FKPPI Dukung Penuh Pemenangan Herman HN - M. Yusuf Kohar

BANDARLAMPUNG (CL) - Forum komunikasi putra - putri purnawirawan dan putra - putri TNI - Polri mendukung penuh kemenangan pasangan calon walikota Bandarlampung dan wakil walikota Bandarlampung Herman HN dan M. Yusuf Kohar.

Hal ini disampaikan Ketua FKPPI Lampung Tony Eka Candra, Sabtu (31/10).

Tony mengatakan, dukungan kepada Herman HN - M. Yusuf Kohar ini sesuai hasil rapat pleno pengurus daerah VIII FKPPI Lampung pada 24 Oktober 2015 di sekretariat FKPPI setempat.

"Hasil pleno memutuskan untuk segera mensosialisasikan pemenangan Herman HN - M. Yusuf Kohar kepada pengurus rayon FKPPI kecamatan dan pengurus sub rayon FKPPI kelurahan se-Bandarlampung," katanya. (ben)
Share:

Amran: Jika Tidak Sesuai Aturan, Rolling Harus Ditinjau Ulang

BANDARLAMPUNG (CL) - Rolling pejabat di lingkup pemerintah Kota Bandarlampung, Senin (19/10) lalu menuai polemik. Sebab, di hari yang sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan surat edaran (SE) badan kepegawaian negara (BKN) nomor K.36 - 30/V.100 - 2/99 perihal penjelasan atas kewenangan pejabat daèrah di bidang kepegawaian tertanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Dimana di dalam SE itu salah satu isinya mengatakan, penjabat kepala daerah dilarang merolling jabatan sebelum mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri (Mendagri).

Akademisi universitas Lampung Yusdianto menuturkan, terkait polemik itu semuanya dikembalikan kepada pejabat yang berwenang. Sembari menunggu keputusan KSN yang sudah mengumpulkan data terkait rolling di Pemerintah Kota Bandarlampung.

"Diduga SK rolling jabatan itu cacat hukum karena melanggar surat dari BKN. Tapi semua kembali kepada pejabatnya masing masing," katanya.

Sementara mantan Kepala Dinas Kesehatan Bandarlampung, Amran saat dihubungi cakrawalalampung.com, Sabtu (31/10) menuturkan, sebagai abdi negara dirinya siap ditempatkan dimana saja tapi jika rolling beberapa waktu lalu tidak sesuai aturan. Maka harus ditinjau ulang kembali rollingnya.

"Yang pasti saya ikut aturan. Maaf ini saya lagi menghadiri acara anak saya di Yogyakarta," ujarnya.

Kepala BKD Bandarlampung M. Umar belum bisa dikonfirmasi terkait ini. Meski telepon selulernya aktif, namun panggilan telpon cakrawalalampung.com tidak ada jawaban. (ben)
Share:

Gawat, Terduga TB di Lampung Mencapai 15.000 Orang

BANDARLAMPUNG (CL) - Penyebaran dan penularan penyakit tuberkulosis (TB) sangat mengkhawatirkan. Menurut monitoring dan evaluasi SR Aisyiyah Lampung Fajar Fakhlevi, penderita terduga TB sampai Oktober 2015 mencapai 15.000 yang tersebar di Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Pesawaran dan Bandar lampung.

Dia mengungkapkan, jumlah pasien TB yang dalam pengawasan dan pengobatan sebanyak 1.500 pasien. Sedangkan yang sudah sembuh total mencapai 900 orang.

"Yang masih dalam masa pengobatan sekarang ± 600 orang. Pasien TB yang disarankan untuk diperiksa HIV hanya 23 orang. Kita memiliki 480 kader yang tersebar di enam kabupaten/kota," ujarnya, Sabtu (31/10). (ben)
Share:

Ahmad Junaidi Auly Resmi Dilantik Sebagai Anggota DPR RI

Foto: ist.

BANDARLAMPUNG (CL) - Ahmad Junaidi Auly, Jumat (30/10), resmi dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2014 - 2019. Mantan legislator DPRD Lampung ini dilantik langsung oleh Ketua DPR RI Setya Novanto. Pria yang disapa Bang Jun ini merupakan anggota DPR RI dari daerah pemiliha (dapil) Lampung II yang menggantikan Abdul Hakim yang mencalonkan diri sebagai calon walikota Metro.

Pria kelahiran Tanjung Karang, 22 Juni 1963 silam ini merupakan alumnus master dari Universitas Lampung dengan mengambil studi manajemen. Sebelumnya ia pernah memimpin Komisi II (Bidang Perekonomian) di DPRD Provinsi Lampung. Kiprahnya sebagai anggota dewan tersebut sudah teruji dimana dirinya telah berhasil menerbitkan Peraturan Derah No. 13/2013 untuk mendukung Provinsi Lampung sebagai Lumbung Pangan Nasional.

Junaidi berharap Fraksi PKS DPR RI ke depan dapat lebih memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya kepada konstituen PKS.

"Supaya ingin PKS bisa menangkap aspirasi mereka secara baik untuk kepentingan parlemen dan tentu saja mendorong kemajuan bangsa dan negara," ujar Junaidi. (*/ben)

 
Share:

KPK Dipastikan Akan "Sentil" Kepala Daerah yang Melanggar SE Mendagri

BANDARLAMPUNG (CL) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menegur kepala daerah yang sudah melanggar surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor : 800/148/sj tertanggal 17 Januari 2012 tentang larangan kepala daerah, pejabat publik, termasuk wakil rakyat, maupun PNS rangkap jabatan pada organisasi olah raga seperti KONI dan Pengurus Induk Olahraga.

Kepastian ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian dalam negeri (Kemendagri) Dodi Riadmadji melalui pesan singkatnya saat dihubungi cakrawalalampung.com, Kamis (29/10).

"Ini karena KPK mengawasi terkait dengan SE Mendagri itu. Sedangkan Dirjen Otda berkewajiban memanggil kepala daerah yang melanggar SE tersebut. Karena Dirjen Otda yang memiliki otoritas pembinaan itu. Namun nampaknya Dirjen Otda belum dilapori stafnya terkait ini," kata dia.

Saat cakrawalalampung.com menanyakan saat ini berapa jumlah kepala daerah yang sudah melanggar SE Mendagri karena merangkap jabatan sebagai ketua KONI, Dodi mengaku belum mengetahui pasti jumlahnya.

"Saya belum cek di Otda, saya sedang rapat dengan Kejagung. Tapi waktu jaman saya menjadi direktur di Otda semua tidak ada yang melanggar SE. Karena patuh pada SE," pungkasnya. (ben)
Share:

Panwaslu Beri Tenggat Waktu Sampai 10 November Bagi KPU Untuk Perbaiki DPT

BANDARLAMPUNG (CL) - Anggota Panwaslu Bandarlampung Nur Rakhman Yusuf mengatakan, pihaknya memberikan tenggat waktu kepada KPU Bandarlampung untuk memperbaiki daftar pemilih tetap (DPT) sampai 10 November mendatang.

"DPT ini jantungnya pemilu, karena sebagai dasar untuk pencetakan surat suara," kata dia.

Selain itu dia juga mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi (Rakor) di Bawaslu Lampung, diperlukan perhatian khusus di Bandarlampung, Lampung Tengah dan Pesisir Barat terkait DPT.

Sementara KPU Bandarlampung belum bisa dikonfirmasi terkait ini.Panggilan telpon cakrawalalampung.com tidak mendapat jawaban.(ben)
Share:

Angka Kekerasan Terhadap Anak di Lampung Tiap Tahun Meningkat

BANDARLAMPUNG (CL) - Direktur Lembaga Advokasi Anak (Lada) Lampung, Turaihan Aldi mengatakan, secara kualitas dan kuantitas, tingkat kekerasan terhadap anak di Lampung tahun ini cenderung mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Secara kualitas misalnya, anak korban kekerasan bukan cuma mengalami luka fisik dan psikis. Bahkan sudah mengarah kepada kehilangan nyawa. Kenaikan angka kekerasan terhadap anak di Lampung ini terutama kekerasan terhadap seksual anak," kata dia kepada cakrawalalampung.com, Jumat (30/10).

Dia mengungkapkan, periode tahun sebelumnya, jumlah angka kekerasan terhadap anak yang dimiliki Lada yakni sekitar 75 kasus. Sedangkan tahun ini meningkat menjadi sekitar 125 kasus.

"Dengan rincian 50 pelecehan seksual anak, 32 kekerasan yang dilakukan orangtua/orang dewasa, 10 kekerasan yang dilakukan guru, kemudian 5 KDRT dan 23 penelantaran anak," ungkapnya. (ben)
Share:

Tagar Metro Reviva Masuk Trending Topics di Indonesia

BANDARLAMPUNG (CL) - Gelaran swadaya puluhan komunitas anak muda di Kota Metro yang dipopulerkan dengan tagar Metrorevival sempat bertengger di trending topics Indonesia, Rabu (28/10) pukul 15.00 WIB.

Pegiat media sosial yang juga MC acara bertajuk Metro Revival, Youth Against Money Politic , Suwendi mengatakan bahwa awalnya ia tak percaya tagar Metrorevival masuk dalam trending topics Indonesia.

“Saya dikabari teman, begitu saya cek Alhamdulillah masuk trending topics Indonesia, meski hanya bertahan satu jam hal ini cukup menggembirakan,” jelasnya.

Gelaran acara yang berlangsung sejak pagi hingga tengah malam ini adalah dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda mampu menyedot perhatian warga Kota Metro, khususnya anak-anak muda.

“Kami bersyukur gelaran swadaya ini mampu melibatkan 25 komunitas anak muda bergabung dalam satu tema gerakan melawan politik uang,” tambahnya.

Acara ini sendiri diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari menanam pohon, kuliah ekonomi kreatif, donor darah, pameran ekonomi kreatif, bedah buku, pertunjukan parkour, hunting foto, BMX dan skateboard,akustik hingga putar film.

Hadir juga dalam acara ini PJ Walikota Metro, Chrisna Putra dalam pembukaan acara. Chrisna juga menyempatkan diri mengunjungi stand ekonomi kreatif dan berfoto bersama komunitas - komunitas pengisi acara.

Kuliah ekonomi kreatif diisi oleh Dr Bambang Suhada, Wakil Rektor UMM yang juga Ketua Dewan Pakar Business Development Centre (BDC) Kota Metro. Bedah buku dihadiri Dr Rudy, Arizka Warganegara, Yoso Muliawan dan Udo Z Karzi. Nonton film dan diskusi dihadiri Ketua Pemuda Muhhamdiyah Metro Slamet Tedy Sisiwoyo dan Ketua Bawaslu Lampung Fatikatul Khoiriyah.

Selain menggelar kampanye anti politik uang, juga digelar kegiatan sosial seperti menanam pohon dan donot darah, Donor darah yang digelar selama 3 jam berhasil mengumulpulkan 30 kantong darah. PJ walikota, angggota DPD RI dan segenap tamu undangan juga ikut menanam pohon di Rusunawa Metro.

“Kami akademisi, jurnalis, pegiat komunitas, musisi lokal, komedian, pegiat ekonomi kreatif, pecinta olahraga ekstrim, fotografer hendak mengirimkan pesan yang jelas kepada publik. Pesan tersebut adalah bahwasannya menolak politik uang bukan hanya semata tugas penyelenggara Pemilu, tapi menjadi tanggung jawab seluruh warga,” kata Wendi. (*)
Share:

Inilah 4 Rekomendasi Panwaslu Bandarlampung Bagi KPU Terkait DPT

BANDARLAMPUNG (CL) - Panwaslu Bandarlampung, Kamis (29/10), mengeluarkan empat rekomendasi bagi KPU terkait daftar pemilih tetap (DPT) yang akan digunakan di pemilihan walikota (pilwakot) Bandarlampung.

Anggota panwaslu Bandarlampung bidang pengawasan Nur Rakhman Yusuf mengatakan, mencermati banyaknya data ganda dan mata pilih yang belum tercatat di DPT. Panwaslu Bandarlampung mengeluarkan empat rekomendasi. 

Empat rekomendasi itu, ungkapnya, yakni pertama panwaslu merekomendasikan agar KPU melakukan perbaikan terhadap DPT. Kedua, KPU diminta memasukkan DPTb I ke dalam DPT. Ketiga, panwaslu merekomendasikan agar KPU melaksanakan pleno ulang DPT secara terbuka. Kemudian yang keempat, panwaslu merekomendasikan agar KPU mengevaluasi kinerja para PPK dan PPS.

"Rekomendasi sudah kita serahkan ke KPU sore tadi (kemarin). Kita memberikan waktu sampai 10 November bagi KPU untuk melaksanakan rekomendasi ini. Kemaren KPU agak tertutup terkait DPT. Tapi sekarang kita tidak usah melihat siapa yang benar atau salah. Karena Ini demi kebaikan bersama," ungkapnya. (ben)
Share:

Terkait Surat Suara, KPU Bandarlampung Minta Pasangan Calon Kirim Foto Terbaru

BANDARLAMPUNG (CL) - KPU Bandarlampung minta agar pasangan calon walikota Bandarlampung untuk mengirimkan foto terbaru. Ini dikarenakan foto terbaru tersebut akan digunakan di dalam surat suara yang akan dicetak untuk pemilihan walikota (pilwakot) Bandarlampung mendatang.

"Nanti kita kirimkan surat kepada masing - masing pasangan calon untuk mengirimkan foto terbaru," kata Komisioner KPU Bandarlampung Dedi Triadi, Kamis (29/10).

Selain itu, kata Dedi, KPU juga minta agar pasangan calon menyerahkan design surat suara.

"Tapi design surat suara dan foto pasangan calon tidak sama dengan yang digunakan untuk pembuatan alat peraga kampanye beberapa waktu lalu," jelasnya.

Saat ditanya sejauh mana proses tender atau lelang surat suara, Dedi menjelaskan, saat ini masih dalam proses evaluasi.

"Kita masih nunggu keputusan kasasi gugatan pasangan calon nomor 3. Diperkirakan keputusan kasasi terbit pada 17 November mendatang," ungkapnya. (ben)
Share:

Satu Jam, PKS Bandarlampung Kumpulkan Lima Juta Lebih Untuk Korban Asap

BANDARLAMPUNG (CL) – Bencana kabut asap yang melanda Sumatera dan Kalimantan menggugah berkalangan untuk meringankan penderitaan masyarakat yang terkena musibah tersebut. Salah satunya dilakukan DPD PKS Bandarlampung yang menyalurkan bantuan dengan melakukan penggalangan dana, Rabu (28/10).

Penggalangan dana dilakukan dibeberapa titik di Bandar Lampung. Seperti di lampu merah Jalan Pramuka, lampu merah PU, lampu merah Kemiling, bundaran tugu adipura, lampu merah pasar tugu, lampu merah Masjid Al Furqon dan lampu merah Garuntang.
Penjabat Ketua DPD PKS Bandarlampung Aep Saripudin mengatakan, penggalangan dana ini salah satu arahan dan instruksi Presiden PKS agar setiap struktur PKS di daerah membantu korban bencana asap. Dimana presiden PKS menamakan aksi ini yakni gerakan nasional tanggap asap (Genta).

Selain menggalang dana dari masyarakat, ujarnya, PKS juga menggalang dana dari kader-kader PKS Bandarlampung. Dana dikumpulkan oleh unit pembinaan kader dan diserahkan kepada bendahara Genta PKS.

Bagi masyarakat Bandar Lampung yang ingin menyumbang bantuan berupa masker N95 dan tabung oksigen, jelasnya, PKS membuka posko Genta PKS di Kantor DPD PKS Bandarlampung di Jalan Sisingamangaraja No 68 Gedung Air, Tanjung Karang Barat. Atau bagi yang ingin membantu dalam bentuk dana PKS juga membuka rekening khusus GentaPKS dengan nomor 355 000 2779 Bank Muamalat atas nama DPD PKS Bandar Lampung..
Pada kesempatan tersebut, Aep juga mengajak seluruh masyarakat Bandarlampung untuk bersama-sama melaksanakan sholat istisqo atau sholat minta hujan.

“Sholat istisqo ini Insya Allah diadakan pada hari Minggu 1 November jam 07.00 di halaman Taman Makam Pahlawan, Kedaton. Sholat istisqo sebagai bagian dari doa dan munajat masyarakat Bandar Lampung memohon kepada Allah untuk menurunkan hujan dan menghilangkan bencana asap yang sudah melanda wilayah Sumatera dan Kalimantan selama berbulan-bulan. Sholat ini dilaksanakan bekerjasama dengan berbagai ormas Islam dan masjid-masjid yang ada di Bandar Lampung”, jelas Aep.

Dalam aksi yang berlangsung kurang lebih 1 jam terkumpul dana sebanyak Rp5.909.100 (Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Seratu Rupiah).

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Bandarlampung Muchlas Bastari mengatakan, penggalangan dana bagi para korban bencana asap juga akan dilaksanakan di DPRD Bandarlampung.

"Kita berharap semua anggota dan sekretariat dewan mau menyisihkan sedikit rezekinya untuk saudara kita yang terkena bencana asap," ungkapnya. (*/ben)
Share:

Panwaslu Bandarlampung Tidak Pernah Terima Tembusan Surat Kampanye, Calon Terancam Sangsi Administrasi

BANDARLAMPUNG (CL) - Anggota  Panwaslu Bandarlampung bidang Pengawasan Nu Rakhman Yusuf menegaskan, pasangan calon walikota Bandarlampung terancam sangsi administrasi. Ini lantaran sampai saat ini panwaslu Bandarlampung tidak pernah menerima tembusan/salinan surat pemberitahuan rencana kampanye atau konsolidasi dari pasangan calon.

"Pasangan calon nomor urut satu sampai sekarang tidak pernah mengirimkan salinan surat agenda kampanye atau konsolidasinya ke panwaslu," kata Nur Rakhman Yusuf kepada cakrawalalampung.com, Rabu (28/10).

Sedangkan untuk pasangan calon nomor tiga, ujarnya, hanya sekali memberikan salinan surat agenda kampanye kepada panwaslu.

"Kalau pasangan calon nomor urut 2 rutin mengirimkan salinan surat kampanye ke panwaslu. Bagi pasangan calon yang tidak mengirimkan salinan surat terancam sangsi administrasi," ungkapny. (ben)
Share:

Rolling Pejabat yang Dilakukan Sulpakar Diduga Illegal dan Kental Nuansa Politik

BANDARLAMPUNG (CL) - Rolling pejabat yang dilakukan Penjabat Walikota Bandarlampung Sulpakar beberapa waktu lalu diduga menyalahi peraturan.

Menurut akademisi Universitas Lampung Yusdianto, rolling pejabat yang dilakukan Sulpakar itu telah menyalahi surat edaran (SE) badan kepegawaian negara (BKN) nomor K.36 - 30/V.100 - 2/99 perihal penjelasan atas kewenangan pejabat daèrah di bidang kepegawaian tertanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Yusdianto menjelaskan, di dalam surat dari BKN itu dikatakan, penjabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang mengakibatkan hukum pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN. Kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri.

"Jadi, rolling yang dilakukan Sulpakar itu merupakan rolling pejabat yang liar. Dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang serampangan," kata dia saat dihubungi cakrawalalampung.com, Rabu (28/10).

Selain itu, kandiddat Doktor Universitas Padjajaran Bandung ini mensinyalir rolling yang dilakukan Sulpakar itu terindikasi adanya muatan politis atau titipan dari pejabat tertinggi satu tingkat di atasnya.

"Rollingnya diduga sangat kental nuansa politisnya," tandasya. (ben)
Share:

6.100 Warga Tidak Tercatat di DPT, Besok Panwaslu Bandarlampung Keluarkan Rekomendasi

BANDARLAMPUNG (CL) - Anggota Panwaslu Bandarlampung bidang pengawasan Nur Rakhman Yusuf mengatakan, Kamis (29/10) akan mengeluarkan rekomendasi untuk KPU. Rekomendasi ini terkait masih ditemukannya warga yang belum tercatat di daftar pemilihan tetap (DPT) dan data ganda.

"Jumlah warga yang belum tercatat sekitar 6.100 orang. Data ganda diperkirakan mencapai 5 ribu lebih," kata dia.

Dijelaskannya, isi rekomendasi itu diantaranya panwaslu minta KPU untuk memperbaiki DPT untuk pemilihan walikota Bandarlampung. (ben)
Share:

Tio Aliansyah : Media Massa Bisa Pengaruhi Pemilih di Pilkada

BANDARLAMPUNG (CL) - Media massa memiliki peran besar di dalam ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Salah satunya media dapat mempengaruhi mata pilih untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Hal ini disampaikan Komisioner KPU Lampung M. Tio Aliansyah di dalam diskusi peran media massa dalam pengawasan pilkada partispasif, yang digelar di IBI Darmajaya, Rabu (28/10).

"Media massa juga bisa mempengaruhi mata pilih untuk memilih calon kepala daerah," ujarnya. (ben)
Share:

Pilkades Labuhan Batin, Way Serdang Diduga Penuh Konspirasi

BANDARLAMPUNG (CL) – Pemilihan kepala desa (Pilkades) Labuhan Batin, Kecamatan Way Serdang, Mesuji diduga penuh konspirasi. Dugaan konspirasi ini merebak karena adanya indikasi penjegalan terhadap Muhammad Ajis sebagai salah satu calon kepala desa (kades) setempat.

Muhammad Ajis saat dikonfirmasi awak media melalui telepon selulernya, Rabu (28/10) mengatakan, dirinya merasa dirugikan karena dinyatakan tidak lolos verifikasi sebagai calon kades Labuhan Batin. Sebab, sebelumnya persyaratan pencalonannya sudah dinyatakan lengkap oleh panitia dan camat setempat.

“Waktu saya konfirmasi ke camat, berkas pencalonan saya dinyatakan sudah lengkap dan tidak perlu menggunakan surat keterangan domisili. Tapi tidak lama kemudian saya mendapat kabar dari kawan bahwa saya tidak lolos sebagai calon kades karena berkas persyaratan tidak dilengkapi surat keterangan domisili. Pilkades rencananya dilaksanakan pada 31 Oktober mendatang,” kata Ajis.

Dia menambahkan, dirinya merasa dirugikan karena diputuskan tidak lolos dalam sebagai calon kades Labuhan Batin. Dan akan melakukan upaya somasi terhadap plt Kades Labuhan Batin dan camat Way Serdang.

“Saya sudah minta surat keterangan domisi tapi nggak dikasih oleh plt kades Labuhan Batin. Sedangkan dua calon kades lainnya bisa mendapat surat keterangan domisili Labuhan Batin. Padahal saya asli putra daerah setempat dan memiliki KTP serta kartu keluarga dengan alamat domisili Labuhan Batin. Saya menduga ada upaya menjegal saya sebagai calon kades Labuhan Batin,” ungkapnya.

Plt Kepala Desa Labuhan Batin, Kecamatan Way Serdang, Mesuji, Ramlan saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya membantah adanya konspirasi dan upaya menjegal Muhammad Ajis sebagai calon kades Labuhan Batin.

“Nggak ada itu upaya menjegal salah satu calon. Menurut saya semua sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku yakni sesuai perda tentang domisili. Saya lupa perda nomor berapa,” ujarnya.

Ramlan menjelaskan, Muhammad Ajis dinyatakan tidak lolos sebagai calon kades Labuhan Batin karena tidak berdomisili di Labuhan Batin.

“Memang Ajis punya KTP dan KK Labuhan Batin, tapi Ajis tidak berdomisili di Labuhan Batin. Sedangkan dua calon lainnya berdomisili di Labuhan Batin,” jelasnya.

Sementara Camat Way Serdang, Huzairin juga membantah ada indikasi konspirasi dalam pilkades Labuhan Batin. Menurut dia, tidak lolosnya Muhammad Ajis sebagai calon kades Labuhan Batin karena adanya surat edaran (SE) dari sekda setempat yang isinya calon kades harus melampirkan surat keterangan domisili setempat.

“Memang berkas persyaratan Muhammad Ajis sudah lengkap. Tapi ada SE yang menyatakan persyaratan calon kades harus melampirkan surat keterangan domisili. Sedangkan Ajis tidak melampirkan surat keterangan domisili. Plt kades Labuhan Batin tidak mengeluarkan surat keterangan domisili untuk Ajis, karena Ajis tidak berdomisili di tempat tersebut,” ungkapnya. (ben)



(ben)
Share:

Inilah Salah Satu Korban Dugaan Keracunan Bongkar Muat Kelapa Sawit di Pelabuhan Panjang

KORBAN KERACUNAN: Tengnuri, Salah Satu Korban Dugaan Keracunan Kelapa Sawit di Pelabuhan Panjang Saat Tiba di RSUDAM. Foto: Benny Setiawan/cakrawalalampung.com
Share:

Kacau, 5.900 Warga Bandarlampung Belum Terdata di DPT

BANDARLAMPUNG (CL) - Daftar pemilih tetap (DPT) yang akan digunakan KPU di pemilihan walikota Bandarlampung semakin kacau. Kali ini panwaslu Bandarlampung menemukan sekitar 5.900 warga yang belum tercatat di DPT.

Anggota panwaslu Bandarlampung Nur Rakhman Yusuf mengatakan, 5.900 warga yang belum tercatat di DPT itu tersebar di 20 kecamatan se-Bandarlampung.

"Jumlahnya bervariasi. Kita juga masih menemukan data ganda di DPT," kata dia.

Dia mengungkapkan, 5.900 warga itu diantaranya tersebar di Kecamatan Teluk Betung Utara sebanyak 990 orang, Kemiling 500 orang, Sukarame 498 orang, Tanjung Karang Timur 483 orang, Langkapura 563 orang, Kedamaian 442 orang dan Enggal 471 orang.

"Diperlukan perhatian khusus di beberapa kecamatan itu. Semestinya DPT tidak ada masalah jika dilakukan coklit dan pendataan yang baik. Dan KPU juga tidak perlu nunggu data dari panwaslu untuk melakukan perbaikan DPT. Ini akan menjadi masalah dan berpengaruh kepada tingkat partisipasi pemilih," ungkapnya. (ben)
Share:

Diduga Keracunan, 2 Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Meninggal Dunia

Keterangan foto: Tiga buruh bongkar muat pelabuhan Panjang yang diduga keracunan kelapa sawit, sedang menjalani perawatan di RSUDAM, Selasa (27/10). Foto: Benny Setiawan/cakrawalalampung.com

BANDARLAMPUNG (CL) - Dua buruh bongkar muat kapal meninggal dunia diduga keracunan saat bongkar muat di Pelabuhan Panjang, Bandarlampung. Buruh tersebut diduga keracunan saat bongkar muat kelapa sawit di salah satu kapal yang baru sandar.

Nana Mukri, salah satu buruh bongkar muat saat ditemui di ruang tindakan RSUDAM, Selasa (27/10) mengutarakan, kronologis peristiwa ini bermula salah satu kapal yang memuat kelapa sawit bersandar di pelabuhan sekitat pukul 08.00 WIB.

"Setelah kapal sandar, lima buruh bongkar muat yang terdiri dari Tengnuri, warga Ranji, Muhidin,
Nuriti, Jumen, Warga Ranji dan Udin langsung masuk ke kapal untuk bongkar muat kelapa sawit," kata dia.

Namun, jelas dia, selang beberapa menit setelah masuk kapal, buruh bongar muat itu merasa pusing dan mual disertai muntah - muntah.

"Jumen dan Udin meninggal dunia diperjalanan saat akan dibawa ke puskesmas terdekat. Sedangkan tiga orang buruh yakni Tengnuri, Muhidin dan Nuriti langsung kita bawa ke RSUDAM ini. Total buruh bongkar muat di pelabuhan Panjang ini ada sekitar 40 orang," ujarnya.

Senada disampaikan SPSI setempat Sauri. Menurut dia, dugaan keracunan ini bermula saat palka kapal yang muat kelapa sawit baru dibuka setelah sandar di pelabuhan. (ben)
Share:

Panwaslu Bandarlampung Khawatir Tersendatnya Pembayaran Honorarium Berdampak ke Pengawasan

BANDARLAMPUNG (CL) - Tersendatnya pembayaran honorarium panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) dan panitia pengawasan kecamatan (Panwascam) se-Bandarlampung dikhawatirkan akan berdampak terhadap kinerja pengawasan di lapangan.

Hal ini disampaikan Ketua Panwaslu Bandarlampung Adek Asyari saat ditemui cakrawalalampung.com, di ruang kerjanya, Selasa (27/10).

Adek mengungkapkan, untuk honor
ketua panwascam sebesar Rp1.250.000 dan anggota sebesar Rp1 juta. Sedangkan honor untuk ketua panwaslu ssbesar Rp6 juta dan anggota Rp5 juta.

" Masing - masing tersebut dipotong pajak. Kita khawatir tersendatnya pembayaran honor ini akan berdampak kepada petugas pengawas di lapangan. Karena dana itu untuk operasional pengawas di lapangan," katanya.

Untuk itu, kata Adek, pihaknya berharap pembayaran honor ini dapat diselesaikan di Oktober ini.

"Bagaimana kita mau menyuruh orang untuk mengawasi di lapangan. Honornya aja belum dibayar. Ini aja masih untung kita nggak didemo sama anggota panwascam se-Bandarlampung," ujarnya. (ben)
Share:

Terkait Tersendatnya Pembayaran Honorarium, Panwaslu Bandarlampung Sesalkan Pemkot Tidak Gunakan Dana Talangan

BANDARLAMPUNG (CL) - Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Bandarlampung Adek Asyari menyesalkan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung atas tersendatnya pembayaran honorarium panwaslu dan panitia pengawasan kecamatan (Panwascam) se-Bandarlampung.

Menurut Adek, ketika ditemui cakrawalalampung.com di ruang kerjanya, Selasa (27/10), semestinya Pemkot Bandarlampung mengambil kebijakan untuk menggunakan dana talangan agar pembayaran honorarium panwaslu dan panwascam tidak tersendat.

"Semestinya Pemkot mengambil kebijakan untuk menggunakan dana talangan. Karena tersendatnya pembayaran honor ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap pengawasan di lapangan," kata dia.

Memang, lanjutnya, tersendatnya pembayaran honorarium ini diduga karena ada perubahan di peraturan menteri (Permen) nomor 44 tahun 2015 yang berubah menjadi permen nomor 51 tahun 2015 tentang pengelolaan dana kegiatan pemilihan gubenur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. Namun, semestinya pemkot Bandarlampung sudah mengambil kebijakan untuk mengatasi agar pembayaran honorarium tidak tersendat.

"Hari ini (Selasa, 27/10) kita akan mengajukan kembali ke pemkot pengajuan pencairan pembayaran honornya. Kita berharap di Oktober ini sudah dibayarkan semua honornya," ujarnya. (ben)
Share:

H - 3 DPP Sudah Kirimkan SK Pengurus DPD PKS Bandarlampung yang Baru

BANDARLAMPUNG - Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim mengatakan, H - 3 DPP PKS sudah mengirimkan surat keputusan (SK) lima pengurus DPD PKS Bandarlampung yang baru.

"Tapi lima nama itu belum bisa disebutkan sekarang. Karena akan diumumka di hari H pelaksanaan musda yakni I November mendatang," kata dia. (ben)
Share:

Lima Nama Calon Pengurus Tèras DPD PKS Bandarlampung Sudah di DPP

BANDARLAMPUNG (CL) - Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim kepada cakrawalalampung.com, Senin (26/10), mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan lima nama calon pengurus tèras DPD PKS Bandarlampung periode mendatang ke DPP.

Kelima nama tersebut, kata Mufti, adalah lima nama yang berhasil meraih peringkat lima besar dari hasil pemilihan umum internal (PUI).

"Sebelumnya ada 15 nama hasil PUI yang diserahkan ke DPW PKS Lampung. Setelah dilakukan sistem ranking, diperoleh lima besar calon pengurus teras DPD PKS Bandarlampung," jelasnya.

Dia menjelaskan, selain melihat hasil ranking, dalam menentukan lima nama yang itu juga dilihat dari sisi rekam jejak calon.

"Lima nama itu kita serahkan ke DPP pada pertengahan Oktober ini untuk diberikan surat keputusan (SK). Jika tidak ada masalah, DPP akan mengeluarkan SK untuk lima orang pengurus teras DPD PKS Bandarlampung," ungkapnya. (ben)
Share:

Terkait Saksi dan Honor Saksi, Partai Pengusung akan Bermusyawarah Tentukan Jumlahnya

BANDARLAMPUNG (CL) - Partai pengusung calon walikota Bandarlampung akan bermusyawarah untuk menentukan jumlah saksi dan honor saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

Penjabat Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtrera (PKS) Bandarlampung Aep Saripudin mengatakan, sebagai partai pengusung pihaknya siap menurunkan kader sebagai saksi di setiap TPS di ajang pemilihan walikota Bandarlampung mendatang.

"Pada prinsipnya kita siap menurunkan berapapun jumlah kader sebagai saksi sesuai jumlah TPS yang ada. Tapi berapa jumlah personil dan berapa honornya akan kita diskusikan terlebih dahulu dengan partai pengusung calon lainnya dan calonnya. Karena yang pasti calon juga memiliki relawan dan tim untuk mengawasi jalannya pencoblosan di TPS," kata dia, saat dihubungi cakrawalalampung.com, Senin (26/10).

Senada disampaikan Sekretaris DPC PDIP Bandarlampung Wiyadi. Menurut dia, terkait jumlah saksi dan honor bagi saksi akan dibicarakan terlebih dahulu dengan partai pengusung calon lainnya.

"Kan ada 6 partai pengusung dan 1 partai pendukung. Kita diskusikan dulu," ujar Wiyadi di ruang kerja DPRD Bandarlampung, Senin (26/10). (ben)
Share:

DPRD Belum Terima Pengajuan PAW Anggota Dewan Asal Partai Golkar

BANDARLAMPUNG (CL) - Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi menegaskan, pasca keputusan mahkamah agung (MA) terkait kepengurusan DPP Partai Golkar, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat pengajuan pergantian antar waktu (PAW) anggota dewan asal Partai Golkar.

"Belum ada surat pengajuan PAW nya," kata Wiyadi di ruang kerjanya, Senin (26/10).

Wiyadi menambahkan, jika ada pengajuan PAW, pihaknya akan mempelajari, mengkaji serta membahasnya dengan banmus, badan kehormatan dan komisi I.

"Kita juga minta tembusan salinan keputusan dari MA tentang kepengurusan Partai Golkar. Memang sebelumnya sudah ada surat pengajuan PAW, tapi belum ditindaklanjuti karena saat itu masih terjadi dualisme kepemimpinan Partai Golkar di pusat," ungkapnya. (ben)
Share:

Media Massa Punya Tanggung Jawab Kembangkan Mutu Demokrasi

BANDARLAMPUNG (CL) - Sebagai pilar keempat demokrasi, media massa memiliki tanggung jawab turut mengembangkan mutu demokrasi. Media melalui jurnalisnya dituntut ikut berperan membawa kehidupan berdemokrasi menjadi semakin substantif, tanpa melupakan hal-hal yang formalistik.

Ketua AJI Bandarlampung Yoso Mulyawan mengatakan, di Indonesia termasuk Lampung, peran pers dalam menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi sudah tertera jelas dalam undang- undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, pasal 6 huruf b. Lebih jauh lagi, pers nasional diwajibkan turut serta mendorong terwujudnya supremasi hukum, menghormati kebhinekaan, termasuk mewujudkan terpenuhinya hak asasi manusia.

Dia menambahkan, upaya pengawasan serta pemberian saran, kritik, dan koreksi juga diperlukan terhadap setiap hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dalam menjalankan peran-peran tersebut, pers diperbolehkan mengembangkan pendapat umum, tetapi tetap harus berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.

Dijelaskannya, di dalam suasana pilkada serentak di delapan kabupaten/kota di Lampung mendatang, peran-peran tersebut tentu melekat dalam tubuh pers melalui jurnalisnya. Apalagi, momen pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berhubungan erat dengan kepentingan publik sebagai konstituen dari para calon. Lima menit di bilik suara, menentukan nasib lima tahun ke depan.

"Pers mau tak mau, suka tidak suka, wajib turun gelanggang untuk memastikan pilkada serentak berlangsung secara demokratis. Segala fungsi pers pun berlaku yakni menyediakan informasi tentang kepilkadaan kepada masyarakat, memberi edukasi dalam hal ini pencerdasan politik kepada masyarakat, serta menjadi watchdog alias melakukan kontrol atas pelaksanaan pilkada," kata Yoso dalam siaran pers yang diterima cakrawalalampung.com, Senin (26/10).

Dia mengungkapkan, pada fungsi menyediakan informasi, pers misalnya bisa memberi kabar kepada masyarakat mengenai siapa saja pasangan calon kepala daerah dan wakilnya yang bertarung dalam pilkada. Yang lebih substansif lagi, pers bisa menyediakan informasi tentang rekam jejak masing-masing calon. Dengan begitu, publik akhirnya memiliki referensi memadai sebelum memutuskan akan mencoblos calon yang mana di bilik suara.

Dari fungsi memberi edukasi, jelasnya, pers diharapkan membantu masyarakat untuk memahami secara utuh mengenai seluk-beluk kepilkadaan. Misalnya, mengenai dasar pikir dilaksanakannya pilkada dan apa pentingnya pilkada bagi masyarakat. Pers juga dapat mengedukasi masyarakat terkait penyadaran bahwa peran aktif mereka sangat dibutuhkan agar pilkada berjalan sesuai koridor. Lebih teknis lagi, pers diharapkan membantu masyarakat mengetahui berbagai mekanisme pilkada. Seperti cara menggunakan hak pilih alias cara mencoblos yang benar pada hari H pilkada hingga cara mendaftar plus memastikan namanya telah tercatat sebagai pemilih.

Sementara, ujarnya, pada fungsi kontrol, pers diwajibkan ikut mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pilkada. Hal itu agar pilkada benar-benar berlangsung secara fair guna memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat. Misalnya, hak masyarakat untuk menyalurkan suaranya, termasuk hak masyarakat untuk turut berperan dalam mengawasi jalannya pilkada.

"Fungsi kontrol ditekankan juga supaya pilkada berjalan secara jujur dan adil. Tak ada politik uang, tak ada kampanye hitam, hingga tak ada penghilangan hak pilih masyarakat. Dalam menjalankan fungsi inilah, pers bisa bekerjasama dengan penyelenggara pilkada, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajaran maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajaran, dalam konteks narasumber pemberitaan," ungkapnya.

Fungsi kontrol dan pengawasan bagi pers mutlak, tambahnya lagi, diterapkan agar pilkada berjalan sesuai koridor. Karenanya, menjadi penting pula bagi pers mengenai jalinan kemitraan dengan narasumber khususnya bersama Bawaslu dan jajaran sebagai lembaga pengawas pemilu. Di sisi lain, pers tentu tak dapat melupakan kontrol terhadap lembaga pengawas itu sendiri.

Merujuk pada latar belakang di atas, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung sebagai organisasi profesi wartawan-wartawan di Provinsi Lampung, khususnya Kota Bandarlampung dengan digandeng Bawaslu Provinsi Lampung bermaksud mengadakan seminar peran media massa dalam Pengawasan pilkada partisipatif.

"Tujuan kegiatan itu di antaranya memberi pengetahuan kepada pers melalui jurnalisnya mengenai pentingnya pengawasan pilkada dan seluk-beluk pengawasan pilkada. Kemudian, mengajak para jurnalis agar lebih kritis dan aktif dalam mengawasi dan memantau jalannya pilkada. Termasuk, memberi edukasi kepada jurnalis mengenai peliputan pilkada, khususnya terkait pengawasan, agar sesuai dengan koridor Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik," pungkasnya. (*/ben)
Share:

Ditemukan Lagi DPT Bermasalah di Kemiling Permai, Bandarlampung

BANDARLAMPUNG - Setelah ditemukan nama Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi tercatat dua kali di daftar pemilihan tetap (DPT). Kali ini di Kemiling Permai ditemukan nama pasangan suami istri tercatat 13 kali di DPT.

Anggota bawaslu Lampug Nadzarudin Togakratu mengatakan, nama yanf tercatat 13 kali di DPT itu yakni di TPS I Kemiling Permai, Bandarlampung.

"Nama pasangan suami istri itu atas nama Budi Hernawan dan Fitri Linawati yang tercatat di TPS I Kemiling Permai," kata dia kepada cakrawalalampung.com melalui blackberry massengernya, baru - baru ini. (ben)
Share:

Keterbatasan Dana, Debat Calon Bupati Pesisir Barat Hanya Digelar Satu Kali

BANDARLAMPUNG (CL) - KPU Lampung Barat (Lambar) selaku penyelenggara pemilihan bupati Pesisir Barat (Pesbar) akan menggelar debat calon bupati dan wakil bupati Pesbar.

"Namun karena keterbatasan dana, kita akan menggelar debat calonnya hanya satu kali. Yakni debat langsung diikuti pasangan calon bupati," kata Komisioner KPU Lambar Syarief Ediansah, kepada cakrawalalampung.com, Minggu (25/10).

Jadi, kata Syarief, debat akan diikuti langsung empat pasang calon bupati dan wakil bupati Pesbar.

"Kita masih mempèrsiapkan calon moderator untuk debat tersebut. Ada beberapa calon moderatornya. Belum bisa disebutkan sekarang karena masih penjajakan dengan calon moderatornya," ungkapnya. (ben)
Share:

Rangkaian Musda, PKS Bandarlampung Gelar Pesta Rakyat

BANDARLAMPUNG (CL) – DPD PKS Bandarlampung menggelar pesta rakyat di lapangan pasar seni Enggal, Bandarlampung, Minggu (25/10). Pasar rakyat ini merupakan puncak kegiatan pra musyawarah daerah (Musda) PKS Bandarlampung.

Penjabat Ketua DPD PKS Bandarlampung Aep Saripudin mengatakan, sebelumnya pihaknya
pekan lalu mengadakan rangkaian pra musda di beberapa kecamatan. Dan puncaknya digelar di Pasar Seni Enggal ini.

“Dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat juga merasakan gaung kegiatan musda PKS yang akan dilaksanakan I November mendatang. Di pesta rakyat ini, kita menggelar senam nusantara yang diikuti Eva Dwiana Herman HN yang juga istri calon walikota Bandarlampung Herman HN serta ribuan masyarakat Kota Bandarlampung. Acara ini juga dihadiri Ketua Wilda Sumbagsel Gufron Azis Fuadi, Sekretaris Wilda Sumbagsel Fahmi Sasmita dan Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Hantoni Hasan,” kata Aep.

Selain senam nusantara, PKS juga menggelar pentas seni nasyid, akustik, dai cilik serta pelayanan kesehatan gratis berupa cek tensi darah, cek golongan darah, pemeriksaaan kolesterol dan konsultansi kesehatan. (*/ben)
Share:

KPU Metro Gelar Debat Calon Sesi Kedua

METRO (CL) – KPU Metro menggelar debat calon walikota dan wakil walikota sesi kedua di Gedung Wanita, Minggu (25/10). Debat yang mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ekonomi dalam rangka pemberdayaan kesejahteraan masyarakat ini dihadiri sekitar 250 peserta terdiri dari pasangan calon walikota, tim sukses calon tamu undangan dan kalangan media.

Ketua KPU Metro, Sukatno mengatakan, suksesnya pelaksanaan pemilihan walikota Metro merupakan tujuan bersama. Untuk itu, diharapkan semua calon, partai politik masyarakat dapat mendukung terciptanya pemilihan umum kepala daerah yang tertib, aman dan lancar.

"Sesuai peraturan KPU nomor 2 dan 3 tahun 2015 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan calon walikota, acara debat ini dimaksudkan untuk memperluas profil, visi-misi, dan program kerja masing-masing kandidat sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih calon walikota pilihannya," ujarnya.

Dengan kesadaran politik masyarakat yang sudah cukup tinggi, kata dia, masyarakat mampu memilih pemimpin yang sesuai dengan yang diharapkan. Dan kelak mampu mengayomi dan membawa Metro menjadi kota yang lebih baik, bermartabat dan sesuai dengan harapan rakyat. (*/ben)
Share:

Standup Comedy Ramaikan Peringatan Sumpah Pemuda di Metro

Cakrawala Lampung (CL) - Puluhan komunitas di Metro memperingati hari sumpah pemuda dengan menggelar even Metro Revival, Youth Against Money Politic di Rusunawa Metro, Rabu (28/10).

Panitia even Metro Revival, Youth Against Money Politic, Dhika Desta mengatakan, even tersebut akan berlangsung sejak pagi sampai malam.

"Ada 25 komunitas dan organisasi yang bergabung dengan menggelar berbagai acara," katanya.

Dhika menjelaskan, kegiatan tersebut diisi dengan menanam pohon, sharing ekonomi kreatif, pameran ekonomi kreatif, bedah buku gotong- royong melawan politik uang, donor darah, pertunjukan bmx, skateboard, parkour, akustik, stand up comedy, hunting foto, nonton bareng film NPWP,dan diskusi‎.

Sejumlah akademisi dari berbagai kampus juga direncanakan akan ikut terlibat dalam even ini.‎

"Ada Dr Bambang Suhada dan Oki Hajiansyah Wahab dari UMM, Dr.Rudy dan Arizka Warganegara dari Unila, Dharma Setyawan dari STAIN Metro, juga Ketua Bawaslu Provinsi Fatikhatul Khoiriyah dan Ketua AJI Bandar Lampung, Yoso Muliawan.
Pj Walikota Metro Chrisna Putra juga dijadwalkan hadir dalam gelaran yang diadakan secara swadaya. Seluruh biaya kegiatan ini adalah hasil gotong-royong berbagai komunitas di Kota Metro," pungkasnya. (*/ben)
Share:

DPD PKS Way Kanan Berkomitmen Berkhidmat

Cakrawala Lampung (CL) - DPD PKS Way Kanan berkomitmen terus berkhidmat dengan perkhidmatan yang terbaik.

Demikian dikatakan Azis Muslim, Ketua DPD PKS Way Kanan saat orasi politiknya di GSG Kantor PKS Way Kanan, Baradatu, Sabtu (24/10).

Selain itu, Azis juga mengajak kepada seluruh kader, simpatisan dan struktur baik di tingkat DPD, DPC hingga ranting untuk tetap solid, menjaga ukhuwah.

"Agar optimal memberikan pelayanan terbaik, perkhidmatan terbaik kepada Way Kanan, maka kami mengajak kepada seluruh kader, simpatisan dan struktur baik di tingkat DPD hingga DPC dan ranting untuk terus solid dan mensolidkan diri, juga selalu mengikat dalam suasana ukhuwah," tegas putera asli Way Kanan ini.

Sementara itu, arahan dari Mufti Salim, Ketua PKS Lampung kepada Pimpinan PKS Way Kanan yang baru dilantik dihadapan tamu undangan dan kader PKS se Way Kanan mengatakan, persoalan masyarakat begitu banyak. Untuk itu sebagai partai dengan tagline berkhidmat untuk rakyat maka sudah semestinya PKS Way Kanan mendarmabaktikan untuk perkhidmatan kepada daerah setempat.

Selain melantik Azis Muslim sebagai Ketua PKS Way Kanan, ia juga melantik jajaran DPTD (Dewan Pimpinan Tingkat Daerah) PKS Way Kanan lainnya diantaranya Subagiyo sebagai Wakil Ketua, Andi Sabara sebagai Sekretaris, Suyitno sebagai Bendahara DPD dan Ketua Bidang Kaderisasi, Sirojjumunir. (*/ben)
Share:

Malam Ini 24 Pasang Calon Tandatangani Pakta Integritas dengan Ombudsman Lampung

Cakrawala Lampung (CL) - Sekitar 24 pasang calon kepala daerah (calon kada) dari 8 kabupaten/kota, Sabtu (24/10) malam, menandatangani pakta integritas dengan Ombudsma RI perwakilan Lampung.

Plt. Kepala Ombudsman R.I. perwakilan Lampung, Ahmad Saleh David Faranto mengatakan, pakta integritas ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berpikir kritis dan logis dalam menilai pemimpin yanh mau berpihak kepada pelayanan publik.

Membangun kultur integritas bersama ombudsman Lampung dan masyarakat untuk mengawal kiprah seseorang dalam penyelenggaraan negara.

"Dan pemerintahan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan referensi uji publik bagi pihak yang berwenang dan masyarakat atas temuan ombudsman terhadap maladministrasi dalam pelayanan publik. (ben)
Share:

Sangsi Terlalu Ringan, Jadi Celah Bagi Calon Petahana untuk Gunakan Fasilitas Negara

Cakrawala Lampung (CL) - Anggota panwaslu Bandarlampung Nur Rakhman Yusuf mengatakan, meski sudah tidak menjabat sebagai kepala daerah, namun kemungkinan besar calon kepala daerah petahana diduga masih menggunakan fasilitas negara. Salah satunya dalam hal penggunaan protokoler di dalam kampanye atau konsolidasi.

Bagi calon petahana yang masih mengunakan fasilitas protokoler pemerintahan meski sudah tidak menjabat lagi, jelas dia, terkena pasal 70 ayat 1 poin b UU nomor I tahun 2015.

"Sangsinya dijelaskan di pasal 189 yakni pidana paling singkat selama 1 bulan atau paling lama 6 bulan, atau denda minimal Rp600 ribu dan maksimal Rp6 juta," kata dia kepada cakrawalalampung.com, Sabtu (24/10).

Sedangkan, jelas dia lagi, sangsi bagi aparatur sipil negara yakni dimulai dari penurunan jabatan sampai dengan pemecatan.

"Sekarang sudah tidak ada incumbent lagi. Karena sudah habis akhir masa jabatannya. Otomatis protokoler pemkot sudah tidak ada. Yang pasti semua calon ada asisten pribadi dari kepolisian. Kalau protokolnya kena netralitas PNS kalau dia PNS," ungkapnya. (ben)
Share:

Agung Berharap Sumur Bor Dipergunakan Dengan Baik Oleh Masyarakat

Cakrawala Lampung (CL) - Bupati Lampung Utara, H. Agung Ilmu Mangkunegara, S.STP., M.H. saat menghadiri pawai budaya dalam rangka memperingati HUT Ke-15 Desa Baru Raharja Kec. Sungkai Utara. Kehadiran bupati termuda di Lampung ini dalam rangkaian kegiatan HUT Desa Baru Raharja yang juga dihadiri sekitar ribuan masyarakat Sungkai Utara.

Bupati termuda di Provinsi Lampung tersebut menyempatkan diri untuk melihat langsung kesiapan kecamatan sungkai utara dalam menyikapi musim kemarau yang terjadi di Lampung Utara.

Pada kesempatan itu, Agung mengatakan, saat ini pemerintah daerah telah membangun sumur bor di beberapa titik di wilayah sungkai utara. Salah satunya ada di kantor Kecamatan Sungkai Utara.

“Kita berharap agar sumur bor yang telah dibangun ini dapat digunakan sebaik mungkin,” ujarnya.

Bupati juga meninjau langsung pembangunan jalan yang ada di Negara Ratu yang juga masih dalam wilayah kecamatan sungkai utara. Dalam arahannya, Bupati juga berharap agar pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat dijaga dan dipelihara sehingga manfaatnya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. (*)
Share:

Bupati Lampura Hadiri Pawai Budaya HUT Ke-15 Desa Baru Raharja Kecamatan Sungkai Utara

Share:

Perusahaan Software Raksasa Microsoft Merumahkan 1.000 Karyawannya ?

Cakrawala Lampung (CL) - Pengurangan karyawan tidak hanya terjadi di perusahaan menengah ke bawah. Sebab, menurut salah satu sumber anonim, perusahaan skala internasional pembuat software asal Amerika seperti Microsoft pun dikabarkan telah merumahkan 1.000 karyawannya.

Kondisi ini berbeda dengan sebelumnya, merumahkan karyawan kali ini dilakukan hampir di semua lini bisnis.

"Pengurangan jumlah pekerja dilakukan lebih dari satu lini bisnis dan negara. Langkah ini merefleksikan adaptasi Microsoft dengan kebutuhan bisnis," ungkap juru bicara Microsoft, seperti dikutip dari laman Business Insider, Sabtu (24/10).

"Untuk melakukan hal ini, Microsoft melalui proses dengan cara yang sebijaksana mungkin yang dilakukan dengan hormat terdalam untuk individu yang terkena kebijakan ini," tambah juru bicara tersebut.

Langkah Microsoft ini diduga salah satu upaya menghemat pengeluaran biaya perusahaan.

Sebelumnya niat merumahkan karyawan ini pernah dilontarkan CEO Microsoft, Satya Nadella, medio Juli 2014. Kala itu Nadella menyampaikan rencananya melakukan perampingan perusahaan dengan memberhentikan 18.000 orang pekerja. Ini terus dilakukan secara berkala sampai akhir 2015.

Dikutip dari liputan 6.com/ laman Business Insider.
Share:

Yoga dan Putri Siap Harumkan Bandarlampung di Best of The Best Uti pro 2015

Lamsihar Sinaga
Cakrawala Lampung (CL) - Yoga dan Putri, begitu dua buah hati pasangan Lamsihar Sinaga dan R. Br Siregar ini biasa disapa. Dua kakak beradik ini akan mengharumkan Bandarlampung di dalam seleksi "best Of The Best" Uti pro 2015. Yang akan dilaksanakan di lapangan Tenis indoor Senayan Jakarta 21 - 22 November 2015.

Yoga Esra Rakasiwy Sinaga (15), dan adiknya Putri Areta Arzety Sinaga (12) itulah nama lengkap putra Lamsihar Sinaga ini. Dimana Yoga saat ini menyandang menyandang sabuk merah dan Putri menyandang sabuk biru strip. Dan keduanya bernaung di Club ATIA Taekwondo Lampung.

Lamsihar Sinaga mengatakan, Yoga merupakan siswa kelas I SMK negeri 4 Bandarlampung dan Putri, siswa Kelas 6 SD negeri I Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang ini saat ini sedang mengikuti training center di ATIA Pusat (PKOR Way Halim) Bandarlampung.

Kepada wartawan, baik Yoga maupun Putri menuturkan, siap menorehkan prestasi untuk membawa nama baik Club ATIA, sekolah dan Kota Bandarlampung.

"Ya, kami terus berupaya dengan terus berlatih dan mengikuti tahapan proses seleksi, setelah beberapa hari lalu kami sudah melakukan beberapa tahapan seleksi yakni liga akbar, liga grup dengan hasil yang baik dan berhasil meraih juara I dan  saat ini sedang mengikuti training center. Jadi jika nanti tidak ada kendala saya dan adik saya Putri akan mengikuti kejuaraan kukkiwon cup indonesia national taekwondo championships "best Of The Best" Uti pro 2015. Yang akan dilaksanakan di Jakarta," ujar Yoga didampingi adiknya Putri dan kedua orang tuanya.


Selain itu, Yoga dan Putri juga, mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari keluarga, sekolah dan juga warga masyarakat Bandarlampung dan Lampung pada umumnya, agar bisa menorehkan prestasi pada ajang tersebut. (*)
Share:

Ombudsman Lampung Ajak Masyarakat Menyuarakan Kebenaran Melalui Aksi Anti Maladministrasi

Cakrawala Lampung (CL) - Kebenaran bisa terkalahkan bukan hanya karena semakin membudayanya kesalahan, akan tetapi karena diamnya orang-orang yang seharusnya mampu menyuarakan kebenaran. Pesan itulah yang ingin disampaikan Ombudsman R.I. Perwakilan Lampung melalui Aksi kampanye anti maladministrasi dan anti korupsi yang mengusung tema besar “GERAKAN MELAWAN DIAM” di Tugu Adipura, Jumat (23/10) sore.

Aksi ini merupakan rangkaian kegiatan pendidikan budaya anti maladministrasi dan anti korupsi yang diselenggarakan Ombudsman R.I. Perwakilan Lampung pada 22 – 24 Oktober 2015. Aksi menggandeng sekitar 25 lembaga kemahasiswaan intra dan ekstra kampus.

Plt. Kepala Ombudsman R.I. Perwakilan Lampung, Ahmad Saleh David Faranto mengatakan, di dalam melakukan pengawasan pelayanan publik, Ombudsman tidak bisa sendirian. Harus ada peran serta masyarakat.

“Hal itu jelas diatur oleh undang-undang. Masyarakat berperan dalam memberikan kontrol terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Sementara saat ini masyarakat selaku pengguna layanan cenderung diam dan tidak berkeluh kesah atas pelayanan yang buruk. Hal tersebut, bisa karena pengguna layanan merasa takut untuk komplain, merasa apatis karena pengaduannya pernah tidak ditanggapi, serta ada pula yang merasa tidak tau harus complain kemana.” Jelas David.

David juga menyampaikan, dalam menindaklanjuti komplain pengguna layanan, penyelenggara layanan wajib untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan secara berkala. Hal ini pun diatur oleh undang-undang. Sehingga komplain masyarakat akan memberikan pengaruh baik terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

“Semua elemen harus berperan untuk melakukan edukasi dengan mengkampanyekan GERAKAN MELAWAN DIAM.” Tegas David. (*/ben)
Share:

Jabat Ketua KONI, Kemendagri Nilai Ridho Ficardo Melanggar SE Mendagri

Cakrawala Lampung (CL) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo telah melanggar surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor : 800/148/sj tertanggal 17 Januari 2012. Dimana di dalam SE tersebut, Mendagri melarang kepala daerah, pejabat publik, termasuk wakil rakyat, maupun PNS rangkap jabatan pada organisasi olah raga seperti KONI dan Pengurus Induk Olahraga.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Dodi Riadmadji saat dihubungi cakrawalalampung.com, Kamis (23/10).

“Baca saja surat edarannya. Terkait untuk sangsinya, saya kira KPK yang lebih paham. Karena itu atas komitmen bersama KPK. Dari sisi pemerintahan, sebenarnya kepala daerah itu tidak menjadi ketua KONI karena masih banyak cabang – cabang olahraga yang tidak mesti dikoordinir oleh KONI. Ini agar semua cabang olahraga mendapat perhatian secara proposional,” kata Dodi kepada cakrawalalampung.com.

Saat ditanya apakah pihaknya sudah menerima surat dari kemenpora terkait dugaan pelanggaran ini, Dodi mengutarakan, kemendagri melalui dirjen otda akan menindaklanjuti surat tersebut.

“Silahkan saja jika kemenpora akan mengirimkan surat terkait hal ini ke kemendagri. Nanti Dirjen Otda yang akan menindaklanjuti surat dari kemenpora tersebut,” ujarnya.

Seperti diketahui, SE Mendagri nomor : 800/148/sj tertanggal 17 Januari 2012 itu merupakan penegasan atas UU Nomor 03 tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan.

Di dalam SE itu diingatkan terkait sanksi bagi kepala daerah, pejabat publik, PNS yang merangkap jabatan. Sebagaimana termuat dalam pasal 56 ayat 1 hingga 4 ditegaskan larangan bagi kepala daerah, pejabat publik, dan PNS merangkap jabatan di organisasi keolahragaan.

Sanksi yang akan diberikan dalam UU tersebut, salah satunya adalah pembekuan organisasi yang dijabat oleh kepala daerah atau pejabat publik. Sedangkan pejabat yang merangkap jabatan ada sanksi tersendiri yang akan dijatuhkan. (ben)
Share:

Kepengurusan DPP PG Hasil Munas Riau Berakhir Oktober 2015

Cakrawala Lampung (CL) – Ketua DPD I Partai Golkar (PG) Lampung versi Agung Laksono, MW. Heru Sambodo angkat bicara terhadap keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait kepengurusan DPP PG. Ini dilakukan terkait kabar yang beredar saat ini dinilai berupaya menggiring opini masyarakat yang menyesatkan.

Menurut Heru, MA memutuskan kepengurusan DPP PG dikembalikan ke hasil musyawarah nasional (Munas) Riau, Pekanbaru.

“Jadi tidak ada pihak yang dimenangkan dalam keputusan MA itu. Tapi sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari MA baik tertulis maupun melalui website resmi MA,” kata Heru, Jumat (23/10).

Satu hal lagi, ujar Heru, dengan dikembalikannya kepengurusan DPP PG ke hasil munas Riau, artinya dalam waktu dekat ini harus dilaksanakan munas baru. Karena masa kepengurusan DPP PG hasil munas Riau berakhir di Oktober 2015 ini.

“Kepengurusan PG hasil Munas Riau berakhir Oktober 2015 ini, jadi secepatnya harus dipersiapkan penyelenggaraan munas baru untuk memilih ketua umum DPP PG periode berikutnya,” jelasnya. (ben)
Share:

PKS Lampung Resmi Terima SK Pemberhentian Prio Budi Utomo

Cakrawala Lampung (CL) – DPW PKS Lampung, Kamis (22/10) menerima salinan surat keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri dengan nomor 161.18-5748 tahun 2015 tertanggal 21 Oktober 2015 tentang pemberhentian anggota DPRD Provinsi Lampung atas nama Prio Budi Utomo. Salinan surat pemberhentian Prio ini diterima langsung Sekretaris Umum DPW PKS Lampung, Ade Utami Ibnu di kantor PKS Lampung.

Sekretaris Umum DPW PKS Lampung, Ade Utami Ibnu mengatakan, salinan SK pemberhentian ini sangat penting. Ini mengingat menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Prio Budi Utomo di dalam ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) di Lampung Timur (Lamtim) tahun ini.

"SK ini syarat yang harus dipenuhi calon agar resmi melaju dalam pilkada Lamtim mendatang," kata ketua bappilu PKS Lampung periode 2010 – 2015 ini. Kini kini Prio semakin mantap melaju bersama Erwin Arifin di pilkada Lamtim. Langkah berikutnya Prio secepatnya menyerahkan salinan SK ini ke KPU Lamtim,” ungkapnya. (ben)
Share:

Inilah Wilayah yang Diduga "Kantong" Para Terduga Penderita TB di Bandarlampung

Foto: Benny Setiawan/cakrawalalampung.com

Cakrawala Lampung (CL) - Penyakit menular tuberkulosis (TB) di Bandarlampung terus berkembang. Alhasil, saat ini diduga terdapat wilayah di Bandarlampung yang menjadi "kantong - kantong" para perduga (TB).

Menurut Wakil Administrator TB Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung Triningrum disela - sela meeting with NGO SSR TB Aisyiyah Bandarlampung yang digelar di Begadang Resto, Kamis (22/10), wilayah yang diduga menjadi kantong para penderita TB di Bandarlampung diantaranya di wilayah Panjang dan Way Halim.

"Untuk menanggulangi penyebaran penyakit TB ini, dinas kesehatan Kota Bandarlampung menjalin kerjasama dengan pihak eksternal seperti diantaranya dengan para dokter yang praktek mandiri, klinik kesehatan dan perusahaan - perusahaan," kata dia.

Diungkapkannya, untuk saat ini pihaknya belum bisa memberantas penyakit menular TB ini. Namun baru sebatas menanggulangi penyebaran dan mengobati para terduga TB. (ben)
Share:

Waduh, Masih Ada 10 Ribu Terduga TB Belum Ditemukan di Bandarlampung

Foto: Benny Setiawan/cakrawalalampung.com

Cakrawala Lampung (CL) - Dinas kesehatan Kota Bandarlampung harus kerja keras lagi dalam menanggulangi penyakit tuberkulosis (Tb). Sebab, sampai saat ini masih ada 10 ribu terduga Tb yang belum ditemukan di Bandarlampung.

"Dari 15 ribu terduga tb, baru 5 lima ribu yang berhasil ditemukan. Masih ada 10 ribu terduga tb yang belum ditemukan," kata Wakil Administrator TB Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung Triningrum disela - sela meeting with NGO SSR TB Aisyiyah Bandarlampung yang digelar di Begadang Resto, Kamis (22/10).

Menurut dia, lebih banyak terduga tb ditemukan semakin baik. Namun harus diimbangi dengan pengobatan yang lebih baik juga.

"Terduga atau yang positif terjangkit tb harus diobati sampai sembuh," ujarnya. (ben)
Share:

Astaga, Jumlah Penderita Penyakit TB di Bandarlampung Tertinggi di Provinsi Lampung

Foto: Benny Setiawan/cakrawalalampung.com

Cakrawala Lampung (CL) - Pemerintah Kota Bandarlampung dalam hal ini Dinas Kesehatan harus bekerja keras memberantas penyakit tuberkulosis (Tb). Sebab, berdasarkan data yang dimiliki Aisyiyah Tb Care Lampung, terduga penderita tb mencapai 1.036 orang.

Menurut Koordianator pelaksana SSR Tb Aisyiyah Bandarlampung, Pristi Wahyudiawati SE, penderita penyakit tb diantaranya tèrsebar di Kecamatan Rajabasa, Tanjungkarang Pusat, Tanjung Senang, Way Halim, dan Kedamaian.

Dia menuturkan, pihaknya sejak Januari 2014 mulai konsen menangani penyakit tb di Bandarlampung.

"Sejak Januari - September 2015 terduga penyakit tb di Bandarlampung sebanyak 1.036 dan yang positif terjangkit tb sebanyak 246 orang," jelasnya disela - sela meeting with NGO SSR TB Aisyiyah Bandarlampung di Begadang Resto, Kamis (22/10). (ben)
Share:

Murdiansyah Gantikan Priyo, Junaidi Auly Gantikan Abdul Hakim

Cakrawala Lampung (CL) - Sekretaris umum DPW PKS Lampung Ade Utami Ibnu mengatakan, diperkirakan November mendatang sudah dilakukan pelantikan pergantian antar waktu (PAW) kader PKS yang menjadi calon kepala daerah (calon kada).

"Proses pengajuan PAW tidak ada masalah, sudah disetujui semua pihak terkait. Bahkan saya menerima sms kalau kemendagri juga sudah menyetujuinya," kata dia kepada cakrawalalampung.com di DPRD Lampung, Rabu (21/10).

Anggota DPRD Lampung ini mengungkapkan, untuk posisi Priyo Budi Utomo akan digantikan oleh
Murdiansyah Mulkan dan Abdul Hakim akan digantikan Junaidi Auly.

"Jadi tinggal pelantikannya aja. Semua persyaratan calon pengganti anggota dewan sudah lengkap semua," jelasnya. (ben)
Share:

Jelang Musda, PKS Bandarlampung Temui Sulpakar

Cakrawala Lampung (CL) – Jelang musyawarah daerah (musda) ke-4 yang akan digelar 1 November mendatang, Ketua SC Musda PKS Bandarlampung Agus Djumadi didampingi Ketua Fraksi PKS DPRD Bandarlampung Muchlas E Bastari menemui Penjabat (Pj) Walikota Bandarlampung Sulpakar di rumah dinas walikota, Selasa (20/10).
Ketua SC Musda PKS Bandarlampung Agus Djumadi mengatakan, pertemuan itu diantaranya membahas kondisi politik dan perkembangan kota Bandarlampung.

"Kedatangan kita itu dalam rangka silaturahim dan berdiskusi," kata agus.
Ketua Fraksi PKS DPRD Bandarlampung Muchlas E Bastari menuturkan, kedatangan pihaknya itu bertujuan mengundang Pj walikota untuk menghadiri dan memberikan sambutan di dalam acara musda PKS Bandarlampung itu.
Sementara Pj. Walikota Bandarlampung Sulpakar mengapresiasi kedatangan PKS Bandarlampung ini.
“Mudah – mudahan dengan silaturahim dan berdiskusi, dapat memajukan Bandarlampung. Insya Allah saya bisa hadir di acara musda tersebut," ujarnya. (ben)
Share:

Gawat, 8 Hektar Lahan Milik Pemprov Lampung Dikuasai Warga

Cakrawala Lampung (CL) – Pemerintah provinsi (pemprov) Lampung tampaknya harus bekerja lebih serius lagi dalam mengamankan asetnya. Sebab, salah satu aset milik pemprov Lampung saat ini sudah dikuasai warga. Tidak tanggung – tanggung, aset yang dikuasai warga saat ini yakni lahan seluas 8 hektar di wilayah UPB Palawija, Tegineneng, Pesawaran. Dikuasainya lahan milik pemprov ini terungkap dalam hearing dengan komisi III DPRD Lampung, Rabu (21/10).

“Sudah sekitar dua tahun ini 8 hektar lahan milik kita sekarang dikuasai oleh warga setempat,” kata Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Emilia Kusumawati usai hearing dengan komisi III DPRD Lampung, Rabu (21/10).

Saat ditanya apakah pihaknya sudah berusaha untuk mengambil kembali lahan yang dikuasai warga tersebut, dia mengaku pihaknya sudah berupaya untuk mengambil kembali lahan tersebut namun tidak berhasil.

“Kita sudah berupaya melakukan pendekatan, tapi ada perlawanan dari warga. Warga main keras, jadi teman – teman pada takut. Selain 8 hektar kita dikuasai warga, sebanyak 17 hektar lahan kita juga diambil biro aset,” ujarnya. (ben)
Share:

‎Berbagai Kalangan "Urunan" Demi Buku Gotong - Royong Melawan Politik Uang

Cakrawala Lampung (CL) - Kampanye melawan politik uang terus mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Salah satunya dalam penerbitan buku Gotong-Royong Melawan Politik Uang.

Pegiat Sai Wawai Publishing yang juga penerbit buku ini Rahmatul Ummah menjelaskan, sejauh ini dukungan penerbitan buku ini terus berdatangan‎.

Ia mengatakan, tercatat Laboratorium Otoda FISIP Unila, Bagian HTN FH Unila, KPU Kota Metro, Maarif Institute, Pemuda Muhammadiyah dan Nahdlatul Aisyiah Kota Metro ikut bergotong-royong mencetak buku ini.

"Insya allah rencananya 28 Oktober buku ini siap dirilis dan selanjutnya akan didiskusikan keliling keberbagai kampus," ujar Rahmat. 

Ia mengapresiasi antusiasme berbagai kalangan.

"Mereka masing-masing telah berkontribusi baik pikiran, waktu, tenaga bahkan menyumbang dana untuk penerbitan buku yang ditujukan sebagai media pendidikan politik ini," tambahnya.‎

Buku gotong - royong melawan politik uang sendiri dikerjakan secara sukarela oleh berbagai kalangan mulai dari warga biasa, akademisi, jurnalis, budayawan hingga beberapa penyelenggara Pemilu di Lampung. kata pengantar buku ini diberikan oleh Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, salah satu tokoh bangsa kita," pungkas Rahmat. (*)
Share:

Syafii Maarif: Politik Uang adalah Daki Peradaban

Cakrawala Lampung (CL) - Politik uang senyatanya bukan hanya sekedar penyimpangan, lebih jauh politik uang adalah daki peradaban dalam kekumuhan budaya politik dewasa ini. 

Hal tersebut dikatakan Buya Syafii Maarif dalam kata pengantarnya untuk buku Gotong-Royong Melawan Politik Uang yang rencananya akan terbit pada 28 Oktober mendatang.‎

Lebih lanjut Buya menuliskan ‎keprihatinan terhadap makna politik yang kini telah absen sebagai jalan luhur bagi pemuliaan martabat manusia berserta keadaban yang mesti dibangun di dalamnya.

Salah seorang kader Muhammadiyah Metro, Agus Riyanto mengatakan, Buya mengapresiasi usaha berbagai kalangan untuk‎ menerbitkan buku sebagai ikhtiar membangun literasi kritis dan pendidikan politik warga untuk keadaban publik.

"Ditengah kesibukannya, Buya masih memberikan perhatian bagi ikhtiar anak-anak muda di Lampung," ujar komisioner KPU Metro tersebut. (*)
Share:

Terkait Putusan MA, Heru Sambodo Imbau Fungsionaris Tetap Tenang dan Kompak

Cakrawala Lampung (CL) - Ketua DPD I Partai Golkar (PG) Lampung MW. Heru Sambodo mengimbau kepada fungsionaris dan kader PG tetap tenang dan kompak. Imbauan ini menyusul kabar yang menyatakan Mahkamah Agung (MA) memutuskan kepengurusan PG yang sah yakni kepengurusan PG dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie.

"Sampai saat ini kami belum bisa memberikan tanggapan hukum sampai diterimanya salinan putusan tersebut. Dan apapun hasil putusan Kasasi MA, secara hukum TIDAK BISA digunakan sebagai dasar keabsahan kepengurusan apa yang menyebut dirinya sebagai DPP PG hasil munas Riau," kata Heru kepada cakrawalalampung.com, Selasa (20/10).

Ditegaskannya, kepengurusan DPP PG hasil Munas Ancol akan melakukan upaya hukum luar biasa yaitu PK. Dan
roda organisasi DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol tetap berjalan sampai adanya pencabutan SK Menkumham tentang susunan pengurus DPP PG hasil Munas Ancol oleh Menteri Hukum dan HAM RI yang memiliki hak berdasarkan undang-undang.

"Saya menyerukan kepada seluruh fungsionaris PG untuk tenang, tetap kompak, dan menunggu arahan selanjutnya," ujarnya. (ben)
Share:

Taufik Basari Nilai Banyak Pihak Memanfaatkan Kasus Patrice Rio Capella

Cakrawala Lampung (CL) - Diduga banyak pihak yang akan memanfaatkan mencuatnya kasus dan ditetapkannya Sekjen DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella sebagai tersangka oleh KPK.

"Kita sadar banyak kalangan yang ingin memanfaatkan kasus ini. Partai Nasdem harus bekerja ekstra keras akibat masalah ini," kata Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari, Selasa (20/10). (ben)
Share:

Taufik Basari: Partai Nasdem Minta Maaf Kepada Masyarakat

Cakrawala Lampung (CL) - Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menegaskan, Sekjen DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan gratifikasi dalam perkara bansos. Dan setelah ditetapkan sebagai tersangka, PRC langsung mengundurkan diri.

Selain itu dia mengutarakan, Partai Nasdem menyadari kasus yang menjerat PRC adalah kenyataan yang harus dihadapi.

"Dan Partai Nasdem sudah berkomitmen jika ada kader yang jadi tersangka, pilihanya mundur atau diberhentikan sebagai kader. Secara terbuka kita juga sudah minta maaf kepada masyarakat. Dan kedepan Partai Nasdem akan terus melakukan pèbaikan secara menyeluruh," kata dia, Selasa (20/10). (ben)
Share:

4 SKPD Tidak Hadiri Hearing dengan Komisi III DPRD Lampung

Empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yakni Dinas Bina Marga, Sekretariat Badan Perwakilan Provinsi Lampung di Jakarta, Dinas Pertambangan dan Energi, serta PT. Sarana Lampung Ventura tidak menghadiri hearing yang digelar komisi III DPRD Lampung di gedung dewan setempat, Selasa (20/10). Foto: Benny Setiawan/cakrawalalampung.com
Share:

Canggih, Nama Ketua DPRD Bandarlampung Ada Dua di Satu TPS

Cakrawala Lampung (CL) - Panwaslu Bandarlampung menemukan ada dua nama Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi tercatat di satu tempat pemungutan suara (TPS) 4.

"Ya, di daftar pemilih tetap (DPT) yakni di TPS 4 Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling Permai, tercatat ada dua nama Wiyadi yang muncul dengan NIK yang sama," kata Anggota Panwaslu Bandarlampung bidang pengawasan Nur Rakhman Yusuf kepada cakrawalalampung.com, Senin (19/10).

Akankah di ajang pemilihan walikota Bandarlampung mendatang sudah tidak ada lagi nama ganda yang tercantum di dalam DPT seperti ini. Siapakah yang bisa memastikan ini, karena ini diduga dapat menguntungkan dan merugikan calon walikota Bandarlampung. Kita lihat saja nanti. (ben)
Share:

Perda Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Disahkan DPRD Lampung

Cakrawala Lampung (CL) - Sempat tertunda, akhirnya DPRD Lampung mengesahkan Raperda bantuan hukum untuk masyarakat miskin menjad peraturan daerah (perda). Pengesahan ini disampaikan dalam paripurna yang digelar di DPRD Lampung, Senin (19/10).

"Ya, perdanya sudah kita sahkan. Kita akan membantu masyarakat miskin dalam hal bantuan hukum," kata Wakil Ketua DPRD Lampung Toto Herwantoko kepada cakrawalalampung.com, Senin (19/10).

Sementara Kepala Divisi Ekonomi, Sosial dan Budaya LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan mengapresiasi DPRD Lampung yang telah mengesahkan Perda bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

"LBH Bandar Lampung akan mengawal sampai dengan operasional Perda bantuan hukum tersebut agar efektif dan tepat sasaran," kata dia.

Hal ini juga, lanjutnya, agar Perda ini tidak disalahgunakan oleh orang atau lembaga yang tidak bertanggung jawab dalam kerangka pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Lampung.

Kemudian, ujar dia, terhadap peraturan pelaksana dalam bentuk Pergub dan keputusan gubernur, agar segera di laksanakan sebagai komitmen dalam penghormatan, pengakuan dan pemenuhan HAM khusus hak atas bantuan hukum di Provinsi Lampung. Karena dalam Perda tersebut, untuk verifikasi lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum dilakukan gubernur melalui biro hukum dengan melibatkan perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan organisasi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi BPHN Kementerian Hukum dan HAM. (ben)
Share:

DPRD Lampung Setujui Pemekaran Kabupaten Lampung Tengah

Cakrawala Lampung (CL) - DPRD Lampung menyetujui pemekaran Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng). Persetujuan itu disampaikan dalam paripurna yang digelar, Senin (19/10).

"Karena sudah memenuhi persyaratan, kita menyetujui pemekaran Lamteng. Selanjutnya, DPRD akan mengirimkan hasil paripurna ke gubernur Lampung," kata Wakil Ketua DPRD Lampung Toto Herwantoko kepada cakrawalalampung.com, Senin (19/10).

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, Lamteng dimekarkan menjadi Kabupaten Seputih Timur, Seputih Barat dan Lampung Tengah. (ben)
Share:

Rabu, Forki Bandarlampung Kirim Atlit Pra Pon ke Medan

Cakrawala Lampung (CL) - Enam atlit berikut pelatih dan official dari Federasi Olahraga Karate Do Indonesia (Forki) Kota Bandarlampung akan mengikuti pra pon di Medan.

Bendahara umum Forki Bandarlampung Fandi Tjandra mengatakan, enam atlit berikut pelatih dan official itu akan berangkat ke Medan pada Rabu (21/10).

"Kita akan mengikuti cabang kata perseorangan dan komite. Mudah - mudahan kita bisa lolos ke PON," kata Fandi kepada cakrawalalampung.com, Senin (19/10). (ben)
Share:

Panwaslu Bandarlampung Inventarisir Ulang Semua Spanduk Calon yang Hilang

Foto: Anggota panwaslu Bandarlampung Nur Rakhman Yusuf.

Cakrawala Lampung (CL) - Anggota panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) Bandarlampung bidang pengawasan Nur Rakhman Yusuf mengatakan, panwaslu beserta jajarannya terus menginventarisir semua spanduk calon walikota Bandarlampung.

Namun saat ditanya berapa jumlah spanduk calon yang hilang, sayangnya Nur Rakhman belum bisa mengutarakannya.

"Belum ada laporannya. Mereka (panwascam) baru saya minta inventarisir ulang semua spanduk. Laporannya baru besok siang," kata dia kepada cakrawalalampung.com, Minggu (18/10). (ben)
Share:

DPT Lamteng Bermasalah, Banyak Masyarakat Tidak Tercantum di Sidalih

Cakrawala Lampung (CL) - Anggota Bawaslu Lampung Nadzarudin Togakratu mengatakan, sampai saat ini pihaknya terus mencermati daftar pemilih tetap (DPT) di kabupaten/kota yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Temen - temen di lapangan lagi mencermati DPT. DPT yang sedikit agak bermasalah yakni di kabupaten Lampung Tengah (Lamteng)," kata dia kepada cakrawalalampung.com, Minggu (18/10).

Dia menjelaskan, masalah DPT di Lamteng yakni ditemukan orang yang tidak memenuhi syarat tidak dapat terhapus dari sidalih. Selain itu ditemukan juga orang - orang yang memenuhi syarat tapi tidak bisa masuk ke sidalih.

Penyebabnya, jelas dia, kesulitan upload ke sidalih karena sinyal internet yang digunakan di kecamatan sangat lemah. Selain itu, ada juga karena coklit yang dilakukan PPDP langsung di tambah dengan TPS 0. Sementara TPS 0 pada saat coklit di abaikan (disimpan) sehingga jumlah DPT menjadi bengkak.

"Semestinya KPU mencocokkan hasil coklit PPDP dengan DPT," imbuhnya. (ben)
Share:

Asiik, Film NPWP Bisa Dilihat di Youtube

Cakrawala Lampung (CL) - Usai peluncuran film Nomor Piro Wani Piro (NPWP), Sabtu (17/8) di KPU Kota Metro, kini masyarakat dapat melihat film NPWP melalui youtube.

Komisioner KPU Kota Metro, Nova Hadiyanto mengatakan, tujuan KPU mengupload film ini di youtube agar semakin banyak orang, khususnya di Kota Metro yang mungkin belum sempat ikut menyaksikan akan dapat melihat film tersebut.

”Kami berharap film dokumenter ini bisa bermanfaat sebagai medium pendidikan politik bagi warga, khususnya warga Kota Metro,” ujarnya.

Lebih lanjut Nova menuturkan, meskipun telah mengupload film ini ke youtube bukan berarti KPU akan berhenti melakukan pendidikan politik.
"Kami akan terus bekerjasama melakukan pemutaran film tersebut ke berbagai kalangan. Selain itu, kami tengah menantikan terbitnya buku gotong - royong melawan politik uang yang rencananya akan terbit pada 28 Oktober mendatang,” ungkapnya.

Film berdurasi15 menit ini diproduksi KPU Kota Metro bekerjasama dengan Komunitas CangKir sebagai ikhtiar untuk menekan angka politik uang di Kota Metro, serta agar dapat mendorong proses Pilkada yang berkualitas. Bagi anda yang berminat menyaksikan film ini bisa melihat melalui link https://www.youtube.com/watch?v=xxr9NIw8OQk&feature=youtu.be (*)
Share:

Terkait KONI Lampung, Kemenpora Minta Kemendagri Tegur Ridho Ficardo

Cakrawala Lampung (CL) – Biro hukum kementerian pemuda dan olahraga (Kemenpora) Yusup Suparman saat dihubungi cakrawalalampung.com mengatakan, berdasarkan hasil telah hukum, konsolidasi dan rapat internal, kemenpora minta agar kementerian dalam negeri (Kemendagri) selaku “koordinator” para kepala daerah untuk memberikan sangsi kepada Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo yang merangkap jabatan sebagai ketua KONI Lampung.

“Kita minta agar ada langkah nyata dari kemendagri terhadap kepala daerah yang melanggar norma, peraturan atau perundang – undangan. Ini juga akan berdampak terhadap sangsi administrasi bagi kepala daerah yang melanggar norma dan perundang - undangan,” kata Yusup.

Dia menambahkan, semestinya sebagai pejabat publik atau struktural memiliki sikap legawa untuk mundur jika melanggar peraturan. Seperti yang dilakukan wakil gubernur Jawa Timur yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua KONI Jawa Timur.

“Seharusnya Lampung mengikuti jejak Jawa Timur yang mengundurkan diri sebagai ketua KONI setelah mengetahui sudah melanggar peraturan dan mendapat desakkan dari publik untuk mundur. Mengapa Lampung tidak mengikuti jejak Jawa Timur. Jangan sampai melegitimasi pembangkangan terhadap peraturan. Kemenpora sudah menyiapkan surat untuk kemendagri, tinggal menunggu tandatangan menteri pemuda dan olahraga. Setelah ditandatangani langsung kita kirimkan ke kemendagri. Kemenpora bisa memberikan sangsi pemberhentian pemberian anggaran bagi KONI Lampung,” ujarnya.

Sementara Ketua KONI Lampung yang juga Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo sampai berita ini diturunkan belum bisa diminta tanggapannya. (ben)
Share:

Terkait Kasus PRC, Taufik Basari Berharap Masyarakat Masih Percaya Dengan Partai Nasdem

Cakrawala Lampung (CL) - Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari angkat bicara terkait kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan sekretaris jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella (PRC).

Menurut Taufik Basari, dugaan kasus gratifikasi yang menjerat PRC itu tidak melibatkan petinggi Partai Nasdem lainnya.

"Jika semua fakta sudah dijelaskan di dalam proses persidangan, kami yakin nanti masyarakat akan menyadari bahwa tuduhan selama ini Partai Nasdem terlibat ternyata tidak berdasar," kata Taufik Basari saat dihubungi cakrawalalampung.com, Sabtu (17/10).

Taufik menegaskan, dengan sikap Partai Nasdem yang konsisten dan tegas kepada kadernya yang tersangkut kasus korupsi dan menjadi tersangka, serta dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum. Maka pihaknya berharap masyarakat masih percaya jika partai besutan Surya Paloh ini masih konsisten mengusung gerakan perubahan.

"Justru sikap yang diambil Partai Nasdem berbeda dengan partai - partai lainnya yang menunjukkan partai ini berjiwa besar. Kami yakin masyarakat menghargai sikap ini dan tidak memberikan dampak negatif terhadap keterpilihan calon kepala daerah yang diusung Partai Nasdem," ungkapnya.

Taufik Basari juga berkeyakinan kasus PRC itu tidak akan mempengaruhi jumlah pendukung kandidat yang diusung Partai Nasdem.

"Justru hal ini menambah semangat karena sikap yang diambil Partai Nasdem dapat dinilai sebagai sikap yang ksatria," ujarnya. (ben)
Share:

Jimly dan Husni Kamil Manik Hadiri Peluruncuran Film Dokumenter NPWP di KPU Metro

Cakrawala Lampung (CL) - ‎Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dan Ketua DKPP RI Jimly Ashidique menghadiri‎ peluncuran film dokumenter Nomor Piro Wani Piro (NPWP) di aula KPU Kota Metro, Sabtu (17/10).

Peluncuran film dokumenter ini juga dihadiri PPS, PPK se-Kota Metro, komisioner KPU Lampung, berbagai komunitas, sekretariat KPU Kota Metro dan juga Slamet Rohani salah satu tokoh dalam film dokumenter NPWP.‎

Komisioner KPU Kota Metro Agus Riyanto mengatakan, film dokumenter ini sebelum telah diputar lebih dari 15 kali di berbagai kampus, kelurahan dan komunitas di Kota Metro. KPU Metro sendiri merencanakan pemutaran film ini akan dilakukan di 22 kelurahan di Kota Metro.

Ditambahkannya, film dokumenter produksi KPU Kota Metro ini diproduksi atas kerjasama dengan Komunitas CangKir Kamisan.

"Selain memproduksi film dokumenter, Komunitas CangKir juga memproduksi buku berjudul Gotong-Royong Melawan Politik Uang, lomba foto anti politik uang, lagu dan t-shirt kampanye anti politik uang," pungkasnya. (*)
Share:

DPC PKB Bandarlampung Dukung Kerja - Kerja Nyata Herman HN

Cakrawala Lampung (CL) - DPC PKB Bandarlampung beserta PAC Kedamaian, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur dan Enggal mengadakan acara konsolidasi pemantapan pemenangan calon walikota Bandarlampung Herman HN, Sabtu (17/10).

Ketua DPC PKB Bandarlampung Taufiqurahman mengatakan, konsolidasi ini salah satunya bertujuan mempersatukan visi dan misi dan membulatkan tekad untuk memenangkan Herman HN sebagai walikota Bandarlampung.

“Ini salah satu wujud nyata PKB bertekad berjuang memenangkan Herman HN sebagai walikota Bandarlampung. PKB berjuang untuk Herman HN karena selama lima tahun menjadi walikota Bandarlampung, Herman HN banyak memberikan kerja – kerja nyata untuk masyarakat,” kata dia kepada cakrawalalampung.com.

Anggota DPRD Bandarlampung ini menjelaskan, kerja nyata yang dilakukan Herman HN diantaranya meningkatnya PAD dan APBD yang melampaui target, pendidikan dan kesehatan gratis.

"Peningkatan PAD dan APBD yang diraih Herman HN sangat fantastis. Anggarannya juga digunakan untuk kepentingan rakyat,” ungkapnya. (ben)
Share:

Uchok Sky Khadafi: Lelang Logistik di KPU Seperti Arisan

Cakrawala Lampung (CL) - Proses tender atau lelang logistik di KPU menjelang pemilu atau pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti surat atau bilik suara atau yang lainnya sangat rawan terjadi penyimpangan anggaran dan kongkalingkong di dalam menentukan pemenang lelang. Hal ini disampaikan
Direktur CBA Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, saat dihubungi cakrawalalampung.com, Jumat (16/10).

Menurut dia, lelang logistik rawan terjadi penyimpangan karena minim dalam pengawasanya. Ini juga dikarenakan publik hanya fokus pada ajang pilkadanya, bukan fokus terhadap lelang logistik pilkadanya.

Dan kalau sudah begitu, kata Uchok, kemungkinan lelang diduga sudah diatur sepèrti dalam bentuk arisan.

"Jadi, sepertinya tidak ada lelang. Kalau ada lelang dalam bentuk kompetitif, takut menggangu logistik dan proses pilkada. Dengan alasan inilah diduga banyak penyimpangan dalam lelang," ungkapnya. (ben)
Share:

Kejati Lampung Terus Dalami Indikasi Penyimpangan Anggaran Pembangunan RSP

Cakrawala Lampung (CL) – Kasipenkum Kejati Lampung Yadi Rachmat mengatakan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung terus memproses laporan dugaan penyimpangan anggaran pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) di Universitas Lampung.

“Kita terus mendalami laporan masyarakat yang masuk ke Kejati terkait dugaan penyimpangan ketersediaan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan RSP itu,” kata Yadi saat dihubungi cakrawalalampung.com, Jumat (16/10).

Yadi menjelaskan, proses mendalami laporan itu salah satunya dengan mengklarifikasi dengan pihak – pihak yang terkait. Namun sayangnya Yadi enggan mengungkapkan proses pendalamannya seperti apa.

“Tapi belum bisa diungkapkan sampai dimana proses pendalamannya. Saya juga sudah koordinasi dengan aspidsus. Nanti kita lihat hasil pendalamannya, apakah termasuk indikasi korupsi atau pidana murni," ujarnya.

Sementara Rektor Unila Sugeng P Hariyanto belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Panggilan telepon dan pesan singkat cakrawalalampung.com tidak mendapat jawaban. (ben)
Share:

KPU Bandarlampung Targetkan November Surat Suara Sudah Dicetak

Cakrawala Lampung (CL) – Komisioner KPU Bandarlampung Dedi Triadi mengatakan, saat ini KPU Bandarlampung sudah mulai melakukan pengumuman lelang surat suara untuk pemilihan walikota Bandarlampung. Pengumuman lelang surat suara dapat dilihat di Unit Layanan Pengadaan (ULP) IAIN Raden Intan.

“Pengumuman lelang bisa dilihat ULP IAIN Raden Intan. Pagu anggarannya Rp500 juta, surat suara yang akan dicetak sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT) ditambah 2,5 persen,” kata Dedi Triadi saat dihubungi cakrawalalampung.com, Kamis (15/10).

Saat ditanya kapan tenggat waktu pemenang lelang dan pencetakan surat suara, dia mengutarakan, ditargetkan November sudah ada pemenang lelang dan pencetakan surat suara sudah dimulai.

"Mudah - mudahan November surat suaranya sudah dicetak," ujarnya. (ben)
Share:

Robi Cahyadi: Streotipnya Sama, Semua Parpol Korupsi

Cakrawala Lampung (CL) – Dugaan kasus gratifikasi yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella mendapat sorotan pengamat politik. Menurut pengamat politik universitas Lampung Robi Cahyadi Kurniawan, secara umum hal itu akan berpengaruh terhadap Partai Nasdem.

“Secara umum sangat berpengaruh bagi Partai Nasdem. Karena Capella merupakan sekjen partai. Dan ini merusak citra dan merugikan Nasdem sebagai partai baru,” kata Robi kepada cakrawalalampung.com, Kamis (15/10).

Dan, lanjutnya, publik melihat Nasdem sama dengan partai politik (parpol) lain. Karena tidak bisa meredam korupsi. Akhirny semua parpol streotipnya sama yakni semua parpol korupsi.

“Tapi ini tidak terlalu berpengaruh terhadap calon kepala daerah yang diusung Partai Nasdem. Karena tidak semua pemilih mengenal Patrice Rio Capella,” ujarnya. (ben)
Share:

Fauzan Sibron: Kasus Patrice Rio Capella Ujian Berat Bagi Partai Nasdem

Cakrawala Lampung (CL) - Ditetapkannya Patrice Rio Capella sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi pukulan berat bagi Partai Nasdem termasuk di Bandarlampung.

Ketua DPD Partai Nasdem Bandarlampung Fauzan Sibron ketika dihubungi cakrawalalampung.com mengatakan, ditetapkannya sekjen DPP Partai Nasdem itu menjadi ujian berat bagi partai besutan Surya Paloh ini.

"Ini menjadi ujian berat bagi partai. Terutama terkait kepercayaan masyarakat terhadap partai. Karena seperti diketahui Patrice Rio Capella salah satu pendiri Partai Nasdem. Dan jika ada pengurus atau kader partai ditetapkan sebagai tersangka, pilihannya dua yakni mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai kader partai," kata Fauzan Sibron, Kamis (15/10).

Saat ditanya apakah ini juga akan berpengaruh di dalam ajang pemilihan kepala daerah termasuk di Bandarlampung, anggota DPRD Lampung ini menuturkan, sedikit banyaknya hal ini juga akan berpengaruh di ajang pilkada.

"Ini menjadi tantangan berat bagi kami untuk membangun atau mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap partai," imbuhnya.

Namun sayangnya Ketua DPW Partai Nasdem Lampung Zamzani Yasin belum bisa dikonfirmasi terkait ini. Meski telepon selulernya aktif, namun panggilan telepon cakrawalalampung.com tidak mendapat respon.

Seperti diketahui, Sekjen DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan kasus gratifikasi proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah BUMD di Sumatera Utara. (ben)
Share:

Nurakhman Yusuf: Laporan LO Thobroni Harun Tidak Memenuhi Unsur

Anggota Panwaslu Bandarlampung Nurakhman Yusuf

Cakrawala Lampung (CL) - Anggota Panwaslu Bandarlampung bidang pengawasan Nurakhman Yusuf mengatakan, berdasarkan kajian di dalam rapat pleno sentra gakkumdu yang digelar Kamis (15/10), diputuskan laporan LO Thobroni Harun terkait dugaan black campaign yang dilakukan LO pasangan calon walikota Bandarlampung Herman HN - M. Yusuf Kohar, Rakhmat Husein tidak memenuhi unsur.

“Berdasarkan bukti dan klarifikasi yang ada, pengaduan LO Thobroni Harun – Komarunizar tidak memenuhi unsur menghasut atau kampanye hitam," kata Nurakhman saat dihubungi cakrawalalampung.com, Kamis (15/10).

Dia menjelaskan, laporan LO Thobroni itu tidak melanggar pasal 187 dan pasal 69 UU nomor 1 tahun 2015. Pasal 69 isinya dalam kampanye dilarang mempersoalkam dasar negara, agama atau suku. Di dalam pasal 69 poin c juga tidak memenuhi unsur menghasut atau memfitnah.

"Menghasut itu contohnya seperti mengajak melakukan tindak pidana. Dari pelapor juga tidak menghadirkan saksi. Jadi berdasarkan kajian panwaslu, laporannya tidak memenuhi unsur,” jelasnya. (ben)
Share:

PTUN Medan Tolak Gugatan Pasangan Calon Walikota Bandarlampung Thobroni Harun - Komarunizar

Cakrawala Lampung (CL) – PTUN Medan memutuskan menolak gugatan pasangan calon walikota Bandarlampung Thobroni Harun – Komarunizar. Putusan ini dikeluarkan PTUN Medan di dalam sidang yang digelar, Kamis (15/10).

Komisioner KPU Bandarlampung Dedi Triadi mengatakan, majelis hakim di dalam persidangan menyatakan tidak menerima gugatan dari penggugat dan menerima eksepsi dari tergugat yakni KPU Bandarlampung.

“Dari pihak penggugat yang hadir kuasa hukumnya. Kalau dari KPU yang hadir saya, dua kuasa hukum KPU dan Kabag Hukum KPU Bandarlampung Musnawi. Sidangnya dimulai sekitar pukul 10.00 – 11.00 WIB,” kata Dedi saat dihubungi cakrawalalampung.com, Kamis (15/10).

Dedi menjelaskan, di dalam persidangan sebelumnya, KPU Bandarlampung menghadirkan saksi yakni Ketua KPU Bandarlampung Fauzi Heri dan ketua BKD Bandarlampung. (ben)
Share:

Hamrin Sugandi Siap Gantikan Thobroni Harun Sebagai Ketua DPD PAN Bandarlampung

Hamrin Sugandi. Foto: Benny Setiawan/cakrawalalampung.com

Cakrawala Lampung (CL) - Jika tidak ada aral melintang, PAN Bandarlampung akan menggelar musyawarah daerah (Musda) Januari 2016. Menjelang Musda bermunculan kandidat calon ketua DPD PAN Bandarlampung yang baru.

Salah satu kandidat Ketua DPD PAN Bandarlampung yakni Hamrin Sugandi. Saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (15/10), Hamrin mengatakan, jika mendapat restu Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, dirinya akan turut meramaikan bursa calon ketua DPD PAN Bandarlampung yang baru.

"Jika diizinkan ketua DPP, saya akan maju sebagai calon ketua DPD PAN Bandarlampung," kata dia.

Dia menambahkan, di dalam musda itu dirinya optimistis mendapat dukungan pengurus partai di 20 kecamatan se-Bandarlampung. (ben)
Share:

PT. KAI Butuh Waktu Sebulan Lebih Selidiki Satu Insiden Kereta Api

Cakrawala Lampung (CL) – Humas PT. KAI Subdivre III.2 Tanjung Karang Muhaimin mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu lebih dari satu bulan untuk menyelidiki insiden kereta api (KA). Hal ini dikarenakan PT. KAI harus mengumpulkan data dan saksi di lapangan.

“Cukup lama waktu penyelidikannya, bisa mencapai bulanan. Setelah itu baru diketahui kesimpulan dan keputusan penyebab terjadinya kecelakaan KA,” kata dia saat dihubungi cakrawalalampung.com, Kamis (15/10).

Muhaimin menjelaskan, tim yang melakukan penyelidikan merupakan gabungan dari PT. KAI Bandung dan Lampung yang jumlah anggota timnya mencapai puluhan. Dan ketua tim penyelidikan bisa langsung dari pusat atau langsung ditunjuk dari petugas PT. KAI di Lampung.

“Setelah ada keputusan, sangsinya mulai dari hukuman ringan, sedang dan berat. Contoh sangsinya diantaranya bisa penurunan pangkat, atau gaji dari masinis KA jika terbukti melakukan kesalahan. Jika pelanggarannya berat, sangsinya akan ditentukan kantor pusat,” ungkapnya.

Terkait anjloknya KA babaranjang di Desa Pemanggilan, Natar, Muhaimin mengutarakan, pihaknya sudah mengevakuasi gerbong babaranjang dengan menggunakan crane dari Lahat dan Lampung.

“Gerbong yang anjlok sudah dievakuasi. Jalur kereta tidak ada masalah. Sudah lancar kembali,” jelasnya. (ben)
Share:

Waduh, di Tuba Barat 678 Terduga TB, 1 Penderita Meninggal Dunia

Cakrawala Lampung (CL) - Penyakit TBC atau tuberculosis (TB) adalah salah satu penyakit menular yang menjadi masalah utama kesehatan masyarakat. 

Koordinator pelaksana TB Care Aisyiyah Tulang Bawang Barat (Tuba Barat) Novi Misriyanti, S Kep usai kegiatan monitoring dan evaluasi kader Community TB Care Tuba Barat, Rabu (14/10l mengatakan, saat ini jumlah terduga penderita TB di Tuba Barat cukup besar yaitu 678 terduga TB dan yang positip terkena penyakit menular TB 92 orang, sembuh 32, dan yang meninggal dunia 1 orang. Selain itu, yang menerima hasil tes HIV 6 orang.

Data tersebut, lanjutnya, diperoleh relawan Community TB Care yang berjumlah 48 orang yang tersebar di enam Kecamatan yaitu Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, Tulang bawang Udik, Gunung Terang, Lembu kibang, dan Way Kenanga.

Para relawan tersebut, jelas dia, melakukan sosialisasi atau melakukan penyuluhan secara mandiri maupun berkelompok, menganjurkan dan mendampingi orang terkena TB untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas. Serta mendampingi pengawas (orang terdekat yang mengawasi pasien meminum obat sampai sembuh) dalam mengawasi pasien meminum obat. 

"Karena orang yang tekena TB harus rutin meminum obat. Penyebarannya penyakit menular ini sangat mudah yaitu bisa melaui udara yaitu batuk atau bersin si penderita yang telah positif terkena TB dan dihirup oleh orang yang berada disekitar orang penderita tersebut maka akan tertular TB juga," ujarnya.

Dia menambahkan, penanggulangan penularan penyakit TB ini perlu ada dukungan dari semua pihak. Baik itu eksekutif ataupun legislatif serta ormas, karena penyebaran penyakit ini sangat membahayakan. (ben)
Share:

Sulpakar: Belum Ada Rolling, Kita Konsentrasi Kerja Aja Dulu

Cakrawala Lampung (CL) - Wacana Penjabat (Pj) Walikota Bandarlampung Sulpakar akan merolling sejumlah pejabat terbantahkan. Setidaknya rolling belum dilakukan dalam waktu dekat ini.

Pernyataan belum adanya rolling pejabat dalam waktu dekat ini disampaikan Pj Walikota Bandarlampung Sulpakar usai paripurna di DPRD Bandarlampung, Selasa (13/0).

"Belum, belum ada rolling. Kita konsentrasi kerja dulu ya," kata Sulpakar kepada wartawan seraya menuju kendaraannya. (ben)
Share:

Muhaimin: Sudah Tiga Kali Kereta Api Babaranjang Anjlok

Cakrawala Lampung (CL) - Setelah anjlok di Negeri Agung, Way Kanan, kali ini kereta api babaranjang kembali anjlok di Desa Pemanggilan, Natar, Lampung Selatan, Selasa (13/10).

Humas PT KAI Subdivre III.2 Tanjungkarang, Muhaimin mengatakan, anjloknya babaranjang bermuatan batubara sebanyak 60 gerbong ini terjadi untuk yang ketiga kalinya di tahun 2015 ini.

"Ini udah yang ketiga kalinya babaranjang kita anjlok. Yang pertama terjadi di Baturaja, kedua di Negeri Agung, Way Kanan dan yang di Natar ini yang ketiga kalinya," kata Muhaimin saat dihubungi cakrawalalampung.com, Selasa (13/10).

Muhaimin mengutarkan, banyak faktor yang menyebabkan anjloknya babaranjang ini. Namun semuanya masih dalam proses penyelidikan.

"Bisa karena human eror, atau karena faktor lainnya. Tapi kita tunggu saja hasil penyelidikannya. Yang pasti masinis kita memiliki jam terbang dan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi masinis.

Dia mengungkapkan, babaranjang yang anjlok di Natar sekitar pukul 08.35 WIB itu masinisnya Andrian Rosandi dan Dimas Aminudin yang melaju dari Tanjung Enim membawa muatan batubara dengan 60 gerbong.

"Yang anjlok dari gerbong ke 15 – gerbong 22," tandasnya. (ben)
Share:

Ahmad Mufti Salim Lantik Muhammad Iqbal Sebagai Ketua PKS Pesisir Barat

Cakrawala Lampung (CL) - Ketua Umun PKS Lampung Ahmad Mufti Salim melantik lima pengurus DPD PKS Pesisir Barat, Minggu (11/10) di Aula Sunset Beach, Krui.

Lima orang yang dilantik Muhammad Iqbal sebagai Ketua Umum, Muzni HM sebagai Wakil Ketua Umum, Ahmad Husaini sebagai Sekretaris Umum, dan Wahid Azmanjaya sebagai Bendahara Umum serta Ketua Bidang Kaderisasi Abdurrahman.

Dalam pidato politiknya, Ketua PKS Pesisir Barat, Iqbal dihadapan Ketua dan pengurus PKS Lampung lainnya menyatakan komitmennya untuk sekuat tenaga bekerja menjalankan amanat munas yan diturunkan menjadi amanah muswil dan musda yakni pencapaian suara PKS diatas 10 persen.

"Kami berkomitmen untuk mencapai suara diatas 10 persen pada pemilu 2019," kata Iqbal.

Sementara, Ketua Umum PKS Lampung Ahmad Mufti Salim menuturkan, meskipun PKS menargetkan setidaknya 10 persen suara pada Pemilu 2019, hal itu dipastikan tidak akan mengganggu rekan - rekannya sesama pengurus di partai politik.

"Kami pastikan target capaian suara di atas 10 persen tidak akan sampai mengganggu kawan - kawan partai politik. Bahkan kami berharap bahwa dengan pencapain target PKS, semua kader ikut berbahagia dengan pencapaian tersebut," ujar Mufti.

Mufti menambahkan, kedepan PKS akan bekerjasama dengan seluruh elemen termasuk dengan partai politik lainnya untuk memajukan sekaligus mensejahterakan masyarakat. (*)
Share:

Ini Alasan Wiyadi Beri Sinyal Positif Wacana Rolling Pejabat

Foto: Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi

Cakrawala Lampung - Wacana Penjabat (Pj) Walikota Bandarlampung Sulpakar akan merolling sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah kota Bandarlampung mendapat sinyal positif dari Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi.

Menurut Wiyadi, dirinya memberi sinyal positif rencana rolling itu jika Sulpakar menilai terdapat satuan kerja (satker) yang kurang memadai/tidak bisa mengikuti irama kerja walikota.

"Silakan saja dirolling jika satkernya belum optimal dalam melaksanakan tugas kerja," kata dia, Senin (12/10).

Namun, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengingatkan agar dalam melakukan rolling, pj walikota tetap harus mengikuti aturan yang berlaku dan menggunakan pertimbangan yang objektif.

"Jadi jangan sampai rolling dilakukan atas dasar suka dan tidak suka," tegasnya.

Sebelumnya Pj Walikota Bandarlampung Sulpakar melontarkan wacana akan merolling sejumlah pejabat. Namun dia mengimbau agar para pejabat untuk tidak resah atas rencana rolling ini.

"Peluang rolling tetap terbuka. Ini semata-mata agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Yang namanya jabatan itu sebuah amanah. Dan yang namanya pegawai negeri sipil itu harus siap ditempatkan dimana saja," katanya. (ben)
Share:

LO Thobroni Harun Tuding Panwaslu Bandarlampung Sudah "Masuk Angin"

Foto: Benny Setiawan/cakrawalalampung.com

Cakrawala Lampung (CL) - Liassion Officer (LO) pasangan calon walikota Bandarlampung Thobroni Harun - Komarunizar, Hamami Fauzi menuding panwaslu Bandarlampung sudah "masuk angin". Tudingan ini lantaran Hamami menilai panwaslu tidak menindaklanjuti laporan pihaknya.

Seperti, kata dia, panwaslu tidak menindaklanjuti laporannya terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan calon walikota Bandarlampung Herman HN yang merolling pejabat enam bulan sebelum akhir masa jabatan (AMJ) berakhir.

"Nah sekarang kita melaporkan LO nya Herman HN, Rakhmat Husein karena sudah menjelek - jelekkan calon walikota Pak Thobroni Harun di dalam kampanye Herman HN. Ditindaklanjuti atau nggak, kita liat aja nanti. Panwaslu masuk angin lagi apa nggak?," kata dia kepada wartawan di DPRD Bandarlampung, Senin (12/10).

Terkait tudingan ini, Ketua Panwaslu Bandarlampung Adek Asyari membantahnya. Menurut dia, pihaknya selalu menindaklanjuti dan mengkaji laporan yang masuk sesuai peraturan.

"Jika tidak memenuhi unsur ya mau gimana lagi. Kan panwaslu bukan memuaskan semua pihak. Artinya, pasti ada salah satu pihak yang merasa dirugikan," kata Adek kepada wartawan, Senin (12/10). (ben)
Share:

Cik Raden: Bapol PP Bandarlampung Turunkan 1.000 Personil Amankan Pilwakot

Cakrawala Lampung (CL) - Badan Polisi Pamong Praja (Bapol PP) Bandarlampung menurunkan 1.000 personil untuk mengamankan jalannya pemilihan walikota Bandarlampung mendatang. 1.000 personil ini diantaranya terbagi 50 personil untuk masing - masing kecamatan.

Hal ini disampaikan Kepala Bapol PP Bandarlampung Cik Raden kepada wartawan, Senin (12/10).

"Anggota kita turut mengamankan jalannya pilkada bersama - sama dengan linmas, babinkamtibmas dan kepolisian. Anggota kita juga turut mengamankan jalannya penghitungan suara," kata dia. (ben)
Share:

Dinilai Menjelekkan Calon Lain, Rakhmat Husein Dilaporkan ke Panwaslu Bandarlampung

Foto: Benny Setiawan/cakrawalalampung.com

Cakrawala Lampung (CL) - Tim pemenangan calon walikota Bandarlampung Thobroni Harun - Komarunizar melaporkan Liassion Officer (LO) pasangan calon walikota Bandarlampung Herman HN - M. Yusuf Kohar, Rakhmat Husein DC ke panwaslu Bandarlampung.

Laporan ke panwaslu ini lantaran Rakhmat Husein diduga telah menjelek – jelekkan pasangan calon nomor 3 di dalam kampanye pasangan calon Herman HN – M. Yusuf Kohar.

Hal ini disampaikan LO pasangan calon walikota Bandarlampung Thobroni Harun - Komarunizar, Hamami Fauzi kepada wartawan di DPRD Bandarlampung, Senin (12/10).

"Di dalam kampanyenya, Rakhmat Husein mengatakan tulisan di banner calon nomor 3 yang akan menaikkan dua kali lipat insentif RT dan guru ngaji dinilai bohong. Jadi Jumat (9/10) lalu sudah kita laporkan hal ini ke Panwaslu Bandarlampung," kata dia.

LO pasangan calon walikota Bandarlampung Herman HN – M. Yusuf Kohar, Rakhmat Husein mempersilahkan jika Hamami Fauzi melaporkan dirinya ke panwaslu.

“Silakan saja, saya nggak bisa menghalangi orang melapor ke panwaslu. Yang pasti saya tidak pernah menjelek – jelekkan calon lainnya. Saya hanya ngomong di dalam APBD 2016 yang sudah disahkan, tidak ada anggaran untuk kenaikan insentif guru ngaji dan ketua RT. Jadi dari sisi mana saya menjelekkan calon lain,” ungkapnya. (ben)
Share:

KPID Lampung Minta Lembaga Penyiaran Bersikap Netral di Pilkada

Anggota KPID Lampung Febriyanto Ponahan.

Cakrawala Lampung (CL) - Lembaga penyiaran televisi dan radio diminta mentaati durasi siar atau spot di dalam menyiarkan kampanye calon kepala daerah. Hal ini disampaikan anggota KPID Lampung Febriyanto Ponahan kepada cakrawalalampung.com, Minggu (11/10).

"Maksimal 10 spot per hari untuk tv/radio untuk masing - masing pasangan calon. 1 spot=30 second tv dan 60 second untuk radio," kata dia.

Mantan jurnalis televisi ini menambahkan, pihaknya terus mengingatkan agar lembaga penyiaran tetap bersikap netral dan berhati - hati.

"Selain itu, iklan layanan masyarakat pilkada dan semuanya harus melalui masing - masing KPU setempat," jelasnya. (ben)
Share:

Wahrul Fauzi Silalahi: PLN Harus Bertanggungjawab Atas Kerugian yang Diderita Masyarakat

Cakrawala Lampung (CL) – PLN Lampung diminta bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita masyarakat akibat pemadaman bergilir. Salah satunya musibah kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik karena tidak stabilnya arus listrik dan dampak pemadaman bergilir. Hal ini disampaikan Direktur LBH Bandarlampung Wahrul Fauzi Silalahi.

“Semestinya PLN memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita masyarakat karena dampak pemadaman bergilir itu,” kata dia.

Selain itu, Wahrul juga meminta masyarakat harus lebih kritis dan bisa melaporkan kepada LBH sebagai bahan tambahan bukti perkara gugatan publik yang dilakukan LBH terhadap PLN yang perkaranya sedang berjalan.

Yang menjadi pertanyaan publik, lanjut dia, pelayanan PLN semakin hari bukan semakin baik tapi terus menurun bahkan cenderung mengecewakan pelanggan.

"kita tak habis pikir PLN, semakin lama pelayanan PLN semakin buruk. Maka penting bagi hukum dalam hal ini pengadilan untuk bisa memaksa dan mengintervensi secara hukum kepada PLN agar ada dampak perubahan dan perbaikan terhadap pelayanan masyarakat," pungkasnya.

Sementara pihak PLN belum bisa dikonfirmasi. Cakrawalalampung.com berupaya menghubungi Manajer Distribusi PLN Lampung, Alam Awaludin namun belum ada jawabannya. (ben)
Share:

KOMISI III DPRD Bandarlampung Dituding Lembek Tanggapi Pengaduan Masyarakat

Cakrawala Lampung (CL) – Komisi III DPRD Bandarlampung dituding keras di awal tapi lembut dibelakang dalam menanggapi pengaduan masyarakat. Tudingan ini disampaikan pemilik hak sewa lahan PT. KAI di Jalan Gatot Subroto, Heri CH Burmeli, lantaran Komisi III DPRD Bandarlampung tidak menindaklanjuti pengaduannya terhadap pemilik Toro House yang diduga telah mencaplok lahannya.

"Padahal pihak Toro House tidak dapat menunjukkan sertifikat kepemilikan lahan baik sertifikat asli atau salinannya. Pemilik Toro House juga tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan saat pertemuan dengan komisi III DPRD Bandarlampung. Semestinya komisi III bisa mengeluarkan rekomendasi membatalkan izin pihak Toro House yang tidak ada dasar hukum yang sah,” kata Heri.

Kuasa Hukum Toro House, Herwanto Semeguk menuturkan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Heri CH Burmeli untuk menyelesaikan masalah ini namun belum ada titik temu.

"Belum ada titik temu dalam upaya mediasi. Terkait sertifikat lahan, kita belum mendapat undangan dari komisi III dan akan saya tanyakan dengan yang megang sertifikatnya,” ujarnya.

Sementara Anggota Komisi III DPRD Bandarlampung Yuhadi membantah tudingan Heri CH Burmeli itu. Menurut Yuhadi, pihaknya sudah berupaya memediasi kedua belah pihak. Namun belum ada titik temu, sehingga menyarankan kedua belah pihak tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.

“Kita juga sudah minta agar pihak Toro House untuk menunjukkan sertifikat kepemilikan lahannya. Kita tunggu saja,” tandasnya. (ben)
Share:

MUI Bandarlampung Cegah Paham Radikal dan Sesat

Cakrawala Lampung (CL) – MUI Bandarlampung, Sabtu (10/10), menggelar dialog keagamaan dan kebangsaan di meeting room, Begadang Resto. Dialog yang menghadirkan narasumber Khaeruddin Tahmid (dosen fakultas syari'ah IAIN) dan Komandan Kodim 0410 ini diikuti 93 peserta yang berasal dari MUI seluruh kecamatan di Bandar Lampung, ormas islam serta mahasiswa/i IAIN Raden Intan. Dialog juga dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandarlampung Seraden Nihan dan Kasat Intel Polresta Bandarlampung.

Ketua Umum MUI Bandarlampung Ustadz Suryani M Nur mengatakan, acara yang dibuka Sekda Bandarlampung Badri Tamam ini merupakan salah satu kontribusi, tanggungjawab dan peran serta MUI dalam mensosialisasikan ajaran islam rahmatan lil alamin.

“Sehingga dapat memahaminya secara konseptual dan gradual. Dan dapat menciptakan kondisi umat yang damai dan toleran serta terhindar dari paham sesat dan radikal,” ujarnya. (ben)
Share:

Waduh, Masih Ada 10 Ribu Terduga TB di Bandarlampung yang Belum Ditemukan

Foto: Benny Setiawan/cakrawalalampung.com

Cakrawala Lampung (CL) - Dinas kesehatan Kota Bandarlampung harus bekerja keras menanggulangi
penyebaran penyakit tuberkulosi (Tb). Sebab, dari 15 ribu warga yang terduga terjangkit Tb, baru 5 ribu terduga Tb yang berhasil ditemukan.

Hal ini disampaikan Wakil Administrator Tuberkulosis (Tb) Dinas Kesehatan Bandarlampung, Triningrum disela - sela acara meeting with NGO SSR TB Aisyiyah Bandarlampung di Begadang Resto, Kamis (22/10).

Menurut dia, semakin banyak ditemukan terduga penderita tb semakin baik. Namun harus diimbangi dengan pengobatan yang baik pula.

"Masih ada 10 ribu lagi terduga penderita tb yang belum ditemukan," kata dia. (ben)
Share:

Dalil Tidak Terbukti, DKKP Putuskan Rehabilitasi Nama Bawaslu Lampung

Cakrawala Lampung (CL) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung dapat bernafas lega. Pasalnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam amar putusannya dalam sidang yang digelar Jumat (9/10), memutuskan bawaslu Lampung direhabilitasi.

Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait ketika dihubungi cakrawalalampung.com mengatakan, DKPP dalam amar putusan nomor 16/DKPP - PKE - IV/2015 memutuskan menolak seluruh permohonan pengadu yakni Ketua Lembaga Aspirasi Masyarakat dan Analisis Pembangunan (Lambang) Antoni Wijaya, nama Bawaslu Lampung direhabilitasi, memerintahkan bawaslu RI untuk menindaklanjuti keputusan ini selambat - lambatnya 7 hari setelah putusan dan meminta bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

"Dalil yang diajukan pengadu tidak terbukti. Jadi nama bawaslu Lampung direhabilitasi," kata Saut.

Ketua Lampung yakni Fatikhatul Khoiriyah saat dihubungi bersyukur atas keputusan DKPP yang merehabilitasi nama Bawaslu Lampung.

"Alhamdulillah, DKPP merehabilitasi nama bawaslu Lampung. Kedepan kita akan lebih ketat dan lebih hati - hati lagi dalam melakukan pengawasan," kata Fatikhatul Khoiriyah.

Kendati demikian, kata wanita yang disapa Khoir ini, pihaknya mengapresiasi terhadap lembaga atau perseorangan yang mengkritisi bawaslu Lampung. Karena itu salah satu bagian dari dinamika demokrasi.

Sementara Ketua Lembaga Aspirasi Masyarakat dan Analisis Pembangunan (Lambang) Antoni Wijaya belum bisa dikonfirmasi.

"Nanti aja ya, saya lagi di dalam kendaraan dalam perjalanan," ujarnya singkat.

Anggota Bawaslu Lampung Nazarudin Togakratu yang menghadiri sidang DKPP membenarkan jika DKPP menolak semua dalil pengadu.

"Semua laporan pengadu tidak terbukti dan ditolak DKPP. Akhirnya DKPP memutuskan merehabilitasi nama Bawaslu Lampung," ungkapnya. (ben)
Share:

DIRGAHAYU KOTA BANDARLAMPUNG KE 337

DIRGAHAYU KOTA BANDARLAMPUNG KE 337

Nasional

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog