Sangsi Terlalu Ringan, Jadi Celah Bagi Calon Petahana untuk Gunakan Fasilitas Negara

Cakrawala Lampung (CL) - Anggota panwaslu Bandarlampung Nur Rakhman Yusuf mengatakan, meski sudah tidak menjabat sebagai kepala daerah, namun kemungkinan besar calon kepala daerah petahana diduga masih menggunakan fasilitas negara. Salah satunya dalam hal penggunaan protokoler di dalam kampanye atau konsolidasi.

Bagi calon petahana yang masih mengunakan fasilitas protokoler pemerintahan meski sudah tidak menjabat lagi, jelas dia, terkena pasal 70 ayat 1 poin b UU nomor I tahun 2015.

"Sangsinya dijelaskan di pasal 189 yakni pidana paling singkat selama 1 bulan atau paling lama 6 bulan, atau denda minimal Rp600 ribu dan maksimal Rp6 juta," kata dia kepada cakrawalalampung.com, Sabtu (24/10).

Sedangkan, jelas dia lagi, sangsi bagi aparatur sipil negara yakni dimulai dari penurunan jabatan sampai dengan pemecatan.

"Sekarang sudah tidak ada incumbent lagi. Karena sudah habis akhir masa jabatannya. Otomatis protokoler pemkot sudah tidak ada. Yang pasti semua calon ada asisten pribadi dari kepolisian. Kalau protokolnya kena netralitas PNS kalau dia PNS," ungkapnya. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog