OPINI: Politik Reshufle Jokowi

Oleh : Robi Cahyadi Kurniawan
Pengajar Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA

Presiden Jokowi, Rabu 27 Juli 2016, telah mengumumkan dan melantik para menteri baru. Pergantian kabinet jilid dua ini terdiri dari delapan menteri wajah baru, dan lima wajah lama dengan posisi baru atau tukar posisi. Delapan menteri baru adalah pos Menteri Perhubungan Budi Karya Sumudi, Menteri ESDM Archandra Tahar, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Mendiknas Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Muyani, Menteri PDT Eko Puto, Menpan RB Asman Abnur, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Sedangkan empat pos menteri yang bertukar posisi adalah Menteri Kemaritiman Luhut Binsar, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, Kepala BKPM Thomas Lembong, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, sedangkan Wiranto menduduki Menko Polhukam baru. Apa yang menarik dari pergantian kabinet jilid dua ini ?

KINERJA KABINET

Alasan yang paling masuk akal dan menarik dari pergantian kabinet jilid dua ini adalah kinerja para menteri sebagai alasan utama pergantian. Para Menteri yang diganti yaitu, Menpan RB Yuddy Krisnandi, Menteri ATR BPN Ferry Mursidan, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perhubungan Ignasisus Johan, Menteri Desa Marwan Jaffar, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Pendidikan Anies baswedan, Menko Maritim Rizal Ramli. Wewenang pergantian menteri merupakan hak prerogratif dan istimewa dari presiden sebagai perwujudan sistem presidensial. Walau menjadi hak istimewa presiden, namun setidaknya ada sebuah penjelasan kepada publik atau warga negara Indonesia mengapa dan apa yang menjadi alasan profesional dari pergantian tersebut.

Ukuran kinerja kementrian secara global dahulu telah dikeluarkan oleh kementrian Menpan RB setidaknya dua tahun terakhir, dengan indikator-indikator kinerja berdasar pada pelayanan publik. Tetapi target, sasaran, kinerja dan capaiannya berada pada internal kementrian masing-masing. Hal ini mengakibatkan publik tidak terlalu tahu kementrian mana yang berhasil memenuhi target dan kementrian mana yang gagal serta berkinerja buruk. Laporan kinerja kementrian juga tidak dipublikasikan secara terbuka kepada publik, baik pada web internal maupun dipublikasi kan melalui media massa; televisi, koran dan radio. Bila pun ada, data itu hanya diketahui oleh sedikit orang, dan tidak semua kementrian mengeluarkannya. Sehingga dari sisi ini, amanah undang-undang keterbukaan publik belum tercapai seutuhnya.

Informasi tentang alasan pergantian kabinet justru banyak ditemui pada media - media online. Khususnya elektronik, lebih khusus lagi ramai diperbincangkan pada media-media sosial (medsos). Perbincangan dan informasi di medsos tentu saja info tidak dapat seutuhnya dipertanggungawabkan kebenarannya. Sehingga akhirnya publik menduga-duga alasan pergantian yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Dugaan publik yang berdasarkan pada informasi media elektronik dan medsos cepat tersebar dan menjadi trending topik. Misalnya Menteri Yuddy Krisnandi diganti karena sering mengeluarkan kebijakan yang plin plan. Seperti kebijakan rapat instansi pemerintah dengan memakai jajanan khas Indonesia yang kemudian dicabut. Lalu yang terbaru kebijakan larangan bermain game online Pokemon Go. Menko Maritim Rizal Ramli, sering kali berkonfrontasi dengan kementrian lain (khususnya dengan Menteri ESDM, Sudirman Said) bahkan dengan Wapres Yusuf Kalla. Walau kinerja Rizal dalam pemerintahan Gus Dur diapresiasi kala itu. Publik mungkin senada dan sepakat bahwa Ignasius Johan selaku Mentri Perhubungan gagal dalam kinerja, khususnya dalam mudik lebaran 2016, yang salah satunya kasus Brexit, macetnya tol di Brebes Timur yang mengakibatkan sejumlah orang meninggal, walau Johan tidak bersedia disalahkan.

Lalu, bagaimana dengan kinerja Menteri lain yang dicopot ? Menteri ATR BPN Ferry Mursidan, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Desa Marwan Jaffar, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Pendidikan Anies Baswedan. Publik tidak bisa menduga karena menteri-menteri itu jauh dari kontroversi dan cenderung adem , bahkan diapresiasi oleh sebagian publik. Apresiasi datang untuk Sudirman Said yang membongkar kasus Mafia migas, “Papa minta saham” yang melibatkan Ketua DPR RI saat itu Setya Novanto, saat perpisahan dengan jajaran pegawai di Kementrian ESDM banyak dari mereka yang menangis dan menyatakan bahwa kinerja Sudirman bagus dalam memberantas mafia migas. Apresiasi juga didapat oleh Anies Baswedan oleh publik dan secara etika politik seharusnya tidak dicopot karena Anies merupakan juru kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 lalu.

BARGAINING POLITIK PARPOL

Presiden Jokowi sebenarnya sudah sangat nyaman saat ini dalam melaksanakan sisa jabatan amanah sebagai pemimpin Indonesia, hal ini disebabkan sudah hilangnya poros oposisi yang di gaungkan oleh Koalisi Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto Ketua Partai Gerindra. Rontoknya oposisi KMP ini yang dimulai dari PAN, lalu Golkar dan parpol lain yang bergabung dalam KMP menandakan bahwa akan terbentuknya koalisi besar yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Terlihat dalam pergantian kabinet jilid dua kemarin, representasi partai politik pendukung pemerintah (Jokowi) terlihat dalam sosok MenPan Asman Abnur (politisi PAN), Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (politisi Partai Golkar), Menteri Desa Eko Putro (politisi PKB), Menkopolhukam Wiranto (Ketua Partai Hanura), selain itu MenteriPendidikan Kebudayaan Muhadjir sebagai representasi Muhammadiyah.

Koalisi besar yang dibangun Jokowi hampir serupa dengan koalisi besar yang sudah dibangun oleh SBY pada dua periode masa jabatannya. Koalisi pendukung pemerintah memang menarik dari sisi efisien penguasa dalam bermitra dengan legislatif yang pada akhirnya dapat lebih mudah melaksanakan agenda-agenda pemerintahan khususnya dalam pembuatan undang-undang. Koalisi besar juga mengandung kelemahan, Jokowi tentu tidak ingin seperti SBY yang terlalu sibuk mengurusi koalisinya dengan masalah konflik internal parpol dan perebutan jatah menteri dibandingkan dengan mengurusi rakyat. Dengan koalisi besar dimungkinkan adanya pergantian kabinet kembali jilid tiga pada satu atau dua tahun kedepan dalam masa kepemimpinan Jokowi, untuk mengakomodir partai politik pendukung.

Langkah berani dan cenderung kontroversial sudah dilakukan oleh Partai Golkar dalam Munas Golkar baru-baru ini, Partai Golkar yang saat ini dipimpin oleh Setya Novanto (Mantan Ketua DPRRI, yang tersangkut kasus papa minta saham), sudah mengumumkan secara resmi bahwa Partai Golkar sudah mendeklarasikan Jokowi sebagai Capres dalam Pemilu Presiden 2019 mendatang. Kontroversi ini bertambah dengan ditemukannya lebih dari 200 spanduk yang bergambar Jokowi dan Setya Novanto sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres 2019 dari partai Golkar.

Bergabungkan partai-partai eks KMP dalam barisan pendukung Jokowi menandakan bahwa di Indonesia, tidak ada partai politik yang benar-benar siap menjadi oposisi. Hal ini disebabkan dalam sejarah parlemen di Indonesia tidak dikenal adanya oposisi, penyederhanaan partai dan politisasi parpol di era rezim Soeharto menyebabkan mental parpol cenderung mengikuti penguasa. Sun Tzu, dalam bukunya “The Art of War “ menyebutnya sebagai strategi politik “ Berlindung di balik Raja”.

SLOGAN ‘KERJA, KERJA, KERJA

Mungkin sebagian dari kita masih ingat saat setelah Jokowi JK memenangkan Pilpres 2014, slogan kampanye yang dipakai adalah kata-kata “kerja, kerja, kerja”. Saat pelantikan menteri, para menteri dikumpulkan di taman istana, dengan memakai kemeja putih yang melambangkan semangat bersih dan siap kerja, dan dipanggil oleh Presiden satu persatu dengan berlari-lari kecil. Adegan berlarian melambangkan para menteri bekerja dengan cepat dengan berlari menuju target yang telah ditetapkan.

Reaksi pasar sehari setelah para menteri baru dilantik, rupiah menguat walaupun kecil dengan posisi kenaikan 0,76 poin. Walaupun ada sedikit kontroversi dengan pergantian menteri kali ini, reaksi publik cenderung tidak bergejolak, nada-nada ketidakpuasan tetap muncul sebagai reaksi dari beberapa menteri yang menurut pendapat publik tidak selayaknya diganti.

Sebagai warga negara yang baik, kita semua diharapkan tetap peduli dengan ikut menyumbangkan pikiran dan tenaga demi kebaikan Indonesia. Permasalah Indonesia yang masih menjadi PR besar Presiden dan Kementrian pendukungnya, masih berkutat pada neraca ekonomi Indonesia yang cenderung mengalami penurunan (defisit), yang di indikasikan dengan masih tingginya hutang dalamAPBN. Menteri-menteri bidang ekonomi dan keuangan harus menstabilkan neraca keuangan dengan program-program yang lebih ketengah (kerakyatan) dibandingkan program arah kanan (liberalisme, kapitalisme) yang selalu menyelesaikan masalah dengan cara berhutang.

Slogan ‘kerja, kerja, kerja’ semoga tidak hanya pemanis , jargon dan kata tanpa makna yang hambar saat pelaksanaan dan miskin kreatifitas dalam menuntaskan masalah. Publik tentu saja masih mengharapkan hasil nyata, misalnya penurunan indeks korupsi, kenaikan indeks kesejahteraan, pelunasan hutang, dan penurunan harga daging sapi menjadi Rp 80.000,- per kilogram saat Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1438 tiba.

Taabiik Puun….
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed