Pemilik Gallery Tuding Oknum Anggota Bapol PP Bersikap Kasar

Cakrawla Lampung (CL) – Oknum anggota Badan Polisi Pamong Praja (Bapol PP) Bandarlampung dinilai kasar dan diskriminatif. Penilaian ini disampaikan pemilik Grace Of Gallery, Fredy. Menurut Fredy, selaku pedagang frame photo dan sebagainya yang terletak di bilangan Jalan Diponegoro Bandarlampung kepada Ombudsman RI Perwakilan Lampung. Dirinya sangat kecewa dengan sikap petugas Bapol PP Kota Bandarlampung yang dinilai kasar ketika menertibkan dagangannya yang dipajang di depan toko miliknya pada 30 April 2015 lalu.

Sikap kasar itu, ujarnya, pertama petugas anggota Bapol PP melakukan penertiban tanpa menunjukan surat tugas. Kedua, ketika diminta salinan informasi peraturannya, petugas tidak memberikan hanya menunjukan saja. Kemudian yang ketiga, petugas tidak menerapkan peringatan tertulis, dan keempat, petugas saat membersihkan barang jualan pedagang dilakukan dengan sembarangan dan kasar. Sehingga barang dagangan pedagang berhamburan kemana-mana dan menjadi tontonan warga.

Selain itu, tambahnya, pedagang yang sudah melaporkan permasalahan itu ke Ka Bapol PP Bandarlampung hingga 1 bulan lebih ini belum memperoleh tanggapan. Masalah lainnya yang dikeluhkan pedagang itu adanya sikap diskriminasi atas penertiban yang dilakukan petugas. Sebab berdagang di halaman pertokoan di tempat tempat lain hal itu dibiarkan saja, tidak ditertibkan.

“Ini jelas diskriminasi,” kata Fredy.

Sementara Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Ahmad Saleh David Faranto, pihaknya akan mengecek kebenaran pengaduan pedagang itu yang disampaikan ke Ombudsman pada 11 September 2015 lalu. Jika hal itu benar, pihaknya menilai sangat mengecewakan pelayanan yang dilakukan satuan penegak perda tersebut.

“Sikap itu sungguh jauh berbeda dengan apa yang sudah ditata oleh Pemerintah Kota Bandarlampung selama ini. Kita mengingatkan Pj, Walikota Bandarlampung, Sulpakar dan Sekda cepat tanggap dengan keluhan warga seperti pedagang tersebut untuk segera diselesaikan dengan tuntas,” tegasnya.
Kepala Bapol PP Bandarlampung Cik Raden menegaskan, apa yang dilakukan anggota Bapol PP tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Dan setiap anggota yang melakukan penertiban pasti membawa surat tugas.

“Mungkin itu penilaian pedagang saja yang menilai anggota kita bersikap kasar. Tidak ada perlakukan diskriminasi, semua pedagang diperlakukan sama di lapangan. Tapi semua anggota yang terlibat penertiban saat itu sudah saya kasih peringatan dan tindak tegas,” kata dia saat dihubungi cakrawalalampung.com, Rabu (30/9). (*/ben)
Share:

Inilah 4 Jagoan PKS Calon Pengganti Gufron Azis Fuadi

Cakrawala Lampung (CL) - PKS akan melakukan suksesi kepemimpinan pada musyawarah wilayah (muswil) ke-4 yang akan digelar pada 3 - 4 Oktober mendatang. Dalam muswil tersebut akan diputuskan siapa yang akan menakhodai PKS Lampung periode 2015 - 2020.

Dari 27 nama calon yang menjadi nominasi calon pengurus DPW PKS Lampung, PKS Bandar Lampung menjagokan 4 nama. Mereka adalah Ade Utami Ibnu, Ahmad Mufti Salim, Hantoni Hasan dan Johan Sulaiman.

Menurut Pejabat ketua DPD PKS Bandarlampung Aep Saripudin, salah satu dari 4 nama tersebut berpeluang menjadi Ketua Umum DPW Periode 2015-2020. Sebab, baik Ade Utami Ibnu, A. Mufti Salim, Hantoni Hasan dan Johan Sulaiman memiliki kelebihan masing-masing.

Aep menambahkan, Ade Utami Ibnu adalah kader muda PKS yang energik, seorang organisatoris dan memiliki jaringan yang luas. Lalu Ahmad Mufti Salim, kader PKS yang memiliki kapasitas syariah, memiliki kekokohan yang kuat di tingkat kader dan memiliki kepemimpinan yang sudah teruji. Kemudian Hantoni Hasan, kader yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata kader PKS kebanyakan, kemampuan manajerial yang mumpuni dan pengalaman yang banyak dalam mengurus partai maupun dunia politik. Terakhir Johan Sulaiman adalah kader yang paling senior di PKS, sosok pengusaha yang akan mampu membangkitkan jiwa wirausaha di tingkat kader, dan saat ini sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Lampung.

“Mudah-mudahan harapan ini dapat terealisasi dalam putusan DPP PKS saat Muswil. Namun siapapun yang menjadi ketua DPW PKS, prinsipnya kader PKS sami’na wa atho’na, kami dengar dan kami taat,” pungkas Aep. (ben)
Share:

Debat Terbuka, Herman HN dan M. Yunus Sama-Sama Bawa 56 Orang

Cakrawala Lampung (CL) – Malam nanti perhelatan debat terbuka calon walikota Bandarlampung akan digelar di The 7th Hotel, Bandarlampung. Lalu bagaimana kesiapan tim atau calon walikota untuk mengikuti acara tersebut.

Liasion Officer (LO) calon walikota Bandarlampung jalur perseorangan M. Yunus, Dendi Ibrahim mengatakan, jumlah personil tim yang akan menghadiri acara itu yakni sebanyak 56 orang termasuk pasangan calon walikota Bandarlampung Muhammad Yunus – Ahmad Muslimin.

Dia mengungkapkan, 56 orang itu terdiri dari tim yel – yel, bagian kostum, tim penajaman visi misi dan tim yang mengarahkan bagaimana cara atau penyampaian di dalam pidato nanti.

“Untuk bagaimana yel – yelnya, nanti saja kita liat bersama di acara debat terbuka itu,” kata Dendi.

Senada disampaikan LO Herman HN – M. Yusuf Kohar, Rakhmat Husein. Menurut Rakhmat Husein, di dalam debat tersebut Herman HN akan menyampaikan program – program yang sudah dilaksanakan dan sudah menyentuh masyarakat Bandarlampung.

“Jumlah personil yang akan datang sesuai undangan KPU. Di dalam debat itu Kita akan sampaikan apa saja program yang sudah dilaksanakan selama menjadi walikota Bandarlampung,” ujarnya singkat. (ben)
Share:

Inilah Ayi Ahadiyat, Sang Moderator Debat Terbuka Calon Walikota Bandarlampung

Share:

Hamami Fauzi: Tidak Ada Persiapan Khusus Jelang Debat Terbuka Calon

Cakrawala Lampung (CL) - Calon walikota Bandarlampung, Rabu (30/9) mengikuti debat terbuka yang akan digelar di The 7th Hotel. Namun, ternyata tidak ada persiapan khusus calon walikota untuk mengikuti acara tersebut.

Seperti disampaikan Liasion Officer calon walikota Bandarlampung Thobroni Harun, Hamami Fauzi. Dia mengatakan, di dalam debat terbuka itu pihaknya akan menyampaikan terkait program muli mekhanai produktif (MMPro). Dan tidak ada persiapan khusus untuk mengikuti acara itu.

"Nggak ada persiapan khusus, berjalan alami aja. Hanya saja masih mempersiapkan tim yang akan ikut di dalam acara itu," kata Hamami saat dihubungi cakrawalalampung.com, Selasa (29/9).

Ditambahkannya, dirinya merasa optimistis jika Thobroni Harun dapat mengikuti acara tersebut dengan baik. Sebab memiliki pengalaman di dunia politik dan pemerintahan.

"Kita yakin Pak Thob bisa tampil lugas dan percaya diri. Pak Thobroni ini salah satu siswa Lemhanas yang mendapat predikat cumlaude. Jadi kita optimistis semuanya akan berjalan lancar," imbuhnya. (ben)
Share:

Ternyata Ombudsman Juga Ikut Mengawasi Jalannya Pilkada

Cakrawala Lampung (CL) – Ombudsman dapat turut mengawasi ajang pemilihan kepala daerah (pilkada). Pengawasan yang dilakukan dari segi pelayanan publik dan barang. Seperti adanya kesalahan administrasi atau surat suara. Hal ini disampaikan Kepala Ombudsman Perwakilan Lampung Ahmad Saleh David Faranto, saat dihubungi cakrawalalampung.com, Selasa (29/9).

“Tapi yang terdepan di dalam pengawasan di pilkada tetap ranahnya bawaslu dan panwaslu setempat. Namun masyarakat bisa melaporkan ke ombudsman jika menemukan mal administrasi seperti terkait daftar pemilih,” kata David.

Selain pelayanan publik, lanjutnya, ombudsman juga menerima laporan terkait barang seperti ditemukannnya surat suara yang terbengkalai atau tercecer pada saat pengiriman ke lokasi tempat pemilihan pemungutan suara (TPS) atau masing – masing kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada. (ben)
Share:

Terkait Kisruh di SMPN 24, Komisi IV Akan Panggil Disdik

Kepala Sekolah SMPN 24 Helendrasari (jilbab coklat paling kanan), saat pertemuan dengan komisi IV DPRD Bandarlampung beberapa waktu lalu. Foto Benny Setiawan/cakrawalalampung.com

Cakrawala Lampung (CL) - Komisi IV DPRD Bandarlampung mendesak dinas pendidikan (disdik) untuk menjalankan rekomendasi DPRD agar mengalihtugaskan Helendrasari dari jabatannya sebagai kepala sekolah SMPN 24, Sukarame, Bandarlampung. Desakkan ini disampaikan Ketua Komisi IV Syarif Hidayat, saat dihubungi cakrawalalampung.com Selasa (29/9).

"Semestinya disdik menjalankan rekomendasi DPRD. Karena harus mengevaluasi kepala sekolah yang kinerjanya kurang baik. Apalagi di SMPN 24 mayoritas guru dan muridnya sudah tidak menyukai kepala sekolahnya," kata dia.

Menurut Syarif, semestinya hal ini tidak berlarut - larut. Karena akan mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut.

"Kita akan panggil disdik untuk minta kejelasannya kenapa tidak menjalankan rekomendasi dewan. Kita kan bermitra dengan disdik," tegasnya.

Sementara dinas pendidikan Kota Bandarlampung sampai berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. Sekretaris dinas pendidikan Bandarlampung Anisa saat hubungi dan dikirimkan pesan singkat cakrawalalampung.com tidak ada jawabannya. (ben)
Share:

Ayi Ahadiyat Terpilih Sebagai Moderator Debat Terbuka Calon Walikota Bandarlampung

Ketua KPU Bandarlampung Fauzi Heri

Cakrawala Lampung (CL) - Akademisi fakultas ekonomi universitas Lampung Ayi Ahadiyat dipercaya menjadi moderator ajang debat terbuka calon walikota Bandarlampung yang akan digelar di the 7th hotel, Rabu (30/9) pukul 19.30 WIB.

Ketua KPU Bandarlampung Fauzi Heri mengatakan, Ayi Ahadiyat terpilih sebagai moderator karena berdasarkan usulan tim pakar yang terdiri dari Dr. Khairudin Tahmid, Muchtar Lutfie, SH MM MH, Dr. Bambang Utoyo dan Koerniadi.

"Masing masing tim sukses calon dibatasi 50 orang percalon. Ini sekarang kita masih menggelar teknikal meeting di KPU. Bagi kalangan pers wajib membawa undangan," kata Fauzi Heri kepada Cakrawala Lampung, Selasa (29/9). (ben).
Share:

Masih Adakah Pejabat Publik di Lampung Mau Bersikap Transparan ?

Cakrawala Lampung (CL) - Mantan Ketua KI Lampung Juniardi SIP, MH, meminta seluruh pejabat dan badan publik di Lampung menjadikan Hari Hak Untuk Tahu (right to know day) yang jatuh bertepatan pada Senin (28/9) sebagai momen untuk melakukan penguatan transparansi badan publik.

Menurut Juniardi, pejabat daerah harus menjadi motor penggerak transparansi di daerah. Jangan lagi ada rapat rapat tertutup yang selama ini ikut menyuburkan korupsi yang melibatkan politikus dan pejabat daerah.

"Mereka sering kongkalikong sejak proses penyusunan anggaran hingga pelaksanaan proyek. Sungguh janggal jika masih saja ada pejabat publik yang kinerjanya menggunakan duit rakyat dilakukan secara kerja diam-diam dan tertutup," ujarnya.

Hari ini bersamaan dengan hari hak untuk tahu sedunia atau hari keterbukaan informasi publik, Juniardi mengingatkan tentang kewajiban badan publik untuk menyampaikan informasi publik dengan cara berkala, sedia setiap saat, dan serta merta.

"Tapi selama ini justru ditunjukkan dengan perilaku pejabat publik yang melalukan tugas tugas negara dengan ketertutupan. Padahal rapat badan publik, bahkan risalah pertemuan itu bagian dari informasi publik, yang wajib disampaikan ke publik, baik langsung maupun tidak langsung. Tidak hanya pers yang bisa mengakses, tapi juga setiap orang. Itu di jamin di UU KIP," tegasnya.

Presiden dan wakil presiden RI, hingga kabinetnya sudah kerap mengingatkan tentang prilaku pejabat publik yang tertutup. "Rapat badan publik saja tertutup, apalagi bahas rapat anggaran yang harus dilakukan secara terbuka." Tegasnya lagi.

Dengan terbuka, lanjut dia, publik akan ikut mengawasi proses kinerja badan publik. Penduduk Lampung semestinya berhak mengetahui apa apa yang dilakukan badan publik hingga pejabat publiknya.

"Karena jelas yang terjadi selama ini, rakyat diabaikan dalam urusan badan badan publik termasuk soal anggaran. Pemerintah bersama DPRD selalu menggelar rapat rapat badan publik, apalagi soal anggaran secara tertutup. Ini adalah contoh yang sangat tidak mendukung transparansi," pungkasnya. (*)
Share:

Sulpakar Sakit, Paripurna Penyampaian Usulan Raperda Ditunda

Cakrawala Lampung (CL) – DPRD Bandarlampung menunda paripurna penyampaian usulan 13 rancangan peraturan daerah (raperda). Penundaan ini lantaran dewan menerima informasi jika Penjabat Walikota Bandarlampung Sulpakar tidak dapat hadir karena sedang sakit.

Penundaan paripurna penyampaian usulan 13 raperda ini disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Bandarlampung Imam Santoso di DPRD setempat usai paripurna internal penyampaian usulan 13 raperda, Senin (28/9).

“Kita dapat kabar kalau pj walikotanya tidak bisa datang karena sakit. Jadi paripurnanya ditunda sampai walikotanya bisa hadir. Karena penyampaian usulan 13 raperda ini harus dihadiri walikota. Tapi di dalam rapat paripurna internal, DPRD menerima 13 usulan raperda 2016 tersebut,” kata dia kepada Cakrawala Lampung.

Penundaan paripurna penyampaian ini dibenarkan Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi. “Ya ditunda, karena berdasarkan UU nomor 12 tahun 2011, pengajuan perda dari eksekutif harus dihadiri kepala daerah. Tapi paripurna internal dewan sudah menerima usulan raperda itu,” ungkapnya.

Sementara Kabag Humas Pemkot Bandarlampung Paryanto ketika dikonfirmasi cakrawalalampung.com membenarkan jika Pj Walikota Bandarlampung Sulpakar tidak dapat menghadiri paripurna karena dalam kondisi sakit.

"Ya, informasi yang saya terima, Pak Sulpakar berobat ke Jakarta karena ada keluhan terkait kesehatannya," jelasnya. (ben)
Share:

YSCI Hadir di Lampung Untuk Obati Pecandu Narkoba

Cakrawala Lampung (CL) – Perguruan beladiri seni pernapasan Yayasan Sinar Chakra Indonesia (YSCI) hadir di Lampung yakni tepatnya di Jalan Hayam Wuruk gang AMD no 1 Bandarlampung. Kehadirannya ini ditandai dibukanya pendaftaran bagi anggota baru.

Pembina YSCI Aswin Harris mengatakan, pendaftaran anggota secara gratis. Syarat pendaftaran diantaranya pria minimal usia 18 tahun, wanita minimal 15 tahun. Dan latihan perdana dilakukan Selasa (29/9) mulai pukul 19.30 WIB.

“Bagi yang ingin bergabung menjadi anggota YSCI bisa datang ke jalan Hayam Wuruk, atau menghubungi Satria nomor hp 082178905714, (Bandarlampung), Ghani 085279649896, (Kota Bumi), dan Agus 085381130203 (Metro Kibang),” ujarnya.

Dia menjelaskan, YSCI merupakan seni beladiri pernapasan yang bisa menjadi pilihan membantu masyarakat yang mengalami berbagai penyakit dan masalah, termasuk pengobatan bagi para pecandu narkoba dan penderita HIV.

“Pengobatannya melalui program khusus rehab. Dan saat ini ada beberapa pencadu narkoba yang tengah mengikuti porgam penyembuhan di YSCI,” kata dia. (*)
Share:

Peringati HTN, PPMWS Gelar Nobar dan Aksi‎ Ribuan Massa di Jalinsum

Cakrawala Lampung (CL) - Persatuan Petani Moro-Moro Way Serdang (PPMWS) menggelar peringatan hari tani nasional (HTN) dengan nonton bareng, Sabtu malam (26/9) dan Aksi Massa Senin pagi (28/9). Acara Nonton film bareng yang digelar di halaman sekretariat PPMWS dihadiri ratusan warga masyarakat moro moro.

"Film yang diputar adalah film dokumenter produksi watchdoc yang berjudul TMahuzes,Samin vs Semen dan kala benoa," kata Eko aktifis PPMWS.

Menurut Eko pemutaran film dokumenter‎ ini bertujuan memberikan gambaran bahwa perjuangan agraria terus terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Samidin, salah seorang warga yang melihat film ini sangat mendukung perlawanan yang di lakukan warga Papua dan Pati Jawa Tengah untuk mempertahankan tanah agar perusahaan tidak masuk dalam tanah adat dan dusun mereka.

"Perjuangan mereka di film tersebut sama dengan yang diperjuangkan oleh warga moro-moro dalam memperjuangkan hak atas tanahnya," ujar Samidin‎.

Usai pemutaran film, warga mengadakan diskusi singkat untuk melanjutkan dengan rapat persiapan aksi damai di jalan lintas timur register 45, yang akan di lakukan Senin (28/9).

"Peringatan hari tani nasional ini untuk menegaskan bahwa hanya dengan penguasaan tanah petani akan bisa sejahtera, itu yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah," kata Eko.‎

Aksi massa sendiri akan dilaksanakan Senin pagi (28/9) mulai pukul 08.00 yang diikuti ribuan warga moro moro di jalan lintas sumatera setempat.‎ (*)
Share:

Muchlas Bastari Calon Kuat Ketua DPD PKS Bandarlampung

Cakrawala Lampung (CL) - Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) 1 November mendatang, DPD PKS Bandarlampung menggelar Pemilihan Umum Internal (PUI), Minggu (27/9) di Kantor DPD PKS setempat.
Pejabat Ketua DPD PKS Bandarlampung Aep Saripudin menjelaskan, PUI merupakan pemilihan untuk memilih calon pengurus DPD yang baru. Pemilihan dilakukan melalui sistem perwakilan. Dimana kader yang bisa memilih diwakili oleh kader inti yang memiliki jenjang madya sampai dengan ahli.
“Setiap kader nantinya akan memilih maksimal 5 nama dari 15 calon yang terdapat di kertas suara. Lima nama tersebut nantinya akan menempati posisi ketua umum, wakil ketua, sekretaris umum, bendahara umum dan ketua kaderisasi,” kata Aep.
Haris, kader PKS dari Way Halim menilai, selama kepemimpinan Pejabat Ketua PKS Bandarlampung Aep Saripudin, selama satu tahun ini banyak perbaikan dan terobosan dalam tubuh PKS. Haris melihat Aep yang menggantikan posisi Syarif Hidayat cukup dekat dengan semua kalangan kader. Penerimaan kader pun cukup baik terhadap kepemimpinan Aep. Haris berharap Aep dapat terpilih kembali memimpin DPD PKS Bandar Lampung periode 2015-2020.
Berbeda dengan Haris, Fanani kader dari Kemiling menilai tiga kandidat akan bersaing ketat yaitu Aep Saripudin, Agus Djumadi dan Muchlas Bastari.
“Ada tiga nama yang akan bersaing ketat untuk memimpin DPD PKS Bandar Lampung yaitu Aep, Agus dan Muchlas,” kata Fanani.
Dari 15 nama yang menjadi nominasi calon pengurus PKS Bandar Lampung periode 2015-2020 terdapat nama-nama yang sudah tidak asing lagi, seperti Aep Saripudin (Pejabat Ketua DPD saat ini), Agus Djumadi (Sekum saat ini), dan Muchlas Bastari (Ketua fraksi PKS DPRD Bandar Lampung), selain itu juga terdapat nama ketua dpc pks Kemiling, Yudi Handoko, ketua dpc pks Tanjung Karang Pusat Sofyan Sauri, mantan ketua DPC Tanjung Karang Timur M. Suhada dan mantan ketua DPC PKS Tanjung Senang M. Taufik.
Selain untuk memilih pengurus DPD PKS Bandar Lampung, kader juga memilih calon pengurus DPW yang akan menyelenggarakan Musyawarah Wilayah (Muswil) pada tanggal 3-4 Oktober mendatang. Ada 27 calon nama yang terdapat dalam surat suara. Setiap kader nantinya akan memilih maksimal 9 nama. Sembilan orang tersebut terdiri dari unsur pengurus DPW 5 orang, unsur Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) 2 orang, unsur Dewan Syariah Wilayah (DPW) 2 orang. MPW dan DSW dipilih ketua dan sekretaris sedangkan unsur lima yang di DPW dipilih ketua umum dan waka umum, sekretaris umum, bendahara umum dan ketua bidang kaderisasi.

PUI dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Setelah PUI ditutup, panitia akan segera merekap hasil PUI tersebut. Hasil rekap dari penghitungan suara tidak dipublikasikan melainkan diserahkan langsung ke DPW sebagai bahan pertimbangan menetapkan pengurus DPD PKS Bandar Lampung periode 2015-2020. (ben)
Share:

Ratusan Peserta Ramaikan Gowes Bareng Nyruntul Bareng Sruntul

Semergou's Cycling Club. Foto: Benny Setiawan/cakrawalalampung.com

Cakrawala Lampung (CL) - The Sruntul Bike Community menggelar gowes akbar seri ke-8 dengan tema nyruntul bareng sruntul. Acara yang diikuti ratusan goweser yang tergabung di berbagai klub sepeda ini digelar di lapangan Kalpataru, Kemiling, Bandarlampung, Minggu ( 27/9).

Salah satu peserta yang juga Ketua Semergou's, Cycling Club Rudi Suryadi mengatakan, gowes bareng ini menempuh jarak sekitar 21 KM. Dimana start dan finish di Lapangan Kalpataru.

"Medan yang dilalui cukup berat dan menantang. Tapi kita dari Goweser Sermegou sudah mempersiapkan fisik dan mental dengan baik. Di dalam acara seperti inilah kita semakin mempererat persaudaraan dan kekompakan sesama goweser," kata dia ketika ditemui Cakrawa Lampung di lokasi acara, Minggu (21/9).

Saat ditanya berapa jumlah anggota Semergou's Cycling Club, dia mengungkapkan, saat ini total anggotanya ada sekitar 300 goweser. Namun yang terus aktif mengikuti kegiatan sekitar 100 orang.

"Anggota kita terdiri dari berbagai kalangan dan usia. Kita terus memupuk kekompakan sesama anggota dan dengan goweser lainnya," tandasnya. (ben)
Share:

MHKI Gelar Seminar Pidana Medik Bukan Pidana Umum

Cakrawala Lampung (CL) - Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Wilayah Lampung akan menggelar seminar bertajuk Pidana Medik Bukan Pidana Umum dan Pelantikan Pengurus, Selasa (29/9) mendatang di Gedung D Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Kegiatan ini rencananya akan dihadiri oleh Ketua MHKI Pusat dr. M. Nasser, Sp,KK,D.Law.

Sekretaris MHKI Wilayah Lampung HS Tisnanta mengatakan, dinamika konflik hukum kesehatan di Lampung dapat dikatakan cukup dinamis dan membutuhkan upaya untuk pencerahan.

Lebih lanjut Tisnanta menjelaskan, isu hukum kesehatan merupakan satu bidang keilmuan yang bersifat lintas disiplin antara ilmu hukum dan ilmu kesehatan. Realitas tersebut pada akhirnya memerlukan pemahaman secara fundamental tentang hukum kesehatan. Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia telah berdiri sejak tahun 2008.

“MHKI Lampung sendiri dibentuk untuk membangun dan mengembangkan advokasi hukum kesehatan kepada masyarakat, institusi kesehatan, lembaga pendidikan tenaga kesehatan, serta  profesional bidang kesehatan, membangun sinergi hubungan antar lembaga hukum dengan lembaga kesehatan dalam kerangka pemenuhan dan perlindungan dalam pelayanan kesehatan serta mendorong dan mengadvokasi pembangunan hukum dan kebijakan kesehatan di Wilayah Lampung berlandaskan pada standar keilmuan,” ungkap akademisi FH Unila ini.‎

MHKI Wilayah Lampung sendiri diketuai Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes. Sejumlah praktisi kesehatan dan juga akademisi ikut tergabung didalamnya. MHKI Wilayah Lampung sendiri dibentuk berdasarkan surat mandat Ketua Umum MHKI Pusat No.001/U/ADM/MHKI/2014. (*)
Share:

Berkurban, Salah Satu Wujud Nasdem Berbagi dan Peduli Terhadap Sesama

Cakrawala Lampung (CL) – DPD Partai Nasdem Bandarlampung terus menunjukkan eksistensinya sebagai partai yang perduli terhadap rakyat. Salah satu wujud itu yakni Partai Nasdem memotong hewan kurban di hari raya Idul Adha 1436 H.

“Kita harus terus berbagi dan perduli terhadap sesama. Dan ini yang akan terus dilaksanakan Partai Nasdem,” kata Fauzan Sibron, saat dihubungi Cakrawala Lampung, Sabtu (26/9).

Selain itu, lanjut dia, dengan berkurban akan semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena dengan berkurban akan membuat umat muslim semakin tawakal dan berserah diri kepada Allah.

“Insya Allah dengan berkurban semakin meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT,” ujarnya. (ben)
Share:

Fauzan Sibron: Tidak Ada Kontrak Politik Antara Partai Nasdem dengan Calon

Cakrawala Lampung (CL) – Ketua DPD Partai Nasdem Bandarlampung Fauzan Sibron menegaskan, tidak ada kontrak politik antara Partai Nasdem dengan para calon kepala daerah (calon kada). Kendati demikian, semua kader, pengurus dan simpatisan partai sampai ke tingkat ranting akan bergerak masif mensosialisasikan visi misi serta memenangkan calon kada yang diusung Partai Nasdem.

“Setelah terpilih dan dilantik, kepala daerah harus berkomitmen dengan mewujudkan janji – janjinya pada saat kampanye,” kata Fauzan Sibron saat dihubungi Cakrawala Lampung, Sabtu (26/9).

Untuk memenangkan calon di ajang pemilihan kepala daerah (pilkada), ujar dia, salah satu strateginya yaitu dengan menggerakkan mesin partai sampai ke tingkat ranting dengan tidak membebankan calon kada.

“Artinya, semua kader, pengurus dan simpatisan partai harus bersinergi dengan calon untuk menang di pilkada,” jelasnya.

Dan hal ini juga, lanjut pria yang juga anggota DPRD Lampung ini, disampaikan Ketua Umum (ketum) DPP Partai Nasdem Surya Paloh ketika memberikan pembekalan kepada 255 pasangan calon kada seluruh Indonesia termasuk Lampung Selasa (21 – 22/9) di Jakarta Convention Center Senayan.

“Pak Surya Paloh memberikan strategi pemenangan baik kepada calon incumbent maupun calon yang akan bertarung melawan incumbent di pilkada,” imbuhnya. (ben)
Share:

Herman HN Imbau Panitia Lomba Untuk Menjunjung Sportifitas

Foto: Benny Setiawan/cakrawalalampung.com

Cakrawala Lampung (CL) - Ketua Dewan Pembina Petir Lampung Herman HN didampingi Ketua Umum DPP Petir Lampung Endang Asnawi membuka lomba burung merpati Maguro Cup di lapangan Sumur Putri, Sabtu (26/9).

Dalam sambutannya Herman HN berpesan kepada panitia lomba untuk menjunjung tinggi sportifitas. Dan berharap pemenang lomba dapat melaju ke tingkat nasional.

"Panitianya harus sportif. Yang menang ya harus menang, jangan yang kalah dinyatakan menang," kata Herman HN yang juga calon walikota Bandarlampung ini. (ben)
Share:

Oktober, DPRD Target Selesaikan 2 Raperda Jadi Perda

Cakrawala Lampung (CL) - DPRD menargetkan dapat menyelesaikan pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan daerah (perda). Perda tata kelola hasil pengelolaan ikan dan perda retribusi mempekerjakan pekerja asing.

"Target kita pertengahan Oktober bisa mengesahkan dua raperda menjadi perda. Sisanya empat raperda akan kita selesaikan di 2015 ini. Untuk raperda inisiatif hampir 100 persen diselesaikan di 2015," kata Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi, di ruang kerjanya, Jumat (25/9).

Disamping itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga mengungkapkan, Senin (28/9), pihaknya akan menggelar paripurna penyampaian 13 raperda 2016 pada Senin (28/9).

"Senin kita gelar paripurna penyampaian 13 raperda," ujar dia.

Sebelumnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) beserta bagian hukum Pemerintah Kota Bandarlampung, Dinas Pendapatan Daerah, kementerian hukum dan HAM serta staf ahli tengah mempersiapkan 13 rancangan peraturan derah (Raperda).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Bandarlampung Imam Santoso mengatakan, 13 raperda itu terdiri dari 6 dari eksekutif dan 7 raperda inisiatif. Raperda dari eksekutif diantaranya raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015, raperda perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, raperda rencana pembangunan jangka menengah, dan raperda pola angkutan umum dalam kota.

Sedangkan raperda inisiatif, lanjut dia, diantaranya raperda perubahan perda nomor 08 tahun 2000 tentang penyelenggaraan kepariwisataan, raperda tentang kawasan dilarang merokok, raperda tentang bahaya penyakit menular, raperda penataan menara telekomunikasi, raperda PD Pasar, pengelolaan taman, pemakaman dan lampu jalan dan raperda tentang pemberantasan buta huruf alquran.

“Selanjutnya raperda ini akan kita laporkan ke ketua DPRD. Kemudian dibawa dan dibahas di badan musyawarah untuk diagendakan pembahasannya di rapat paripurna. Apakah raperda ini disetujui atau tidak,” ungkapnya. (ben)
Share:

Kesulitan Bahan, DPRD Tunda Pembahasan Raperda Penataan Nama Jalan

Cakrawala Lampung (CL) - DPRD Bandarlampung menunda pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penataan nama jalan.

Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi di ruang kerjanya, Jumat (25/9), menjelaskan, penundaan itu dikarenakan komisi III akan mengkaji ulang raperda tersebut.

"Mau dikaji ulang lagi. Salah satunya terkait batasan penataan nama jalannya itu sampai ke nama jalan lingkungan atau tidak. Jadi, kemungkinan raperda ini tidak dapat diselesaikan di 2015," jelasnya.

Sementara Sekretaris Komisi III DPRD Bandarlampung Muchlas E Bestari mengutarakan, penundaan ini karena pihaknya kesulitan mencari bahan kajian untuk raperda tersebut.

"Kita tunda dulu. Komisi III masih mengumpulkan bahan - bahan kajiannya. Ditunda bukan berarti dihentikan, raperda ini akan dibahas lagi jika sudah siap semuanya," jelas Muchlas. ( ben)
Share:

Prabowo All Out Dukung Gunadi Ibrahim Sebagai Cabup Lamteng

Cakrawala Lampung (CL) – Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto dipastikan akan hadir di Lampung untuk mendukung calon bupati Lampung Tengah (Lamteng) Gunadi Ibrahim. Kepastian ini disampaikan Sekretaris DPD Partai Gerindra Lampung Pattimura, saat dihubungi Cakrawala Lampung, Jumat (25/9).

“Kedatangan Pak Prabowo untuk mendukung Pak Gunadi dan calon lainnya. Selain Pak Prabowo, semua unsur pengurus DPP akan hadir di Lampung,” kata dia.

Saat ditanya apakah ada pesan atau saran dari Prabowo Subianto untuk para calon kepala daerah yang akan mengikuti ajang pemilihan kepala daerah (pilkada), Pattimura mengutarakan, ketua dewan pembina Partai Gerindra itu menginstruksikan agar semua calon, kader, pengurus dan simpatisan partai untuk turun langsung mendengar keinginan rakyat.

“Beberapa hal yang akan disorot di dalam pilkada Lamteng yakni dalam hal infrastruktur dan keamanan. Dimana di Lamteng banyak jalan yang rusak dan untuk meningkatkan keamanan diperlukan pemimpin yang tegas dan mampu memberikan solusi,” ungkapnya.

Sementara Ketua DPD Partai Gerindra Lampung yang juga cabup Lamteng, Gunadi Ibrahim membenarkan jika Prabowo Subianto akan hadir di Lamteng.

“Selain Lamteng, Pak Prabowo beserta unsur DPP lainnya akan hadir juga di Metro. Kedatangan Pak Prabowo ini menunjukkan kesolidatan sebuah partai yang akan berjuang untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Saat ditanya program unggulan apa yang akan diterapkan di pilkada Lamteng, Gunadi Ibrahim menuturkan, program yang akan digelontorkan diantaranya terkait peningkatan birokrasi, infrastruktur, dan keamanan.

“Yang namanya birokrasi itu harus melayani masyarakat. Masyarakat Lamteng juga sangat merindukan keamanan yang baik. Rakyat juga merindukan kondisi jalan yang bagus,” pungkasnya. (ben)
Share:

Tabungan Kurban Ringankan Umat Muslim Untuk Berkurban

Cakrawala Lampung (CL) - Ketua Mushola Al Mukmin, Tanjung Raya Permai Muchlas E Bastari menuturkan, jumlah hewan kurban di perayaan hari raya idul adha 1436 H ini mengalami peningkatan. Dimana periode sebelumnya hewan kurban yang dipotong ada 4 ekor sapi. Namun kali ini hewan kurban yang dipotong meningkat menjadi 6 ekor sapi.

“Alhamdulillah, ada peningkatan jumlah sapi yang dipotong. Namun untuk jumlah kambing yang dipotong sama dengan tahun sebelumnya yakni 10 ekor kambing,” tandasnya.

Menurut pria yang juga sekretaris komisi III DPRD Bandarlampung ini, peningkatan ini dikarenakan warga menggunakan sistem tabungan hewan kurban.

“Para jamaah mushola mengumpulkan dana sebesar Rp200 ribu selama 11 bulan. Dengan sistem tabungan kurban ini sangat meringankan umat muslim untuk berkurban,” jelasnya. (ben)
Share:

Selama Tiga Hari, PKS Bagikan 5.000 Paket Daging Kurban

Cakrawala Lampung (CL) - DPD PKS Bandar Lampung, Kamis (24/9) menyalurkan 5.000 paket daging kurban kepada masyarakat Bandarlampung. Pendistribusian daging kurban tersebut dilakukan melalui DPC PKS di 20 kecamatan di Bandarlampung.

Penjabat Ketua DPD PKS Bandarlampung Aep Saripudin mengatakan, pendistribusian daging qurban dilakukan sejak 24 - 26 September. Sedangkan untuk teknis pembagiannya diserahkan kepada masing – masing ketua DPC yang lebih mengerti tentang wilayahnya.

Dilanjutkannya, daging kurban yang disebar ke masyarakat ini merupakan hasil donasi anggota legislatif (Aleg) asal PKS, kader serta simpatisan PKS yang mempercayakan hewan kurbannya dikelola oleh PKS.
Bagi PKS, tambah Aep, ibadah kurban memiliki arti penting. Sebab, kurban memiliki esensi tentang bagaimana sebagai sebuah partai politik, PKS bisa terus bekerja dan berkorban untuk masyarakat.

"Bagi kami ibadah kurban itu mengajarkan untuk selalu berkorban dan bekerja melayani masyarakat secara terus menerus, tidak mesti menunggu waktu pemilu," ujarnya.

Untuk itu, Aep berharap, selain kegiatan ini dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah. Diharapkan juga dapat meningkatkan tali silaturahmi dan rasa kebersamaan dengan masyarakat. Masyarakat juga lanjutnya lagi, dapat lebih mendalami makna berkurban. Selain melatih jiwa berkurban, ibadah ini juga merupakan upaya menumbuh kembangkan kepedulian sosial kepada sesama manusia.

’’Semoga sebagai mukmin yang bertakwa dalam berkurban ini bisa mempersembahkan hewan kurban yang terbaik,” harap Aep. (ben)
Share:

Parade Foto Penyembelihan dan Pembagian Hewan Kurban 1436 H

Foto - foto: Benny Setiawan/cakrawalalampung.com
Warga dan masyarakat Masjid Al Isro, Kemiling, saat melakukan penyembelihan 9 ekor sapi dan 19 kambing di lapangan setempat, Kamis (24/9).

Partai Golkar Lampung versi Agung Laksono memotong 3 ekor sapi di kantor partai setempat.
GOLKAR LAMPUNG

DPC PDIP Bandarlampung memotong 3 ekor sapi di kantor partai setempat.
DPC PDIP BANDARLAMPUNG
Share:

KPU Bandarlampung Pasang Umbul - Umbul Calon Kada

UMBUL - UMBUL: KPU Bandarlampung mulai memasang 20 umbul - umbul calon kepala daerah di masing - masing kecamatan. Seperti terlihat di sekitar daerah Kemiling, Bandarlampung. Foto: Benny Setiawan/cakrawalalampung.com
Share:

Terkait KONI Lampung, Kemenpora Siapkan Surat ke Kemendagri

Cakrawala Lampung (CL) – Kementerian pemuda dan olahraga (Kemenpora) terus memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan KONI Lampung. Dimana Kemenpora telah mempersiapkan surat untuk kementerian dalam negeri (Kemendagri).

“Surat balasan untuk LSM yang mengadukan dugaan pelanggaran yang dilakukan KONI Lampung sekaligus surat ke kemendagri telah disiapkan. Termasuk surat untuk gubernur dan ketua umum KONI pusat. Hanya saja masih menunggu konsolidasi internal,” kata Biro Hukum Kemenpora Yusup Suparman melalui BlackBerry Massengernya kepada Cakrawala Lampung, Selasa (22/9).

Ditambahkannya, terkait dugaan pelanggaran tersebut, biro hukum sudah membuat telaah dan legal opinion serta draft surat balasan yang telah disampaikan kepada pimpinan.

"Dalam waktu dekat akan segera dikirimkan," ujarnya.

Sebelumnya Kemenpora akan membahas dugaan pelanggaran yang dilakukan KONI Lampung. Pembahasan dugaan pelanggaran yang dilakukan KONI Lampung ini, lantaran Kemenpora telah menerima surat pengaduan dari salah salah satu Lembaga Swadya (LSM) di Lampung.

Menurut Biro Hukum Kemenpora, Yusuf Suparman ketika dihubungi Cakrawala Lampung, Senin (31/8) mengatakan, kepengurusan KONI Lampung sudah jelas menabrak aturan dan perundang – undangan yang berlaku. Diantaranya undang – undang (UU) nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional (SKN) pasal 40 yang isinya pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

“Kemenpora sudah mengagendakan akan membahas dugaan pelanggaran dan sangsi apa yang akan diberikan kepada KONI Lampung jika terbukti melakukan pelanggaran. Sangsi yang bisa diberikan Kemenpora mulai dari peringatan, teguran tertulis, pembekuan, pembekuan izin sementara, pencabutan izin, pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukkan, atau pemberhentian, pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui. Sangsi ini sesuai pasal 122 ayat 2 peraturan pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2007,” ungkapnya.

Semestinya, lanjut Yusuf, pejabat publik dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk mentaati aturan dan UU yang berlaku.

“Ini juga salah satu contoh yang tidak baik mengapa ketua umum KONI melantik pengurus KONI Lampung. Saran saya sebaiknya sebagai kepala daerah harus legawa untuk mengundurkan diri dan mentaati aturan,” pungkasnya.

Ketua KONI Lampung M. Ridho Ficardo belum bisa diminta tanggapannya. Ketika Cakrawala Lampung berupaya minta pernyataan atau tanggapannya melalui Blackberry Massengernya, namun belum mendapat tanggapannya. (ben)
Share:

Warga Tuntut Pengembang Citra Garden Bangun Masjid

Cakrawala Lampung (CL) – Perwakilan ratusan warga perumahan elite Citra Garden menyerahkan petisi kepada Komisi III DPRD Bandarlampung. petisi 285 warga itu terkait tuntutan warga agar membangun masjid sebagai sarana ibadah di area perumahan.

Salah satu perwakilan warga, Nova mengatakan, petisi yang disampaikan warga ini murni aspirasi warga Citra Garden yang menginginkan tersedianya fasilitas rumah ibadah.

"Kami menuntut agar pengembang membangun masjid. Karena umat muslim kesulitan untuk beribadah. Ini karena di area perumahan belum ada masjidnya. Yang ada saat ini mushola yang letaknya jauh dan berada di luar area perumahan warga,” ujarnya dihadapan anggota Komisi III DPRD Bandarlampung, Selasa (22/9).

Sementara Anggota Komisi III DPRD Bandarlampung Yuhadi menginginkan aspirasi warga tetap dilakukan dengan cerdas tanpa melibatkan pihak luar. Dan komisi III berjanji akan memperjuangan aspirasi warga ini.

“Komisi III besok (Rabu) dipanggil ke pemerintah kota Bandarlampung untuk membahas masalah ini,” kata dia.

