PNS atau TNI – Polri tidak harus mundur dari jabatan. Cukup mengajukan cuti saja jika ingin kampanye,” ungkapnya.

Kendati demikian, lanjut wanita yang disapa Khoir ini, memang calon yang masih menjabat sebagai kepala daerah sangat rawan menggunakan fasilitas negara pada saat kampanye. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed