Media Massa Punya Tanggung Jawab Kembangkan Mutu Demokrasi

BANDARLAMPUNG (CL) - Sebagai pilar keempat demokrasi, media massa memiliki tanggung jawab turut mengembangkan mutu demokrasi. Media melalui jurnalisnya dituntut ikut berperan membawa kehidupan berdemokrasi menjadi semakin substantif, tanpa melupakan hal-hal yang formalistik.

Ketua AJI Bandarlampung Yoso Mulyawan mengatakan, di Indonesia termasuk Lampung, peran pers dalam menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi sudah tertera jelas dalam undang- undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, pasal 6 huruf b. Lebih jauh lagi, pers nasional diwajibkan turut serta mendorong terwujudnya supremasi hukum, menghormati kebhinekaan, termasuk mewujudkan terpenuhinya hak asasi manusia.

Dia menambahkan, upaya pengawasan serta pemberian saran, kritik, dan koreksi juga diperlukan terhadap setiap hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dalam menjalankan peran-peran tersebut, pers diperbolehkan mengembangkan pendapat umum, tetapi tetap harus berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.

Dijelaskannya, di dalam suasana pilkada serentak di delapan kabupaten/kota di Lampung mendatang, peran-peran tersebut tentu melekat dalam tubuh pers melalui jurnalisnya. Apalagi, momen pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berhubungan erat dengan kepentingan publik sebagai konstituen dari para calon. Lima menit di bilik suara, menentukan nasib lima tahun ke depan.

"Pers mau tak mau, suka tidak suka, wajib turun gelanggang untuk memastikan pilkada serentak berlangsung secara demokratis. Segala fungsi pers pun berlaku yakni menyediakan informasi tentang kepilkadaan kepada masyarakat, memberi edukasi dalam hal ini pencerdasan politik kepada masyarakat, serta menjadi watchdog alias melakukan kontrol atas pelaksanaan pilkada," kata Yoso dalam siaran pers yang diterima cakrawalalampung.com, Senin (26/10).

Dia mengungkapkan, pada fungsi menyediakan informasi, pers misalnya bisa memberi kabar kepada masyarakat mengenai siapa saja pasangan calon kepala daerah dan wakilnya yang bertarung dalam pilkada. Yang lebih substansif lagi, pers bisa menyediakan informasi tentang rekam jejak masing-masing calon. Dengan begitu, publik akhirnya memiliki referensi memadai sebelum memutuskan akan mencoblos calon yang mana di bilik suara.

Dari fungsi memberi edukasi, jelasnya, pers diharapkan membantu masyarakat untuk memahami secara utuh mengenai seluk-beluk kepilkadaan. Misalnya, mengenai dasar pikir dilaksanakannya pilkada dan apa pentingnya pilkada bagi masyarakat. Pers juga dapat mengedukasi masyarakat terkait penyadaran bahwa peran aktif mereka sangat dibutuhkan agar pilkada berjalan sesuai koridor. Lebih teknis lagi, pers diharapkan membantu masyarakat mengetahui berbagai mekanisme pilkada. Seperti cara menggunakan hak pilih alias cara mencoblos yang benar pada hari H pilkada hingga cara mendaftar plus memastikan namanya telah tercatat sebagai pemilih.

Sementara, ujarnya, pada fungsi kontrol, pers diwajibkan ikut mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pilkada. Hal itu agar pilkada benar-benar berlangsung secara fair guna memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat. Misalnya, hak masyarakat untuk menyalurkan suaranya, termasuk hak masyarakat untuk turut berperan dalam mengawasi jalannya pilkada.

"Fungsi kontrol ditekankan juga supaya pilkada berjalan secara jujur dan adil. Tak ada politik uang, tak ada kampanye hitam, hingga tak ada penghilangan hak pilih masyarakat. Dalam menjalankan fungsi inilah, pers bisa bekerjasama dengan penyelenggara pilkada, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajaran maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajaran, dalam konteks narasumber pemberitaan," ungkapnya.

Fungsi kontrol dan pengawasan bagi pers mutlak, tambahnya lagi, diterapkan agar pilkada berjalan sesuai koridor. Karenanya, menjadi penting pula bagi pers mengenai jalinan kemitraan dengan narasumber khususnya bersama Bawaslu dan jajaran sebagai lembaga pengawas pemilu. Di sisi lain, pers tentu tak dapat melupakan kontrol terhadap lembaga pengawas itu sendiri.

Merujuk pada latar belakang di atas, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung sebagai organisasi profesi wartawan-wartawan di Provinsi Lampung, khususnya Kota Bandarlampung dengan digandeng Bawaslu Provinsi Lampung bermaksud mengadakan seminar peran media massa dalam Pengawasan pilkada partisipatif.

"Tujuan kegiatan itu di antaranya memberi pengetahuan kepada pers melalui jurnalisnya mengenai pentingnya pengawasan pilkada dan seluk-beluk pengawasan pilkada. Kemudian, mengajak para jurnalis agar lebih kritis dan aktif dalam mengawasi dan memantau jalannya pilkada. Termasuk, memberi edukasi kepada jurnalis mengenai peliputan pilkada, khususnya terkait pengawasan, agar sesuai dengan koridor Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik," pungkasnya. (*/ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog