Kades Bersikukuh Pasir Timbul Harus Dikembalikan ke Warga Desa Gebang

setialampung.com - Polemik antara warga Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran dengan PT. Sari Ringgung terus berlanjut. Ini lantaran warga Desa Gebang tetap bersikukuh agar Pasir Timbul yang saat ini dikelola PT. Sari Ringgung diserahkan kepada warga.

Penegasan ini disampaikan Kepala Desa Gebang, Dadang saat dihubungi setialampung.com, Sabtu (30/1).

"Kami (warga desa) minta Pasir Timbul diserahkan ke warga. Masalah kedepannya nanti akan bagaimana, kita akan pikirkan bersama," kata Dadang.

Jika PT. Sari Ringgung selaku pengelola pantai Ringgung tetap ingin mengelola Pasir Timbul, harus dibuat kesepakatan bersama warga di hadapan notaris.

"Intinya serahkan dulu Pasir Timbul kepada warga. Kalau mau kerjasama lagi, kesepakatan harus dilakukan di notaris," tegasnya. (ben)
Share:

Pengelola PT. Sari Ringgung Sambut Baik Rencana Kedatangan LBH dan Walhi

setialampung.com – Pengelola PT. Sari Ringgung, Habrin Trimadhika menyambut baik rencana Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung dan Walhi yang akan meninjau langsung lokasi Pasir Timbul.

“Itu merupakan harapan saya, agar pihak Walhi dan LBH dapat melihat secara langsung keberadaan Pasir Timbul seperti apa. Ini agar semua lebih terang tentang apa yang dipermasalahkan,” kata pria yang disapa Dika ini melalui pesan singkatnya kepada setialampung.com, Kamis (28/1).

Selain itu, kata Dika, dengan kedatangan LBH dan Walhi itu, piihaknya dapat menyampaikan bahwa pihak Pantai Sari Ringgung tidak pernah mengklaim bahwa Pasir Timbul adalah milik PT. Sari Ringgung.

“Kami sadar kalau Pasir Timbul itu tidak bisa dimiliki siapapun. Karena merupakan suatu fenomena alam,” ujar Dhika.

Sebelumnya warga Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran menuding PT. Sari Ringgung beroperasi tanpa izin. Ini lantaran kesepakatan kerjasama antara warga Desa Gebang dengan pengelola salah satu destinasi wisata itu sudah berakhir sejak 2014 lalu.

Tudingan ini disampaikan perwakilan warga Desa Gebang yang dipimpin langsung Kepala Desa Gebang, Dadang, saat melakukan pertemuan dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung, Walhi dan Mitra Bentala di kantor LBH setempat, Rabu (27/1).

Di dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Gebang, Dadang mengatakan, kontrak kerjasama antara warga Desa Gebang dengan PT. Sari Ringgung sudah berakhir di 2014.

“Kesepakatan atau kontrak kerjasama PT. Sari Ringgung dengan kami (warga Desa Gebang) hanya berlaku satu tahun yang ditandatangani pada 11 Desember 2013 lalu. Dan sampai sekarang belum ada perpanjangan kontrak lagi dengan warga. Sedangkan Pasir Timbul salah satu lokasi yang dikelola PT. Sari Ringgung adalah milik Desa Gebang,” ungkapnya.
(ben)
Share:

Soal Polemik PT. Sari Ringgung, Pekan Depan LBH dan Walhi akan Tinjau Lokasi

Keterangan Foto: Inilah salah satu lokasi di PT. Sari Ringgung yang akan ditinjau langsung LBH Bandarlampung dan Walhi. Hal ini terkait polemik PT. Sari Ringgung dengan warga Desa Gebang.

setialampug.com - Pekan depan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung beserta Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung akan meninjau langsung PT. Sari Ringgung.

Hal ini disampaikan Direktur LBH Bandarlampung Alian Setiadi kepada setialampung.com, Kamis (28/1).

"Kita akan lihat langsung kondisi di lapangan (PT. Sari Ringgung). Apakah informasi yang disampaikan Kepala Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Dadang beserta perwakilan warganya ke LBH, Rabu (27/1) sesuai fakta di lapangan atau tidak," kata Alian.

Alian menjelaskan, saat melakukan peninjauan tersebut pihaknya akan membuktikan informasi dari warga Desa Gebang terkait perizinan atau kesepakatan warga Desa Gebang dan PT. Sari Ringgung serta kalau terdapat bangunan permanen di salah satu destinasi wisata di Lampung ini. (ben)
Share:

Selesaikan Konflik dengan PT. Sari Ringgung, LBH Siap Dampingi Warga Desa Gebang

setialampung.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung siap mendampingi warga Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran dalam menghadapi polemik dengan PT. Sari Ringgung.

Hal ini disampaikan Direktur LBH Bandarlampung Alian Setiadi usai pertemuan dengan warga Desa Gebang yang digelar di kantor LBH setempat, Rabu (27/1).

“LBH siap mengadvokasi warga Desa Gebang terkait pengelolaan Pasir Timbul. Karena Hak pengelolaan PT. Sari Ringgung sudah habis. Jadi harus dikembalikan kepada masyarakat setempat. Diduga banyak pelanggaran yang dilakukan PT. Sari Ringgung," tegasnya. (ben)
Share:

Walhi Yakin PT. Sari Ringgung Belum Memiliki Izin Lingkungan

setialampung.com - Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung Hendrawan menduga PT. Sari Ringgung belum memiliki dokumen atau izin lingkungan dalam mengelola lokasi wisata Pasir Timbul.

“Saya yakin PT. Sari Ringgung belum memiliki izin lingkungan. Karena sampai saat ini belum ada kesepakatan baru antara PT. Sari Ringgung dengan warga Desa Gebang. Kita juga menduga PT. Sari Ringgung sudah merusak terumbu karang atau ekosistem laut lainnya,” kata Hendrawan di dalam pertemuan antara perwakilan warga Desa Gebang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung, Walhi dan Mitra Bentala yang digelar di kantor LBH setempat, Rabu (27/1).

Pengelola PT. Sari Ringgung, Habrin Trimadhika saat dihubungi setialampung.com, Rabu (27/1) membantah sudah menimbulkan kerusakan terumbu karang atau ekosistem laut lainnya.

"Kami (PT. Sari Ringgung) tidak mendirikan bangunan permanen di sekitar lokasi Pasir Timbul. Semuanya menggunakan bahan kayu. Jadi coba buktikan kalau kami sudah merusak terumbu karang. Bahkan kami bertekad menjadikan Pasir Timbul salah satu icon atau kebanggaan Pesawaran," ungkapnya. (ben)
Share:

Warga Desa Gebang Tuding PT. Sari Ringgung Beroperasi Tanpa Izin

setialampung.com – Warga Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran menuding PT. Sari Ringgung beroperasi tanpa izin. Ini lantaran kesepakatan kerjasama antara warga Desa Gebang dengan pengelola salah satu destinasi wisata itu sudah berakhir sejak 2014 lalu.

Tudingan ini disampaikan perwakilan warga Desa Gebang yang dipimpin Kepala Desa Gebang, Dadang, saat melakukan pertemuan dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung, Walhi dan Mitra Bentala di kantor LBH setempat, Rabu (27/1).

Di dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Gebang, Dadang mengatakan, kontrak kerjasama antara warga Desa Gebang dengan PT. Sari Ringgung sudah berakhir di 2014.

“Kesepakatan atau kontrak kerjasama PT. Sari Ringgung dengan kami (warga Desa Gebang) hanya berlaku satu tahun yang ditandatangani pada 11 Desember 2013 lalu. Dan sampai sekarang belum ada perpanjangan kontrak lagi dengan warga. Sedangkan Pasir Timbul salah satu lokasi yang dikelola PT. Sari Ringgung adalah milik Desa Gebang,” ungkapnya.

