KPK Dipastikan Akan "Sentil" Kepala Daerah yang Melanggar SE Mendagri

BANDARLAMPUNG (CL) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menegur kepala daerah yang sudah melanggar surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor : 800/148/sj tertanggal 17 Januari 2012 tentang larangan kepala daerah, pejabat publik, termasuk wakil rakyat, maupun PNS rangkap jabatan pada organisasi olah raga seperti KONI dan Pengurus Induk Olahraga.

Kepastian ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian dalam negeri (Kemendagri) Dodi Riadmadji melalui pesan singkatnya saat dihubungi cakrawalalampung.com, Kamis (29/10).

"Ini karena KPK mengawasi terkait dengan SE Mendagri itu. Sedangkan Dirjen Otda berkewajiban memanggil kepala daerah yang melanggar SE tersebut. Karena Dirjen Otda yang memiliki otoritas pembinaan itu. Namun nampaknya Dirjen Otda belum dilapori stafnya terkait ini," kata dia.

Saat cakrawalalampung.com menanyakan saat ini berapa jumlah kepala daerah yang sudah melanggar SE Mendagri karena merangkap jabatan sebagai ketua KONI, Dodi mengaku belum mengetahui pasti jumlahnya.

"Saya belum cek di Otda, saya sedang rapat dengan Kejagung. Tapi waktu jaman saya menjadi direktur di Otda semua tidak ada yang melanggar SE. Karena patuh pada SE," pungkasnya. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog