Temuan BPK Soal Dana Hibah dan Bansos Sebesar Rp60 miliar lebih, Trisno Andreas: Itu Tanggungjawab Dinas Terkait, BPKAD Hanya Sebagai Kasir

setialampung.com - Kepala BPKAD Bandarlampung Trisno Andreas angkat bicara soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung terkait belum adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp60.390.257.000,00.

Menurut Trisno, sesuai permendagri RI no 39 tahun 2012 tentang perubahan permendagri RI nomor 32 tahun 2011 dan permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, semestinya dinas terkait yang melakukan monitoring dan evaluasi tentang penggunaan dana hibah dan bansos, semestinya yang melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah dan bansos adalah dinas terkait masing - masing.

“Misalnya kalau terkait Jika terkait sosial ada dinas sosial, kesbangpol atau kalau dari sisi keagamaan mungkin dari kementerian keagamaan. BPKAD hanya sebagai kasir. Sudah ada yang menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, tapi ada yang belum.

Kepala Kesbangpol Bandarlampung Aksa Djamili mengatakan, dalam hal ini pihaknya hanya melakukan verifikasi. Ini sesuai dengan aturan dan perundang – undangan yang ada, hanya organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang terdaftar yang mendapat pelayanan.

“Kami hanya verifikasi persyaratan. Kalau cair juga nggak pernah lapor ke kesbangpol. Berdasarkan ketentuan yang menerima bantuan harus memberikan laporan. Jadi yang nerima uangnya yang nggak bener,” ujarnya singkat saat dihubungi setialampung.com, Senin (8/8). (ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed