Langsung ke konten utama

KONI Lampung Terancam Sangsi Kemenpora

[caption id="attachment_299" align="alignleft" width="250"]KONI Lampung Ridho Ficardo Biro Hukum Kemenpora Yusuf Suparman (kiri) beserta Akademisi Hukum Universitas Lampung Yusdianto[/caption]

Cakrawala Lampung (CL) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam waktu dekat akan membahas dugaan pelanggaran yang dilakukan KONI Lampung. Pembahasan dugaan pelanggaran yang dilakukan KONI Lampung ini, lantaran Kemenpora telah menerima surat pengaduan salah salah satu Lembaga Swadya (LSM) di Lampung.

Menurut Biro Hukum Kemenpora, Yusuf Suparman ketika dihubungi Cakrawala Lampung, Senin (31/8) mengatakan, kepengurusan KONI Lampung sudah jelas menabrak aturan dan perundang – undangan yang berlaku. Diantaranya undang – undang (UU) nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional (SKN) pasal 40 yang isinya pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

“Kemenpora sudah mengagendakan akan membahas dugaan pelanggaran dan sangsi apa yang akan diberikan kepada KONI Lampung jika terbukti melakukan pelanggaran. Sangsi yang bisa diberikan Kemenpora mulai dari peringatan, teguran tertulis, pembekuan, pembekuan izin sementara, pencabutan izin, pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukkan, atau pemberhentian, pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui. Sangsi ini sesuai pasal 122 ayat 2 peraturan pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2007,” ungkapnya.

Semestinya, lanjut Yusuf, pejabat publik dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk mentaati aturan dan UU yang berlaku.

“Ini juga salah satu contoh yang tidak baik mengapa ketua umum KONI melantik pengurus KONI Lampung. Saran saya sebaiknya sebagai kepala daerah harus legawa untuk mengundurkan diri dan mentaati aturan,” pungkasnya.

Sementara Ketua KONI Lampung yang juga Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo belum bisa diminta tanggapannya. Ketika Cakrawala Lampung berupaya minta pernyataan atau tanggapannya melalui Blackberry Massengernya, namun belum mendapat jawaban. (ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Danpomal Lampung Minta Prajurit Profesional

BANDARLAMPUNG- Komandan Polisi Militer Angkatan Laut (Danpomal) Lampung, Mayor Laut (PM) Prasetyo Bekti meminta prajurit bertugas independen dan profesional.

Permintaan Prasetyo Bekti itu dalam rangkaian hari ulang tahun (HUT) Ke-73 Pomal Lampung di Gedung C, PKOR Wayhalim, Bandarlampung, minggu (24/2) pagi.

Soal HUT Pomal, Prasetyo Bekti menjelaskan, kegiatan ini merupakan rangkaian acara dari perayaan HUT Pomal ke-73.

"Acara diawali olah raga bersama, yaitu senam bersama, setelah itu jalan sehat, kemudian dirangkai dengan kegiatan donor darah, sebagai wujud membantu rekan-rekan kita yang mungkin membutuhkan, dan terakhir ialah pengundian kupon jalan sehat," jelasnya.

Prasetyo memaparkan, untuk hadiah jalan sehat sendiri sebanyak 156 item, dengan hadiah utama 10 sepeda.

"Pomal kian bisa bertugas dengan sebaik-baiknya. Khususnya di Lampung, Lanal di Lampung mengelola ribuan prajurit, ada Brigade-4 Marinir, ada 2 Batalyon, ada Prokimal, dan lanal itu sendiri," kata…