Sementara Pengelola PT. Sari Ringgung, Habrin Trimadhika saat dihubungi setialampung.com, Rabu (27/1) mengakui sejak awal terdapat kerjasama atau kesepakatan antara pihaknya (PT. Sari Ringgung) dengan warga Desa Gebang di tahun 2013 dan hanya berlaku satu tahun. Namun dikemudian hari saat pihaknya akan memperbaharui atau memperpanjang kesepakatan, tiba - tiba muncul pihak lain yang juga mengaku pemilik Pasir Timbul.

“Kami (PT. Sari Ringgung) sebenarnya sudah lama ingin memperpanjang kesepakatan itu. Namun terpaksa kita tunda karena tiba – tiba muncul Marga Menanga yang juga mengaku Pasir Timbul adalah tanah ulayat Marga Menanga,” kata dia.

Pria yang disapa Dhika ini menjelaskan, karena muncul pihak lain yang juga mengaku pemilik Pasir Timbul, maka pihaknya meminta kepastian terlebih dahulu siapa sebenarnya pemilik Pasir Timbul tersebut.

“Oleh karena itulah perpanjangan kerjasama di tahun kedua kita tunda dulu (pending). Karena kita minta antara warga Desa Gebang dan Marga Menanga untuk menyelesaikan polemik siapa sebenarnya pemilik Pasir Timbul. Dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan mediasi terkait hal ini yang akan difasilitasi kecamatan setempat,” jelasnya. (ben)
Share:

Pimpinan Dewan Nilai Alokasi Anggaran Rapat Sebesar Rp31 Miliar Lebih Masih Wajar

setialampung.com - DPRD Lampung diduga telah mengalokasikan anggaran untuk berbagai kegiatan rapat dengan total anggaran mencapai Rp31.575.887.000. Total anggaran itu diantaranya diperuntukkan bagi rapat kerja ADPSI dan forum komunikasi sekretariat DPRD sebesar Rp471.484.000, rapat kepanitiaan Rp.2.317.041.000, rapat - rapat paripurna Rp850.005.000, rapat koordinasi dan konsultasi daerah Rp2.257.400.000.

Selanjutnya rapat koordinasi dan konsultasi alat kelengkapan senilai Rp22.955.826.000, dan rapat alat kelengkapan dewan sebesar Rp.2.724.131.000. Sehingga total anggaran untuk berbagai kegiatan itu sebesar Rp31.575.887.000.

Menurut Wakil Ketua DPRD Lampung Ismet Roni kepada setialampung.com, Selasa (26/1), total anggaran sebesar Rp31.575.887.000 itu masih dalam batas sewajarnya. Karena sebelumnya anggaran sebesar itu sudah disesuaikan dengan agenda atau kegiatan seluruh anggota dewan dan kondisi keuangan daerah.

"Menurut saya masih dalam batas sewajarnya jika anggaran sebesar itu diperuntukkan kegiatan 85 anggota dewan," kata Ismet Roni.

Begitu pula disampaikan Wakil Ketua DPRD Lampung lainnya Pattimura. Politisi Partai Gerindra ini saat dihubungi setialampung.com, Selasa (26/1) menegaskan, total anggaran sebesar itu (Rp31.575.887.000) tidak menyimpang dari aturan yang ada.

"Lagi pula itu sudah proposional dan sesuai dengan keuangan daerah serta tugas pokok dan agenda anggota dewan," tegasnya.

Pattimura mencontohkan, jika anggaran bagi satu anggota dewan yang akan mengadakan rapat koordinasi beberapa hari ke provinsi lain sebesar Rp10 juta. Nah jika dikalikan 85 anggota dewan totalnya mencapai Rp850 juta.

"Jadi menurut saya nilai anggaran itu masih wajar saja. Pembahasan anggaran itu juga kan satu kesatuan dengan pembahasan di dalam RAPBD," ungkapnya. (ben)
Share:

Bertambah, DPC PAN Tolak Hasil Musda DPD PAN Bandarlampung

setialampung.com – Setelah Tanjung Karang Timur, penolakan terhadap hasil musyawarah daerah (musda) IV DPD PAN Bandarlampung yang digelar di Pondok Rimbawan, Senin (11/1) terus bergulir. Kali ini Sekretaris DPC PAN Sukarame Fan Sanrego mengkritisi hasil musda.

Menurut Sekretaris DPC PAN Sukarame Fan Sanrego saat dihubungi setialampung.com, Selasa (26/1), musda DPD PAN Bandarlampung itu dinilai cacat hukum dan tidak mengakomodir aspirasi peserta.

Dia mengungkapkan, beberapa penilaian musda cacat hukum diantaranya interupsi peserta musda terkait laporan pertanggungjawaban (lpj) ketua DPD PAN Bandarlampung periode sebelumnya diabaikan, terdapat salah satu peserta yang tidak punya hak suara tetapi bisa memilih calon anggota formatur, Lpj ketua DPD PAN periode 2010 – 2015 tidak disampaikan tertulis kepada peserta musda.

“Ada salah satu pengurus harian yang mendapat mandat untuk menjadi peserta musda. Kan menurut AD/ART hal ini tidak boleh.  Selain itu, SC di dalam musda kok dari unsur DPW. Seharusnya SC dari unsur DPW kalau terjadi deadlock,” ungkapnya.

Selain itu dia menambahkan, pihaknya mempertanyakan mengapa kertas suara peserta musda langsung disobek setelah perhitungan suara. Padahal kertas suara itu sangat diperlukan jika terjadi perhitungan suara ulang.

“Musda itu tidak mencerminkan PAN sebagai partai yang besar. Padahal kita berharap PAN menjadi partai yang besar, bukan partai yang kerdil. Tapi bagaimana mau jadi partai yang besar, kalau suara kader di bawah tidak didengar,” ujarnya.

Senada disampaikan Sekretaris DPC PAN Tanjung Senang Muhammad Noprijal.  Dia mengatakan, semestinya di dalam musda itu disampaikan secara tertulis lpj ketua DPD PAN periode sebelumnya terkait program kerja dan kondisi keuangan partai selama lima tahun terakhir yang diperoleh dari dana bantuan partai politik dan dan yang berasal dari kontribusi anggota dewan.

"Kenyataannya Thobroni Harun hanya menyampaikan lpj secara lisan di musda. Seharusnya lpj disampaikan secara tertulis juga kepada peserta musda dan ini sudah cacat hukum,” tandasnya.

Sedangkan Ketua DPC PAN Kedaton Insori menuturkan, pada prinsipnya pihaknya berharap semua anggota formatur dapat diakomodir di dalam jajaran kepengurusan.

“Jangan sampai PAN terbecah belah. Empat anggota formatur itu harus duduk bersama bermusyawarah untuk menduduki jabatan secara proposional,” imbuhnya. (ben)
Share:

Partai Perindo Siap Menerima Kader PAN yang akan Bergabung

setialampung.com - DPW Partai Perindo Provinsi Lampung siap menerima dan menampung kader PAN yang akan bergabung dengan partai besutan Hari Tanoesoedibjo ini.

Hal ini disampaikan Ketua Departemen Pemberdayaan Kader DPW Partai Perindo Provinsi Lampung Gunawan Handoko kepada setialampung.com, Minggu (24/1).

"Kalau serius mau keluar dari PAN, kami Partai Perindo siap menampungnya," kata Gunawan Handoko.

Untuk menjadi anggota Partai Perindo, jelasnya, tidak ada persyaratan khusus. Yang terpenting calon anggota memiliki kartu identitas KTP.

"Kecuali untuk menjadi pengurus ada persyaratan khusus. Dan sebagai partai baru kami well come," tandasnya. (ben)
Share:

Diduga Terdapat Peserta Illegal, Musda DPD PAN Bandarlampung Dinilai Cacat Hukum

setialampung.com - Musyawarah daerah (musda) ke IV DPD PAN Bandarlampung yang digelar di Pondok Rimbawan, Senin (11/1) lalu meninggalkan masalah di internal partai.

Menurut Ketua DPC PAN Tanjung Karang Timur Ahmad Latif, diduga terdapat peserta yang tidak memiliki hak suara tapi bisa jadi peserta musda.

"Musdanya cacat hukum. Ternyata ada salah satu peserta musda yang mewakili plt ketua. Kan nggak boleh itu. Di dalam musda itu ada peserta dari daerah hasil pemekaran yang pengurusnya masih plt," ungkapnya kepada setialampung.com, Minggu (24/1).

Disamping itu, ujar dia, selama pelaksanaan musda tidak disampaikan tata tertib musda.

"Peserta juga tidak menerima laporan tertulis pertanggungjawaban ketua DPD PAN Bandarlampung sebelumnya yakni Thobroni Harun. Masak pertanggungjawaban ketua disampaikan secara lisan di musda. Anehnya lagi, laporan pertanggungjawaban Thobroni Harun kok tidak ada terkait anggaran. Seperti anggaran bantuan partai dari pemerintah daerah," ungkapnya.

Sementara Ketua DPD PAN Bandarlampung terpilih periode 2016 - 2021 Wahyu Lesmono menolak berkomentar terkait ini.

"No comen," ujar Wahyu melalui pesan sigkatnya kepada setialampung.com, Minggu (24/1). (ben)
Share:

Tolak Wahyu Lesmono, Ratusan Kader DPC PAN Tanjung Karang Timur Ancam Mundur dari Partai

setialampung.com - DPC PAN Tanjung Karang Timur menolak tegas Wahyu Lesmono sebagai ketua DPD PAN Bandarlampung periode 2016 - 2021. Penolakan ini disampaikan Ketua DPC PAN Tanjung Karang Timur Ahmad Latif saat dihubungi setialampung.com, Minggu (24/1).

"Kalau Wahyu Lesmono dilantik sebagai ketua DPD PAN Bandarlampung, semua perangkat DPC PAN Tanjung Karang Timur sampai ke tingkat ranting langsung mengundurkan diri sebagai kader PAN. Kita menolak hasil musda di Pondok Rimbawan," tegasnya.

Sementara Wahyu Lesmono, ketua DPD PAN Bandarlampung terpilih periode 2016 - 2021 saat diminta tanggapannya mengatakan, semua DPC dan ranting se-Kota Bandar Lampung masa baktinya sudah berakhir.

"Dan semua akan di muscab dan musran," ujar Wahyu melalui pesan singkatnya kepada setialampung.com, Minggu (24/1). (ben)
Share:

Belum Disahkan Kemenkumham, Rapimnas Golkar ARB Dinilai Tidak Punya Legal Standing

setialampung.com - Rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang akan dihelat Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie dinilai tidak memiliki kekuatan hukum (legal standing)

Penilaian ini disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar hasil musyawaraha nasional (munas) Bali, Akbar Tanjung.

"Boleh saja ARB dan kepenggurusannya menggelar rapimnas. Tapi itu sifatnya rapat internal. Karena kepengurusan kubu Ical tidak punya kekuatan hukum mengatas namakan Partai Golkar. Kepengurusan Ical kan belum disahkan kementerian hukum dan HAM," kata Akbar Tanjung seperti dikutip dari beritasatu.com.

Ditambahkannya, saat ini satu-satunya yang masih memilikilegal standing saat ini adalah Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang telah membentuk Tim Transisi.
Share:

Tim Transisi Tetap Gelar Munas Meski ARB Menolak

setialampung.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Agung Laksono menegaskan, tim transisi akan tetap melaksanakan musyawarah nasional (munas) meski Aburizal Bakrie (ARB) menolak.

"Kita (tim transisi) punya alasan yang kuat. Tim akan mencari langkah yang tepat supaya munas bisa berjalan. Munas harus berjalan," kata Akbar Tanjung usai pertemuan tim transisi di kediaman Jusuf Kalla di Jakarta Selatan, seperti dikutip dari detikcom, Jumat (22/1).

Menurut Akbar Tanjung, dengan menggelar munas dapat menjamin Partai Golkar kembali memiliki kekuatan politik jelang pilkada 2017 mendatang. (*)
Share:

Rapimnas Golkar Munas Bali Dipastikan Tidak Dihadiri Akbar Tanjung

setialampung.com – Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar hasil musyawarah nasional (munas) Bali dipastikan tidak akan dihadiri Akbar Tanjung. Ini karena ketua dewan pertimbangan partai hasil munas Bali itu mengaku telah memiliki agenda lain di hari yang sama pada saat pelaksanaan rapimnas.

"Saya akan mengikuti agenda lain yang sudah dijadwalkan sekretaris saya,” kata Akbar Tanjung di Akbar Institute, Perdatam, Jakarta Selatan, seperti dikutip dari kompas.com, Jumat (22/1). (*)
Share:

Status Kepengurusan Mahkamah Partai Golkar Kepemimpinan Muladi Masih Sah

BANDARLAMPUNG - Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan, status kepengurusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) di bawah kepemimpinan Muladi sampai saat ini masih sah. Ini lantaran keanggotaan MPG diserahkan ke kementerian hukum dan HAM tidak bersamaan dengan penyerahan kepengurusan Partai Golkar hasil musyawarah nasional (munas) Riau.

"Memang saat ini tidak ada kepengurusan Partai Golkar yang mendapatkan SK menkumham. Namun MPG Muladi masih sah. Karena baru 2012 keanggotaan MPG diserahkan ke kemenkumham setelah berlakunya undang - undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik," ujarnya seperti dikutip dari kompas.com, Rabu (20/1). (*)
Share:

Refly Dukung Sikap Kemenkumham Tidak Keluarkan SK Kubu ARB

BANDARLAMPUNG - Sikap Kemenkumham yang sampai saat ini belum mengeluarkan surat keputusan (SK) pengesahan kepengurusan Partai Golkar hasil musyawarah nasional (munas) Bali mendapat dukungan pakar hukum tata negara Refly Harun.

Menurut Refly, langkah yang diambil kemenkumham itu sudah benar. Ini karena keputusan mahkamah agung (MA) beberapa waktu lalu tidak bisa menjadi dasar dikeluarkannya SK kemenkumham.

"Gugatan yang dilakukan pihak ARB itu bukan tentang perselisihan politik. Melainkan terkait gugatan melawan hukum," ujar Refly usai diskusi yang digelar di restoran Puang Ocha, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari tribunnews.com, Rabu (20/1).

Semestinya, kata dia, sesuai undang - undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, sengketa terkait partai harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai.

"Jika masih ada yang kurang puas, permasalahan ini dapat dilanjutkan ke tingkat pengadilan negeri. Tapi batas waktu penyelesaiannya selama 60 hari. Dan keputusan MA itu kan mencabut SK Partai Golkar hasil munas Ancol dan mengembalikan kepengurusan Partai Golkar hasil munas Riau," ungkapnya.

Ditambahkannya, proses gugatan perbuatan melawan hukum itu akan memakan waktu yang lama. Bahkan bisa bertahun - tahun lamanya.

"Seharusnya Aburizal Bakrie menempuh proses sesuai UU partai politik. Tapi saya yakin Aburizal Bakrie tidak mau," pungkasnya. (*)

 
Share:

Panwaslu Bandarlampung Kemungkinan Tidak Membutuhkan Anggaran Pengawasan di APBD Murni 2016 Sebesar Rp1,4 Miliar

BANDARLAMPUNG - Panwaslu Bandarlampung belum bisa memastikan apakah tetap akan menggunakan anggaran pengawasan yang sudah dialokasikan di APBD murni 2016 sebesar Rp1,4 miliar lebih atau tidak.

Ini karenakan sampai saat ini panwaslu Bandarlampung masih merekapitulasi penggunaan anggaran pengawasan yang bersumber di anggaran perubahan 2015 senilai lebih dari Rp4 miliar.

"Sekarang masih proses pembuatan dan penyusunan SPJ. Jadi sekarang belum bisa dipastikan apakah anggaran pengawasan yang bersumber dari APBD perubahan 2015 masih ada sisa atau tidak. Bisa jadi anggaran pengawasan dari APBD perubahan 2015 masih ada sisa, bisa juga masih perlu sedikit anggaran tambahan sekitar ratusan juta yang bersumber dari APBD murni 2016," kata Anggota Panwaslu Bandarlampung Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Vierzain kepada cakrawalalampung.com, Selasa (19/1).

Saat ditanya berapa jumlah anggaran pengawasan yang sudah digunakan, dia mengungkapkan, anggaran pengawasan untuk termin pertama di APBD murni 2015 sebesar Rp1,5 miliar. Termin kedua di APBD perubahan 2015 sekitar Rp4 miliar lebih. Dan anggaran pengawasan di APBD murni 2016 senilai Rp1,4 miliar (belum digunakan).

"Jadi total anggaran pengawasan yang sudah digunakan hampir mencapai Rp6 miliar," ungkapnya.

Saat ditanya apakah panwaslu masih membutuhkan anggaran pengawasan yang bersumber di APBD murni 2016 senilai Rp1,4 miliar, mengingat saat ini sudah tidak ada agenda atau kegiatan besar di panwaslu Bandarlampung, Vierzain tidak bisa memastikannya.

"Anggaran pemerintah Kota Bandarlampung juga masih defisit. Kita juga belum tau apakah anggaran pengawasan di APBD murni 2016 perlu dicairkan atau tidak," imbuhnya. (ben)
Share:

Soal Dugaan Gratifikasi, IMAMTA Minta DPP dan DPD PDIP Lampung Tegakkan Hukum dan Perundang - Undangan

Keterangan foto: Puluhan massa yang tergabung di dalam IMAMTA saat melakukan aksi demo di Tugu Adipura, Bandarlampung, Selasa (19/1). Foto: Benny Setiawan.

BANDARLAMPUNG - Puluhan massa yang tergabung dalam ikatan mahasiswa dan pemuda Tanggamus (IMAMTA)menggelar aksi demo di Tugu Adipura, Bandarlampung, Selasa (19/1). IMAMTA melakukan aksi demo terkait dugaan gratifikasi yang dilakukan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan terhadap beberapa anggota DPRD setempat yang diduga untuk melancarkan pengesahan APBD 2016.

Ketua Umum IMAMTA, Mareski disela - sela demo mengatakan, tidak sepantasnya seorang bupati yang sekaligus ketua DPC PDIP Tanggamus yang memiliki latar belakang partai yang pro wong cilik namun diduga melakukan penyuapan terhadap anggota dewan.

"Untuk itu, kita minta DPP dan DPD PDIP Lampung untuk memecat Ketua DPC PDIP Tanggamus Bambang Kurniawan dari jabatannya. IMAMTA juga mendesak agar DPP dan DPD PDIP Lampung menegakkan hukum dan perundang - undangan terkait hal tersebut," ungkapnya.

Sementara Bupati Tanggamus sekaligus Ketua DPC PDIP Tanggamus Bambang Kurniawan sampai berita ini diturunkan tidak dapat dikonfirmasi. Saat dihubungi telepon selulernya dalam keadaan tidak aktif. Pesan singkat yang dikirimkan pun tidak mendapat jawaban dari orang nomor satu di Tanggamus tersebut. (ben)
Share:

Jelang Munas, Azwar Yakub Minta Semua Pihak Tidak Lakukan Kegiatan Apapun

Keterangan foto: Bukti tanda terima penyerahan salinan putusan dari Mahkamah Partai Golkar terkait tim transisi ke Kementerian Hukum dan HAM. Foto istimewa.

BANDARLAMPUNG - Mahkamah Partai Golkar (MPG) melalui keputusannya nomor 3a/PI/GOLKAR/I/2016 tertanggal 15 Januari 2015 memutuskan membentuk tim transisi Golkar dengan Ketua Jusuf Kalla. Dan, Senin (18/1), MPG telah menyerahkan dokumen salinan putusan aslinya ke kementerian hukum dan ham.

Saat diminta tanggapannya terkait hal ini, Ketua Forum DPD II Partai Golkar se-Lampung Azwar Yakub menyambut baik dan mengapresiasinya.

Menurut dia, artinya saat ini masalah internal partai akan diselesaikan oleh tim transisi melalui musyawarah nasional (munas) yang dipimpin Jusuf Kalla.

"Artinya mulai saat ini Partai Golkar dari kedua belah pihak tidak boleh melakukan kegiatan apapun seperti musyawarah daerah (musda) atau kegiatan lainnya sampai menjelang munas. Kalau kami Partai Golkar dari pihak Agung Laksono sudah selesai melaksanakan musda provinsi dan musda kabupaten/kota. Jadi sekarang kita sudah siap ikut munas," ungkapnya, Senin (18/1).
Share:

Heru Sambodo: DPD I dan DPD II Partai Golkar se-Lampung Solid serta Mendukung Digelar Munas

BANDARLAMPUNG - DPDI dan DPD II Partai Golkar se-Lampung di bawah kepemimpinan MW. Heru Sambodo mendukung penuh tim transisi untuk menggelar musyawarah nasional (munas) selambat - lambatnya Maret 2016.

Dukungan ini disampaikan ketua dan pengurus DPD I serta ketua dan pengurus DPD II Partai Golkar se-Lampung di dalam rapat konsolidasi yang dilaksanakan di DPD II Partai Golkar Bandarlampung l, Senin (18/1).

Ketua DPD I Partai Golkar Lampung MW. Heru Sambodo usai rapat konsolidasi menyatakan, semua unsur dan kader Partai Golkar mendukung penuh atas terbentuknya tim transisi di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla.

"Paling lambat munas digelar Maret 2016. Dan DPD I serta DPD II tetap solid serta mendukung dilaksanakannya munas. Setelah munas dilanjutkan musyawarah daerah untuk memilih ketua DPD I da DPD II," tegasnya.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Bandarlampung ini juga menegaskan, nama - nama kepengurusan tim transisi tersebut sudah diserahkan ke kementerian hukum dan hak asasi manusia (kemenkumham) dan mahkamah agung (MA), Senin (18/1).

"Dengan diserahkannya nama - nama kepegurusan ke MK dan MA, artinya kepengurusan tim transisi telah memiliki legalitas untuk melaksankan munas," jelasnya.

Senada disampaikan Ketua Forum DPD II Partai Golkar se-Lampung Azwar Yakub. Ditegaskannya, seluruh ketua dan pengurus DPD II Partai Golkar se-Lampung tetap solid dan siap menjadi peserta munas yang akan digelar tim transisi.

"DPD II tetap solid dan mendukung munas yang akan digelar tim transisi," tegasnya juga. (ben)
Share:

Sudah Delapan Bulan Terbentuk, Pelantikan Kepengurusan DPW PAN Lampung Belum Jelas

BANDARLAMPUNG - Sudah delapan bulan kepengurusan DPW PAN Lampung terbentuk sejak musyawarah wilayah (muswil) DPW PAN Lampung yang digelar 28 Mei 2015 lalu. Namun hingga saat ini belum ada titik terang kapan waktu pelantikannya.

Terkait ini, Wakil Sekretaris DPP PAN Edi Agus Yanto menegaskan, pelantikan pengurus DPW PAN Lampung menunggu permonohan dari pengurus DPW.

"Kalau surat keputusan (SK) DPW PAN Lampung sudah lama terbit. Saya lupa nomor SK nya. Temen pengurus DPW sudah dapat foto copynya. DPP juga lagi konsen menyelesaikan muswil yg masih beberapa provinsi lagi," kata dia kepada cakrawalalampung.com, Sabtu (16/1).

Disinggung apakah pelantikan pengurus DPW PAN Lampung akan dilakukan bersamaan dengan pengurus DPD PAN se-Lampung, dia menyarankan sebaiknya pelantikan DPW dilantik di DPP.

"Temen - temen DPD nanti DPW yang melantik di daerah masing sebagai bagian dari konsolidasi partai," jelasnya.

Sementara Ketua DPW PAN Lampung Saad Sobari mengakui sampai saat ini pihaknya belum mengusulkan pelantikan pengurus DPW ke DPP.

"Belum, masih sibuk," ujarnya. (ben)
Share:

Penegak Hukum Diminta Turut Serta Awasi Kualitas Perbaikan Jalan Provinsi

BANDARLAMPUNG – Anggota badan anggaran DPRD Lampung Tony Eka Candra mengkritisi kualitas perbaikan jalan provinsi yang dinilai belum maksimal. Hal ini salah satunya diduga akibat minimnya pengawasan dari berbagai pihak terkait termasuk pengawasn dari DPRD saat perbaikan jalan dilakukan.

Menurut dia, semestinya kualitas perbaikan jalan dapat ditingkatkan jika fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD berjalan optimal.

"Akan terjadi kerugian negara jika kualitas perbaikan jalan kurang baik,” ujarnya.

Untuk mencegah hal tersebut, jelasnya, aparat penegak hukum seperti penyidik polri, kejaksaan, inspektorat dan KPK diminta untuk turut mengawasai kualitas proses perbaikan jalan provinsi.

“Masyarakat juga bisa ikut mengawasi kualitas perbaikan jalan. Dan DPRD pun bisa memanggil PPK, rekanan atau pengguna anggaran jika ditemukan perbaikan jalan provinsi tidak sesuai spesifikasi atau kontrak di lapangan,” tegas pria yang juga sekretaris komisi III DPRD Lampung ini. (ben)

 
Share:

Fasni: Yuhadi Sosok Calon Pemimpin Partai Golkar Bandarlampung yang Tepat

Share:

Tak Ada Biaya Berobat, Tiga Bulan Erna Tak Berdaya Terbaring di Atas Kasur

 

BANDARLAMPUNG – Sudah tiga bulan, Erna (55), warga Jalan Ikan Kacangan RT 9, LK 3, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras ini terbaring di tempat tidur. Wanita paruh baya dengan 11 cucu ini tak berdaya mengobati penyakit kelenjar getah bening yang idapnya karena ketiadaan biaya.

Putri kedua Erna, Rostiara mengatakan, ibunya diagnosa menderita penyakit kelenjar getah bening oleh dokter di salah satu rumah sakit dan disarankan menjalani pengobatan di RS di Jakarta.

"Tapi kami nggak punya biaya untuk mengantarkan ibu berobat di Jakarta. Selain kelenjar getah bening, ada benjolan juga di kepala ibu," ujarnya. (*/ben)
Share:

Inilah Calon Ketua DPD II Partai Golkar Bandarlampung yang Baru

‎Bandarlampung - Jelang musyawarah daerah DPD II Partai Golkar (PG) Bandarlampung Februari mendatang, mulai bermunculan kandidat ketua DPD II PG Bandarlampung periode 2016 - 2021.

Ketua DPD II PG Bandarlampung Tony Eka Candra menegaskan, musda PG Februari mendatang akan berlangsung dengan musyawarah mufakat.

"Jadi saya jamin tidak ada unsur politik uang di dalam pemilihan ketua PG," tegasnya, Rabu (13/1).

Adapun kriteria kandidat ketua DPD II PG Bandarlampung, ketua FKPPI Lampung ini mengutarakan, figur calon yang akan memimpin DPD II PG Bandarlampung kedepan harus memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.

Dia mengungkapkan, beberapa kandidat ketua DPD II PG Bandarlampung yang baru adalah, Yuhadi, Sabnu Ali, Sibli Rais, Beni HN Mansyur, Benson Merta, Dolli Sandra, Supriyanto Erwandi, Ali Wardhana dan Iwan irawan. (ben)
Share:

Soal Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru, Pemerintah Pusat Diminta Turunkan Tim ke Lampung

BANDARLAMPUNG - Pemerintah pusat diminta segera menurunkan tim ke Lampung terkait keterlambatan pembayaran dana sertifikasi 4.771 guru di Bandarlampung. Ini lantaran diduga terjadi penyalahgunaan anggaran APBN yang peruntukkannya bagi pembayaran dana sertifikasi guru.

Hal ini ditegaskan akademisi universitas Lampung Yusdianto, Rabu (13/1).

"Ini diduga melanggar undang - undang guru dan dosen, menteri pemberdayaan aparatur negara dan peraturan menteri keuangan," ujarnya.

Semestinya, kata Yusdianto, dana yang sudah jelas peruntukkannya harus segera dibayarkan.

"Kalau sudah jelas peruntukkannya ya harus dibayarkan. Kalau tidak itu sudah melanggar aturan," jelasnya. (ben)
Share:

Kadisdik Bandarlampung: Apapun Jenis Aliran Dana APBN, akan Masuk ke Kas Daerah Dulu

Foto: Benny Setiawan

BANDARLAMPUNG - Pembayaran dana tunjangan sertifikasi 4.771 guru di Bandarlampung untuk triwulan IV yang bersumber dari APBN akan dibayar dengan cara diangsur atau bertahap.

Untuk Pembayaran tahap pertama akan dibayarkan di Januari 2016 senilai Rp18,1 miliar dari total tunjangan sertifikasi sebesar Rp54,3 miliar.

Kadisdik Bandarlampung Suhendar Zuber menjelaskan, apapun jenis anggaran yang berasal dari APBN termasuk dana sertifikasi, terlebih dahulu akan masuk ke kas daerah.

"Jadi dana dari pusat akan masuk ke kas daerah. Sedangka kita hanya mengajukan usulan pencairan. Dan usulan pencairan sudah dilakukan sejak Desember 2015," ungkapnya di dalam hearing dengan komisi IV DPRD Bandarlampung, Rabu (13/1).

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung pada kesempatan tersebut mengatakan, semestinya tim anggaran legislatif dan eksekutif duduk bersama membahas terkait pembayaran tunjangan sertifikasi.

"Pembayaran sertifikasi ini kan sudah berlangsung lama. Semestinya sudah tidak ada lagi kendala teknis administrasi dalam proses pencairannya," ujarnya. (ben)
Share:

Soal Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi, Suhendar: Pencairan Tunjangan Sertifikasi Terhambat Administrasi

BANDALAMPUG - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung Suhendar Zuber mengakui ada kendala teknis administrasi dalam pencairan pembayaran tunjangan sertifikasi guru untuk triwulan IV.

"Secara struktural dan fungsional kita sudah berupaya. Namun ada kendala teknis administrasi. Sehingga terhambat pembayarannya," ujarnya di dalam hearing dengan komisi IV DPRD Bandarlampung, Rabu (13/1) yang dipimpin Ketua Komisi IV Syarif Hidayat. (ben)
Share:

Aneh, Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan ke IV akan Diangsur Perbulan

BANDARLAMPUNG - Ribuan guru penerima tunjangan sertifikasi triwulan ke IV tahun 2015 mesti bersabar lagi. Sebab, pembayaran tunjangan tersebut menurut rencana akan dilakukan secara bertahap sejak Januari - Maret 2016.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandarlampung Trisno Andreas, Selasa (12/1).

"Pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur karena keadaan keuangan lagi kurang bagus. Mulai Januari ini akan kita angsur. Berapa nilai nominal yang akan dibayarkan untuk tahap pertama ini tergantung pengajuan dinas pendidikan," kata dia. (ben)
Share:

Red 9, Salah Satu Tempat Kuliner dan Hiburan Favorit Keluarga

Bandarlampung – Telah hadir tempat “tongkrongan” bagi penikmat kuliner dan hiburan keluarga di pusat Kota Bandarlampung. Tepatnya di Red 9 Cafe dan karoke yang terletak di Jalan Raden Intan no 106, Bandarlampung.

Owner Red 9, Leo Gunawan mengatakan, pihaknya menyajikan sajian kuliner dengan kulitas rasa dan harga yang terjangkau. Selain itu, Red 9 juga menyiapkan sarana hiburan berupa tempat karaoke bagi keluarga dengan fasilitas musik yang berkualitas.

“Salah satu kuliner andalan kita yaitu nasi goreng spesial siram ayam. Dimana setelah mencicipi kuliner ini, konsumen akan merasakan kenikmatan rasa yang luar biasa,” ujarnya, Selasa (12/1). (ben)
Share:

Yusirwan Lirik Kursi Sekretaris DPD PAN Bandarlampung Periode 2016 - 2021

BANDARLAMPUNG – Pemenang suara kedua di dalam musyawarah daerah IV DPD PAN Bandarlampung, Yusirwan menolak enggan menandatangani hasil musyawarah tim formatur. Ini lantaran Yusirwan menginginkan jabatan sebagai sekretaris partai.

Yusirwan menjelaskan, keinginannya menjadi sekretaris DPD PAN Bandarlampung sangat mendasar karena sebagai peraih suara terbanyak kedua di dalam musda yakni sebanyak 65 suara. Sehingga layak menjabat sebagai sekretaris partai.

“Jadi sesuai porsinya, saya jadi sekretaris setelah peraih suara tertinggi yang menjadi ketua partai,” ujarnya, Selasa (12/1).

Anggota komisi II DPRD Bandarlampung ini mengungkapkan, di dalam musyawarah tim formatur di dalam musda IV DPD PAN Bandarlampung tersebut belum menentukan komposisi kepengurusan partai.

“Yang jelas saya menginginkan posisi sebagai sekretaris DPD PAN Bandarlampung periode 2016 – 2021,” kata dia.

Seperti diketahui hasil musda IV DPD PAN Bandarlampung yang digelar di Pondok Rimbawan, Senin (11/1). Empat anggota formatur yakni Wahyu Lesmono dengan 71 suara, Yusirwan 65 suara, Gustian Azis 57, dan Ali Kamal 56. (ben)
Share:

Lusa, Disdik Bayarkan Tunjangan Sertifikasi Triwulan III 273 Guru

BANDARLAMPUNG – Pembayaran tunjangan sertifikasi 273 guru untuk triwulan III paling lambat, Kamis (14/1) sudah diterima di rekening masing – masing guru. Kepastian ini disampaikan Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdik Kota Bandar Lampung Khairul Athar, melalui sambungan telepon, Selasa (12/1).

Khairul menjelaskan, keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru triwulan III ini dikarenakan para guru terlambat dalam menyerahkan SK.

“273 guru itu terdiri dari 253 guru pendidikan dasar dan pengawas, 20 guru pendidikan menengah. Guru tersebut baru mengirimkan SK pada 20 Desember 2015. Tadi pagi (Selasa, 12/1) kita sudah menyerahkan proses pencairan ke Bank Lampung. Selanjutnya proses RTGS ke bank masing – masing tempat rekening para guru. Paling lambat Kamis (14/1) dana sertifikasi sudah masuk ke rekening guru,” ujarnya. (ben)

 
Share:

Wahyu Lesmono Terpilih Sebagai Ketua DPD PAN Bandarlampug Periode 2016 - 2021

BANDARLAMPUNG - Wahyu Lesmono terpilih sebagai ketua DPD PAN Bandarlampung periode 2016 - 2021 di dalam musyawarah daerah IV DPD PAN Bandarlampung yang digelar di Pondok Rimbawan, Senin (11/2).

Terpilihnya Wahyu ini berdasarkan rapat tim formatur yang terdiri dari Wahyu Lesmono, Yusirwan, Gustian Azis dan Ali Kamal. (ben)
Share:

Inilah Empat Formatur DPD PAN Bandarlampung Periode 2016 - 2021

Inilah empat formatur DPD PAN Bandarlampung hasil musyawarah daerah IV DPD PAN Bandarlampung di Pondok Rimbawan, Senin (11/1). Wahyu Lesmono berhasil meraih 71 suara dan Yusirwan 65 suara, Gustian Azis 57, dan Ali Kamal 56. Foto: Benny Setiawan.
Share:

Wahyu Lesmono Meraih Suara Tertinggi di Musda DPD PAN Bandarlampung

BANDARLAMPUNG - Anggota DPRD Bandarlampung Wahyu Lesmono meraih suara tertinggi di musyawarah daerah IV DPD PAN Bandarlampung.

Wahyu Lesmono berhasil meraih 71 suara dan Yusirwan 65 suara, Gustian Azis 57, Ali Kamal 56 dan Hendarsah 56 suara. (ben)
Share:

Panitia Musda IV Sedang Melakukan Penghitungan Suara Calon Formatur DPD PAN Bandarlampung

Share:

Soal Gugatan di MK, Keterangan Bawaslu dan Panwaslu Menunggu Permintaan MK

BANDARLAMPUNG – Badan pengawas pemilihan umum Lampung dan panitia pengawas pemilihan umum Bandarlampung menunggu keputusan mahkamah konstitusi (MK) apakah akan memberikan jawaban terkait gugatan pasangan calon walikota Bandarlampung Thobroni Harun – Komurinzar atau tidak.

“Kita menunggu kabar setelah MK menggelar sidang pada Senin (18/1). Apakah gugatannya dilanjutkan atau tidak. Jadi kita akan memberikan jawaban jika diminta MK. Tapi sudah kita siapkan semua materi dan jawabannya dan sudah kita koordinasikan dengan bawaslu RI,” kata Anggota Panwaslu Bandarlampung Nur Rakhman Yusuf, Senin (11/1).

Serupa disampaikan Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah. Dia menuturkan, pihaknya Selasa (12/1) akan bertolak ke Jakarta untuk menyerahkan jawaban tertulis terkait gugatan ke bawaslu RI.

“Besok kita ke Jakarta untuk menyerahkan jawaban tertulis terkait gugatan di MK untuk dikoreksi oleh bawaslu RI. Kita sudah menyiapkan segala sesuatunya,” ungkapnya. (ben)
Share:

Musda PAN Bandarlampung akan Pilih Empat Anggota Formatur

 

BANDARLAMPUNG - Ketua DPW PAN Lampung Saad Sobari dalam sambutannya di dalam acara musyawarah daerah IV DPD PAN Bandarlampung di Pondok Rimbawan, Senin (11/1) mengatakan, dari 15 calon ketua DPD PAN Bandarlampung, akan mengerucut menjadi empat anggota formatur.

"Jadi dari 15 calon itu akan bermusyawarah menjadi empat anggota formatur untuk memilih ketua PAN Bandarlampung periode 2016 - 2021," ungkapnya. (ben)
Share:

Thobroni Harun Besok Hadiri Sidang Gugatan di MK

BANDARLAMPUNG - Calon walikota Bandarlampung Thobroni Harun dipastikan akan menghadiri sidang gugatan di mahkamah konstitusi (MK), Selasa (12/1).

Kepastian ini disampaikan penghubung Thobroni Harun, Rajiman Zamal disela -sela musyawarah daerah IV DPD PAN Bandarlampung di Pondok Rimbawan, Senin (11/1).

"Sore ini kita berangkat ke Jakarta untuk menghadiri sidang di MK. Agendanya mendengarkan keterangan dari pihak KPU Bandarlampung," ujarnya. (ben)
Share:

Thobroni Klaim Terjadi Peningkatan Suara Semasa Kepemimpinannya

BANDARLAMPUNG - Ketua DPD PAN Bandarlampung periode 2010 - 2015 Thobroni Harun klaim selama di bawah kepemimpinannya terjadi peningkatan suara dibandingkan pengurus periode sebelumnya.

Hal ini disampaikan Thobroni Harun dalam sambutannya di musyawarah daerah IV di Pondok  Rimbawan, Senin (11/1).

Menurut dia, di Pemilu legislatif terjadi peningkatan suara yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

"Di pemilu 2014 kita berhasil menambah perolehan dua digit di tengah persaingan yang cukup sulit. Untuk itu saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pengurus," ujarnya. (ben)
Share:

Tobroni Harun dan Saad Sobari Hadiri Musda DPD PAN Bandarlampung

Share:

Soal Alkes, Yadi: Setiap Aksi dan Aspirasi Selalu Dilaporkan ke Pimpinan

Keterangan Foto: Salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang saat menemui DPP PETIR Lampung saat melakukan aksi terkait dugaan korupsi alat kesehatan sekitar Rp15,5 miliar. Foto: Benny Setiawan/cakrawalalampung.com

BANDARLAMPUNG (CL) - DPP PETIR Lampung, Kamis (7/1), menggelar aksi demo di depan Kejati Lampung. Aksi terkait dugaan korupsi alat kesehatan (Alkes) sekitar Rp15,5 miliar di tahun anggaran 2012.

Dalam aksinya, DPP PETIR Lampung menuntut agar Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi Alkes.

Terkait hal ini, Kasipenkum Kejati Lampung Yadi Rachmad kepada cakrawalalampung.com melalui pesan singkatnya kepada cakrawalalampung.com, Kamis (7/1) menuturkan, hal ini akan disampaikan ke pimpinannya.

"Setiap aksi dan aspirasi kita terima dan selalu kita laporkan ke pimpinan,"ujarnya.

Namun saat ditanya apakah kedepan Kejati akan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana, Yadi enggan untuk menjawab.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana sampai Kamis (7/1) malam tidak bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi, telepon selulernya dalam keadaan tidak aktif. Pesan singkat kembali dikirimkan cakrawalalampung.com, namun tidak ada jawaban dari Reihana. (ben)
Share:

Taufik Basari Berharap Agus Istiqlal - Erlina Dilantik di Termin Pertama

BANDARLAMPUNG (CL) - Kuasa hukum pasangan bupati dan wakil bupati terpilih Pesisir Barat, Agus Istiqlal - Erlina, Taufik Basari menyambut baik sikap pasangan calon bupati dan wakil bupati Pesisir Barat, Aria Lukita - Efan Tolani yang resmi mencabut gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dimana gugatan tersebut resmi disampaikan kuasa hukum Aria Lukita -Efan Tolani di dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang digelar Kamis (7/1).

Kepada cakrawalalampung.com, Kamis (7/1), Taufik Basari mengatakan, pencabutan gugatan tersebut telah diterima majelis hakim yang dipimpin Patrialis Akbat dan akan dikeluarkan dalam bentuk putusan.

Kepada Panel Hakim MK, kata Taufik Basari, pihaknya menyampaikan permohonan agar putusan mengenai pencabutan perkara tersebut dapat segera dibacakan.

"Kita berharap Agus Istiqlal - Erlina dapat diajukan pelantikannya mengikuti termin pelantikan pasangan calon terpilih yang tidak ada perkara di MK. Kabarnya pelantikan akan dijadwalkan pada akhir Januari 2016. Terhadap permohonan tersebut Ketua Panel Hakim Patrialis Akbar menyatakan akan mempertimbangkannya," kata Taufik Basari. (ben)
Share:

Soal Dugaan Korupsi Alkes, DPP PETIR Lampung Minta Reihana Ditetapkan Sebagai Tersangka

BANDARLAMPUNG (CL) – Ratusan massa Dewan Pimpinan Pusat Pasukan Elit Inti Rakyat Lampung (DPP Petir Lampung) menggelar aksi demo di depan Kejaksaan Tinggi Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kamis (7/1).

Dalam orasinya, Biro Hukum DPP PETIR Lampung, Ansori meminta agar Reihana dicopot dari jabatannya sebagai kepala dinas kesehatan Lampung. Selain itu, DPP PETIR juga meminta agar Reihana turut bertanggungjawab atas dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) tahun 2012 senilai Rp15,5 miliar.

“Nama Reihana beberapa kali disebut di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Ini karena sebagai kepala dinas kesehatan Lampung, Reihana pernah menandatangani surat keputusan nomor 800/2627/III.03.3/VI/2012 tertanggal 21 Juni 2012, tentang penetapan alokasi peralatan kesehatan, puskesmas keliling dan rumah sakit keliling bagi provinsi dan kabupaten/kota tahun anggaran 2012,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Ansori, pihaknya mendorong agar Reihana ditetapkan sebagai tersangka dan turut bertanggungjawab atas dugaan korupsi alkes tersebut.

“Kita juga minta Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mencopot Reihana dari jabatannya sebagai kepala dinas kesehatan Lampung. Kita juga mendesak ketua pengadilan tipikor melalui majelis hakim tipikor Tanjung Karang untuk memerintahkan polisi/jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap Reihana,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana, sampai berita ini diturunkan tidak dapat dikonfirmasi. Ketika dihubungi, telepon selulernya dalam keadaan tidak aktif. Pesan singkat cakrawalalampung.com pun tidak mendapat jawaban. (ben)
Share:

Meski Harga BBM Turun, Organda Pastikan Tidak Ada Penurunan Tarif Angkutan

BANDARLAMPUNG (CL) – Meski harga bahan bakar minyak (BBM) telah mengalami penurunan. Namun tarif angkutan tidak akan mengalami penurunan. Ini karena penurunan harga BBM tidak terlalu signifikan.

Kepastian tidak adanya penurunan tarif angkutan di Bandarlampung ini disampaikan Ketua Organda Bandarlampung Tony Eka Candra, Selasa (6/1). Menurut Tony, harga BBM turun tidak terlalu berpengaruh dengan biaya operasional angkutan.

“Turunnya (harga BBM) kan tidak terlalu besar. Jadi tarif angkutan masih menggunakan tarif yang lama,” kata Tony.

Namun, ujar Tony, dia berharap pemilik operasional angkutan untuk meningkatkan mutu pelayanannya terhadap pengguna angkutan. (ben)

 
Share:

Diduga Pabrik Makanan Ringan di Natar Terbakar Hebat Pagi Ini

img_20160106_070448.jpgBANDARLAMPUNG (CL) - Sebuah pabrik yang juga diduga distributor makanan ringan yang terletak di Natar, Lampung Selatan, terbakar hebat, Rabu (6/1). Belum diketahui penyebab kebakaran. Sampai berita ini diturunkan, api belum berhasil dipadamkan.

 
Share:

Menkumham: Keputusan MA Minta Kepengurusan Ancol Dibatalkan

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, keputusan Mahkamah Agung tidak mengesahkan kepengurusan Partai Golkar dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie.

"Putusan MA minta kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol dibatalkan. Tapi tidak ada keputusan MA yang minta agar kepengurusan ARB disahkan," ujar Yasonna di Istana Kepresidenan, Selasa (5/1), seperti dikutip dari kompas.com (*)
Share:

Sebelum Disahkan Menkumham, Produk Rapimnas Dianggap Tidak Sah

JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan, rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang akan dilaksanakan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie dinilai tidak sah jika dilakukan sebelum pengesahan kepengurusan yang dilakukan oleh Kemenkumham.

"Kegiatan dan institusi yang melaksanakan tidak sah. Karena Menkumham belum mengesahkan kepengurusan Aburizal Bakrie," kata Akbar kepada wartawan di AT Istitute, Jakarta Selatan, Selasa (5/1) seperti dikutip dari detikcom.

Akbar juga mengatakan, terkait ini kubu ARB sudah menyadarinya kalau kepengurusannya belum sah secara hukum. Sehingga semestinya meminta kemenkumham untuk mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu ARB.

"Jadi hasil rapimnas tidak kuat selama belum ada pengesahan dari kemenkumham," ujarnya. (*)
Share:

Bandarlampung Belum, KPU Way Kanan Sudah Serahkan Hasil Pilkada ke DPRD

BANDARLAMPUNG (CL) – Ketua KPU Way Kanan Iskardo P. Panggar saat dihubungi cakrawalalampung.com, Selasa (5/1), menegaskan pihaknya sudah menyerahkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati ke DPRD setempat.

“Saya lupa kapan menyerahkannya ke DPRD Way Kanan. Tapi yang pasti sudah kita kirimkan,” ujarnya.

Namun, kata dia, pihaknya belum mengetahui pasti apakah DPRD Way Kanan sudah menyerahkan hasil pilkada itu ke gubernur Lampung atau belum.

“Kalau sudah diserahkan ke gubernur atau belum, itu saya nggak tau. Yang pasti tugas KPU sudah selesai saat menyerahkan hasil pilkada ke DPRD Way Kanan,” katanya.

Sementara Komisioner KPU Bandarlampung Dedi Triadi kepada cakrawalalampung.com, Selasa (5/1) mengungkapkan, sampai saat ini KPU belum menyerahkan hasil pemilihan walikota Bandarlampung ke DPRD setempat.

“Kita belum menetapkan pasangan calon walikota terpilih Herman HN – M. Yusuf Kohar karena waktu itu ada gugatan di MK,” jelasnya. (ben)
 

 
Share:

Rektor UBL Resmi Lepas Keberangkatan Tiga Mahasiswa ke Jepang

BANDARLAMPUNG (CL) – Rektor Universitas Bandarlampung Yusuf Barusman, Selasa (5/1), bertempat di gedung rektorat setempat, Selasa (5/1) resmi melepas keberangkatan tiga mahasiswa ke Jepang. Tiga mahasiswa arsitektur UBL yang mendapat beasiswa ke Jepang itu yakni Pernando (Lahat, Sumatera Selatan), Jamaludin (Rangkasbitung, Banten), dan Vicky Antoni (Metro, Lampung).

Pada kesempatan itu, Rektor UBL Yusuf Barusman mengatakan, pengiriman wakil diplomatik UBL ini merupakan wujud kerjasama selama lima tahun terakhir dengan Universitas Kitakyusu, Jepang.

“Kita juga mengadakan kerjasama dalam hal menggelar seminar internasional dan join financing. Selain mahasiswa, UBL juga memberangkatkan staf atau dosen ke Jepang untuk melanjutkan pendidikan S3. Mahasiswa dan dosen ini akan menjalani pendidikan di Jepang sejak 10 Januari – 10 Juli 2016,” ungkapnya. (*/ben)
Share:

Sekolah Asal Sambut Baik Keberangkatan 3 Mahasiswa UBL ke Jepang

BANDARLAMPUNG (CL) – Pengiriman tiga mahasiswa arsitektur universitas Bandarlampung yakni Pernando, Jamaludin, dan Vicky Antoni ke Universitas Of Kitakyusu, Jepang mendapat apresiasi sekolah asal ketiga mahasiswa tersebut.

Sekolah asal ketiga mahasiswa itu yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) I Lahat, Sumatera Selatan (Pernando), SMA Darel-Azhar Rangkasbitung, Banten (Jamaludin) dan SMA kristen 1, Kota Metro, Lampung (Vicky).

Wakil Kepala (Waka) Kurikulum SMKN 1 Lahat Panyahuti Matondang mengatakan, pihaknya mengapresiasi pengiriman Pernando salah satu alumni SMKN I ke Jepang. Menurut dia, hal ini selain membawa harum nama baik UBL dan Bangsa Indonesia. Keberangkatan Fernando juga membawa nama baik SMKN I Lahat di dunia internasional.

“Pernando sosok anak yang taat, santun, dan memiliki budi pekerti yang baik. Ini catatan positif buat Fernando dan juga sekolah ini. Karena Fernando memiliki prestasi di bidang akademik maupun non akademik,” ujarnya. (*/rls)
Share:

Tony Eka Candra : Kita akan Dukung Penuh Pemerintahan Herman HN – M. Yusuf Kohar

BANDARLAMPUNG (CL) – Meski tidak mendukung pasangan calon walikota Bandarlampung terpilih Herman HN – M. Yusuf Kohar di ajang pemilihan walikota Bandarlampung. Namun DPD II Partai Golkar Bandarlampung akan mendukung penuh pemerintahan Herman HN – M. Yusuf Kohar.

Ini ditegaskan Ketua DPD II Partai Golkar (PG) Bandarlampung Tony Eka Candra kepada awak media di kediamannya, Senin (4/1).

"Suara rakyat memilih Herman HN. Jadi PG menghormati suara rakyat Bandarlampung. Dan akan mendukung sepenuhnya program pemerintahan Herman HN. Namun tetap memberikan koreksi, ide, saran dan gagasan yang konstruktif. Diharapkan kedepan Herman HN – M. Yusuf Kohar dapat segera mewujudkan visi misinya bagi kesejahteraan masyarakat Bandarlampung,” ungkapnya. (ben)
Share:

Musda Golkar Bandarlampung Setelah Pelantikan Pengurus Golkar Provinsi Lampung

BANDARLAMPUNG (CL) – DPD II Partai Golkar (PG) Bandarlampung akan menggelar musyawarah daerah (musda) pada Februari mendatang. Musda sebagai persiapan dan konsolidasi menghadapi ajang pemilihan presiden, pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah kabupaten/kota dan provinsi.

Hal ini disampaikan Ketua DPD II PG Bandarlampung Tony Eka Candra kepada awak media di kediamannya, Senin (4/1).

"Kita sudah menerima surat petunjuk dan pelaksanaan dari DPP PG nomor 4/ tahun 2015 tentang musyawarah daerah. Dimana jadwal musda kabupaten/kota yakni dari Januari - Maret 2015,” kata .

Disamping itu, ini juga berdasarkan hasil rapat pleno di DPD I PG Lampung. Dan musda akan digelar setelah pelantikan pengurus DPD I PG Lampung.

“Semua kader kota punya hak yang sama untuk menjadi calon ketua. Terutama kader yang punya prestasi dedikasi loyalitas dan tidak tercela. Terkait saya sebagai pengurus PG Lampung, sebagai kader saya siap ditempatkan dimana saja,” ungkapnya. (ben)
Share:

Nizwar Affandi : Saya Pilih Golkar karena Partai yang Penuh Kematangan

BANDARLAMPUNG (CL) – Nizwar Affandi menilai Partai Golkar merupakan partai politik yang penuh kematangan. Ini lantaran meski ditengah ujian yang menerpa, namun silaturahmi di tubuh Partai Golkar tidak pernah terhenti.

Hal ini disampaikan Nizwar Affandi kepada cakrawalalampung.com, Senin (04/01) melalui sambungan telepon selulernya terkait jabatan barunya sebagai wakil ketua bidang pemuda dan olahraga di dalam kepengurusan DPD I Partai Golkar Lampung.

“Ya, saya bergabung dengan Partai Golkar sebagai wakil ketua bidang pemuda dan olahraga,” kata dia.

Pria yang akrab disapa Affan ini menuturkan, dirinya bergabung dengan Partai Golkar setelah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi.

“Selama konflik, silaturahmi di Golkar tidak pernah putus. Saya juga punya banyak teman baik di DPP maupun di pengurus Golkar di daerah. Mudah mudahan Golkar bisa menjadi labuhan terakhir untuk memperjuangkan aspirasi rakyat demi kemajuan pembangunan di Lampung,” kata dia. (ben)
Share:

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog