Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Ternyata Pemkot Bandarlampung Melakukan Rolling Pejabat Atas Persetujuan Gubernur

BANDARLAMPUNG (CL) – Kepala BKD Kota Bandarlampung M. Umar mengatakan, rolling pejabat yang dilakukan Penjabat Walikota Bandarlampung Sulpakar beberapa waktu lalu sudah sesuai prosedur. Karena sudah mengajukan izin tertulis ke menteri dalam negeri (Mendagri) melalui gubernur Lampung.

Umar menjelaskan, izin tertulis kepada mendagri melalui gubernur itu karena secara etika gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Artinya gubernur yang akan meneruskan kepada mendagri.

Saat ditanya apakah BKD Kota Bandarlampung sudah menerima salinan persetujuan tertulis untuk melakukan rolling dari mendagri, Umar menyarankan untuk menanyakan langsung ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

“Kita lihat saja nanti bagaimana proses yang masih berjalan. Tanyakan ke provinsi aja. Yang pasti sebelum rolling sudah melalui tim baperjakat terlebih dahulu. Dan kita terima persetujuan dari gubernur untuk melakukan rolling,” kata Umar usai hearing dengan komisi I DPRD Bandarlampung, Senin (2/11).

Asisten I Pemprov Lampung Rifki Wirawan saat dikonfirmasi, Senin (2/11) menegaskan, persetujuan rolling pejabat tersebut cukup persetujuan gubernur.

“Gubernur itu wakil pemerintah pusat, jadi rolling cukup persetujuan gubernur. Ini melekat sesuai undand – undang,” ujarnya singkat, seraya mengatakan sedang berada di luar kota saat dihubungi.

Sebelumnya akademisi Universitas Lampung Yusdianto menuturkan, rolling pejabat yang dilakukan Sulpakar itu telah menyalahi surat edaran (SE) badan kepegawaian negara (BKN) nomor K.36 Р30/V.100 Р2/99 perihal penjelasan atas kewenangan pejabat daèrah di bidang kepegawaian tertanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Yusdianto menjelaskan, di dalam surat dari BKN itu dikatakan, penjabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang mengakibatkan hukum pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN. Kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri.

“Jadi, rolling yang dilakukan Sulpakar itu merupakan rolling pejabat yang liar. Dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang serampangan,” kata dia saat dihubungi cakrawalalampung.com, Rabu (28/10).

Selain itu, kandiddat Doktor Universitas Padjajaran Bandung ini mensinyalir rolling yang dilakukan Sulpakar itu terindikasi adanya muatan politis atau titipan dari pejabat tertinggi satu tingkat di atasnya.

“Rollingnya diduga sangat kental nuansa politisnya,” tandasya. (ben)

Berita Populer

Badri Tamam Nilai KPRI Handayani Koperasi Sehat

Bandarlampung - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandarlampung, Badri Tamam, menilai Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Dinas Pendidikan Bandar Lampung merupakan koperasi sehat, karena asetnya mencapai lebih sepuluh miliar.

"Semoga kedepan koperasi Handayani dapat lebih baik lagi," kata Badri Tamam dalam rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 2018 KPRI Handayani Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, di Aula Dinas Pendidikan setempat, sabtu (9/3).

Menurut Badri Tamam, KPRI Handayani sangat bermanfaat para anggotanya. Salah satunya memberangkatkan umroh enam orang, membantu anggota dan masyarakat misalnya dalam rangka pengadaan sembako, termasuk juga simpan-pinjam.

Ketua KPRI Handayani Tatang Setiadi menjelaskan, RAT rutin tiap tahun ini merupakan salah satu amanah dari Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992. Koperasi harus setiap tahun melaporkan kegiatan tahunannya melalui RAT.

"Jadi kekuasaan tertinggi koperasi adalah RAT. Dalam rapat ini juga mengund…

Antoni Imam Ajak Mahasiswa Ikut Siapkan Peraturan Daerah

Bandarlampung - Di depan ratusan mahasiswa peserta seminar nasional legislatif 2019 di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, selasa (3/12), Anggota Komisi V DPRD Lampung, Antoni Imam mengajak agar disamping menuntaskan perkuliahan secara baik dengan nilai akademik yang baik, juga tak lupa jangan abai dengan kondisi sosial disekitar mereka.

“Sebagai _director of change_ atau pengendali perubahan, adik-adik mahasiswa punya tanggung jawab moral ikut memperbaiki kondisi sosial di sekitar. Jangan mengabaikan tugas mulia itu,” harap sekretaris fraksi PKS DPRD Lampung ini.

Mahasiswa sebagai suatu strata sosial yang dipercaya masyarakat harus ikut memberi pencerahan kepada mereka.

“Hari ini publik menaruh harapan besar kepada adik-adik mahasiswa. Salah satu tugas yang penting dilakukan adalah sebagai penyeimbang kebijakan baik di tingkat lokal/ daerah maupun nasional,” ungkap Antoni Imam.

Sebagai penyeimbang kebijakan, maka mahasiswa perlu menterjemahkannya secara sistemik.

“Jika ada peratura…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…