Sementara General Manager Asenda Bangun Persada selaku pengembang perumahan Citra Garden Rudi Setiawan mengatakan, terkait pembangunan rumah ibadah, pihaknya menyerahkan ke pemerintah Kota Bandarlampung sesuai yang diatur dalam permendagri nomor 9 tahun 2009 tentang pedoman penyerahaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahaan dan pemukiman di daerah. (ben)
Share:

Warga Bukit Tirtayasa Tuntut Air Bersih

Cakrawala Lampung (CL) – Puluhan perwakilan warga Perum Villa Bukit Tirtayasa menuntut pengembang perumahan untuk menyediakan air bersih bagi warga. Tuntutan perwakilan warga ini disampaikan di hadapan komisi III DPRD Bandarlampung, perwakilan dinas tata kota dan BMPM, Selasa (22/9).

Salah satu perwakilan warga, Darlian Pone di hadapan komisi III mengatakan, selama lima tahun lebih ini pengembang tidak menepati janjinya untuk menyediakan air bersih bagi warga.

“Di area permukiman kami tidak memungkinkan dibuat sumur bor. Karena kualitas air yang ada kurang baik, sehingga perlu ditreatmen terlebih dahulu,” kata dia.

Kabid pengawasan Dinas Tata Kota Bandarlampung Dekrison mengutarakan, pihaknya telah mengundang warga, pengembang dan pihak terkait untuk membahas masalah ini.

“Besok, Senin (22/9) kita akan mengadakan pertemuan di dinas tata kota pukul 09.00 WIB. Diusahakan di dalam pertemuan itu sudah ada kesimpulannya,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPRD Bandarlampung Yuhadi di dalam pertemuan menyayangkan pengembang tidak menyediakan air bersih bagi warganya.

“Pengembang diduga sudah melanggar permendagri nomor 9 tahun 2009. Untuk apa beli rumah mewah kalau nggak ada air bersihnya. Kita juga akan hadir di dalam pertemuan yang akan digelar di dinas tata kota itu. Kita minta BPMP memperketat perizinan pengembang yang diduga bandel,” tandasnya.

Perwakilan BPMP, Doni di dalam pertemuan mengutarakan, IMB Villa Bukit Tirtayasa bisa ditinjau ulang jika ada rekomendasi terkait hal teknis dari dinas terkait.

Sementara Kuasa Hukum Bukit Tirtayasa Dedi Mawardi belum bisa dikonfirmasi terkait ini. Telepon selulernya ketika dihubungi Cakrawala Lampung dalam kondisi tidak aktif. (ben)
Share:

DPRD Rekomendasi Agar Helendrasari Dialihtugaskan

Cakrawala Lampung (CL) – DPRD Bandarlampung resmi mengeluarkan rekomendasi agar Helendrasari dialihtugaskan dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah SMPN 24 Bandarlampung. Surat rekomendasi bernomor 005.7650.400/P/23/03.3/2015 tertanggal 17 September 2015 dan ditandatangani Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi ini ditujukan kepada walikota Bandarlampung.

Wakil Ketua DPRD Bandarlampung Hamrin Sugandi mengatakan, untuk menghindari ketidakharmonisan antara kepala sekolah dengan dewan guru dan staf tata usaha di sekolah tersebut.

“Kita merekomendasi agar Helendrasari dialihtugaskan dari jabatannya sebagai kepala sekolah. Ini bertujuan agar tidak mengganggu proses belajar mengajar di SMPN 24 Bandarlampung,” ujar Hamrin di ruang kerjanya, Senin (21/9).

Serupa disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Bandarlampung Imam Santoso. Menurut dia, untuk menjaga proses belajar agar tetap nyaman, komisi IV merekomendasikan agar Helendrasari dialihtugaskan dari jabatannya sebagai kepala sekolah.
Saat ditanya bagaimana sikap DPRD jika rekomendasi ini tidak dijalankan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung terutama dinas pendidikan (disdik), Imam mengutarakan pihaknya berkeyakinan disdik akan mengambil keputusan yang bijaksana.

“Kalau rekomendasi DPRD diabaikan, kita akan panggil disdik untuk memberikan penjelasannya kepada kita,” ujar Imam di ruang komisi IV DPRD Bandarlampung, Senin (21/9). (ben)

Sementara Kepala Sekolah SMPN 24 Bandarlampung Helendrasari enggan berkomentar saat dihubungi telepon selulernya, Senin (21/9). “Nanti dulu ya, saya lagi rapat,” ujarnya singkat. (ben)
Share:

Hari Ini KPU Distribusikan APK dan Bahan Kampanye

Cakrawala Lampung (CL) – Hari ini KPU Bandarlampung mendistribusikan seluruh alat peraga kampanye (APK) serta bahan kampanye ke semua petugas KPU yang ada di seluruh kecamatan se-Bandarlampung. Penegasan pendistribusian APK dan bahan kampanye ini disampaikan Ketua KPU Bandarlampung Fauzi Heri di DPRD Bandarlampung, Senin (21/9).

"Hari ini rekanan mendistribusikan semua APK dan bahan kampanye. Mudah – mudahan hari ini selesai didistribusikan. Hari ini kita menerima APK berupa spanduk dan umbul-umbul dan yang lainnya. Semua akan kita distribusikan hari ini,” kata Fauzi Heri.

Terkait penempatan baleho calon, mantan jurnalis ini mengungkapkan, penempatan baleho di lima titik. Diantaranya di sekitar Tugu Adipura, di depan Ramayana, Jalan ZA. Pagar Alam, dan Jalan Pangeran Antasari.

"Semua baliho setiap calon di 5 titik. Semuanya ada foto pasangan calon,” jelasnya. (ben)
Share:

Puluhan Siswa SD Kunjungi DPRD Bandarlampung

Cakrawala Lampung (CL) – Puluhan siswa sekolah dasar (SD) se-Bandarlampung berkunjung ke DPRD Bandarlampung, Senin (21/9). Kunjungan perwakilan dari 13 sekolah se-Bandarlampung ini dalam rangka jumpa DPRD ini diterima Wakil Ketua DPRD Bandarlampung Hamrin Sugandi, Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung Syarif Hidayat serta anggota komisi IV lainnya. Sementara siswa SD itu didampingi Ketua KPU Bandarlampung Bandarlampung Fauzi Heri beserta komisioner KPU Fadilasari, Fery Triatmojo, Sekretaris KPU Zainudin serta didampingi masing – masing dewan guru setempat.

Ketua KPU Bandarlampung Fauzi Heri usai kunjungan mengatakan, kunjungan KPU beserta siswa SD ini dalam rangka salah satu kegiatan pusat pendidikan rumah demokrasi KPU Bandarlampung.

“Setelah ini dalam waktu dekat, rumah demokrasi akan menggelar cerdas cermat,” kata Fauzi Heri di DPRD setempat.

Wakil Ketua DPRD Bandarlampung Hamrin Sugandi mengutarakan, pihaknya memberikan pembelajaran politik sejak dini. Karena salah satu fungsi dewan yakni berperan dalam pembangunan Kota Bandarlampung. (ben)
Share:

Lawan Politik Uang, CangKir Kamisan Terbitkan Buku

Cakrawala Lampung (CL) - Komunitas CangKir Kamisan terus melakukan berbagai usaha untuk mencerdaskan para pemilih‎ khususnya di Kota Metro.Tak hanya bekerjasama, memproduksi film dokumenter, membuat t-shirt dan lagu bertemakan lawan politik uang. Kini Komunitas CangKir Kamisan menggandeng berbagai kalangan dalam gerakan sedekah tulisan untuk penerbitan buku bertajuk Gotong-Royong Melawan Politik Uang.

Pegiat CangKir Kamisan‎, Rahmatul Ummah mengatakan, pihaknya kini menggandeng berbagai kalangan dalam gerakan sedekah tulisan yang akan diterbitkan menjadi buku. Buku tersebut nantinya sama seperti film NPWP akan didiskusikan keliling ke berbagai tempat.

“Mudah – mudahan para pemilih mendapatkan informasi dan pengetahuan politik yang baru," ujarnya.
Rahmat menjelaskan, pihaknya mengajak berbagai kalangan dalam penerbitan buku ini. Mulai akademisi dari berbagai kampus, jurnalis, penyelenggara pemilu dan warga.

"Saat ini sudah 20 orang yang sudah konfirm dan mulai mengirimkan tulisan-tulisanya. Insya allah di akhir Oktober, buku akan diluncurkan,” ujarnya.

Buku yang menggandeng penerbit lokal Sai Wawai Publishing ini sendiri digagas mandiri ini juga mengandalkan keswadayaan para penulis dan penyusunya.

"Semua penulis terlibat secara sukarela, tidak mendapatkan honor‎. Bahkan beberapa diantaranya menyumbang biaya penerbitan," pungkas Rahmat.

Ditambahkannya, akademisi dari berbagai kampus mulai dari Universitas Lampung (Unila), Universitas Muhammadiyah Metro UMM, STAIN Metro, IAIN dan beberapa kampus di luar Lampung hingga luar negeri terlibat dalam penulisan buku ini.

Sementara salah satu akademisi unila Rudy mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini. "Kami terpanggil dengan gagasan ini dan kami mendukung ikhtiar ini sebagai tanggung jawab intelektual kami," kata Rudy, Doktor lulusan Kobe University yang juga ketua jurusan HTN Unila ini. (rls/ben)
Share:

Pascasarjana STAIN Metro Gelar Seminar Internasional

Cakrawala Lampung (CL) - Program Pascasarjana (PPs) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro akan menggelar Seminar Internasional di aula Gedung Serba Guna (GSG) setempat, Senin (28/9) mendatang.
Seminar yang mengangakat tema "RADICALISM IN ISLAMIC PERSPECTIVE ( Problem and Solution) ini recananya akan menghadirkan beberapa narasumber. Diantaranya, Prof. Zaidi Bin Mohd Hajazi, Direktur pusat pengkajian luar dan antar bangsa Universitas Selangor Malaysia, Prof Syarifudin Basyar, guru besar dan pakar Study Islam IAIN Radin Intan Lampung dan Dr. Ida Umami, Direktur PPs STAIN Metro.

Nuraini selaku Panitia acara mengatakan, tujuan diadakannya seminar internasional ini untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh civitas akademika STAIN serta masyarakat tentang radikalisme dalam perspektif islam.

"kegiatan ini diselenggarakan bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan bagi kalangan civitas akademika dan masyarakat secara umum tentang apa itu radikalisme dan bagaimana perspektif islam tentang itu," ujar Nuraini.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, seminar ini diselenggarakan gratis. Namun bagi yang menginginkan fotocopy makalah dan sertifikat dapat membayar kontribusi sebesar 30.000,- pendaptaran dapat dilakukan di kantor PPs STAIN setiap jam kerja dan ditutup selambat-lambatnya Selasa (22/9).
"Siapa saja yang ingin mendaptar bisa langsung datang ke kantor PPs STAIN dan pendaptaran akan ditutup Selasa (22/9) September," pungkas Nuraini. (Arif)
Share:

Nanang Trenggono Nilai Panwas dan Wartawan Tidak Paham DPS

Cakrawala Lampung (CL) – Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono gerah dengan kritik yang dilakukan panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) Bandarlampung dan wartawan terkait daftar pemilih sementara (DPS) pemilihan walikota (pilwakot) Bandarlampung.

Menurut Nanang, perlu dilakukan bimbingan teknis (bimtek) bagi panwas, wartawan, pemantau serta helpdesk pemerintah provinsi Lampung.

“Agar terjalin ilmu dan pemahaman yang sama tentang data pemilih, pemutakhiran data pemilih dan aplikasi daftar pemilih,” kata dia, Minggu (20/9).

Selain itu, lanjut Nanang Trenggono, panwas sebagai penyelenggara bisa juga melakukan pengawasan evaluatif dengan mengambil sampel satu kecamatan. Misalnya yang selisihnya paling banyak dan yang selisihnya paling sedikit.

“Lalu ditelisik satu persatu selisih tersebut penyebabnya apa saja?. Sehingga diketahui dengan gamblang dan memberikan penjelasan yang transparan. Maksud saya bukan bimtek, tapi rakor/sosialisasi yang intensif tentang daftar pemilih. Tidak hanya sekali pertemuan. Dengan demikian semua pihak bisa membantu memutakhirkan daftar pemilih dengan konkrit dan cermat.

Sementara anggota panwaslu Bandarlampung bidang pengawasan Nur Rakhman Yusuf mengaku tidak memahami pernyataan Nanang Trenggono tersebut.

“Ketidakpahamannya dimana ?. Apakah kritik, masukkan panwas mengenai DPS dianggap keliru. DPS yang itu berarti belum sempurna. Seharusnya tak perlu dikritisi atau yang seperti apa. DPS sebagai dasar DPT dari pemilu ke pemilu selalu bermasalah. Kita mungkin gagal paham kenapa masalah ini selalu berulang,” tandasnya. (ben)
Share:

Nasdem Bekali 255 Calon Kada

Cakrawala Lampung (CL) – Sebanyak 255 pasangan calon kepala daerah (paslon kada) seluruh Indonesia termasuk Lampung, selama dua hari sejak Senin – Selasa (21 – 22/9) akan menghadiri rapat kerja nasional (rakernas) dan konsolidasi pemenangan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar Partai Nasdem di Jakarta Convention Center Senayan.

Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari mengatakan, paslon kada dari Lampung yang akan hadir yakni paslon walikota Bandarlampung Herman HN - Yusuf Kohar, paslon bupati Way Kanan Bustami Zainudin - Adinata, Agus Istiqlal -Erlina (Pesbar), Yusron Amirullah - Sudarsono (Lamtim), Pairin - Djohan (Metro), Mustafa –Loekman Djoyosumarto (Lampung Tengah), Aries Sandi – M. Yunus (Pesawaran), Nanang Ermanto (Lampung Selatan).

“Satu- satunya calon yang berhalangan hadir adalah calon bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan karena sedang naik haji. Namun wakilnya datang,” kata dia, Minggu (20/9).

Dia menjelaskan, rakernas dan konsolidasi pemenangan partai nasdem ini merupakan upaya mewujudkan komitmen dan semangat partai untuk memberikan kontribusi dalam membangun demokrasi di Indonesia yang lebih baik.
Sebagai partai politik, lanjutnya, Partai Nasdem ingin menjalankan fungsi partai yakni menjadi media dalam mencetak calon pemimpin yang mampu berbuat untuk rakyat.

“Untuk itulah di dalam rakernas dan konsolidasi pemenangan ini kita akan membekali para calon strategi pemenangan yang scientifik, menggunakan basis data dalam menghadapi pilkada, membuat target target terukur, patuh pada aturan pilkada, menghindari pelanggaran dan mengantisipasi potensi sengketa. Yang memberikan pembekalan para konsultan politik seperti Yunarto Wijaya, Eep Saifullah Fatah, Burhanuddin Muhtadi, dan M. Qodari,” ungkapnya. (ben)
Share:

Nah Loh, 12.304 Mata Pilih Hilang

Cakrawala Lampung (CL) – Panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) Bandarlampung mempertanyakan mengapa jumlah daftar pemilih sementara (DPS) untuk pemilihan walikota (pilwakot) Bandarlampung lebih sedikit daripada jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan presiden 2014 untuk wilayah Bandarlampung.

Anggota Panwaslu Bandarlampung Nur Rakhman Yusup saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (19/9) mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah mata pilih yang tercantum di dalam DPS ada 641.426. Sedangkan jumlah DPT pilpres pada 2014 lalu untuk wilayah Bandarlampung ada 653.730. Dari 20 kecamatan se-Bandarlampung, 15 kecamatan diantaranya memiliki jumlah DPS lebih rendah dari DPT pilpres.

“Selisih jumlahnya ribuan, tertinggi selisih antara jumlah DPS dengan jumlah DPT terjadi di Kecamatan Rajabasa dengan selisih (4.062). Terendah di Kecamatan Teluk Betung Selatan dengan selisih 20 mata pilih dengan jumlah DPT pilres,” ujarnya.

Menurut Nur Rakhman, jumlah DPS pilwakot lebih rendah dari DPT pilpres bisa disebabkan beberap hal. Diantaranya kemungkinan karena salah atau belum diinput datanya atau pendataan yang belum baik.

“Memang pilpres berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Tapi ini kan sama –sama di Bandarlampung tapi kenapa jumlahnya berkurang daripada DPT pilres 2014 untuk wilayah Bandarlampung juga,” herannya.

Ketua KPU Bandarlampung Fauzi Heri ketika dikonfirmasi terkait ini mengutarakan, di dalam DPT pilpres, semua warga yang indekos atau menyewa kamar turut didata termasuk mahasiswa.

“Sepanjang mahasiswa itu berkewarganegaraan Indonesia, ya kita data. Termasuk juga penghuni lembaga pemasyarakatan yang memiliki hak pilih. Sedangkan yang memiliki hak pilih di pilwakot yakni hanya warga Bandarlampung,” ungkapnya. (ben)
Share:

Hearing Batal, Komisi III Meradang

Cakrawala Lampung (CL) - Anggota Komisi III DPRD Bandarlampung kecewa karena Managemen Hotel City Hub dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) tidak menghadiri undangan hearing yang digelar di DPRD setempat, Jumat (19/9) siang.

Padahal sejumlah wakil rakyat itu berjam - jam menunggu kehadiran para pejabat dinas PU dan Managemen Hotel City Hub. 

"Kami kecewa, meski sudah diundang tapi nggak ada yang datang. Kita menunggu lebih dari satu jam. Undangannya resmi lo. Semestinya kasih kabar kalau nggak mau datang," kata Anggota Komisi III DPRD Bandarlampung Budi Kurniawan. 

Politisi Partai Nasdem ini mengungkapkan, PU merupakan mitra kerja komisi III. Dan hearing ini bertujuan membahas penyerapan anggaran di tahun 2015, dan apa saja kegiatan yang sudah dan belum terlaksana. 
 
"Kalau rapat dengan PU soal progres penyerapan anggaran  tahun 2015. sudah berapa anggaran yang dipakai, buat apa saja, jalan mana saja, perencanaan di mana saja, ini yang akan kita tanya. Kalau dengan City Hub soal analisis dampak lalu lintas yang  belum punya izin," imbuhnya. 

Senada disampaikan  Anggota Komisi III lainnya Indrawan yang mengaku kecewa.

"PU nggak datang tanpa pemberitahuan. Manajemen City Hub juga," tandasnya. (ben)
Share:

Gunawan: Carut Marut DPS Diduga Faktor Kesengajaan

Cakrawala Lampung (CL) - Carut marutnya daftar pemilih sementara (DPS) untuk pemilihan walikota Bandarlampung mendapat sorotan politisi Partai Perindo, Gunawan Handoko.

Menurut dia, dari pemilu ke pemilu yang namanya DPS/DPT selalu bermasalah. Termasuk dialami dirinya.
Ditambahkannya, menjelang Pilpres yang lalu, dirinya mencoba melakukan koreksi terhadap DPS yang ada dan menyampaikan hasil koreksi tersebut secara resmi ke PPS.

Selain terdapat nama ganda, orang yang sudah meninggal, juga ada anggota POLRI yang tercatat di dalam DPS.

"Ternyata, nama yang ganda di dalam 1 TPS tersebut bukannya dihapus. Melainkan hanya di pindah ke TPS lain. Patut dicurigai, jangan-jangan ini memang ada unsur kesengajaan?," tandasnya kepada Cakrawala Lampung, Jumat (18/9). (ben)
Share:

BP2D Siapkan 13 Raperda

Cakrawala Lampung (CL) – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) beserta bagian hukum Pemerintah Kota Bandarlampung, Dinas Pendapatan Daerah, kementerian hukum dan HAM serta staf ahli tengah mempersiapkan 13 rancangan peraturan derah (Raperda).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Bandarlampung Imam Santoso mengatakan, 13 raperda itu terdiri dari 6 dari eksekutif dan 7 raperda inisiatif. Raperda dari eksekutif diantaranya raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015, raperda perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, raperda rencana pembangunan jangka menengah, dan raperda pola angkutan umum dalam kota.

Sedangkan raperda inisiatif, lanjut dia, diantaranya raperda perubahan perda nomor 08 tahun 2000 tentang penyelenggaraan kepariwisataan, raperda tentang kawasan dilarang merokok, raperda tentang bahaya penyakit menular, raperda penataan menara telekomunikasi, raperda PD Pasar, pengelolaan taman, pemakaman dan lampu jalan dan raperda tentang pemberantasan buta huruf alquran.

“Selanjutnya raperda ini akan kita laporkan ke ketua DPRD. Kemudian dibawa dan dibahas di badan musyawarah untuk diagendakan pembahasannya di rapat paripurna. Apakah raperda ini disetujui atau tidak,” ungkapnya. (ben)
Share:

Aneh, Satu DPS Untuk Dua TPS

Cakrawala Lampung (CL) – Selain ditemukan nama Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (panwaslu) Bandarlampung Adek Asyari tercatat di dua tempat pemungutan suara (TPS). Panwaslu juga menemukan ada daftar pemilih sementara (DPS) yang di dua TPS.

Anggota panwaslu Bandarlampung bidang pengawasan Nur Rakhman Yusuf mengatakan, di TPS I dan II di Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara ditemukan DPS yang sama di dua TPS tersebut.

“Masak di dua TPS, nama mata pilih yang tercantum di DPS nya 90 persen sama. Ini artinya satu orang bisa nyoblos di dua TPS dong,” kata dia kepada Cakrawala Lampung,” Jumat (18/9).

Dia mengutarakan, semestinya hal ini tidak terjadi jika sejak awal petugas melakukan pendataan dengan baik. Dan kekacauan DPS ini hampir merata terdapat di seluruh kecamatan se-Bandarlampung.

“Kita akan merekapitulasi semua hasil temuan kita, Sabtu (19/9),” ujarnya.

Menurut Komisioner KPU Bandarlampung Dedi Triadi, DPS yang ada saat ini baru bersifat sementara dan akan dilakukan perbaikan di dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP).

“Ini kan baru sementara, akan dilakukan perbaikan. PPS dan PPK lagi melakukan penyisiran dan pendataan di lapangan. Hasil pantauan KPU, PPDP sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Mungkin ada kesalahan saat menginput namanya. Sehingga tidak keluar di DPS,” elaknya. (ben)
Share:

Parah, Nama Ketua Panwas Tercatat di Dua TPS

Cakrawala Lampung (CL) – Panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) Bandarlampung menduga Petugas Pencatat Daftar Pemilih (PPDP) tidak turun ke lapangan untuk melakukan pendataan pemilih. Ini dikarenakan terdapat ratusan mata pilih yang tercatat lebih dari dua kali. Bahkan terdapat mata pilih yang tercatat di dua tempat pemungutan suara (TPS).

Hal ini disampaikan anggota panwaslu Bandarlampung bidang pengawasan Nur Rakhman Yusuf, kepada Cakrawala Lampung, Jumat (18/9).

Dia mengungkapkan, salah satu contoh dugaan PPDP tidak turun melakukan pendataan diantaranya di Kecamatan Bumi Waras ditemukan terdapat 113 mata pilih yang tercatat lebih dua kali, mata pilih yang sudah meninggal namun masih tercatat ada 16 orang dan mata pilih yang sudah pindah domisili tapi masih tercatat ada 56 orang.

“Selain kita juga menemukan anggota TNI – Polri di Kelurahan Bumi Raya masih tercatat di DPS. Diduga kesalahan ini terjadi karena pendataan yang kurang baik. Atau memang dari awal datanya sudah salah. Ini artinya PPDP nya tidak jalan,” ujarnya.

Mirisnya lagi, lanjut dia, dirinya beserta istri sudah didatangani PPDP namun namanya tidak tercatat di DPS. Parahnya lagi nama Ketua Panwaslu Bandarlampung Ade Asyari tercatat di dua TPS dan kecamatan yang berbeda.

“Parahnya lagi nama Ade tercatat di dua TPS yakni di TPS 5 Rawalaut dan di TPS 01 Korpi Jaya, Sukarame. Saya dan istri sudah di data tapi nama kami berdua tidak ada di DPS,” ungkapnya.

Menurut Komisioner KPU Bandarlampung Dedi Triadi, saat ini baru bersifat sementara dan akan dilakukan perbaikan di dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP).

“Ini kan baru sementara, akan dilakukan perbaikan. PPS dan PPK lagi melakukan penyisiran dan pendataan di lapangan. Hasil pantauan KPU, PPDP sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Mungkin ada kesalahan saat menginput namanya. Sehingga tidak keluar di DPS,” elaknya. (ben)
Share:

Warga Tiga RT Tolak Pembangunan Provider Tri

Cakrawala Lampung (CL) – Warga yang tergabung di dalam RT 15, 16 dan 17, Kelurahan Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Senang menolak pembangunan tower provider tri di wilayah setempat. Penolakan ini disampaikan warga di dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD Bandarlampung yang dipimpin Ernita Siddik, Kamis (17/9).

Hi. Suwanto warga RT 16 disela-sela pertemuan dengan tegas menolak pembangunan tower provider tri tersebut. Menurut dia, warga dirugikan dengan adanya tower itu. Diantaranya warga khawatir terkena radiasi jika tower jadi dibangun di sekitar rumah warga. Selain itu, warga juga kesulitan menganggunkan miliknya jika ingin mengajukan pinjaman ke bank.

“Harga mati kita tolak pembangunan towernya. Kita minta material tower untuk segera dipindahkan,” tegasnya.

Anggota Komisi I DPRD Bandarlampung Ernita Siddik di dalam pertemuan mengatakan, pada dasarnya masyarakat tidak menghalangi investasi yang akan masuk di Bandarlampung. Namun, pihak provider harus meninjau ulang jika warga menolak tegas pembangunan tower.

"Kita khawatir terjadi keributan di masyarakat. Dan BPMP juga diminta untuk tidak mengeluarkan izin selama masih ada gejolak di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sementara staff Site Acquisition Provider Tri, M. Irza Irnanda di dalam hearing mengakui tidak meminta persetujuan kepada seluruh warga. Ini karena ada beberapa warga yang memiliki kesibukan dan memerlukan waktu untuk menemuinya.

“Memang belum semua warga, karena kita berpatokan dengan tinggi tower saja. Kita minta maaf jika sebelumnya warga tidak berkenan adanya pendirian tower. Kita sudah mencoba bermusyawarah dengan warga baik di dalam atau di luar radius berdirinya tower. Namun sampai sekarang belum ada pertemuan dan titik temu dengan warga. Kita belum bisa mengambil keputusan adanya penolakan warga ini," ungkapnya.

Sedangkan Lurah Pematang Wangi Toni Andriansyah mengutarakan, pihaknya memberikan izin pendirian tower karena berpatokan sudah ada persetujuan dari aparatnya di bawah.

“Kita berpatokan terhadap aparat di bawah, jadi saya tandatangani. Tapi kalau warga dengan tegas menolak ya nggak masalah,” tandasnya singkat. (ben)
Share:

Komisi IV Rekomendasi Helendrasari Diganti

Cakrawala Lampung (CL) – Komisi IV DPRD Bandarlampung mengusulkan agar Kepala Sekolah SMP Negeri 24 yang terletak di Jalan Letkol Hi. Endro Suratmin Suratmin Golf Sukarame, Bandarlampung, Helendrasari diganti.

Usulan ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung Syarif Hidayat usai menggelar pertemuan dengan Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 24 Bandarlampung Helendrasari yang digelar di ruang komisi setempat, Rabu (16/).

“Suasana kerjanya pasti sudah tidak nyaman di sekolah tersebut. Jadi kita rekomendasikan agar kepseknya diganti,” kata dia.

Sementara di dalam pertemuan dengan komisi IV DPRD Bandarlampung, Kepsek SMPN 24 Bandarlampung Helendrasari membantah tudingan 28 dewan guru yang mengajukan mosi tidak percaya kepada dirinya.

Menurut dia, tudingan dirinya dinilai arogan atau otoriter tidak benar dan hanya kesalah pahaman saja. Sebab, dirinya saat menegur salah satu guru yang datang terlambat datang ke sekolah hanya bertujuan untuk kebaikan para murid.

“Nggak benar kalau saya arogan atau otoriter. Kalau ada guru yang datang terlambat kan kasian muridnya. Jadi saya menegur guru yang terlambat itu untuk kebaikan anak – anak kita,” ujarnya.

Begitupula saat disinggung tudingan selama menjadi kepsek ia selalu memberatkan para guru yang ingin minta tandatangannya. Helendrasari menegaskan hal itu tidak sesuai fakta di lapangan.

“Saya tidak pernah memberatkan guru yang minta tandatangan saya. Di mana saja saya siap tandatangan jika ketemu dengan guru yang minta tandatangan,” imbuhnya. (ben)
Share:

Tandatangan Ketua dan Bendahara Komite Diduga Dipalsukan

Cakrawala Lampung (CL) – Buntut mosi tidak percaya 28 dewan guru dan staf SMP Negeri 24 yang terletak di Jalan Letkol Hi. Endro Suratmin Suratmin Golf Sukarame, Bandarlampung terus berlanjut. Bahkan terkuak dugaan pemalsuan tandatangan ketua dan komite sekolah setempat.

Dugaan pemalsuan tandatangan ketua dan bendahara komite ini terkuak saat pertemuan antara ketua dan bendahara komite SMPN 24 Azwan dan Jeni Aida dengan anggota komisi IV DPRD Bandarlampung yang digelar di ruang komisi IV, Rabu (16/9).

Anggota Komisi IV Abdul Salim di dalam pertemuan mengatakan, pertemuan ini untuk menindaklanjuti adanya mosi tidak percaya para dewan guru terhadap kepala sekolah SMPN 24 Helendrasari.
Di dalam pertemuan itu dia juga mempertanyakan perihal surat edaran terkait rapat komite sekolah yang dilakukan setiap empat tahun sekali yang ditandatangani Helendrasari, Ketua Komite Azwan dan Bendahara Komite Jeni Aida.

“Apakah Pak Azwan menandatangani surat edaran ini,” tanya Abdul Salim.
Mendapat pertanyaan tersebut, sontak Ketua Komite SMPN 24 Bandarlampung Azwan membantahnya dan mengaku tidak pernah menandatangani surat edaran itu.

“Ini bukan tandatangan saya, saya tidak pernah menandatangani surat edaran ini,” ujarnya.
Senada disampaikan Jeni Aida saat Abdul Salim mempertanyakan hal serupa kepada Bendahara Komite SMPN 24 Jeni Bandarlampung itu.

“Saya nggak pernah tandatangan ini,” imbuhnya.

Mendengar jawaban hal itu, Abdul Salim berserta anggota Komisi IV DPRD Bandarlampung lainnya Febriani Priska, Suwondo dan Abdul Malik terkejut dan akan menindaklanjutinya.

“Jadi ini bukan tandatangan Pak Azwan dan Bu Jeni ya?. Kalau begitu kita akan bahas ini dengan kepala sekolahnya nanti,” tandasnya. (ben)
Share:

Herman HN Mulai Kampanye 25 September

Cakrawala Lampung (CL) - Pasangan calon kepala daerah Herman HN - Yusuf Kohar dipastikan mulai kampanye pada 25 September mendatang. Kampanye dilakukan diseluruh kecamatan di Bandarlampung.

Kepastian ini disampaikan tim kampanye Herman HN - Yuk, Rakhmat Husein, Selasa (15/9).

"Metode kampanyenya dialog dan tatap muka," ujarnya.

saat ditanya apakah kampanye Herman HN nanti dihadiri ketua umum partai pengusung atau pendukung, dia belum bisa memastikannya.

"Soal itu belum bisa dipastikan. Kita juga belum tau Bunda Eva (Eva Dwiana Herman HN) akan ikut kampanye atau tidak," kata dia.

Rakhmat Husein juga mengatakan, di dalam kampanye nanti Herman HN akan mengangkat isu tentang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan keamanan.

"Kita juga belum tau hari pertama kampanye akan dimulai di kecamatan apa. Yang pasti menyesuaikan zonanya," tandasnya. (ben).
(ben)
Share:

PKS Target Menangkan Herman HN dan Raih 10 Kursi DPRD

Cakrawala Lampung (CL) - Agenda Musyawarah Nasional (Munas) menetapkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditargetkan menjadi partai papan atas pada pemilu 2019. Untuk menjadi partai papan atas tersebut maka PKS ditargetkan meraih suara nasional diatas 10 persen.

Pejabat Ketua DPD PKS Bandarlampung Aep Saripudin sebagai salah satu peserta Munas IV PKS dari Provinsi Lampung mengatakan, pihaknya siap melaksanakan target tersebut di Bandarlampung. Jika pada pemilu 2014 lalu PKS Bandar Lampung meraih posisi ke tiga atau setara dengan lima kursi DPRD, maka untuk 2019 PKS menargetkan meraih 10 kursi.

“Amanah Munas yang telah ditetapkan salah satunya adalah target menang dalam pilkada dan mendapatkan suara nasional pada pemilu 2019 di atas 10 persen,” kata Aep.

Aep melanjutkan, langkah pertama untuk mencapai apa yang telah diamanahkan pada Munas adalah PKS Bandarlampung akan berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan pasangan calon walikota Bandarlampung Herman HN – Yusuf Kohar pada perhelatan pemilihan walikota (pilwakot) Bandarlampung.

“PKS telah menginstruksikan kepada seluruh kader untuk mengkampanyekan pasangan Herman-Yuk. Kader diminta aktif mensosialisaikan keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pak Herman kepada saudara, kerabat, tetangga maupun relasi yang tinggal di Bandarlampung. Lalu ajak mereka untuk memilih pasangan Herman-Yuk di pilwakot mendatang,” ujar Aep.

Sebagai informasi, Munas PKS IV dilaksanakan 14 - 15 September di Depok. Peserta Munas terdiri dari unsur majelis syuro, majelis pertimbangan partai, dewan syariah pusat, dewan pengurus pusat dan utusan dari pengurus wilayah sebanyak 5 orang dan utusan pengurus kabupaten/kota masing-masing 1 orang. Total yang hadir pada gelaran Munas PKS IV ini sebanyak 1000 orang dari seluruh Indonesia. (ben)
Share:

Komisi IV Panggil Kepsek SMPN 24

Cakrawala Lampung (CL) – Komisi IV DPRD Bandarlampung, Rabu (16/9) akan menggelar pertemuan dengan Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 24 Bandarlampung, Helendrasari di DPRD setempat. Pertemuan ini tindaklanjut atas keluhan dewan guru dan staf sekolah yang terletak di Jalan Letkol Hi. Endro Suratmin ini yang disampaikan ke komisi IV DPRD Bandarlampung, Senin (14/9).

Rencana pemanggilan terhadap Helendrasari ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung Syarif Hidayat, saat ditemui Cakrawala Lampung di DPRD, Selasa (15/9).

“Surat pemanggilannya sudah kita kirimkan, belum ada konfirmasi apakah kepsek akan hadir atau tidak,” kata dia.
Politis Partai Keadilan Sejahtera ini mengutarakan, di dalam pertemuan itu pihaknya akan mendengar langsung penjelasan Helendrasari atas mosi tidak percaya yang diajukan dewan guru dan staf sekolah setempat.

Saat ditanya rekomendasi apa yang akan dikeluarkan komisi IV jika keluhan dewan guru dan staf terhadap Helendrasari itu terbukti, secara diplomatis dia mengatakan, suasana kerja di sekolah sudah tidak nyaman lagi akibat timbul permasalahan ini.

“Yang pasti suasana kerja di sekolah tersebut sudah tidak nyaman lagi. Apalagi guru yang mengajukan mosi tidak percaya terhadap Helendrasari ini jumlahnya puluhan,” ujarnya.

Sementara Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Bandarlampung Helendrasari siap menghadiri panggilan komisi IV DPRD Bandarlampung, Rabu (16/9). Kehadirannya itu untuk memberikan penjelasan langsung kepada komisi IV.

“Saya siap hadir, saya akan bawa bukti – buktinya. Ini saya masih di dinas pendidikan. Mohon doanya saja ya,” kata Helendrasari singkat ketika dihubungi Cakrawala Lampung, Selasa (15/9).

Sebelumnya 28 dewan guru dan staf SMPN 24 yang terletak di Jalan Letkol Hi. Endro Suratmin, Bandarlampung ini, Senin (14/9) menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Kepsek Helendrasari kepada komisi IV DPRD Bandarlampung.
Di dalam pertemuan itu, para dewan guru dan staf menyampaikan beberapa hal penyebab munculnya mosi tidak percaya ini. Diantaranya, hubungan kepala sekolah dengan dewan guru tidak harmonis, rancangan anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) tidak transparan, bersikap arogan dan otoriter, guru dan pegawai tata usaha (TU) PNS di lingkungan SMP Negeri 24 tidak diberdayakan karena kepala sekolah membawa tenaga honorer dari luar dan bendahara tidak dilibatkan dalam masalah pengelolaan keuangan. Selain itu, honor guru dan pegawai TU bulan Juni dan Juli tidak dibayarkan tepat waktu, dan siswa diwajibkan membayar Rp21.000 untuk alat sablon.

Kepala Sekolah SMPN 24 Bandarlampung Helendrasari membantah tudingan para dewan guru dan staf tersebut. Menurut dia, semua tudingan itu tidak ada bukti.

“Saya akan menuntut balik para dewan guru dan staf tersebut karena melakukan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Ini sudah menyangkut harga diri,” kata dia kepada wartawan ketika dihubungi telepon selulernya, Senin (14/9).

Terkait tudingan pembuatan RAPBS tidak transparan, dia menjelaskan, yang menyusun dan membahas RAPBS adalah komite sekolah, kepala sekolah beserta perwakilan dewan guru.

“Tidak mungkin semua dewan guru ikut membahasnya. Lagipula sebelum disahkan, diserahkan dulu ke kepala bidang pendidikan nasonal (diknas) untuk direvisi atau diperiksa. Setelah itu baru disahkan dan ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan RAPBS nya. Terkait anggaran BOS semua sudah online di diknas,” ungkapnya.

Sementara Anggota Komisi IV DPRD Bandarlampung Imam Santoso dalam pertemuan itu berjanji menindaklanjuti keluhan para dewan guru dan staf tersebut.

“Kita akan menindaklanjuti keluhan ini, kita minta para dewan guru dan staf tetap bekerja seperti biasa,” tandasnya.

Salah satu guru yang tidak ingin namanya disebutkan di dalam pertemuan berharap agar permasalahan ini secepatnya diselesaikan. (ben)
Share:

Dimosi Tidak Percaya, Helendrasari Ancam Lapor Polisi

Cakrawala Lampung (CL) – 28 dewan guru dan staf SMP Negeri 24 Bandarlampung melakukan mosi tidak percaya terhadap kepala sekolah setempat Helendrasari. Mosi tidak percaya ini disampaikan langsung di dalam pertemuan dengan komisi IV DPRD Bandarlampung yang dipimpin anggota Imam Santoso, Senin (14/9).

Di dalam pertemuan itu, para dewan guru dan staf menyampaikan beberapa hal penyebab munculnya mosi tidak percaya ini. Diantaranya, hubungan kepala sekolah dengan dewan guru tidak harmonis, rancangan anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) tidak transparan, bersikap arogan dan otoriter, guru dan pegawai tata usaha (TU) PNS di lingkungan SMP Negeri 24 tidak diberdayakan karena kepala sekolah membawa tenaga honorer dari luar dan bendahara tidak dilibatkan dalam masalah pengelolaan keuangan. Selain itu, honor guru dan pegawai TU bulan Juni dan Juli tidak dibayarkan tepat waktu, dan siswa diwajibkan membayar Rp21.000 untuk alat sablon.

Kepala Sekolah SMPN 24 Bandarlampung Helendrasari ketika dikonfirmasi membantah tudingan para dewan guru dan staf tersebut.

“Saya akan menuntut balik para dewan guru dan staf tersebut karena melakukan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Ini sudah menyangkut harga diri,” kata dia kepada wartawan ketika dihubungi telepon selulernya, Senin (14/9).

Terkait tudingan pembuatan RAPBS tidak transparan, dia menjelaskan, yang menyusun dan membahas RAPBS adalah komite sekolah, kepala sekolah beserta perwakilan dewan guru.

“Tidak mungkin semua dewan guru ikut membahasnya. Lagipula sebelum disahkan, diserahkan dulu ke kepala bidang pendidikan nasonal (diknas) untuk direvisi atau diperiksa. Setelah itu baru disahkan dan ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan RAPBS nya. Terkait anggaran BOS semua sudah online di diknas,” ungkapnya.

Sementara Anggota Komisi IV DPRD Bandarlampung Imam Santoso di dalam pertemuan berjanji akan menindaklanjuti keluhan para dewan guru dan staf SMPN 24 ini.

"Keluhan ini akan kita tindaklanjuti, kita minta para dewan guru dan staf untuk tetap bekerja seperti biasa di sekolah," imbuhnya.

salah satu dewan guru yang tidak ingin namanya disebutkan minta agar masalah ini secepatnya dituntaskan agar tidak mengganggu kinerja guru. (ben)
Share:

Kondisi Jalan Bumi Manti yang Perlu Perbaikan

Perbaikan Jalan: Kondisi Jalan Bumi Manti, Gang Madinah, lingkungan 4 RT 02, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandarlampung kondisinya cukup memprihatinkan. Foto ist.
Share:

Pemuda Muhammadiyah Desak Izin City Spa Dicabut

Cakrawala Lampung (CL) – Pemuda muhammadiyah Lampung mendesak agar pemerintah Kota Bandarlampung mencabut izin City Spa. Ini lantaran City Spa diduga telah melanggar peraturan daerah dan peraturan walikota. Desakkan agar izin City Spa dicabut disampaikan Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Wilayah Lampung, Hamami, Minggu (13/9).

“Kami tidak hanya mendukung City Spa disegel. Izin City Spa juga harus dicabut,” tegasnya.

Menurut dia, keberadaan City Spa dikhawatirkan dapat merusak generasi muda. Karena diduga tempat prostitusi terselubung.

“Kita minta pemkot mencabut izin City Spa. Karena sudah melanggar norma agama,” ujarnya.

Seperti diketahui, Jumat (11/9) lalu pemerintah Kota Bandarlampung menyegel City Spa lantaran diduga tempat prostitusi terselubung. (ben)
Share:

Pimpinan HKBP Sedunia Batal Datang, Jemaat Kecewa

Cakrawala Lampung (CL) - Ratusan jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Panjang, Kota Bandarlampung sangat kecewa terhadap Pendeta Williem. TP Simarmata. MM selaku Ephorus (Pimpinan) jemaat HKBP se Dunia.

Kekecewaan ini tak lain atas rencana Pendeta Williem yang akan datang ke HKBP Panjang. Selain akan melaksanakan kebaktian yang sudah diagendakan pada hari ini, Sabtu (12/9) yang dimulai pukul 17:00 WIB sampai selesai. Dan usai kebaktian direncanakan akan mengulosi (menyelendangkan kain kas batak) ke para jemaat Gerja HKBP Panjang.

Tunggu punya tunggu, sampai kebaktian selesai, Ephorus Williem tidak juga datang, bahkan para jemaat tetap dengan setia menunggu. Karena informasinya, panitia acara sedang menjemput di Bandara Raden Intan dan menyatakan pesawat yang membawa Ephorus Williem dari Jakarta mengalami delay.

Tapi faktanya, saat panitia yang menjemput ke Bandara Raden Intan, kembali ke Gereja HKBP Panjang tanpa Ephorus.

"Kita kalah, Ephorus tidak kesini. Dia dijemput pareses (pengurus wilayah Sumbangsel) dan tidak kesini," kata Siburian, panitia yang menjemput Ephorus Williem.

Padahal, kata Siburian, panitia sudah berkoordinasi dengan Ephorus Williem, sehingga kegiatan sudah terjadwalkan.
" kita tidak tahu kenapa tibai-tiba saat kita jemput di bandara sudah ada Pola Pardede, assiten II Pemkot Bandarlampung yang membawa Ephorus kerumahnya," ujarnya.

Atas situasi ini, para panitia meminta maaf kepada para jemaat, begitu juga Pendeta HKBP Resot Panjang,  Maruncing Siahaan, menyampaikan permohonan maafnya, dan berharap para Jemaat tetap dibawa dalam damai.

"Kita tetap semangat, dan dalam damai, semoga semua berjalan dengan baik," ujarnya.

Untuk diketahui, Ephorus Williem, direncanakan Minggu (13/9), memiliki agenda peletakan batu pertama pembangunan gereja HKBP  Kalianda, Lampung Selatan.

"Sedih amat yah, seharusnya Ephorus bijak, kita sudah menanti dari jam 5 sore, masak dia tidak bijak atas jemaatnya yang sudah menunggu-nunggunya," kata salah satu anggota jemaat HKBP Resot Panjang.

Sementara itu, Pola Pardede saat dimintai tanggapanya melalui ponselnya meskipun dalam keadaan aktif namun tidak diangkat, begitu juga saat di sms tidak ada jawaban. (rls)
Share:

Golkar Siap Menangkan Herman HN di Pilwakot

Cakrawala Lampung (CL) – DPD II Partai Golkar (PG) Bandarlampung versi Agung Laksono menyerahkan dukungan kepada calon walikota Bandarlampung Herman HN di The 7’th Hotel, Sabtu (12/9). Penyerahan dukungan yang berlangsung penuh keakraban ini diserahkan langsung Ketua DPD II Partai Golkar Bandarlampung Azwar Yakub serta dihadiri Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD I PG Lampung Barlian Mansur, Sekretaris DPD I PG Lampung Sugeng Kristiyanto, Bendahara Ratna Hapsari Barusman serta anggota fraksi DPRD Bandarlampung Yuhadi, Indrawan dan Suwondo.

Calon walikota Bandarlampung yang juga incumbent Herman HN mengatakan, dirinya ingin memenangkan ajang pemilihan walikota (pilwakot) Bandarlampung dengan santun dan baik.

“Demi kesejahteraan masyarakat Bandarlampung, kita akan memenangkan pilkada dengan santun. Sehingga pilkada berjalan dengan baik, jujur, adil dan lancar. Saya mengucapkan terimakasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan PG kepada dirinya di dalam ajang pilwakot,” kata dia dihadapan pengurus DPD I Lampung dan DPD II PG Bandarlampung.

Sementara Ketua DPD II PG Bandarlampung Azwar Yakub mengutarakan, pengurus, kader serta simpatisan partai siap dan bertekad memenangkan pasangan calon walikota Bandarlampung Herman HN – Yusuf Kohar di pilkada Bandarlampung mendatang.
“Semua unsur partai siap memenangkan Pak Herman untuk menjadi walikota Bandarlampung periode lima tahun kedepan. Masyarakat sudah banyak merasakan hasil kerja selama kepemimpinan Pak Herman seperti pengobatan dan pendidikan gratis,” ujarnya.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD I PG Lampung Barlian Mansur mengutarakan, pihaknya berserta seluruh pengurus kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada, sudah mempersiapkan rencana dan strategi untuk pemenangan pilkada termasuk pilkada Bandarlampung.
“Kita siap memenangkan Herman HN – Yusuf Kohar di pilkada Bandarlampung,” tegasnya. (ben)
Share:

Partai Merusak Demokrasi

Cakrawala Lampung (CL) – Mundur atau berpindahnya kader partai politik (parpol) ke partai lain diduga karena tidak tidak didukung lagi oleh partainya. Sehingga menimbulkan kekecawaan yang mendalam. Ini menurut penilaian akademisi Universitas Lampung (unila) M. Iwan Satriawan, Jumat (11/9) kepada Cakrawala Lampung.

“Sekarang ini banyak kader partai yang kecewa terhadap partainya sendiri. Mayoritas sekarang partai bersifat partai massa. Bukan partai yang berlandaskan ideologi,” kata dia.
Menurut dia, partai lebih mengedepankan mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Sehingga partai diibaratkan sebuah perusahaan yang mencari keuntungan besar.

“Sehingga kadernya dibiarkan keluar masuk partai seperti karyawan sebuah perusahaan. Partai sekarang cenderung menghancurkan demokrasi karena mengedepankan siapa berani bayar itu yang didukung. Rakyat sendiri akhirnya mudah untuk disuap setiap lima tahun sekali untuk diminta mendukung salah satu partai calon kepala daerah,” ujarnya.
Untuk itu, ia menyarankan agar masyarakat harus cerdas memilih partai yang benar – benar ingin mensejahterakan rakyat. Dan jangan memilih partai yang bertujuan mengeruk keuntungan pribadi atau kelompok.

Sementara akademisi unila lainnya Yusdianto beranggapan, mundur atau berpindahnya seorang kader partai diantaranya kader dinilai tidak loyal dan tidak menjalankan kepentingan partai. Selain itu, partai lebih banyak mengesampingkan atau membiarkan kepentingan kader.

“Dengan kata lain partai tidak mengakomodasi kepentingan kader dan munculnya partai baru yang memberikan tawaran lebih baik kepada kader untuk berpindah partai,” ungkapnya. (ben)
Share:

Suasana Saat City Spa Akan Disegel

Inilah suasana ketika City Spa yang terletak di Jalan Diponegoro, Bandarlampung akan disegel, Kamis (11/9). Penyegelan ini buntut dugaan adanya prostitusi terselubung.
Share:

DPRD Bandarlampung Gelar Paripurna Pengesahan APBD 2016

Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi menyerahkan naskah pengesahan APBD 2016 kepada Walikota Bandarlampung Herman HN, Jumat (11/9). Foto: Benny Setiawan/cakrawalalampung.com
Share:

Gunawan Handoko Belum Pamit Pindah Partai

Cakrawala Lampung (CL) – Beberapa terakhir ini mulai bermunculan kader partai politik yang mengundurkan diri. Jika di Partai Demokrat (PD) terdapat kader yang mengundurkan diri, di Partai Gerindra Lampung terdapat kader yang pindah partai politik (parpol).

Salah satu kader partai besutan Prabowo Subianto yang pindah partai yakni Gunawan Handoko. Pria yang sebelumnya menjabat ketua bidang komunikasi DPD Partai Gerindra Lampung ini, saat ini sudah bergabung dengan Partai Perindo.
Saat ditanya alasannya pindah ke Partai Perindo, Gunawan Handoko mengatakan, dirinya merasa terpanggil untuk ikut mengabdikan diri dalam mewujudkan Indonesia sejahtera. Seperti misi yang diemban Partai Perindo.

“Terlebih teman – teman yang mendeklarasikan partai baru ini adalah orang – orang yang sudah saya kenal sejak lama. Diantaranya para aktivis organisasi yang memiliki integritas dan dedikasi. Dan mereka semua sudah ada komitmen untuk membangun kebersamaan dalam menjalankan organisasi, termasuk dalam setiap pengambilan keputusan,” kata dia, Kamis (10/9).

Ketika disinggung apakah kepindahan dirinya ke Partai Perindo ini sudah sepengetahuan dan izin ketua DPD Partai Gerindra Lampung, Gunawan Handoko mengaku belum belum sempat pamit dengan ketua DPD Partai Gerindra Lampung Gunadi Ibrahim.

“Karena keputusan saya bergabung dengan Perindo sudah di ujung waktu. Dan lagi pula keberadaan saya di Partai Gerindra sebagai kader eksternal yang tidak ada kaitannya dengan struktural partai. Jabatan saya sebagai ketua bidang komunikasi merupakan jabatan fungsional. Meski begitu, secara etika saya akan melapor ke beliau,” ungkapnya.

Ditegaskannya, kepindahan dirinya ke Partai Perindo ini buka karena merasa kecewa dengan Partai Gerindra. Karena sampai saat ini masih menjalin hubungan baik dengan Partai Gerindra.

“Ini semata-semata panggilan nurani untuk dapat menyumbangkan pemikiran bagi partai Perindo yang nota bene masih baru. Saya sadar di Gerindra sudah terlalu banyak kader yang baik dan cerdas. Maka saya mencari tempat lain untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan lainnya. Prinsip saya, masalah dimana saya harus mengabdi tidak menjadi persoalan, karena partai politik memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai kawah Candradimukanya untuk mencetak kader2 terbaik,” pungkasnya. (ben)
Share:

Fraksi PKS Sepakati Pemetaan Potensi Kewilayahan

Cakrawala Lampung (CL) - Anggota DPRD dari PKS se-Lampung harus benar-benar dekat dengan kader. Sebab, kader terutama yang berinteraksi di masyarakat, merupakan ujung tombak penyampai cerita keberhasilan kinerja anggota dewan.

Demikian arahan yang disampaikan Ketua Umum DPW PKS Lampung Gufron Azis Fuadi dalam pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) anggota DPRD/fraksi PKS se-Lampung yang dilaksanakan di GSG Ragom Sejahtera DPW PKS Lampung, Selasa (8/9).

"Jika dekat dengan kader maka tak segan mereka akan menjadi tim pemasar yang handal dan menyampaikan cerita-cerita positif tentang anggota dewan dari PKS kepada masyarakat," kata Gufron.

Sementara itu ditemui di ruang Fraksi PKS, Rabu (9/9), Ketua Fraksi PKS Lampung, Ade Utami Ibnu menyampaikan, rakor anggota Fraksi PKS se-Lampung, Selasa (8/9) dilaksanakan untuk melakukan evaluasi ke dalam bagi seluruh anggota DPRD dari PKS se Lampung mengenai capaian-capaian apa yang telah ditorehkan bagi kebaikan konstituen dan masyarakat Lampung.

Dalam rakor ini, disepakati jika seluruh anggota DPRD dari PKS se-Lampung terutama yang telah tergabung menjadi fraksi PKS akan melaksanakan pemetaan potensi kewilayahan di masing-masing daerah pemilihannya dalam kerangka mengimplementasikan PKS terus berkhidmat untuk rakyat.

"Mengenai bagaimana pemetaan potensi kewilayahan di masing-masing daerah pemilihannya akan di formulasikan lebih lanjut," kata Ade.

Menurut anggota komisi IV DPRD Lampung ini, pemetaan potensi kewilayahan akan berfungsi sebagai bahan masukan dalam agenda pembangunan yang didorong melalui tupoksi (tugas pokok dan fungsi) anggota DPRD.


Untuk itu Ade mengingatkan agar semua Fraksi PKS se-Lampung mengupayakan tersedianya supporting system yang memback-up kerja-kerja fraksi agar pemetaan wilayah dimasing daerah pemilihan menjadi makin ringan. (rls)
Share:

Nizwar Affandi Mundur Dari Demokrat

Cakrawala Lampung (CL) – Setelah Ketua DPC Demokrat Lampung Tengah Syamsir Firdaus mundur dari Partai Demokrat (PD). Kali ini langkah yang sama diikuti kader PD lainnya yakni Nizwar Affandi.

Nizwar Affandi saat dikonfirmasi terkait pengunduran dirinya mengaku hal ini tidak ada kaitannya dengan politik.

“Saya mundur tidak ada hubungannya dengan politik. Selebihnya kamu tanya dengan Bang Fajar saja ya (Fajrun Najah Ahmad),” ujarnya singkat melalui telepon selulernya saat dihubungi Cakrawala Lampung, Kamis (10/9).

Sementara Sekretaris DPD PD Lampung Fajrun Najah Ahmad mengatakan, Nizwar Affandi mengajukan pengunduran diri ditujukan ke DPP PD dengan tembusan DPD PD Lampung.

“Pengajuan pengunduran diri Nizwar Affandi itu sudah beberapa bulan yang lalu. Sebelum Syamsir mengundurkan diri,” kata Fjarun Najah Ahmad, Kamis (10/9).

Menurut pria yang disapa Fajar ini, pengunduran diri itu merupakan hak dan sikap politik pribadi. Dan hubungan silaturahmi dengan Nizwar Affandi tetap terjaga dengan baik. Karena hubungan pribadi dan politik itu dua hal yang berbeda.

“Kita tetap menjaga hubungan baik dengan dia (Nizwar Affandi) yang selama ini sudah terjalin baik,” kata dia. (ben)
Share:

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA UMUM

WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA ,Dr.H.Sri Widodo.,M.Kes.,Sp.,PD MELAKUKAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI KOTABUMI, BERTEMPAT DI KEJAKSAAN NEGERI KOTABUMI LAMPUNG UTARA, Rabu (9/9). Foto: Humas
Share:

KPU Gelar Workshop Pemilih Cerdas

Cakrawala Lampung (CL) – KPU Bandarlampung menggelar workshop pemilih cerdas untuk pilkada berkualitas di aula KPU setempat, Rabu (9/9). Workshop diikuti seratus peserta yang terdiri dari perguruan tinggi, pelajar, organisasi kepemudaan dan badan eksekutif mahasiswa.

Sekretaris KPU Bandarlampung Zainudin selaku pemberi materi mengatakan, workshop bertujuan agar para peserta dapat membantu KPU untuk mengingatkan masyarakat untuk memberikan hak suara pada pemilihan walikota Bandarlampung 9 Desember mendatang. Kemudian, diharapkan peserta workshop juga dapat memilih calon kepala daerah (calon kada) dengan cerdas.

“Sehingga di pemilihan kepala daerah nanti para mata pilih tidak terjebak dengan politik transaksional dan fragmatis,” kata Zainudin di ruang kerjanya, Rabu (9/9).

Dia mengutarakan, dengan menjadi pemilih yang cerdas, mata pilih dapat memilih figur kepala daerah calon kada yang baik.

“Kita juga berharap para peserta juga dapat mengingatkan agar masyarakat melakukan kontrol dalam hal daftar pemilih sementara (DPS) yang akan diumumkan KPU,” ujarnya.

Senada disampaikan Komisioner KPU Bandarlampung Fadillasari. Dia minta agar peserta workshop ini juga dapat melakukan koreksi atas DPS yang akan diumumkan KPU.

“Kita minta masyarakat untuk ikut mengkoreksi DPS yang ada. Karena KPU tidak dapat memantau secara keseluruhan sehingga perlu bantuan masyarakat untuk mengkoreksinya jika ada kekurangan atau kekeliruan,” ungkapnya. (ben)

 
Share:

Langgar PKPU Nomor 7, Pencalonan Dibatalkan

Cakrawala Lampung (CL) – Wakil Ketua Komisi Penyiaran Independen Daerah (KPID) Lampung Febriyanto Ponahan kepada Cakrawala Lampung, Minggu (7/9) mengatakan, calon kepala daerah (calon kada) dapat dikenakan sangsi pembatalan sebagai calon jika melanggar peraturan KPU nomor 7 tahun 2015 tentang tata cara kampanye di lembaga penyiaran.

Di dalam PKPU tersebut, lanjutnya, untuk televisi 30 second 10 spot per hari untuk masing – masing calon. Untuk radio 60 second 10 spot per hari. Selain iklan layanan masyarakat.

“Jika lebih dari itu termasuk katagori pelanggaran. Sangsinya jelas jika terbukti melanggar, pencalonan dapat dibatalkan,” tegasnya.

Untuk memantau tayangan televisi, kata dia, KPID dan KPU Bandarlampung telah membuat surat edaran bersama terkait kampanye di lembaga penyiaran. Disamping itu, KPID terus mensosialisasikan peraturan tersebut kepada liasion officer (LO) dan pasangan calon kada.

“Sangsi untuk lembaga penyiarannya akan dilihat dulu tingkat kesalahannya,” tandasnya. (ben)
Share:

Endang Asnawi: Awas Eksodus Pemilih di Pilkada Pesawaran

Cakrawala Lampung (CL) – Bertambahnya jumlah mata pilih yang tercantum pada daftar pemilih sementara (DPS) yang ditetapkan KPU Pesawaran untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) di kabupaten setempat tahun ini mendapat sorotan Ketua Umum DPP Ormas PETIR Lampung, Endang Asnawi.

Menurut Endang Asnawi, jumlah DPS untuk pilkada di pesawaran itu meningkat sekitar 56.248 dibandingkan dengan mata pilih pada saat pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Dimana pada pileg dan pilpres lalu jumlah mata pilihnya 317. 433 dan 319. 946.

“Ini artinya ada penambahan jumlah mata pilih untuk pilkada sekitar 20 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan,” kata pria yang disapa Epeng ini dalam siaran persnya yang diterima Cakrawala Lampung, Minggu (7/9).

Untuk itu, lanjut mantan ketua komisi B DPRD Bandarlampung ini, DPS yang akan disampaikan KPU itu juga perlu diperhatikan secara detail dan cermat.

Untuk itulah, kat Epeng, yang juga pernah menjabat Ketua Komisi B DPRD Bandarlampung, Periode 2009-2014 yang lalu, bahwa  data DPS yang akan diumumkan KPU kepada masyarakat dalam waktu dekat ini, patut untuk diperhatikan secara jeli.

“Jangan sampai terjadi data pemilih ganda. Seperti yang sudah meninggal tapi masih tercatat sebagai mata pilih. Terlebih lagi penambahan jumlah mata pilih ini terjadi dalam kurun waktu sekitar setengah tahun. Penambahan mata pilih ini menimbulkan dugaan adanya eksodus mata pilih dari daerah lain. Kita berharap panwas setempat dapat mencermati hal ini. Kami Ormas PETIR Lampung siap menjaga dan membantu agar pilkada di Lampung berjalan lancar dan kondusif,” ungkapnya.

Sementara, Ketua KPU Pesawaran Aminudin saat dimintai tanggapanya terkait ini mengatakan, DPS belumlah sesuatu yang final.

"DPS Ini kan belum final, ini baru  hasil singkronisiasi data antara kependudukan dan data pilpres.  Jadi belum fix, prosesnya masih panjang. Mudah-mudahan 9 - 10 September nanti sudah bisa kita sampaikan kemasyarakat. Kami minta semua pihak dapat membantu untuk mencermati, sehingga data pemilih benar-benar valid," kata dia. (rls/ben)
Share:

Rapat Paripurna Pandangan Umum fraksi

Wakil Bupati Lampung Utara dr.H. Sri Widodo.M.Kes.Sp.PD. saat menghadiri Rapat Paripurna Pandangan Umum fraksi-fraksi tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan Kabupaten lampung Utara tahun Anggaran 2015, bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Lampung Utara, Senin (7/9). Foto : Humas

Share:

Herman HN Janji Tidak Ada Gusuran di Pesisir Pantai

Cakrawala Lampung (CL) -  Pasangan calon walikota dan wakil walikota Bandarlampung Herman HN – Yusuf Kohar semakin memantapkan persiapannya dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) Bandarlampung. Ini terlihat pada 8  hari menjelang Akhir Masa Jabatannya (AMJ) pada 15 September mendatang, Herman HN – M. Yusuf Kohar, Minggu (6/9), menghadiri konsolidasi keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa PKB di Kecamatan Bumi Waras.

Dalam acara yang berlangsung di sekitaran pesisir pantai tersebut, HN kembali menegaskan komitmennya seperti pada kampanye pemilihan walikota 2010 lalu.

"Selama saya menjabat sebagai walikota Bandarlampung, tidak akan ada satu tiang rumah pun warga di pesisir pantai ini yang akan digusur. Saya akan melindungi rakyat, menjamin pendidikan dan kesehatan rakyat termasuk di pesisir pantai ini fasilitas umum akan terus kita tingkatkan. Jadi, saudara-saudara saya di Panjang, Bumi Waras, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Timur tidak akan ada gusur-gusuran selama saya walikotanya,” tegas Herman HN. (ben)
Share:

Mangkir, Panwas Panggil Lagi A. Muslimin

Cakrawala Lampung (CL) – Panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) Bandarlampung, Senin (7/9) melayangkan surat penggilan kedua bagi calon wakil walikota Bandarlampung Ahmad Muslimin. Ini lantaran calon wakil walikota yang berpasangan dengan M. Yunus ini tidak hadir pada panggilan pertama.

“Ahmad Muslimin pada panggilan pertama Sabtu (5/9) tidak hadir ke panwaslu. Liasion officer (LO) beralasan tidak menerima surat penggilan pertama. Padahal surat pertama itu yang menerima istri Ahmad Muslimin sendiri. Jadi besok (Senin) kita layangkan panggilan kedua ditujukan ke alamat posko pemenangannya,” kata Komisioner Panwaslu Bandarlampung Nurakhman Yusuf, Minggu (6/9) kepada Cakrawala Lampung.

Dia menjelaskan, panggilan kedua ini untuk klarifikasi terkait kartu tanda penduduk (KTP) yang dimiliki Ahmad Muslimin ada dua, yakni KTP SIAK dan e-KTP.

Sementara LO Ahmad Muslimim, Dendi Ibrahim saat dikonfirmasi mengaku siap memberikan klarifikasi ke panwaslu jika dikirimkan surat panggilan kedua.

“Insya Allah kita datang. Surat panggilan klarifikasi yang pertama itu tidak sampai ke Ahmad Muslimin. Jadi kita minta surat panggilan kedua di alamatkan ke posko pemenangan di Jalan Way Umpu, Pahoman,” kata dia kepada Cakrawala Lampung, Minggu (6/9).

Dia mengungkapkan, semestinya hal ini tidak menjadi masalah yang besar. Karena pada saat perbaikan berkas calon, pihaknya sudah menyerahkan foto copy e-KTP yang dilegalisir lurah setempat.

“Sejak awal saya yang menyerahkan administrasi calon ke KPU. Dan pada saat perbaikan berkas, kita sudah menyerahkan foto copy e-KTP yang sudah dilegalisir lurah setempat. Seharusnya ini tidak jadi masalah. Memang sebelumnya Ahmad Muslimin ini tinggal bersama kakaknya, tapi sekarang Ahmad Muslimin tinggal di daerah Hanoman,” ungkapnya. (ben)
Share:

LO Tanggapi Santai Dugaan Oknum PNS Upload Foto Calon

Cakrawala Lampung (CL) Liasion Officer (LO) calon walikota Bandarlampung yang juga incumbent Herman HN, Rakhmat Husein DC menanggapi santai saat diminta tanggapannya terkait oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga mendukung dan mengupload foto salah satu calon di akun sosial facebook.

“Ya biasa saja, Kami nggak bisa memonitor satu persatu PNS. Biasanya kami Cuma mengimbau agar PNS tidak terlibat aksi dukung mendukung agar pemilihan kepala daerah benar –benar berlangsung adil,” kata Rakhmat Husein DC.

Saat ditanya apakah para ketua umum partai pengusung atau pendukung akan hadir di dalam kampanye Herman HN, dia belum bisa memastikannya. Namun, Rakhmat Husein memastikan Herman HN tidak akan menggelar kampanye terbuka pada saat masa kampaye pemilihan walikota dan wakil walikota Bandarlampung mendatang.

kepada Cakrawala Lampung, kemarin. Rakhmat Husein mengatakan, Herman HN akan mendatangani seluruh wilayah Bandarlampung untuk berkampanye.

“Seluruh wilayah Bandarlampung akan didatangi untuk kampanye. Kalau kampanye terbuka, kami tidak melakukannya. Herman HN akan berkampanye bersamaan dengan pasangannya Yusuf Kohar,” kata dia. (ben)

 
Share:

Panwaslu Tindaklanjuti Oknum PNS Dukung Salah Satu Calon

Cakrawala Lampung (CL) -  Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (panwaslu) Bandarlampung Adek Asyari mengatakan, sampai saat ini pihaknya sudah menerima tiga laporan atau dugaan pelanggaran di masa kampanye.

Ketiga dugaan pelanggaran itu yakni dugaan oknum pegawai negeri sipil (PNS) salah satu sekolah kejuruan negeri di Bandarlampung yang mengunggah foto salah satu calon kepala daerah di akun sosial facebook. Kemudian dugaan pelanggaran kedua yakni belum tercetak, terpasang serta terdistribusinya alat peraga kampanye (APK). Lalu yang ketiga yaitu adanya laporan dari liasion officer salah satu calon terkait undangan palsu kampanye.

“Dari ketiga temuan atau laporan dugaan ini sudah kita tindaklanjuti. Tindaklanjutnya kami sudah mengecek langsung ke lokasi dan ternyata tidak ada kegiatan kampanye salah satu calon dan sudah mengklarifikasi saksi dan menghubungi nomor telepon seluler yang tertera di undangan,” ungkapnya, Selasa (1/9).

Terkait tindaklanjutnya, jelas dia, panwaslu sebelumnya sudah melayangkan surat klarifikasi kepada masing – masing pihak. Dan untuk oknum PNS tersebut sudah memberikan klarifikasi di panwaslu Bandarlampung, Senin (31/8).

“Oknum PNS itu sudah memberikan klarifikasi dan membantah turut serta kampanye untuk salah satu calon. Tapi kita tetap mengumpulkan bukti – bukti lebih lanjut,” ujarnya. (ben)
Share:

Besok Tauhidi Dilantik Jadi Pj Bupati Lamtim

Cakrawala Lampung (CL) – Jika tidak ada aral melintang, Rabu (2/9) Asisten I Pemerintahan Provinsi Lampung Drs. Tauhidi. M.M akan dilantik sebagai penjabat (Pj) bupati Lampung Timur (Lamtim). Tauhidi dilantik menjadi Pj bupati Lamtim lantaran akhir masa jabatan (AMJ) Bupati Lamtim Erwin Arifin berakhir 2 September 2015.

Ketika dikonfirmasi terkait hal ini, Tauhidi membenarkan dirinya akan dilantik menjadi Pj bupati Lamtim. “Ya, 2 September insya Allah saya akan dilantik menjadi Pj bupati Lamtim,” ujarnya, ketika dihubungi Cakrawala Lampung, Senin (31/8).

Tauhidi mengutarakan, setelah dilantik, dirinya akan merangkul semua kalangan dan menjalankan tugas sebaik-baiknya.

“Insya Allah saya bisa menjalankan tugas dengan baik,” kata dia singkat.

Sementara pada Selasa (15/9) mendatang, Kepala Biro Perlengapan dan Aset Daerah Pemprov Lampung, Sulpakar akan dilantik sebagai Pj walikota Bandarlampung.

Sementara, Sulpakar akan dilantik menjadi Pj walikota Bandarlampung, menggantikan Walikota Bandarlampung Herman HN yang berakhir masa jabatannya 15 September 2015.

Seperti diketahui Walikota Bandarlampung maju kembali sebagai calon kada berpasangan dengan Yusuf Kohar. Sedangkan Bupati Lamtim Erwin Arifin berpasangan dengan Prio Budi Utomo sebagai calon bupati dan wakil bupati Lamtim. (ben)
Share:

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog