Lembaga Advokasi Anak Lampung Nilai Raperda Perlindungan Anak Masih Tumpang Tindih

BANDARLAMPUNG (CL) – Lembaga Advokasi Anak Provinsi Lampung menilai rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diusulkan komisi IV DPRD Bandarlampung masih tumpang tindih antara hak perlindungan anak khusus dan umum. Penilaian ini disampaikan Direktur Lembaga Advokasi Anak Provinsi Lampung Turaihan Aldi kepada cakrawalalampung.com, Kamis (3/12).

Menurut pria yang disapa Aldi ini, pihaknya melihat di dalam raperda itu belum semua anak terlindungi atau masih ada tumpang tindih. Dia menjelaskan, hak anak perlindungan khusus ini diantaranya hak anak yang terlibat konflik hukum, cacat, anak yang berada di daerah bencana alam, pekerja anak, dan hak pendidikan. Sedangkan hak anak perlindungan umum seperti pendidikan gratis bagi anak.

“Contohnya di raperda itu tidak adanya hak pendidikan bagi anak - anak yang sedang menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan (LP). Karena selama ini hak pendidikan anak – anak tersebut terputus selama menjalani hukuman di LP. Senin (7/12) kita akan sampaikan kritikan dan masukan kita ini di dalam pembahasan raperda perlindungan anak di DPRD Bandarlampung,” ungkapnya.

Terkait ini, Ketua pansus raperda penyelenggara perlindungan anak DPRD Bandarlampung, Syarif Hidayat kepada cakrawalalampung.com, Kamis (3/12) menuturkan, pihaknya memberikan kesempatan kepada para penggiat anak untuk memberikan masukkan atau kritik tentang raperda tersebut.

“Raperda masih tahap pembahasan. Dan kita mengundang para penggiat anak untuk memberikan masukan dan akan dibahas bersama. Kita akan pelajari apakah yang disampaikan itu sudah terakomodir atau belum. Kita akan bahas semua di pansus,” ujarnya. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed