Langsung ke konten utama

Ahmad Mufti Salim Lantik Muhammad Iqbal Sebagai Ketua PKS Pesisir Barat

Cakrawala Lampung (CL) - Ketua Umun PKS Lampung Ahmad Mufti Salim melantik lima pengurus DPD PKS Pesisir Barat, Minggu (11/10) di Aula Sunset Beach, Krui.

Lima orang yang dilantik Muhammad Iqbal sebagai Ketua Umum, Muzni HM sebagai Wakil Ketua Umum, Ahmad Husaini sebagai Sekretaris Umum, dan Wahid Azmanjaya sebagai Bendahara Umum serta Ketua Bidang Kaderisasi Abdurrahman.

Dalam pidato politiknya, Ketua PKS Pesisir Barat, Iqbal dihadapan Ketua dan pengurus PKS Lampung lainnya menyatakan komitmennya untuk sekuat tenaga bekerja menjalankan amanat munas yan diturunkan menjadi amanah muswil dan musda yakni pencapaian suara PKS diatas 10 persen.

"Kami berkomitmen untuk mencapai suara diatas 10 persen pada pemilu 2019," kata Iqbal.

Sementara, Ketua Umum PKS Lampung Ahmad Mufti Salim menuturkan, meskipun PKS menargetkan setidaknya 10 persen suara pada Pemilu 2019, hal itu dipastikan tidak akan mengganggu rekan - rekannya sesama pengurus di partai politik.

"Kami pastikan target capaian suara di atas 10 persen tidak akan sampai mengganggu kawan - kawan partai politik. Bahkan kami berharap bahwa dengan pencapain target PKS, semua kader ikut berbahagia dengan pencapaian tersebut," ujar Mufti.

Mufti menambahkan, kedepan PKS akan bekerjasama dengan seluruh elemen termasuk dengan partai politik lainnya untuk memajukan sekaligus mensejahterakan masyarakat. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …