Langsung ke konten utama

Masih Adakah Pejabat Publik di Lampung Mau Bersikap Transparan ?

Cakrawala Lampung (CL) - Mantan Ketua KI Lampung Juniardi SIP, MH, meminta seluruh pejabat dan badan publik di Lampung menjadikan Hari Hak Untuk Tahu (right to know day) yang jatuh bertepatan pada Senin (28/9) sebagai momen untuk melakukan penguatan transparansi badan publik.

Menurut Juniardi, pejabat daerah harus menjadi motor penggerak transparansi di daerah. Jangan lagi ada rapat rapat tertutup yang selama ini ikut menyuburkan korupsi yang melibatkan politikus dan pejabat daerah.

"Mereka sering kongkalikong sejak proses penyusunan anggaran hingga pelaksanaan proyek. Sungguh janggal jika masih saja ada pejabat publik yang kinerjanya menggunakan duit rakyat dilakukan secara kerja diam-diam dan tertutup," ujarnya.

Hari ini bersamaan dengan hari hak untuk tahu sedunia atau hari keterbukaan informasi publik, Juniardi mengingatkan tentang kewajiban badan publik untuk menyampaikan informasi publik dengan cara berkala, sedia setiap saat, dan serta merta.

"Tapi selama ini justru ditunjukkan dengan perilaku pejabat publik yang melalukan tugas tugas negara dengan ketertutupan. Padahal rapat badan publik, bahkan risalah pertemuan itu bagian dari informasi publik, yang wajib disampaikan ke publik, baik langsung maupun tidak langsung. Tidak hanya pers yang bisa mengakses, tapi juga setiap orang. Itu di jamin di UU KIP," tegasnya.

Presiden dan wakil presiden RI, hingga kabinetnya sudah kerap mengingatkan tentang prilaku pejabat publik yang tertutup. "Rapat badan publik saja tertutup, apalagi bahas rapat anggaran yang harus dilakukan secara terbuka." Tegasnya lagi.

Dengan terbuka, lanjut dia, publik akan ikut mengawasi proses kinerja badan publik. Penduduk Lampung semestinya berhak mengetahui apa apa yang dilakukan badan publik hingga pejabat publiknya.

"Karena jelas yang terjadi selama ini, rakyat diabaikan dalam urusan badan badan publik termasuk soal anggaran. Pemerintah bersama DPRD selalu menggelar rapat rapat badan publik, apalagi soal anggaran secara tertutup. Ini adalah contoh yang sangat tidak mendukung transparansi," pungkasnya. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting …

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …