Jabat Ketua KONI, Kemendagri Nilai Ridho Ficardo Melanggar SE Mendagri

Cakrawala Lampung (CL) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo telah melanggar surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor : 800/148/sj tertanggal 17 Januari 2012. Dimana di dalam SE tersebut, Mendagri melarang kepala daerah, pejabat publik, termasuk wakil rakyat, maupun PNS rangkap jabatan pada organisasi olah raga seperti KONI dan Pengurus Induk Olahraga.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Dodi Riadmadji saat dihubungi cakrawalalampung.com, Kamis (23/10).

“Baca saja surat edarannya. Terkait untuk sangsinya, saya kira KPK yang lebih paham. Karena itu atas komitmen bersama KPK. Dari sisi pemerintahan, sebenarnya kepala daerah itu tidak menjadi ketua KONI karena masih banyak cabang – cabang olahraga yang tidak mesti dikoordinir oleh KONI. Ini agar semua cabang olahraga mendapat perhatian secara proposional,” kata Dodi kepada cakrawalalampung.com.

Saat ditanya apakah pihaknya sudah menerima surat dari kemenpora terkait dugaan pelanggaran ini, Dodi mengutarakan, kemendagri melalui dirjen otda akan menindaklanjuti surat tersebut.

“Silahkan saja jika kemenpora akan mengirimkan surat terkait hal ini ke kemendagri. Nanti Dirjen Otda yang akan menindaklanjuti surat dari kemenpora tersebut,” ujarnya.

Seperti diketahui, SE Mendagri nomor : 800/148/sj tertanggal 17 Januari 2012 itu merupakan penegasan atas UU Nomor 03 tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan.

Di dalam SE itu diingatkan terkait sanksi bagi kepala daerah, pejabat publik, PNS yang merangkap jabatan. Sebagaimana termuat dalam pasal 56 ayat 1 hingga 4 ditegaskan larangan bagi kepala daerah, pejabat publik, dan PNS merangkap jabatan di organisasi keolahragaan.

Sanksi yang akan diberikan dalam UU tersebut, salah satunya adalah pembekuan organisasi yang dijabat oleh kepala daerah atau pejabat publik. Sedangkan pejabat yang merangkap jabatan ada sanksi tersendiri yang akan dijatuhkan. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog