Rolling Pejabat yang Dilakukan Sulpakar Diduga Illegal dan Kental Nuansa Politik

BANDARLAMPUNG (CL) - Rolling pejabat yang dilakukan Penjabat Walikota Bandarlampung Sulpakar beberapa waktu lalu diduga menyalahi peraturan.

Menurut akademisi Universitas Lampung Yusdianto, rolling pejabat yang dilakukan Sulpakar itu telah menyalahi surat edaran (SE) badan kepegawaian negara (BKN) nomor K.36 - 30/V.100 - 2/99 perihal penjelasan atas kewenangan pejabat daèrah di bidang kepegawaian tertanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Yusdianto menjelaskan, di dalam surat dari BKN itu dikatakan, penjabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang mengakibatkan hukum pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN. Kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri.

"Jadi, rolling yang dilakukan Sulpakar itu merupakan rolling pejabat yang liar. Dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang serampangan," kata dia saat dihubungi cakrawalalampung.com, Rabu (28/10).

Selain itu, kandiddat Doktor Universitas Padjajaran Bandung ini mensinyalir rolling yang dilakukan Sulpakar itu terindikasi adanya muatan politis atau titipan dari pejabat tertinggi satu tingkat di atasnya.

"Rollingnya diduga sangat kental nuansa politisnya," tandasya. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog