Ternyata Pemkot Bandarlampung Melakukan Rolling Pejabat Atas Persetujuan Gubernur

BANDARLAMPUNG (CL) – Kepala BKD Kota Bandarlampung M. Umar mengatakan, rolling pejabat yang dilakukan Penjabat Walikota Bandarlampung Sulpakar beberapa waktu lalu sudah sesuai prosedur. Karena sudah mengajukan izin tertulis ke menteri dalam negeri (Mendagri) melalui gubernur Lampung.

Umar menjelaskan, izin tertulis kepada mendagri melalui gubernur itu karena secara etika gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Artinya gubernur yang akan meneruskan kepada mendagri.

Saat ditanya apakah BKD Kota Bandarlampung sudah menerima salinan persetujuan tertulis untuk melakukan rolling dari mendagri, Umar menyarankan untuk menanyakan langsung ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

“Kita lihat saja nanti bagaimana proses yang masih berjalan. Tanyakan ke provinsi aja. Yang pasti sebelum rolling sudah melalui tim baperjakat terlebih dahulu. Dan kita terima persetujuan dari gubernur untuk melakukan rolling,” kata Umar usai hearing dengan komisi I DPRD Bandarlampung, Senin (2/11).

Asisten I Pemprov Lampung Rifki Wirawan saat dikonfirmasi, Senin (2/11) menegaskan, persetujuan rolling pejabat tersebut cukup persetujuan gubernur.

“Gubernur itu wakil pemerintah pusat, jadi rolling cukup persetujuan gubernur. Ini melekat sesuai undand – undang,” ujarnya singkat, seraya mengatakan sedang berada di luar kota saat dihubungi.

Sebelumnya akademisi Universitas Lampung Yusdianto menuturkan, rolling pejabat yang dilakukan Sulpakar itu telah menyalahi surat edaran (SE) badan kepegawaian negara (BKN) nomor K.36 Р30/V.100 Р2/99 perihal penjelasan atas kewenangan pejabat daèrah di bidang kepegawaian tertanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Yusdianto menjelaskan, di dalam surat dari BKN itu dikatakan, penjabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang mengakibatkan hukum pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN. Kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri.

“Jadi, rolling yang dilakukan Sulpakar itu merupakan rolling pejabat yang liar. Dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang serampangan,” kata dia saat dihubungi cakrawalalampung.com, Rabu (28/10).

Selain itu, kandiddat Doktor Universitas Padjajaran Bandung ini mensinyalir rolling yang dilakukan Sulpakar itu terindikasi adanya muatan politis atau titipan dari pejabat tertinggi satu tingkat di atasnya.

“Rollingnya diduga sangat kental nuansa politisnya,” tandasya. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog