​Soal Jabatan Ketua KONI, KPKAD Gugat Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo ke PN Tanjung Karang

setialampung.com - Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD)  menggugat Ketua Umum KONI pusat sebagai tergugat I dan Ketua KONI Lampung M. Ridho Ficardo sebagai tergugat II ke Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, Senin (25/7) dengan nomor gugatan nomor 121/PDT/6/2016.

Koordinator Presidium KPKAD Ansori mengatakan, melalui kantor hukum Ardian Angga, SH,.MH dan rekan, pihaknya mengajukan surat gugatan dugaan perbuatan melawan hukum atas surat keputusan (SK) Ketua Umum KONI Pusat no. 77 tahun 2015 tertanggal 7 Agustus 2015 tentang pengukuhan personalia pengurus KONI Provinsi Lampung masa bakti 2015 - 2019.

Ansori mengungkapkan, latar belakang gugatan ini karena tergugat diduga lalai dan tidak melaksanakan peraturan perundang - undangan. Diantaranya yaitu Undang - Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional pasal 40 yang menjelaskan, pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

Kemudian, peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan pasal 56 ayat (1) dan ayat (4) yang menjelaskan, pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik (pasal 56 ayat 1).

Pasal 56 ayat 4 yang berbunyi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemiliahan di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, antara lain presiden/wakil presiden dan para anggota kabinet, gubernur /wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, anggota DPR RI, anggota DPRD, hakim agung, anggota komisi yudisial, kapolri dan panglima TNI.

Lalu, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/148/sj/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang larangan perangkapan jabatan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah pada kepengurusan KONI, PSSI daerah, klub sepakbola profesional dan amatir, serta jabatan publik dan jabatan struktural.

Kemudian surat komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang ditujukan kepada Mendagri dengan nomor B.903 01-15/04/2011 tertanggal 4 April 2011.

"Kami menuntut KONI pusat untuk mencabut SK nomor 77 tahun 2015 tentang pengukuhan pengurus KONI Lampung, dan minta agar majelis hakim memerintahkan tergugat II untuk tidak melakukan kegiatan - kegiatan apapun terkait tugasnya sebagai ketua KONI Provinsi Lampung. Dan mengembalikan gaji/honor yang diperoleh selama menjabat sebagai ketua KONI," ungkapnya. (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed