Mantan Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Lampung, Fahrizal Badri Zaini Didampingi Kuasa Hukum, Menjalani Pemeriksaan di Subdit II Dirkrimum Polda Lampung

setialampung.com - ​Terlapor kasus setoran proyek Rp14 miliar, mantan kepala biro perekonomian pemerintah provinsi Lampung, Fahrizal Badri Zaini didampingi kuasa hukumnya Benny N.A. Puspanegara menjalani pemeriksaan di Subdit II Dirkrimum Polda Lampung, Jumat (30/9).

Kuasa hukum Farizal, Benny mengatakan, pemeriksaan tadi baru sebatas tentang data terlapor. 

"Nanti setelah shalat Jumat dilanjutkan lagi pemeriksaannya," ujarnya sebelum shalat jumat. 



Kuasa hukum lainnya Nelson menuturkan, Farizal tidak ada persiapan untuk menjalani pemeriksaan ini.

"Klien kami siap membuka semua terkait permasalahan ini. Kita akan menyampaikan apa yang dilihat dan didengarnya (Farizal)," katanya.(ben)
Share:

FOTO: Ketua DPD AMPI Lampung MW. Heru Sambodo Berbincang - Bincang dengan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham di Munas AMPI di Palembang

Share:

​Wakil Ketua DPRD Lampung, Ismet Roni: Kasus Azwar Yakub Cs Menjadi Perhatian Partai Golkar

setialampung.com - Wakil Ketua DPRD Lampung Ismet Roni angkat bicara terkait ditetapkannya Azwar Yakub, Miswan Rodi dan Joni Corne sebagai tersangka oleh Polda Lampung atas kasus penganiayaan terhadap Ketua Satgas AMPG Bandarlampung Alfasni Abdul Hamid.

Kepada setialampung.com, Kamis (29/9), Ismet menuturkan, pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan Polda Lampung. Dan minta agarkader Partai Golkar yang terlibat masalah tersebut untuk bersikap kooperatif.

"Persoalan ini menjadi perhatian partai. Kami minta kepada kader partai yang menjalani pemeriksaan untuk bersikap kooperatif. Dan selama ini sudah kooperatif," ujarnya.

Selain itu, pria yang juga ketua fraksi Golkar DPRD Lampung ini juga akan terus melaporkan perkembangan kasus ini kepada partai.

Sementara anggota DPRD Pesawaran, Joni Corne mengatakan dirinya menghormati proses penyidikan yang tengah dilakukan Polda Lampung.

"Namun dalam hal ini kami adalah petugas partai yang sedang menjalankan tugas. Karenanya kami mempertanyakan sikap Bapak Ariady Achmad yang pada saat itu mengkoordinasi kami. Sebab ketika terjadi benturan dengan AMPG, justru saat ini ia (Ariyadi) seperti tidak peduli dan terkesan memecah belah. Karena sekarang justru terlihat mesra dengan ketua AMPG yang telah melaporkan kami ke Polda Lampung. Apalagi laporan tersebut penuh rekayasa," ungkapnya. (ben)
Share:

​Setelah Terbit Izin Mendagri dan Gubernur, Kuasa Hukum Fasni Bima Harap Polda Lampung Tahan Tiga Tersangka Penganiayaan

setialampung.com - Wiliyus Prayitno, kuasa hukum Alfasni Abdul Hamid,salah satu korban penganiayaan yang terjadi di DPD I Partai Golkar Lampung, Kamis (15/9) lalu, mendukung Polda Lampung menetapkan anggota DPRD Azwar Yakub, Miswan Rodi dan Joni Corne sebagai tersangka. Hal ini disampaikan Wiliyus Prayitno kepada wartawan ketika ditemui di polda Lampung, Kamis (29/9).

"Kami berharap polda Lampung menahan ketiga tersangka setelah ada izin dari mendagri dan gubernur. Karena tersangka melanggar pasal 170 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Dan ini wajib ditahan," ujarnya.

Ditambahkan, pihaknya juga mendukung polda Lampung untuk bertindak tegas dan tidak tebang pilih dalam menuntaskan kasus ini. (ben)
Share:

​Polda Lampung Tetapkan Tiga Anggota Dewan Asal Partai Golkar Sebagai Tersangka Penganiayaan Fasni Bima

setialampung.com - Kepolisian Daerah Lampung (Polda) Lampung, Kamis (29/9) menetapkan tiga anggota DPRD sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap ketua satgas AMPG Bandarlampung Alfasni Abdul Hamid yang terjadi di depan kantor DPD I Partai Golkar Lampung, Kamis (15/9) lalu.

Ketiga anggota dewan yang ditetapkan sebagai tersangka itu yaitu Azwar Yakub (anggota DPRD Lampung), Miswan Rodi (DPRD Lampung) dan Joni Corne (DPRD Pesawaran). Penetapan ketiga anggota DPRD tersebut disampaikan Kasubdit I Krimum Polda Lampung, AKBP Eko
Supriyadi kepada wartawan, Kamis (29/9).

"Berdasarkan bukti yang ada baik keterangan saksi, visum, petunjuk dan barang bukti yang telah disita. Penyidik yakin bahwa perkara tersebut perkara pidana yang disangkakan melanggar pasal 170 yaitu penganiayaan dengan kekerasan yang dilakukan bersama - sama di muka umum dengan ancaman hukuman penjara di atas lima tahun," katanya.

Saat ditanya apakah pihaknya akan melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka, Eko menuturkan, pihaknya masih menunggu izin dari menteri dalam negeri (mendagri) dan gubernur Lampung.

"Mereka (Azwar Yakub, Miswan Rodi dan Joni Corne) belum diperiksa sebagai tersangka. Karena baru ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kita tunggu izin dari mendagri dan gubernur dulu baru kita periksa sebagai tersangka," katanya.

Dijelaskan, pihaknya sudah mengajukan izin kepada mendagri dan gubernur pada Senin (26/9).

"Untuk pengajuan izin ke gubernur Lampung, saya sendiri yang mengantarkannya. Sedangkan pengajuan izin ke mendagri dan bareskrim yang mengantarkan Kompol Deni," ungkapnya.

Sebelumnya, korban penganiayaan Alfasni Abdul Hamid melaporkan aksi penganiayaan yang dialami dirinya ke Polda Lampung. Laporan tertuang di dalam surat tanda terima penerimaan laporan nomor : STTPL/1239/IX/2016/LPG/SPKT. Di dalam laporan tersebut disebutkan, dugaan penganiayaan terhadap Fasni terjadi pada Kamis (15/9) sekira jam 09.00 WIB bertempat di kantor DPD I PG Lampung.

Fasni mengutarakan, selain dirinya, penganiayaan yang terjadi di DPD I PG Lampung itu juga dialami rekannya Imron dan Dahlan ketika sedang bertugas jaga di DPD I Partai Golkar Lampung.

“Tiba – tiba muncul ratusan orang yang menghampiri saya karena mau masuk ke DPD I. Setelah saya tanya maksud kedatangannya, tiba – tiba ada satu orang yang mukul saya yang kemudian diikuti oleh massa lainya,” ujarnya kepada wartawan di RS Bumi Waras. (ben)
Share:

Merajut Kembali Kesetiakawanan Sosial Karang Taruna

Oleh: Gunawan Handoko
Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) Provinsi Lampung,
Mantan Sekretaris Umum Karang Taruna Provinsi Lampung

Sejak kelahirannya 56 tahun lalu, tepatnya 26 September 1980 di Kampung Melayu Jakarta, organisasi karang taruna (KT) tumbuh dan berkembang demikian pesatnya, baik jumlah maupun programnya. Kelahiran karang taruna dapat dimaknai sebagai gerakan dan semangat kepedulian generasi muda untuk turut serta mencegah dan menanggulangi masalah kesejahteraan sosial, khususnya yang dihadapi oleh anak dan remaja dilingkungannya. Hingga saat ini keberadaan organisasi karang taruna dinyatakan telah purna di seluruh desa/kelurahan atau komunitas sederajat di Indonesia.
Dengan mengusung slogan kesetiakawanan dan solidaritas sosial, organisasi KT memiliki peran yang cukup penting sebagai perekat dan pemersatu kaum muda. Memasuki situasi krisis yang dihadapi bangsa Indonesia pada tahun 1997, secara langsung turut berdampak menurunnya dan bahkan terhentinya aktivitas sebagian besar KT. Sejalan dengan dihapusnya departemen sosial RI pada era pemerintahan Gus Dur, KT seperti anak ayam yang kehilangan induk. Lebih celaka lagi, diera reformasi saat itu sempat muncul dua pedoman dasar karang taruna, yakni yang ditetapkan dengan keputusan menteri sosial RI dan pedoman dasar karang taruna Indonesia sebagai hasil temu karya nasional IV tahun 2001 di Medan.

Akibatnya pemahaman tentang karang taruna dikalangan internal sendiri berbeda -beda. Atas kesadaran semua pihak, akhirnya KT dapat menyamakan pandangan yang satu melalui temu karya nasional V tahun 2005 di Banten. Bertepatan dengan peringatan hari jadi ke 56 tahun 2016, pengurus KT Lampung menggelar temu karya KT ke VI yang merupakan ajang konsolidasi akbar untuk melakukan evaluasi program sekaligus memilih kepengurusan untuk masa bhakti 5 tahun ke depan.

Jujur harus diakui bahwa di era tahun 90-an, keberadaan organisasi KT di Lampung mendapat penilaian baik di tingkat nasional diantara provinsi lain di Indonesia. Bahkan sempat mendapat kepercayaan sebagai penyelenggara Bulan Bhakti Karang Taruna (BBKT) tingkat Nasional yang dihadiri langsung oleh Presiden Soeharto waktu itu. Kita semua tahu, di masa itu tentu bukan hal yang mudah untuk menghadirkan seorang Kepala Negara, perlu seleksi yang berlapis-lapis. Belakangan harus diakui, gemerlap cahaya KT di Lampung terlihat meredup (baca: kemunduran), bahkan nyaris mengalami stagnasi. Hal ini bisa dipahami, mengingat kepedulian Pemerintah terhadap organisasi KT juga semakin menipis. Ada yang terlupakan oleh Pemerintah pasca tumbangnya orde baru (Orba) sampai sekarang, dimana Pemerintah tidak secara profesional menanamkan semangat kesetiakawanan dan solidaritas sosial bagi kalangan kaum muda, khususnya KT yang memiliki basis massa di tingkat desa.

Di masa Orba, pembinaan generasi muda terlihat jelas dan berkesinambungan, bahkan keberadaan organisasi KT tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) bersama dengan Pramuka, KNPI dan OSIS serta organisasi lainnya. Pemerintah pun secara berkesinambungan menyelenggarakan Pendidikan dan latihan Bela Negara. KT sebagai organisasi sosial non partisan yang tidak membeda-bedakan suku, agama, latar belakang sosial dan pandangan politik, sesungguhnya merupakan ujung tombak yang maha dahsyat sebagai perekat dan pemersatu kaum muda. Terlebih dengan sistem keanggotaan stelsel pasif, dimana setiap remaja dan generasi muda usia 11 – 35 tahun secara otomatis sebagai anggota KT. Apabila Pemerintah dapat mengelola dan memberdayakan organisasi KT secara sungguh-sungguh, paling tidak akan meminimalisir munculnya konflik yang akhir-akhir ini sering terjadi, seperti ’perang’ antar suku, antar kampung, tawuran antar sekolah dan lainnya karena semua telah tertanam rasa kesetiakawan sosial, bahwa mereka bersaudara.

Hari ini perlu pengakuan secara jujur bahwa kita telah banyak kehilangan jati diri bangsa. Semangat persatuan dan kesetiakawanan yang dilandasi budi pekerti luhur, sabar, ramah dan santun telah tercerabut dari akar peradabannya. Itulah sesungguhnya jati diri yang telah terpatri dan dimiliki rakyat Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak terlalu aneh memang, karena selama ini kaum muda lebih asyik dalam dunia politik praktis, bahkan KT sering terjebak didalamnya.

Temu Karya ke VI KT provinsi Lampung ini hendaknya menjadi momentum kebangkitan KT di Sai Bumi Rua Jurai, kembali ke khitah kelahirannya sebagai pelopor pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dengan dilandasi semangat kesetiakawanan dan solidaritas sosial. Betapapun menariknya dunia politik, organisasi KT harus tetap konsisten untuk tidak terlibat atau sengaja melibatkan diri didalamnya. KT tidak dimana-mana, namun harus ada dimana-mana. Reformasi hendaknya jangan diartikan sebagai penghancuran total secara emosional terhadap hasil-hasil diwaktu yang lalu untuk kemudian dibangun suatu sistem baru yang tidak lagi berbau ’masa lalu’. Kini, saatnya kita kobarkan kembali semangat kesetiakawanan dan solidaritas sosial, tanpa menonjolnya kepentingan individu, kedaerahan, dan juga kepentingan kelompok. Semoga Temu Karya yang sedang dilaksanaan oleh keluarga besar KT di provinsi Lampung ini akan mampu mengembalikan kejayaan KT yang pernah di raih di masa lalu.
Dirgahayu Karang Taruna, Aditya Karya Mahatva Jodha!!!
Share:

​Klarifikasi Dugaan Pungli 'Bertopeng Infak', Ombudsman Lampung Panggil Dinas Pendidikan Bandarlampung

setialampung.com - Ombudsman perwakilan Lampung menjadwalkan pemanggilan terhadap dinas pendidikan (disdik) Bandarlampung, Kamis (6/10). Pemanggilan ini terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan disdik terhadap para guru.

Rencana pemanggilan ini disampaikan Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf kepada setialampung.com, Rabu (28/9).

"Ada salah satu guru pada awal September ini lapor ke ombudsman. Guru tersebut melaporkan telah terjadi pemotongan gaji setiap bulan dengan alasan sebagai uang infak. Nilai potongannya Rp15 ribu, alasannya untuk infak. Ini baru mau kita dalami. Makanya ada pemanggilan ini. Kami mau tahu apa landasan pemotongan gaji tersebut," ujarnya.

Jika terbukti melakukan pungli, mantan anggota panwaslu Bandarlampung ini menegaskan, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi.

"Kalau ombudsman itu keluarnya saran atau rekomendasi. Kalau kaitannya pidana, rekomnya ke polisi. Kalau administrasi ya ke atasannya langsung. Yang pasti ini masih dugaan pungli dan masih kami dalami dengan melakukan pemanggilan pihak - pihak terkait," ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung Handrie Kurniawan menuturkan, komisi IV akan minta penjelasan langsung kepada disdik Bandarlampung.

"Yang namanya infak itu sukarela. Tidak ditentukan nilainya. Secepatnya kami akan panggil disdik untuk menjelaskan hal ini di dalam hearing," imbuhnya.

Terkait hal ini, konfirmasi setialampung.com melalui pesan singkat kepada kepala dinas pendidikan Bandarlampung Suhendar Zuber tidak kunjung mendapat balasan atau tanggapan. (ben)
Share:

​Soal Penggunaan Dana Hibah dan Bansos, Pekan Ini DPRD Bandarlampung Panggil BPKAD

​setialampung.com - DPRD Bandarlampung pekan ini akan memanggil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandarlampung. Pemanggilan ini terkait tindaklanjut atau perkembangan akhir soal temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung atas laporan keuangan pemerintah Kota Bandarlampung tahun anggaran 2015 perihal penggunaan anggaran dana hibah dan bansos sebesar Rp60.390.257.000,00 yang belum dilengkapi laporan penggunaan anggarannya.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi kepada setialampung.com, Senin (26/9).

"Sehubungan banyaknya dana hibah yang menjadi temuan BPK, maka kami selaku yang memberikan anggaran akan melakukan pemanggilan pihak - pihak yang menerima dana hibah. Ini harus kita tindaklanjuti, apakah temuan BPK tersebut sudah ditindaklanjuti atau belum. Diagendakan dalam minggu - minggu ini," kata Wiyadi.

Selain BPKAD, politisi PDIP mengatakan, pihaknya akan memanggil semua pihak yang menerima dana hibah dan bansos tersebut.

"Temuan BPK itu menjadi bahan evaluasi buat kami. Terutama badan anggaran, ketika menyediakan pos anggaran dana hibah dan bansos," ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung, atas laporan keuangan pemerintah Kota Bandarlampung tahun anggaran 2015. BPK menemukan penggunaan anggaran sebesar Rp60.390.257.000,00 belum dilengkapi laporan penggunaan anggarannya.
Di dalam LHP BPK itu dikatakan, pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota Bandarlampung menganggarkan belanja hibah dan belanja bansos sebesar Rp70.419.083.000,00 dan Rp23.183.040.000,00, dengan realisasi masing – masing sebesar Rp62.313.507.000,00 (88,48%) dan Rp12.517.800.000,00 (54 %).

Mekanisme pemberian hibah dilakukan dengan verifikasi usulan penerima hibah yang ditetapkan dalam keputusan walikota tentang penetapan daftar penerima hibah beserta besaran uangnya. Penyampaian usulan penerima hibah dilakukan secara tertulis kepada walikota oleh pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Jika telah disetujui, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh bendahara bantuan. Setiap penerima hibah diwajibkan untuk menandatangani NPHD. Kemudian proses pencairan dana berlangsung dalam bentuk transfer ke penerimanya dengan mekanisme SP2D – langsung (LS).

Proposal yang disetujui walikota untuk diberikan bantuan, selanjutnya ditindaklanjuti oleh bendahara bantuan dengan mencairkan dana yang besarannya sesuai dengan disposisi walikota. Pencairan dana hibah dan bansos di atas Rp5.000.000,00 diberikan melalui mekanisme SP2D-LS. Sedangkan pencairan bansos dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 diberikan secara tunai dari bendahara bantuan kepada penerima sesuai dengan proposal yang disetujui walikota.

Penerima hibah dan bansos berkewajiban melaporkan secara formal dan material atas bantuan yang diterimanya paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja hibah dan bansos, menunjukkan bahwa penerima belanja hibah sebesar Rp48.503.357.000,00 dan bansos sebesar Rp11.886.900.000,00 sampai pemeriksaan berakhir belum menyampaikan laporan penggunaan dananya.

Dana Rp60 miliar lebih yang belum ada laporan penggunaannya itu dengan rincian, belanja hibah kepada instansi pemerintah pusat senilai Rp6.319.595.000,00, belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi sebesar Rp42.183.762.000,00, belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp1.367.500.000,00, belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat sebesar Rp10.519.400.000,00.

Menurut BPK Lampung, temuan ini tidak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 pasal 133 ayat (2), Permendagri nomor 32 tahun 2011 sebagaiman dengan diubah terakhir dengan Permendagri nomor 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD.

Kemudian peraturan walikota nomor 4 tahun 2014 tanggal 4 Maret 2014 tentang sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah dan bansos, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD di lingkungan pemerintah Kota Bandarlampung.
Atas permasalahan ini, BPK Lampung merekomendasikan kepada walikota Bandarlampung untuk memerintahkan kepala BPKAD untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian bantuan hibah dan bansos. Menginstruksikan bendahara bantuan untuk lebih tegas dalam meminta laporan penggunaan dana kepada penerima hibah dan bansos.

Kepala BPKAD Trisno Andreas melalui pesan singkatnya kepada setialampung.com, Kamis (4/8) mengaku sudah mengirimkan surat teguran kepada para penerima dana hibah dan bansos tersebut.

“Sudah ditegur dengan surat teguran walikota kepada penerima untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawabannya,” ujarnya.

Trisno juga mengatakan, soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung terkait belum adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp60.390.257.000,00.

Menurut Trisno, sesuai permendagri RI no 39 tahun 2012 tentang perubahan permendagri RI nomor 32 tahun 2011 dan permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, semestinya dinas terkait yang melakukan monitoring dan evaluasi tentang penggunaan dana hibah dan bansos, semestinya yang melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah dan bansos adalah dinas terkait masing – masing.

“Misalnya kalau terkait Jika terkait sosial ada dinas sosial, kesbangpol atau kalau dari sisi keagamaan mungkin dari kementerian keagamaan. BPKAD hanya sebagai kasir. Sudah ada yang menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, tapi ada yang belum.

Kepala Kesbangpol Bandarlampung Aksa Djamili mengatakan, dalam hal ini pihaknya hanya melakukan verifikasi. Ini sesuai dengan aturan dan perundang – undangan yang ada, hanya organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang terdaftar yang mendapat pelayanan.

“Kami hanya verifikasi persyaratan. Kalau cair juga nggak pernah lapor ke kesbangpol. Berdasarkan ketentuan yang menerima bantuan harus memberikan laporan. Jadi yang nerima uangnya yang nggak bener,” ujarnya singkat saat dihubungi setialampung.com, Senin (8/8). (ben)
Share:

​Ketua Komisi II DPRD Bandarlampung, Poltak Aritonang : Setelah Perda PD Pasar Disahkan, Haram Hukumnya Pasar Dikelola Pihak Ketiga

setialampung.com - Ketua Komisi II DPRD Bandarlampung, Poltak Aritonang menegaskan, setelah rancangan peraturan daerah (raperda) PD Pasar disahkan menjadi peraturan daerah (perda), semua pasar di Bandarlampung akan dikelola secara otonom oleh PD Pasar.

"Setelah perda PD Pasar disahkan, haram hukumnya pasar dikelola oleh pihak ketiga," tegasnya di dalam hearing antara komisi II dengan biro hukum pemerintah kota (pemkot) Bandarlampung di ruang komisi II, Senin (26/9).

Politisi Partai Nasdem ini menjelaskan, dengan adanya perda PD Pasar, diantaranya secara otonom dapat mengelola pasar, keamaan, parkir, stabilitas pasar dan sewa menyewa kios atau ruko di pasar.

"Diharapkan dengan adanya perda PD Pasar ini, seluruh pasar bisa dikelola dengan baik dan bisa bersaing dengan pasar modern," harapnya.

Selain itu, jelasnya lagi, dengan adanya perda PD Pasar, kedepan sudah tidak ada lagi permasalahan yang timbul. Seperti contohnya permasalahan pembangunan pasar Smep yang sampai saat ini belum jelas.

"Sekitar dua minggu lagi perda PD Pasar disahkan. Pasar yang sudah dikelola secara otonom diantaranya Pasar Pasar Way Halim, Pasar Tamin, Pasar Cimeng dan Pasar Tani," ujarnya.

Senada disampaikan anggota komisi II Ernita. Politisi Partai Demokrat ini juga menegaskan, dengan perda PD Pasar, tidak ada lagi pasar yang dikelola oleh pihak ketiga. 

Di tempat yang sama, Kabag Hukum Pemkot Wan Abdurrahman menuturkan, kedepan pengelolaan pasar tidak dibebankan lagi kepada APBD. Karena secara otonom dikelola oleh PD Pasar.

"Diharapkan PD Pasar bisa dikelola secara profesional dan ditahun pertama bisa memberikan keuntungan atau pemasukan PAD bagi pemkot Bandarlampung. PD Pasar memiliki wewenang penuh mengelola pasar. Terkait pihak ketiga yang masih mengelola pasar, kami akan tinjau dan evaluasi sampai kapan perjanjian kerjasamanya. Karena tidak bisa serta merta melakukan pemutusan kerjasama dalam mengelola pasar," ungkapnya. (ben)
Share:

Handoyo Daftar Hari Pertama, Winarti Hari Kedua, Syarnubi Hari Ketiga

setialampung.com - Ketua KPU Tulangbawang (Tuba) Reka Punata mengatakan, sampai pukul 16.00 WIB, sudah tiga pasang bakal calon kepala daerah (balon kada) yang sudah mendaftar ke KPU. Ketiga pasang balon kada itu adalah Hanan A. Rozak - Heri Wardoyo, Winarti - Hendriwansyah dan Syarnubi - Soleha.

"Sedangkan calon perseorangan Edi Yanto - Mulyono belum mendaftar ke KPU. Pendaftaran ditutup sampai pukul 00.00 WIB malam ini. Kita tunggu saja, apakah Edi Yanto daftar ke KPU atau nggak," ujarnya ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat (23/9).

Setelah pendaftaran, lanjutnya, tahapan berikutnya adalah verifikasi berkas pendaftaran yang akan dilaksanakan sampai 29 September. Kemudian diteruskan dengan perbaikan berkas dari 29 September - 1 Oktober.

"Penetapan calon kada dilaksanakan pada 24 Oktober 2016," katanya.

Komisioner KPU Tuba Divisi Keuangan dan Logistik, Ahmad Faisol kepada setialampung.com menuturkan, pasangan Hanan A. Rozak - Heri Wardoyo mendaftar di hari pertama, Winarti - Hendriwansyah hari kedua. Syarnubi - Soleha hari ketiga.

"Untuk pasangan Hanan - Heri Wardoyo dan Winarti - Hendriwansyah telah diterima dokumennya dan secara administratif dinyatakan lengkap.
Syarnubi syarat pencalonannya lengkap. Namun untuk kelengkapan KTP, sesuai dengan tahapan akan diserahkan diantara tanggal 29 September - 1 Oktober 2016. (ben)
Share:

Musdalub DPD Partai Hanura Lampung Digelar di DPP Hari Ini

​setialampung.com - Plh Ketua DPP Partai Hanura Chairudin Ismail sekitar pukul 14.30 WIB, Jumat (23/9) diagendakan akan membuka langsung pelaksanaan musyawarah daerah luar biasa (musdalub) DPD Partai Hanura Lampung di aula lantai 5 kantor DPP Partai Hanura, Jakarta.

Tampak hadir di lokasi musdalub, 15 DPC Partai Hanura se - Lampung. Diantaranya mantan sekretaris DPD Partai Hanura Lampung Abdullah Sani, Ketua DPC Lamteng Yordan Yonia, Ketua DPC Waykanan Yozi Rizal, Ketua DPC Bandarlampung Erwansyah, Ketua DPC Pesisir Barat Sri Dahliawati dan Ketua DPC Lambar Robin.

Sebelumnya pelaksanaan musdalub DPD Partai Hanura Lampung diambil alih DPP. (rls/*)
Share:

Selepas Shalat Jumat, Siti Rahma - Edi Agus Yanto Daftar ke KPU

​setialampung.com - Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Pringsewu, Siti Rahma – Edi Agus Yanto, Jumat (23/9) sekitar pukul 14.00 WIB akan mendaftarkan diri sebagai pasangan bakal calon kepala daerah (balon kada) Pringsewu. Pendafataran pasangan berjargon mbak Siti - mas Edi setelah mengantongi surat keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/142/IX/2016. tentang persetujuan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Pringsewu.

"Besok, Jumat (23/9) siang pukul 14.00 WIB, paslon berjargon mbak Siti – mas Edi bersama simpatisan kedua partai politik dipastikan akan mendaftarkan diri sebagai pasangan balon kada Pringsewu. Kedatangan Balon kada akan diarak menggunakan becak dimulai dari simpang Tugu Gajah Pekon Bulukarto sampai kantor KPU Pringsewu diareal Perkantoran Pemkab Pringsewu," kata Ketua DPD PAN Pringsewu Asa Attorida El Hakim di dalam siaran pers yang diterima setialampung.com, Kamis (22/9).

Ketua DPD Partai NasDem Pringsewu Samsu mengatakan, di dalam mengiringi mbak Siti – mas Edi mendaftar ke KPU, Partai Nasdem akan mengerahkan sebanyak 700 kader dan simpatisan yang terdiri dari pengurus dan para relawan.

“Sebelum pendaftaran akan dilakukan orasi politik di tugu gajah dari perwakilan DPW NasDem dan PAN. Selain diiringi becak, rencananya juga akan diiringi kuda lumping. Dan saat tiba di kantor KPU, rencananya pasangan calon akan di sambut oleh tokoh adat," ujarnya. (*/ben)
Share:

​Diimingi Mobil BMW, Ketua Satgas AMPG Alfasni Bima Diminta Cabut Laporan

setialampung.com – Korban kericuhan yang terjadi di DPD I Partai Golkar Lampung, Jumat (15/9), Alfasni Bima diiming - imingi mobil BMW agar mencabut laporannya di Polda Lampung. Namun tawaran tersebut ditolak Fasni Bima. Hal ini disampaikan Fasni kepada awak media di Graha Jurnalis, Polda Lampung, Kamis (22/9).

Fasni mengungkapkan, tawaran sebuah mobil BMW itu diterimanya melalui Short Message Service (SMS) yang dikirim oleh salah satu mantan petinggi Partai Golkar.

"Selain mobil BMW, saya juga ditawarin proyek miliaran rupiah. Tapi syaratnya saya harus mencabut laporan atas kasus penganiyaan yang menimpa saya di Polda Lampung. Smsnya dikirim ke istri saya. Saya menolak tawaran tersebut dan tetap melanjutkan perkara ini sampai tuntas," tegasnya, didampingi kuasa hukum dari ARH dan Associates Wiliyus Prayeitno dan rekan, seusai diperiksa penyidik Polda Kamis, (22/9).

Sementara Kuasa Hukum Alfasni, Wiliyus dan Bambang Handoko berharap penyidik polda Lampung bertindak profesional dan adil dalam mengusut tuntas kasus ini.

“Kami harap penyidik menindak tegas pelaku pengeroyokan. Kami optimistis Polda bisa bersikap dan bekerja profesional serta adil," katanya.

Sebelumnya Fasni menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Subdit I Ditkrimum Polda Lampung. Di dalam pemeriksaan tersebut, pelapor diajukan 15 pertanyaan perihal kronologis penyerangan dan penganiayaan yang menimpa dirinya di DPD I Partai Golkar Lampung, pada Jumat (15/9). (ben)
Share:

​Selain Jaya di Medan Pertempuran, Prajurit Brigif 3 Marinir juga Berprestasi di Dunia Musik

setialampung.com - Selain jaya di medan pertempuran, prajurit Brigrif 3 Marinir juga berprestasi di bidang musik. Prestasi ini ditunjukkan dengan pra launching album pertama bertajuk "Anak Negeri" oleh group Band Dynasty 7 Brigif 3 Marinir Piabung.

Vokalis Dynasty 7, Andika mengatakan, group band yang terdiri dari, Ru (gitar), Jimboy (drumer), Tom Van Senduk (keyboard), Agus (lead gitar), Lintang (bassis) dan Andika (vokalis) ini telah menghasilkan album pertama bertajuk "Anak Negeri".

"Kami baru selesai rekaman album pertama dan sedang melakukan promo album. Ada enam anggota group Band, empat anggota diantaranya merupakan anggota Brigif 3 Marinir, Piabung. Sebelum berangkat ke Jakarta, kami promo album terlebih dahulu di Lampung. Kami sudah promo album ," ujarnya kepada awak media di dalam jumpa pers di taman santap, Kamis (22/9).

Andika mengutarakan, di dalam album dengan delapan lagu ini pihaknya mengangkat genre pop alternatif. Salah satu lagu unggulannya berjudul "Salah Memilih".

"Di Jakarta kami akan tampil sekaligus promo album di salah satu stasiun televisi swasta," katanya.

Tom Van menceritakan, pertama kali tiba di Lampung pada 2007 silam, ingin memberikan warna baru.

"Meski ikut group band, kami tetap prajurit marinir sejati. Penampilan kami juga bisa disaksikan di saluran Dynasty 7 Band Indonesia Juara (youtube)," katanya.

Di tempat yang sama, Mayor Marinir, Kanang Budi Raharjo menegaskan, jadilah prajurit marinir yang profesional, berkarakter dan dicintai rakyat.

"Musik itu hobi, tapi tugas pokok utamanya adalah sebagai prajurit marinir. Selama ini marinir kesannya garang, tapi sebenarnya prajurit marinir itu ramah dan sopan," ungkapnya. (ben)
Share:

​Waktu Tinggal 3 Bulan Lagi, Pendapatan Sektor PBB Bandar Lampung Baru Tercapai Rp32 Miliar

setialampung.com - Pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) sampai dengan September 2016 baru tercapai Rp32 miliar lebih dari target Rp150 miliar. 
Hal ini terungkap di dalam hearing antara komisi II DPRD Bandarlampung dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandarlampung yang dilaksanakan di komisi II, Rabu (21/9).

Terkait hal ini, Kepala Dinas Pendapatan Kota Bandarlampung Yanwardi mengatakan, pihaknya sudah menjalankan semua upaya untuk meningkatkan pendapatan di bidang PBB.

Salah satunya, kata Yanwardi, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada masing - masing camat dan lurah untuk mengirimkan surat edaran kepada masing - masing warganya agar membayar PBB.

"Kami juga ikut menagih ke lapangan. Dan progresnya sudah menunjukkan peningkatan. Yang rajin membayar PBB itu golongan menengah ke bawah, yaitu kisaran Rp2 juta ke bawah," ungkapnya.

Saat ditanya kenapa SPT PBB baru dibagikan ke warga disekitar pertengahan tahun, Yanwardi menuturkan, pihaknya terus berupaya agar SPT PBB bisa dibagikan di awal tahun.

"Di 2017 target kami, SPT PBB bisa dibagikan di Februari 2017. Kita upayakan dari PBB setidaknya tercapai Rp65 miliar diakhir tahun 2016 ini," katanya.

Dia mengungkapkan, saat ini ada sekitar 335 pegawai yang terus berupaya meningkatkan dan mengejar tercapainya target pendapatan dari segi PBB.

"Ada dua tim yaitu yang diturunkan untuk menagih PBB. Tim dari Dispenda 13 orang dan tim dari kecamatan," jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi II DPRD Bandarlampung Poltak Aritonang mendukung upaya dispenda untuk menagih PBB.

"Ada sekitar 250 ribu wajib pajak di Bandarlampung. Berdasarkan dsta yang ada, wajib pajak golongan 1 - 3 atau PBB perumahan warga yang rajin membayar PBB. Hearing ini akan kita lanjutkan pertemuan dengan masing - masing UPT," ujarnya.

Sementara, anggota komisi II DPRD BandarErdiansyah Putra pada kesempatan tersebut menyoroti dan mempertanyakan bagaimana upaya atau cara Dispenda menagih PBB warga. Mengingat waktu yang hanya tinggal tiga bulan lagi.

Erdiansyah juga menanyakan mengapa SPT PBB warga tidak bisa dibagikan di awal tahun. Karena selama ini selalu dibagikan di pertengahan tahun. Sehingga rentang waktunya hanya beberapa bulan, sehingga dikhawatirkan target tidak tercapai. (ben)
Share:

​H - I Pendaftaran, DPW PKB Lampung Serahkan Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah

setialampung.com - H - 1 pendaftaran bakal calon kepala daerah (balon kada), DPW PKB Lampung menyerahkan surat keputusan (SK) balon kada yang diusung atau didukung PKB. Bertempat di DPW PKB Lampung, Selasa (20/9), SK rekomendasi diserahkan Ketua DPW PKB Lampung Musa Zainudin.
Pasangan balon kada yang menerima rekomendasi adalah, Edi Irawan Arif - Ulul Azmi Soltiansah, Hanan A. Rozak - Heri Wardoyo, Umar Ahmad - Fauzi Hasan, Khamamik - Sapli dan Sujadi Sadat - Fauzi.

Ketua DPW PKB Lampung Musa Zainudin pada kesempatan itu menginstruksikan semua kader PKB untuk berjuang memenangkan balon kada yang diusung/didukung PKB.

Terkait deklarasi, lanjutnya, menurut rencana akan dilaksanakan bersama partai politik pengusung dan pendukung lainnya. Deklarasi rencananya dilaksanakan di masing - masing kabupaten yang akan melaksanakan pilkada.

"Yang namanya pilkada, pusat yang memutuskan. Tapi daerah yang mengusulkan. DPP menginstruksikan pemenangan bagi balon kada yang diusung PKB. Keluarnya rekomendasi ini mengandung konsekuensi," ujarnya di DPW PKB Lampung, Selasa (20/9).

Dilanjutkannya, setelah terbit rekomendasi ini, bagi pengurus daerah yang belum berbenah diminta segera berbenah.

"Yang namanya di pilkada, belum tentu yang punya banyak uang bisa menang. Tapi nggak ada uang juga belum tentu bisa menang. Intinya tidak boleh melakukan money politik. Pilkada ini salah satu bentuk momentum demokrasi. Kemenangan PKB merupakan kemenangan di seluruh level masyarakat," ungkapnya. (ben)
Share:

Plt Ketua DPD I Partai Golkar Lampung Lodewijk Freidrich Paulus Tegaskan Semua Proses PAW di Lampung Dianulir

setialampung.com - Berdasarkan surat ketua umum DPP Partai Golkar, bahwa proses pergantian antar waktu (PAW) yang diajukan ketua DPD I Partai Golkar Lampung yang lama Alzier Dianis Thabranie sudah dianulir oleh DPP dan sudah ada surat pencabutannya.
Penegasan ini disampaikan Plt Ketua DPD I Partai Golkar Lampung Letjen (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus ketika ditemui setialampung.com, Selasa (20/9), usai pertemuan dan konsolidasi dengan fraksi Golkar DPRD Lampung.

"PAW yang kemarin diajukan seluruhnya dianulir oleh DPP. Dan diharapkan sudah tidak ada lagi dinamika - dinamika politik di Lampung. Ini sudah saya sampaikan secara resmi kepada fraksi Golkar supaya solid, percaya diri dan tidak ragu - ragu lagi menatap Golkar karena sebentar lagi pilkada. Saya yakin yang ada di fraksi Golkar ini adalah kader terbaik Golkar," ujarnya.

Terkait struktur transisi, ujarnya lagi, struktur transisi disusun setelah mendekati pelaksanaan musyawarah daerah luar biasa (Musdalub)

"Sekarang konsolidasi dulu biar solid. Setelah bagus kita berpikir tentang musdalub. Dan sebelum musdalub kami bentuk tim transisi untuk menyiapkan pelaksanaan musdalub," ungkapnya. (ben)
Share:

DPW PPP Lampung Pltkan Ketua DPC PPP Lampung Tengah

​setialampung.com - Ketua DPW PPP Lampung Hasanusi mengambil langkah tegas kepada kader yang tidak mendukung kepemimpinan Romahurmuziy (Romi). Langkah tegas berupa membebastugaskan beberapa ketua DPC PPP yang tidak mengakui Ketua Umum DPP PPP Romi.

Dilanjutkannya, langkah tegas yang diambil yaitu pihaknya memplt-kan ketua DPC PPP Lampung Tengah dari Yusnan Eko Rozali kepada Imanto.

"Surat keputusannya segera kami kirimkan ke DPC. Alasannya salah satunya karena "main dua kaki". Artinya yang kami plt kan ini karena tidak mengakui Romahurmuziy sebagai ketua umum DPP PPP. Jadi kami plt kan ketua DPC nya," ujarnya kepada awak media di DPW PPP Lampung, Senin (19/9).

Hasanusi mengungkapkan, sampai saat ini sudah ada tiga DPC yang diplt-kan ketuanya. Ketiga DPC ini adalah Pesawaran, Bandarlampung dan Lampung Tengah.

Selain terkait plt, kata Hasanusi, soal terbitnya rekomendasi DPP PPP bagi bakal calon kepala daerah (balon kada) Pringsewu untuk pasangan Ardian Saputra - Dewi Arimbi, Rabu (21/9), dilakukan deklarasi pasangan Ardian - Dewi Arimbi.

"Kemungkinan lokasi deklarasinya di DPC PPP Pringsewu," katanya.

Sebelumnya DPW PPP Lampung mengusulkan Ririn Kuswantari sebagai balon kada Pringsewu dari PPP. (ben)
Share:

Heru Sambodo Minta kepada Kader L3 untuk Sadar dan Mawas Diri

setialampung.com - Politisi Partai Golkar (PG) Lampung yang juga calon ketua DPD I PG Lampung MW. Heru Sambodo minta selama konsolidasi berlangsung, bagi kader yang tidak memiliki loyalitas untuk sadar dan mawas diri.

"Konsolidasi harus berpedoman memberikan keadilan bagi kader yang selama ini tidak difungsikan secara maksimal. Dan bagi kader partai yang selama ini tidak maksimal bekerja harus tau diri. Terutama bagi kader L3 (Lagi Lagi Lo). Karena kader L3 ini tidak memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas. Kader yang tidak loyal harus sadar diri. Karena partai Golkar harus memberikan citra yang positif bagi masyarakat," tegasnya kepada setialampung.com di kediamannya, Minggu (18/9).

Untuk kepengurusan masa transisi, lanjut Heru, diharapkan berisi orang yang benar - benar memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Sehingga bisa bekerja maksimal sampai menghantarkan terlaksananya pelaksanan musyawarah daerah (musda).

"Jangan sampai kepengurusan masa transisi melibatkan kader L3. Dan jangan memberikan posisi strategis kepada kader yang tidak berprestasi dan loyal," tegasnya lagi. (ben)
Share:

​DPD AMPI Lampung Dukung Dito Ariotedjo sebagai Calon Ketua Umum DPP AMPI Periode 2016 - 2021

setialampung.com - DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Lampung mendukung Dito Ariotedjo sebagai calon ketua umum DPP AMPI periode 2016 - 2021 di dalam musyawarah nasional (Munas) VIII AMPI yang akan dilaksanakan di Jakabaring, Sumatera Selatan, 29 September mendatang.

Pernyataan dukungan ini disampaikan Ketua DPD AMPI Lampung MW. Heru Sambodo, Minggu (18/9) ketika dihubungi melalui ponselnya.

Heru Sambodo menegaskan, Dito merupakan sosok pemuda yang tepat untuk memimpin DPP AMPI lima tahun kedepan.

"Dito sosok pemuda yang mumpuni karena berpengalaman di berbagai organisasi sampai saat ini. Oleh karena itu kami yakin Dito bisa dan mampu memimpin dan membesarkan AMPI lima tahun ke depan. Kami juga yakin Dito memiliki visi misi dan program yang baik bagi AMPI," ungkapnya. (ben)
Share:

Ini Pertimbangan Lodewijk Freidrich Paulus Setelah Pensiun Bergabung dengan Partai Golkar

setialampung.com - Setelah pensiun banyak dilamar oleh partai politik. Namun bergabung dengan Partai Golkar (PG) setelah melalui berbagai pertimbangan. Hal ini disampaikan Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus saat rehat sejenak setelah tiba di Bandara Raden Intan, Jumat (16/9).

Menurut koordinator bidang kajian strategis dan sumber daya manusia (SDM) DPP PG yang juga Plt Ketua DPD I PG Lampung ini, pertimbangan dirinya memutuskan bergabung dengan PG diantaranya karena PG memiliki sistem kaderisasi yang baik, memiliki kader partai dengan kualitas dan kuantitas yang memadai, memiliki ide dan gagasan yang baik serta memiliki sumber dana yang jelas. 

"Ini diantaranya yang dianut Partai Golkar. Dan kedatangan saya di Lampung ini diantaranya untuk melakukan konsolidasi dan menyiapkan struktur partai di masa transisi," ujarnya. (ben)
Share:

Mau Tahu Siapa Saja yang Jemput Plt Ketua DPD I Partai Golkar Lampung Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, Ariyadi Achmad dan MW. Heru Sambodo di Bandara Radin Intan, Ternyata..

setialampung.com - Kedatangan Plt Ketua DPD I Partai Golkar (PG) Lampung Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, MW. Heru Sambodo dan Ariyadi Achmad, Jumat (16/9), disambut Abi Hasan Muan, Ismet Roni, Toni Eka Candra dan Danrem 043 Gatam. Lodewijk tiba di Lampung dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Setibanya di Bandara, Lodewijk berbincang - bincang sejenak kemudian rombongan melanjutkan perjalanan menuju DPD I PG Lampung. (ben)
Share:

FOTO: Penyambutan Plt Ketua DPD I Partai Golkar Lampung Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus dan Politisi Partai Golkar Lampung MW. Heru Sambodo

Share:

​Soal Kericuhan di DPD I Partai Golkar Lampung, Kapolda Lampung: Keluarga Besar Partai Golkar Serahkan Sepenuhnya ke Polisi

setialampung.com - Kapolda Lampung Brigjen Pol Ike Edwin, Kamis (15/9) sekitar pukul 18.00 WIB mendatangi DPD I Partai Golkar (PG) Lampung. Kedatangan orang nomor satu di kepolisian Lampung ini disambut fungsionaris PG diantaranya Ismet Roni dan Tony Eka Candra.

Usai pertemuan dengan fungsionaris DPD I PG Lampung, kepada wartawan kapolda menuturkan, kedatangannya ini dalam rangka meninjau lokasi yang akan digunakan untuk menyambut kedatangan plt ketua DPD I PG Lampung.

"Saya baru saja rapat dari Jakarta dan langsung menuju ke DPD I ini untuk meninjau lokasi terkait adanya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan Jumat (16/9)," ujarnya.

Terkait kericuhan yang terjadi di DPD I, dia mengutarakan, keluarga besar PG akan menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian.

"Soal pengamanan kegiatan besok (Jumat), kita bertugas di luar aja. Untuk di dalam itu urusan internal. Yang penting tidak ada gangguan," tuturnya.

Di tempat yang sama, fungsionaris PG Lampung Ismet Roni menuturkan, pihaknya tertib hukum dan sepakat masalah ini diserahkan kepada pihak polisi.

Soal agenda kedatangan plt ketua DPD I PG Lampung, Ismet menuturkan, agendanya diantaranya melakukan konsolidasi PG se-Lampung serta ada kegiatan shalat Jumat bersama.

Sementara salah satu korban penganiayaan Alfasni Abdul Hamid melaporkan aksi dugaan penganiayaan yang dialami dirinya ke Polda Lampung. Laporan tertuang di dalam surat tanda terima penerimaan laporan nomor : STTPL/1239/IX/2016/LPG/SPKT.

Di dalam laporan tersebut dijelaskan, dugaan penganiayaan terjadi pada Kamis (15/9) sekira jam 09.00 WIB bertempat di kantor DPD I PG Lampung.

Fasni mengutarakan, selain dirinya, penganiayaan yang terjadi di DPD I PG Lampung itu juga dialami rekannya Imron dan Dahlan ketika sedang bertugas jaga.

"Tiba - tiba muncul ratusan orang yang menghampiri saya karena mau masuk ke DPD I. Setelah saya tanya maksud kedatangannya, tiba - tiba ada satu orang yang mukul saya yang kemudian diikuti oleh massa lainya," ujarnya kepada wartawan di RS Bumi Waras. (ben)
Share:

Besok, Deklarasi Lima Pasang Balon Kada Partai Nasdem di Balai Krakatau

​setialampung.com - Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, DPP beserta DPW Partai Nasdem Lampung, Jumat (15/9) malam akan menggelar deklarasi lima pasang bakal calon kepala daerah (balon kada) yang diusung Partai Nasdem.

"Acaranya jam 19.00 WIB. Lokasi deklarasi di Balai Krakatau. Sebelumnya deklarasi dilaksanakan siang, tapi kita undur jam 7 malam acaranya," ujarnya.

Dia menuturkan, selain lima pasang balon kada yang diusung Partai Nasdem, deklarasi ini juga diantaranya akan dihadiri semua pengurus DPD II Partai Nasdem se-Lampung, tokoh masyarakat dan tokoh politik.

"Dari DPP yang hadir saya," imbuhnya.

Disinggung rencana pelantikan pengurus DPW Partai Nasdem Lampung, pria yang disapa Tobas ini mengutarakan, menurut rencana pelantikan dilaksanakan pada 8 Oktober mendatang.

"Tapi masih bersifat tentatif. Karena masih menyesuaikan dengan agenda ketua umum. Yang pasti kami sudah melakukan persiapan untuk pelantikannya," ungkapnya. (ben)
Share:

​Abi Hasan Muan Jemput Plt Ketua DPD I Partai Golkar Lampung di Bandara

setialampung.com - Abi Hasan Muan menurut rencana akan menjemput kedatangan Plt Ketua DPD I Partai Golkar (PG) Lampung Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, Jumat (16/9). Rencana penjemputan ini dibenarkan Abi Hasan Muan kepada awak media di DPD I PG Lampung, Kamis (15/9).

"Kita berupaya penjemputan berjalan baik sampai di DPD I Partai Golkar Lampung. Agendanya saya dan Tony Eka Candra yang akan jemput plt ketua. Soal kepastian waktu penjemputannya masih dibicarakan," ujarnya di DPD I PG Lampung, Kamis (15/9).

Dia menjelaskan, setelah tiba di DPD I PG Lampung, salah satu agenda plt ketua adalah mensosialisasikan terkait surat keputusan (SK) plt ketua kepada semua kader Golkar di Lampung.

"Semua pengurus partai diundang untuk hadir. Soal mau hadir atau tidak kita tidak bisa memaksa. Yang pasti kita upayakan kegiatan besok berjalan kondusif," katanya. (ben)
Share:

FOTO: Ismet Roni Beserta Azwar Yakub Memberikan Penjelasan Soal Rencana Kedatangan Plt Ketua DPD I Partai Golkar Lampung

Share:

FOTO: Pendukung Plt Ketua DPD I Partai Golkar Lampung Berhasil Kuasai Kantor DPD I Partai Golkar Lampung

Share:

Dalam Waktu Dekat Walikota Bandarlampung Herman HN Pastikan Lakukan Pergantian Pejabat

​setialampung.com - Walikota Bandarlampung Herman memastikan dalam waktu dekat akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bandarlampung. 

"Tunggu aja, pergantian pejabat pasti dilakukan," tegasnya, usai rapat paripurna di DPRD Bandarlampung," Rabu (14/9).

Namun demikian, jelasnya, dirinya akan melakukan pergantian dengan terlebih dahulu melihat dan menilai hasil kinerja masing - masing pejabat.

"Bisa semua pejabat kita ganti, tapi bisa juga nggak. Kita liat kinerjanya dulu," ujarnya. (ben)
Share:

​Yusuf Kohar Imbau Kader Partai Demokrat Pilih Pemimpin yang Cerdas

setialampung.com - Kader dan salah satu pendiri Partai Demokrat (PD) di Lampung, Yusuf Kohar mengimbau kepada semua kader DPC PD Bandarlampung untuk memilih calon ketua DPC yang baik dan cerdas di dalam ajang musyawarah cabang (muscab) yang sebentar lagi dilaksanakan.

"Muscab dilaksanakan setelah pelantikan pengurus DPD PD Lampung. Kalau kader mau DPC PD Bandarlampung menjadi lebih besar lagi, maka pilihlah ketua yang cerdas," katanya ketika ditemui usai rapat paripurna di DPRD Bandarlampung, Rabu (14/9).

Saat ditanya apakah dirinya akan ikut meramaikan kancah pemilihan ketua DPC PD Bandarlampung di muscab mendatang, pria yang juga wakil walikota Bandarlampung ini menuturkan hal itu bergantung dengan ketua DPD PD Lampung.

"Sebagai kader saya selalu siap kapan pun. Saya tunggu perintah dari ketua DPD PD Lampung M. Ridho Ficardo. Tunggu aja kabar selanjutnya. Suara di muscab nanti yaitu dari PAC, DPD dan DPP," ujarnya. (ben)
Share:

FOTO: DPD II Partai Golkar Kabupaten/Kota se-Lampung Menolak Plt Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung

Share:

Tanyakan Dasar Perpanjangan Direksi PDAM Way Rilau, Pertemuan Komisi II DPRD Bandarlampung dan Direksi PDAM Berakhir Deadlock

setialampung.com - Pertemuan antara komisi II DPRD Bandarlampung dengan direksi PDAM yang dilaksanakan, Selasa (13/9) berlangsung deadlock. Pertemuan dihadiri Ketua Komisi II DPRD Bandarlampung Poltak Aritonang beserta anggota komisi II lainnya, Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi dan Direktur PDAM Bandarlampung AZP. Gustimego beserta jajarannya.

Ketua Komisi II DPRD Bandarlampung Poltak Aritonang menegaskan, pertemuan berlangsung deadlock karena direksi PDAM belum bisa menunjukan lampiran dasar perpanjangan direksi PDAM yang baru.

"Kami akan pertanyakan langsung hal ini kepada biro hukum pemkot," tegasnya.

Senada disampaikan anggota Komisi II DPRD Bandarlampung Grafeldy Mamesah yang mempertanyakan lampiran atau dasar perpanjangan struktur direksi PDAM yang baru.

Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi di dalam pertemuan tersebut minta agar PDAM bisa meningkatkan kinerja pelayanan publik dan memberikan solusi terkait penyaluran air bersih bagi masyarakat.

"Apa solusi yang bisa diberikan PDAM agar tidak ada kendala dalam penyaluran air bersih bagi masyarakat. Kalau ditemukan adanya kekurangan, PDAM harus akui itu. Dan jangan melakukan penambahan pemasangan atau penyambungan air baru bila PDAM belum bisa mencari sumber mata air baru. Karena hal itu justru akan menyusahkan masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Wiyadi juga menginstruksikan kepada komisi II untuk meminta salinan dan dasar perpanjangan surat keputusan (SK) pengurus dan jajaran direksi PDAM yang baru kepada pemkot Bandarlampung.

Sementara di tempat yang sama Direktur PDAM Way Rilau Gustimego menuturkan, pihaknya masih menunggu peraturan pemerintah terkait turunnya permendagri nomor 2 tahun 2007.

"SK perpanjangannya sudah ada. Nggak mungkin kami bekerja tanpa SK. Yang dipertanyakan komisi II itu kan lampiran atau dasar perpanjangan SK. Kami menunggu dari dewan pengawas juga," ungkapnya. (ben)
Share:

​DPC PDIP dan DPD PAN Bandarlampung Bagikan Daging Kurban di Hari Raya Idul Adha 1437 H

setialampung.com - DPC PDIP Bandarlampung dan DPD PAN Bandarlampung turut merayakan dan berbagi kepada umat muslim di hari raya idul adha 1437 H, Senin (12/9).
Pada kesempatan tersebut, DPC PDIP Bandarlampung menyembelih 3 ekor sapi dan DPD PAN Bandarlampung menyembelih 4 ekor sapi.

Sekretaris DPC PDIP Bandarlampung, Wiyadi mengatakan, pemotongan dan pembagian hewan kurban ini rutin dilakukan setiap hari raya idul adha.

"Daging kurban ini setiap tahun kita bagikan kepada warga, simpatisan dan kader partai," kata pria yang juga ketua DPRD Bandarlampung ini.

Sementara Ketua DPD PAN Bandarlampung, Wahyu Lesmono menuturkan, pembagian hewan kurban ini salah satu wujud saling berbagi kepada sesama umat muslim dan kader partai.

"Semoga dengan kebersamaan ini, bisa meningkatkan soliditas semua kader dan simpatisan partai. Hewan kurban ini merupakan pemberian fraksi PAN DPRD Bandarlampung, saya dan sekretaris DPD PAN Bandarlampung. Mudah - mudahan dengan berkurban bisa mensucikan harta kita semua. Ada sekitar 600 kupon daging yang kita bagikan," ujarnya. (ben)
Share:

FOTO: Warga Perumahan Beringin Raya I, Kelurahan Beringin Raya, Melaksanakan Ibadah Kurban di Hari Raya Idul Adha 1437 H

Share:

​Hasil Pleno KPU, Dua Pasang Calon Perseorangan di Tulangbawang Belum Memenuhi Syarat Dukungan

setialampung.com - Komisioner KPU Tulangbawang (Tuba) Divisi Keuangan dan Logistik Ahmad Faisol kepada setialampung.com, Senin (12/9) mengatakan, berdasarkan hasil rapat pleno yang dilaksanakan Minggu (11/9), dua pasang calon perseorangan yang mendaftar di KPU belum ada yang memenuhi syarat dukungan pencalonan.

"Hasil pleno, pasangan calon perseorangan Syarnubi - Solihah 17.025 dukungan KTP. Sedangkan pasangan Edy Yanto - Mulyono
hanya seribuan dukungan KTP. Saya nggak inget angkanya, terlalu jauh soalnya," ujarnya kepada setialampung.com, Senin (12/9).

Dijelaskannya, hasil verifikasi tersebut bukan memutuskan lolos atau nggak lolos. Tapi memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat pendaftaran calon.

"Nanti pada 21 - 23 September, kedua calon diminta menambah kekurangan syarat dukungannya jika mau mendaftar sebagai calon bupati Tuba. Untuk Syarnubi kekurangannya 7.000 an dikali 2. Jadi total yang harus ditambah sekitar 14 ribuan lebih dukungan. Sedangkan untuk Edi Yanto kekurangannya 23 ribuan dikali 2. Jadi total kekurangannya 26 ribuan," ungkapnya. (ben)
Share:

​KPU Tulangbawang Gelar Rapat Pleno Hasil Verifikasi Faktual Calon Perseorangan

setialampung.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulangbawang (Tuba), Minggu (11/9), menggelar rapat pleno terbuka terkait hasil verifikasi faktual calon perseorangan.

"Ada dua calon perseorangan yaitu Syarnubi - Solihah dan Edy Yanto - Mulyono. Pleno membahas hasil verifikasi faktual ini dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, masih berlangsung sampai sekarang. Calon perseorangan minimal mengantongi 24.435 dukungan," kata Komisioner KPU Tuba Divisi Keuangan dan Logistik Ahmad Faisol kepada setialampung.com, Minggu (11/9).
Share:

Apa Pendapat Robi Cahyadi Kurniawan Soal SK Plt Ketua DPD I Partai Golkar Lampung?. Simak Aja di Sini

setialampung.com - DPP Partai Golkar melalui surat keputusan (SK) nomor: KEP.49/DPP/GOLKAR/2016 memutuskan Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus sebagai Plt ketua DPD I PG Lampung menggantikan Alzier Dianis Thabranie.

Di dalam SK tertangal 8 September 2016 yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto dan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham ini dijelaskan beberapa poin penyebab terbitnya SK ini.

Menurut akademisi universitas Lampung Robi Cahyadi Kurniawan, alasan paling kuat yang menyebabkan terbitnya SK plt ketua DPD I PG Lampung terdapat di dalam poin e yang mengatakan, DPD I Partai Golkar Lampung dinilai gagal melakukan rekonsiliasi seperti diamanatkan di dalam munaslub Partai Golkar tahun 2016 yaitu dengan tetap melakukan upaya pemaksakan kehendak dengan memberikan sangsi kepada kader yang tidak sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh ketua DPD I PG Lampung.

"Gagal rasionalisasi, artinya dianggap gagal dalam kepemimpinan. Poin e ini adalah alasan paling kuat. Karena menyangkut internal Golkar," ujarnya kepada setialampung.com.

Robi menjelaskan, di dalam poin e itu pada intinya Alzier dianggap DPP tidak sejalan dan bertentangan dengan arah kebijakan DPP Golkar.

"Menurut saya, yang bisa dilakukan Alzier ada 3 hal. Yang pertama, sebagai kader yang baik menerima keputusan tersebut. Kedua, menolak dengan mengajukan banding kepada dewan kehormatan partai dengan bukti - bukti yang kuat bahwa ia tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Atau yang ketiga yakni keluar dari Golkar jika sudah tidak lagi sejalan dengan hati nurani," ungkapnya.

Sebelumnya para petinggi DPD I PG Lampung menanggapi beredarnya SK pencopotan Alzier Dianis Thabrani dari jabatannya sebagai ketua DPD I PG Lampung.

Menurut Wakil Ketua DPD I PG Lampung Riza Mirhadi, sampai saat ini DPD I dan 15 DPD II kabupaten/kota tetap solid mendukung Alzier Dianis Thabranie sebagai ketua DPD I PG Lampung.

"Sampai sekarang saya belum dengar ada plt ketua DPD I PG Lampung. Yang pasti kami tetap solid mendukung dan mengakui kepemimpinan Alzier Dianis Thabranie," ujarnya kepada wartawan.

Hal serupa disampaikan Ketua Harian DPD I Golkar Lampung I Made Bagiasa bahwa dirinya belum mengetahui kebenaran beredarnya SK plt tersebut.

"Saya nggak tau. Nggak ada pemberhentian Alzier sebagai ketua DPD I PG Lampung. Karena sampai saat ini belum terima SK atau kabar apapun dari DPP. Itu cuma isu," katanya. 

Sedangkan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung Tony Eka Candra menuturkan, sebagai partai besar. Apapun keputusan dan kebijakan yang diambil PG harus melalui mekanisme, AD/ART dan peraturan organisasi.

"Sampai hari ini kami belum terima SK apapun dari DPP. Jika benar ada, kita pelajari dulu apakah sudah sesuai mekanisme, prosedur dan AD/ART atau tidak," imbuhnya. (ben)
Share:

​Pelantikan Pengurus DPD Partai Demokrat Lampung Direncanakan di Minggu Kedua Oktober

setialampung.com - Sekretaris DPD Partai Demokrat (PD) Lampung Fajrun Najah Ahmad, Jumat (9/9) mengatakan, pengurus DPD PD Lampung periode 2016 - 2021 menurut rencana akan dilantik di bulan Oktober 2016.

"Insyaallah minggu kedua Oktober (pelantikan). Lagi menyesuaikan dengan agenda atau jadwal ketua DPD PD Lampung yang juga gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dan Ketua Umum DPP PD Susilo Bambang Yudhoyono," katanya

Pria yang disapa Fajar ini juga mengatakan, DPD PD Lampung sudah membentuk panitia persiapan pelantikan.

"Ketua OC Bung Imer Darius, Ketua SC-nya Amaluddin," ujarnya. (ben)
Share:

OPINI: Telah Muncul Tanda - Tanda Hegemoni Lokal Baru

Oleh : Gunawan Handoko
Pengurus PUSKAP (Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan ) Provinsi Lampung


BEBERAPA bulan belakangan ini kita dipertontonkan berbagai adegan dari penguasa yang mengambil keputusan secara sepihak, tanpa mau di kritik apalagi hanya sekedar saran dan masukan. Setidaknya ada dua keputusan walikota Bandarlampung yang menuai banyak penolakan dari masyarakat, yakni ditutupnya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 9 Bandarlampung dan keputusan rekayasa lalulintas yang dinilai menjadi biang kemacetan. Selain mendapat tantangan dari masyarakat, dua keputusan Walikota Bandarlampung tersebut juga telah mengusik pemerintah pusat untuk ikut menangani polemik yang terjadi di daerah, karena keputusan yang di ambil dinilai salah prosedur dan menyalahi aturan.

Alhasil, keputusan tentang rekayasa lalulintas dianulir pemerintah pusat dan rekayasa lalulintas tersebut harus dikembalikan sebagaimana kondisi awal. Demikian halnya dengan penutupan SMKN 9 Bandarlampung, akhirnya batal dengan sendirinya sejalan dengan adanya alih kelola dari pemerintah Kabupaten/Kota ke pemerintah provinsi. Dari dua peristiwa ini hendaknya dijadikan bahan renungan, agar setiap mengambil keputusan tidak dilakukan secara membabi buta dengan menunjukkan kekuasaannya. Jika ini yang terus dilakukan, maka dipastikan akan muncul reaksi balik yakni ketidakpercayaan politik dari rakyat atas kepemimpinannya. Harus diakui bahwa Herman HN sebagai walikota Bandarlampung telah menunjukkan keberhasilan di berbagai sektor, khususnya pendidikan dan kesehatan.

Keberhasilan itulah yang menghantarkan pasangan Herman HN dan Yusuf Kohar meraih kemenangan telak pada pemilihan walikota dan wakil walikota Bandarlampung beberapa bulan lalu. Maka Pemkot Bandarlampung dibawah kepemimpinan Herman HN dan Yusuf Kohar harus segera kembali pada komitmen awal, yakni memperbaiki diri dan fokus melanjutkan pembangunan demi kesejahteraan rakyat.Pembangunan yang seimbang dan pemimpin yang cinta kepada rakyatnya adalah mimpi ideal yang seharusnya tidak sulit untuk di wujudkan. Satu hal yang perlu diingat, untuk mewujudkan mimpi tersebut tidak dapat dilakukan oleh walikota sendirian seperti halnya mengurus perusahaan. Namun perlu melibatkan para pihak.

Interupsi yang disampaikan wakil walikota Bandarlampung saat berlangsungnya rapat koordinasi dengan para pejabat di lingkungan Pemkot Bandarlampung beberapa hari lalu merupakan bukti bahwa selama ini walikota bekerja sendiri tanpa melibatkan wakilnya. Harus disadari bahwa walikota dan wakil walikota mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengurus pemerintahan atau negara. Maka manajemen yang digunakan tentu saja manajemen pemerintahan dengan mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tugas kepala dan wakil kepala daerah. Dalam UU tersebut sudah sangat jelas bahwa wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, memberi saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Dan yang tidak kalah penting, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah yang bijak tentu tidak akan berpaling dari tugas pokok dan fungsi yang sudah di atur oleh UU tersebut. Guna untuk lebih mengikat peran dan tanggungjawab wakil kepala daerah di dalam menjalankan tugas pemerintahannya dapat ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Sebaliknya, apabila kepala daerah tidak memberikan tugas dan kewenangan sekecil apapun kepada wakilnya, ini pertanda munculnya hegemoni baru walaupun hanya bersifat lokal karena kekuasaan politiknya memang hanya lokal kota. Apapun bentuknya, hegemoni akan memunculkan ketidaksehatan dalam politik dan kekuasaan, dan akhirnya rakyat akan menjadi korban. Maka kritik keras layak dilayangkan kepada walikota Bandarlampung jika ini memang benar terjadi.

Kontrol atas penguasa kota harus lebih diintensifkan oleh rakyat ataupun wakil rakyat. Rakyat Bandarlampung memiliki DPRD kota yang bisa menjalankan amanat rakyat. Organ rakyat inilah yang harusnya mampu menjadi balancing power atau penyeimbang kekuasaan bagi pihak eksekutif dan mampu menjadi judging power atau kekuatan pengontrol jika eksekutif mulai terlalu menikmati kekuasaannya dan tidak mau menerima kritik untuk perbaikan. Yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah sosok oemimpin yang bijaksana, komitmennya jelas dan keberpihakan terhadap rakyatnya tidak diragukan. (*)
Share:

​Ini Tanggapan Para Petinggi DPD I Partai Golkar Lampung Soal Beredarnya SK Plt Ketua DPD I Partai Golkar Lampung

setialampung.com - Jajaran petinggi DPD I Partai Golkar (PG) Lampung angkat bicara terkait beredarnya surat keputusan (SK) DPP Partai Golkar (PG) nomor: KEP.49/DPP/GOLKAR/2016 tentang pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas (Plt) ketua DPD I Partai Golkar Lampung.

Di dalam SK tertangal 8 September 2016 yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto dan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham ini ditunjuk Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus sebagai Plt ketua DPD I PG Lampung menggantikan Alzier Dianis Thabranie.

Menurut Wakil Ketua DPD I PG Lampung Riza Mirhadi, sampai saat ini DPD I dan 15 DPD II kabupaten/kota tetap solid mendukung Alzier Dianis Thabranie sebagai ketua DPD I PG Lampung.

"Sampai sekarang saya belum dengar ada plt ketua DPD I PG Lampung. Yang pasti kami tetap solid mendukung dan mengakui kepemimpinan Alzier Dianis Thabranie," ujarnya kepada wartawan.

Hal serupa disampaikan Ketua Harian DPD I Golkar Lampung I Made Bagiasa bahwa dirinya belum mengetahui kebenaran beredarnya SK plt tersebut.

"Saya nggak tau. Nggak ada pemberhentian Alzier sebagai ketua DPD I PG Lampung. Karena sampai saat ini belum terima SK atau kabar apapun dari DPP. Itu cuma isu," katanya.

Sedangkan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung Tony Eka Candra menuturkan, sebagai partai besar. Apapun keputusan dan kebijakan yang diambil PG harus melalui mekanisme, AD/ART dan peraturan organisasi.

"Sampai hari ini kami belum terima SK apapun dari DPP. Jika benar ada, kita pelajari dulu apakah sudah sesuai mekanisme, prosedur dan AD/ART atau tidak," imbuhnya. (ben)
Share:

Beredar SK Pelaksana Tugas Ketua DPD I Partai Golkar Lampung, Pelaksanaan Musdalub di Depan Mata

setialampung.com - Kamis (8/9), beredar surat keputusan (SK) DPP Partai Golkar (PG) nomor: KEP.49/DPP/GOLKAR/2016 tentang pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas (Plt) ketua DPD I Partai Golkar Lampung.

Di dalam SK tertangal 8 September 2016 yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto dan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham ini memutuskan Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus sebagai Plt ketua DPD I PG Lampung menggantikan Alzier Dianis Thabranie.

Selain itu, di dalam SK yang beredar di kalangan wartawan ini juga berisi tentang persiapan penyusunan komposisi personalia pengurus DPD I PG Lampung dalam rangka persiapan pelaksanaan musyawarah daerah luar biasa (musdalub) DPD I PG Lampung. (ben)
Share:

FOTO: Ketua DPW PPP Lampung Versi Djand Faridz Silaturahmi ke Ketua DPW PPP Lampung Versi Romahurmuziy, Hasanusi

Share:

OPINI: Bandar Lampung “KOTAKU” 2020 ?

Oleh : Robi Cahyadi Kurniawan
Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA


Bulan Agustus 2016 lalu, penulis diundang dalam kapasitas sebagai akademisi dan pengamat, dalam launching dan sosialisasi program, serta terlibat dalam Focus Group Discussion (FGD) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilakukan oleh Kementrian PUPR yang bekerjasama dengan Bappeda Kota Bandar Lampung. Program ini sebenarnya adalah program yang sudah dilakukan sejak era Presiden sebelumnya, yakni tahun 1999 dinamakan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), lalu tahun 2007 dinamakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MPk).

Pada tahun 2015 berubah menjadi Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP) yang diubah menjadi Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP). Program tersebut berganti nama kembali ditahun 2016 menjadi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang direncanakan hingga tahun 2019.

Program ini menarik untuk dicermati karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan juga bila berhasil akan bermanfaat dari sisi lingkungan yang bersih dan layak huni, ekonomi yang aktif yang akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di lingkungan itu. Diprediksikan, pada tahun 2030 sekitar 3 milyar orang atau 40% dari populasi dunia akan membutuhkan rumah yang layak dan akses ke infrastruktur dan layanan dasar seperti sistem air dan sanitasi.

Khususnya di Indonesia, data Kementrian PUPR menyebutkan bahwa sekitar 9,12% rumah tangga dari 64,1 juta rumah tangga tinggal di dalam kondisi rumah yang tidak layak huni dan terdapat 35.291 ha kawasan permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Populasi penduduk perkotaan di Indonesia meningkat, dari 7400 orang per km² menjadi 9400 orang per km². Diperkirakan 68% orang Indonesia akan tinggal di kota pada tahun 2025, sehingga kawasan kumuh terus meningkat.

Tujuan program ini untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar dipermukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Tujuan itu dicapai dengan cara menurunkan atau menihilkan luas permukiman kumuh, membuat kelompok kerja (pokja) ditingkat kabupaten/ kota, rencana penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi dengan RPJMD Kab/Kota, peningkatan penghasilan masyarakat melalui peningkatan penghidupan masyarakat, serta merubah perilaku masyarakat menjadi bersih dan sehat.
Berdasarkan Permen PU No 2 tahun 2016, strategi penanganan kumuh dilakukan dengan tiga cara; pertama dengan pemugaran yaitu perbaikan dan atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni. Cara kedua yakni dengan peremajaan; dilakukan dengan mewujudkan tempat tinggal, kondisi rumah, perumahan, permukiman dan lingkungan hunian yang lebih baik.

Cara ketiga dengan permukiman kembali, dilakukan dengan mewujudkan kondisi rumah, perumahan dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat. Permukiman kembali dilakukan jika suatu lokasi tidak memungkinkan lagi dipugar atau diremajakan, ketidakmungkinan ini berdasarkan kriteria lokasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi manusianya.

KONDISI KEKINIAN


Luas wilayah kumuh nasional pada tahun 2016 sebesar 35.291 Ha, yang terdiri dari luas kumuh terdiri dari 23.473 Ha berada di wilayah perkotaan dan 11.818 Ha di wilayah perdesaan. Beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah kumuh dan tahun 2016 ini dianggarkan diantaranya adalah Kota Bandar Lampung sebesar 266,64 Ha, Kota Metro sebesar 84,9 Ha, Kabupaten Pringsewu sebesar 46,9 Ha dan Kabupaten Lampung Utara sebesar 90,5 Ha.

Khusus untuk Kota Bandar Lampung, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 406/III.24/HK/2016 dan menjadi data dalam Permen PU No 2 tahun 2016 luas wilayah kumuh di Kota Bandar Lampung terdapat di 18 kecamatan dan 67 kelurahan dibagi menjadi tiga zona yaitu kumuh berat, kumuh sedang dan kumuh ringan.

Wilayah yang masuk dalam kategori kumuh berat adalah Kelurahan Way Laga (5 Ha) di Kecamatan Sukabumi, di Kecamatan Panjang terdiri dari Kelurahan Panjang Selatan (1,75 Ha), Panjang Utara (3,01 Ha), Karang Maritim (0,26 Ha) dan Way Lunik (5,89 Ha). Kumuh berat juga terdapat di Kecamatan Bumi Waras terdiri dari Kelurahan Bumi Waras (0,62 Ha) dan Kangkung (0,59 Ha), Kecamatan Teluk Betung Selatan terdiri dari Kelurahan Teluk Betung (1,37 Ha) dan Kelurahan Gunung Mas (9,09 Ha). Kumuh berat juga terdapat di Kecamatan Rajabasa yang terdiri dari Kelurahan Rajabasa Nunyai (3,87 Ha) dan Rajabasa Jaya (13,1 Ha).

TANTANGAN KEDEPAN


Hasil FGD pada Program KOTAKU khususnya pada Kota Bandar Lampung terdapat beberapa hambatan dan tantangan. Tantangan pertama yaitu penataan kawasan kumuh harus disesuaikan dan disinergikan dengan RPJMD Kota Bandar Lampung, yang juga disesuaikan dengan master plan wilayah, yang tertuang dalam RTRW Kota.

Kondisi sebagian wilayah kumuh, adanya wilayah pemukiman penduduk yang illegal, misalnya di kelurahan Way Lunik, yang 80 % penduduknya adalah buruh, dan 75% dari penduduknya tinggal dan menumpang di tanah orang lain (illegal) yang sebagian besar tanah milik PJKA, Pelindo dan hak milik orang lain, masyarakat yang tinggal disana memang benar-benar miskin sehingga tidak memiliki tempat tinggal. Masalah lain di Kelurahan Way Lunik adalah apabila datang musim hujan, aka nada banjir yang merupakan limpahan dari kelurahan Way Gubak dan Kelurahan Way Laga, sehingga kedua kelurahan itu perlu juga mendapat perhatian.

Permasalahan sampah, merupakan kendala dalam upaya mensukseskan program ini, diwilayah pesisir pantai Kota tumpukan sampah warga menjadi masalah bagi lingkungan dan sumber penyakit, yang perlu adanya penanganan yang komprehensif. Di wilayah pesisir juga banyak wilayah illegal yang menjadi keluarahan, terbentuknya RT masuknya listrik, lahan yang tidak produktif,sehingga masyarakat numpang hidup terlebih dahulu serta mengesampingkan legalitas status lahan .

Di wilayah lain, misalnya di Kelurahan Sumber Agung masih banyak daerah yang mengalami kekeringan dimusim kemarau, sehingga menjadi masalah untuk keberlangsungan hidup masyarakatnya, sehingga diperlukan strategi lain selain tiga strategi awal yang ditetapkan oleh program KOTAKU.

Tantangan berikut untuk suksesnya program ini adalah lemahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait, evaluasi program-program terdahulu, ada beberapa masyarakt yang sudah tersentuh program kembali hidup dengan pola lama mereka karena lemahnya pengawasan dan keberlanjutan program. Mentalitas dan perilaku masyarakat belum sepenuhnya terbentuk dengan pola yang baru.

Tantangan dan dilema berikutnya adalah lemahnya komitmen pemerintah daerah , untuk penanganan kawasan kumuh, ketiadaan master plan pengembangan kawasan dan lahan, ketersediaan dana serta koordinasi antar sektor terkait.
Tulisan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral penulis untuk mensosialisasikan dan mengkomunikasikan program ini kepada khalayak luas, khususnya masyarakat Kota Bandar Lampung agar bersama-sama berpartisipasi dengan kesadaran masing-masing demi mewujudkan Kota Bandar Lampung yang lebih layak huni baik secara sosial, ekonomi dan psikologi.
Seperti program-program lain maka partisipasi masyarakat, dalam beragam bentuk baik membangun, mengkritik, mengawasi dan menilai atau mengevaluasi sangat diharapkan agar menjadi bahan pijakan pengambil kebijakan dalam rangka membuat kebijakan lanjutan yang lebih baik.

Tabiik Puun.
Share:

​Badan Kehormatan DPRD Lampung 'Cium' Oknum Anggota Dewan Terindikasikan Main Proyek



setialampung.com - Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung Yanuar Irawan mengaku sudah mendengar dan 'mencium' adanya oknum anggota dewan yang diduga atau terindikasikan terlibat langsung di dalam sebuah proyek. 
"Kita tidak bisa menutup mata adanya indikasi oknum anggota dewan yang terlibat main proyek. Terlebih lagi banyak anggota dewan yang memiliki latar belakang pengusaha. Tapi semuanya harus dibuktikan sesuai fakta dan tertulis sejauh mana keterlibatannya," kata Yanuar ketika ditemui di ruang komisi V DPRD Lampung, Rabu (7/9).

Kendati demikian, lanjutnya, pihaknya tidak bisa melarang kalau ada adik anggota dewan yang main proyek.

"Jangan karena kakaknya anggota dewan, terus adiknya nggak bisa ikut proyek. Masak adiknya nggak boleh usaha untuk cari makan. Tapi kalau terbukti ada keterlibatan langsung oknum anggota dewan, ya silakan dibuktikan. Kalau tidak ada laporan tertulis susah membuktikannya. Contohnya seperti memberikan rekomendasi tertulis kepada dinas tertentu agar rekanan bisa memenangkan proyek, itu baru bisa dibuktikan sebuah pelanggaran," ungkapnya.

Soal kabar yang berkembang yang mengatakan adanya oknum anggota dewan berinisial Y yang diduga terlibat proyek, politisi PDIP ini menuturkan, secara informal dirinya sudah bertanya langsung dengan YR.

"Beliau (YR) menegaskan tidak ada keterlibatan di dalam masalah proyek. Kalau ada keterlibatan langsung akan diberikan warning. Kalau BK aturannya harus menerima laporan tertulis dan itu akan ditindaklanjuti. Tapi sampai hari ini, baik dari internal maupun eksternal belum ada laporan yang masuk ke BK," ungkapnya.

Terkait sangsi dari BK jika ada oknum anggota dewan yang terbukti main proyek, Yanuar menuturkan, hal itu tergantung keputusan semua anggota BK. Kalau pelanggaran ringan diberikan teguran, pelanggaran menengah diberikan surat peringatan tertulis, kalau pelanggaran berat, BK menyerahkan kepada masing - masing fraksi untuk memberikan sangsi. BK hanya terkait etika dan tata krama. Dan BK tidak memiliki wewenang untuk mem-PAW oknum anggota dewan.

Ditegaskannya, di dalam peraturan pemerintah dan tata tertib DPRD Lampung dikatakan, pejabat negara/daerah tidak diperkenankan main proyek.

"Saya lupa tatib nomor berapa," ujarnya.

Sementara YR ketika ditemui di ruang komisi IV DPRD Lampung membantah terlibat dalam proyek.

"Saya tidak pernah terlibat di dalam masalah proyek yang marak dipemberitaan media massa saat ini. Yang benar adik saya terima uang dari utusan orang. Dan uang itu memang punya adik saya yang lagi investasi. Bahkan adik saya nggak terima utuh uangnya, alias sudah dipotong," ungkapnya.

Sebelumnya YR disebut - sebut terindikasi atau diduga terlibat dalam kasus dugaan fee proyek sebesar Rp14 miliar yang diduga melibatkan mantan kabiro perekonomian pemprov Lampung Farizal Badri Zaini. (ben)
Share:

​Soal Hasil Konsultasi DPRD Lampung ke DPP Partai Golkar, Tony Eka Candra: Keputusan Partai Golkar Bersifat Kelembagaan, Bukan Perorangan

setialampung.com - Penundaan proses pergantian antar waktu (PAW) hasil pertemuan atau konsultasi DRPD Lampung ke DPP Partai Golkar (PG) hanya bersifat sementara dan tidak dibatalkan. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Lampung Tony Eka Candra.

Menurut Tony, keputusan yang diambil di PG mekanismenya melalui rapat pleno dan bersifat kelembagaan. Artinya bukan bersifat perorangan.

"Begitu juga keputusan PAW di DPRD Lampung dan kabupaten/kota yang mekanismenya melalui proses di rapat pleno. Seperti proses PAW empat kader Golkar di DPRD Lampung termasuk almarhum Ibu Mega Putri Tarmizi," jelasnya.

Tony menjelaskan, ada beberapa alasan bisa dilakukannya PAW. Diantaranya berhalangan tetap, tidak lagi menjadi anggota partai dan yang terakhir dipidana.

"Yang di PAW itu termasuk yang tidak lagi menjadi anggota partai karena melanggar konstitusi partai. Pencabutan KTA nya juga sudah disetujui oleh DPP dan dicabutnya nomor pokok anggota PG kader yang duduk sebagai anggota dewan provinsi Lampung. Sekarang kita tunggu saja surat dari DPP terkait penundaan proses PAW itu," ujarnya. (*/ben)
Share:

​Joni Corne Prihatin Atas Sikap dan Pernyataan Petinggi Partai Golkar di Lampung

setialampung.com - Juru bicara Barisan Perubahan Partai Golkar (PG) Lampung (BPPGL), Jonny Corne prihatin atas sikap dan pernyataan jajaran DPD PG di Lampung dalam menghadapi permasalahan yang sedang terjadi.

Menurut Joni Corne, terkadang statemen dan langkah - langkah yang diambil jajaran pengurus teras DPD I PG Lampung mencerminkan seorang politisi senior atau menggambarkan seorang petinggi partai.

Dijelaskannya, berkenaan dengan permasalahan yang terjadi saat ini, jika tidak difahami akan menciptakan pembohongan publik. Apakah itu karena skenario yang disengaja atau bisa juga karena ketidakmampuan dalam mengindentifikasikan permasalahan.

Dilanjutkannya, yang pertama mengenai tanggapan terhadap pidato politik Agung Laksono selaku ketua dewan pakar DPP PG dan ketua umum DPP Kosgoro pada acara Musda Kosgoro Provinsi Lampung. Dimana permasalahan, ulasan dan saran yang harus diambil berkenaan dengan keterpurukan PG di Lampung yang disampaikan Agung Laksono ditanggapi petinggi DPD I PG Lampung sebagai dendam lama.

"Suatu ungkapan yang tidak patut disampaikan dalam menanggapi pidato ketua ormas pendiri PG yang pernah menjadi ketua DPR RI, Menko, dan ketua DPP PG. Untuk apa seseorang yang pernah meraih posisi jauh lebih tinggi di republik ini menaruh dendam terhadap seseorang," ungkapnya dalam rilis yang diterima setialampung.com.

Kedua, lanjutnya, mengenai prestasi PG Lampung, dirinya heran pihak yang tidak paham cara menghitung menang kalahnya partai.

"Bagaimana mau mengelola partai dengan baik. Jika bicara prestasi kita akan bicara rangking atau peringkat. Bukan bicara angka - angka nominal. Posisi rangking hasil pemilu itu didapat dari angka persentase perolehan suara, bukan dari jumlah perolehan suara. Karena dengan adanya pertambahan jumlah penduduk, tentu saja jumlah suara menjadi bertambah. Yang benar itu pertambahan penduduk berdampak positif terhadap peringkat partai, bukan malah sebaliknya, pertambahan suara pemilih justru menurunkan peringkat partai," jelasnya.

Anggota DPRD Pesawaran ini mencontohkan,  tergambar dari penurunan jumlah kursi di DPRD dan posisi pimpinan dewan pada pemilu 2004, anggota DPRD Lampung berjumlah 65 org, ang Fraksi Golkar 16 orang. Berarti persentasi perolehan suara adalah 24%. Pada pemilu 2009 anggota DPRD Lampung menjadi 75 orang. Anggota fraksi Golkar 11 orang, berarti persentase perolehan suara adalah 14,6%. Kemudian, karena pertambahan penduduk pada pemilu 2014 anggota DPRD menjadi 85 orang. Fraksi Golkar tinggal 10 orang.

"Artinya persentase perolehan suara adalah 10/85 = 8,5%. Ini sangat menyedihkan. Karena para pimpinan partai tidak mampu memanfaatkan pertambahan mata pilih untuk meningkatkan prestasi partai tapi justru sebaliknya. Dan anehnya hal ini diekspos sebagai hal yang membanggakan. dimana dikatakan perolehan suara Golkar Lampung naik walaupun perolehan kursi turun. Ini sangat memalukan, karena semua orang tau kenaikan jumlah suara sah sebagai konsekwensi dari kenaikan jumlah penduduk dan makin sedikitnya partai peserta pemilu," tandasnya.

Ditambahkannya, menanggapi pernyataan petinggi DPD PG Bandarlampung yang menyatakan situasi dan kondisi yang sedang terjadi di Golkar Lampung saat ini akibat dampak gerakan Agung Laksono. Menurutnya merupakan pernyataan yang sangat ngawur. Karena tidak memahami permasalahan.

"Kondisi yang terjadi saat ini bukan karena akibat dualisme PG yang lalu. Tetapi akibat telah terjadi salah kelola partai yang telah mengabaikan ketentuan yang ada dan menerabas batas - batas kepatutan yang biasa berlaku dikalangan politisi dan  negarawan," ujarnya.

Ditegaskannya, gerakan BPPGL tidak berkenaan dengan mosi tidak percaya atau mngugat ke absahan kepengurusan yang ada. Tetapi karens melihat telah terjadi pelanggaran PDLT yang dapat berdampak fatal bila tidak segera ditanggulangi.

"Semua indikasi pelanggaran sudah kami sampaikan ke DPP. Dan DPP telah mnurunkan tim pencari fakta yang bertugas memotret semua yang terjadi. Dan jika nanti DPP menyimpulkan telah terjadi pelanggaran, maka kepengurusan DPD I PG Lampung bisa diberhentikan," pungkasnya. (ben)
Share:

​Hasil Konsultasi DPRD Lampung, Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal: DPP Partai Golkar Tunda Proses PAW Anggota DPRD Asal Partai Golkar di Lampung

setialampung.com - Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal saat dihubungi setialampung.com melalui sambungan teleponnya mengatakan, DPP Partai Golkar (PG) menegaskan proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD se-Lampung ditunda.

"Hasil pertemuan dan konsultasi
DPRD Lampung dengan DPP PG, Senin (5/9) sekitar pukul 14.00 WIB itu, semua proses PAW anggota DPRD se-Lampung yang diajukan DPD I PG Lampung ditunda," jelasnya.

Dedi menjelaskan, kedatangan dirinya didampingi dua Wakil Ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman dan Ismet Roni ini merupakan tindaklanjut surat DPRD Lampung kepada DPP PG.

"Satu minggu sebelumnya DPRD Lampung mengirimkan surat ke DPP PG dalam rangka melakukan konsultasi dan klarifikasi terkait pengajuan PAW dari DPD I PG Lampung. Akhirnya DPP PG bersedia melakukan pertemuan dengan DPRD Lampung, Senin (5/9)," ungkapnya.

Politisi PDIP ini menjelaskan, hasil pertemuan dengan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PG Hakim Kamarudin dan Aryadi Ahmad tersebut, DPP PG dalam waktu dekat akan mengirimkan surat kepada DPD I PG Lampung dan DPRD Lampung.

"Secara administrasi kami sudah klarifikasi ke DPP PG. Sementara waktu seperti itu hasil pertemuan dengan DPP PG. Dan ini juga membuktikan kalau DPRD Lampung tidak pernah menghambat proses PAW anggota DPRD asal PG," pungkasnya. (ben)
Share:

​Deklarasi Balon Kada Edi Pai 14 September, Pelantikan Pengurus DPW Partai Nasdem Lampung 8 Oktober 2016

setialampung.com - Pasangan bakal calon kepala daerah (balon kada) Edi Irawan - Ulul Azmi Soltiansah menurut rencana akan mendeklarasikan pencalonannya pada 14 September 2016. Rencana deklarasi ini disampaika Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari kepada setialampung.com, Minggu (4/9).

"14 September deklarasi Edi Pai di Lampung Barat. 16 September deklarasi bersama 5 pasangan balon kada Partai Nasdem daerah di balai pertemuan krakatau. Dari DPP yang hadir saya," ujarnya.

Selain itu, pria yang disapa Tobas ini menuturkan, pada 8 Oktober 2016 diagendakan pelantikan pengurus DPW Partai Nasdem Lampung.

"Sudah diset begitu, tapi masih kita pastikan lagi jadwalnya. Mudah - mudahan Pak Surya Paloh bisa melantik langsung," katanya. (ben)
Share:

​Edi Agus Yanto Yakin DPP PAN Konsisten Putuskan Dirinya Ikut Pilkada Pringsewu

setialampung.com - Bakal calon wakil bupati (balon wabup) Pringsewu, Edi Agus Yanto yakin DPP Partai Amanat Nasional (PAN) tetap konsisten dengan keputusan awalnya yakni memutuskan dirinya sebagai balon wabup mendampingi balon bupati Siti Rahma.

Keputusan DPP PAN tersebut bernomor 70/PILKADA/VIII/2016 tertanggal 25 Agustus 2016 memutuskan Siti Rahma berpasangan dengan Edi Agus Yanto.

"Karena belum ada rapat yang menganulir keputusan tersebut. Apa lagi saya sudah mendapatkan pasangan dan mitra koalisi," ujarnya kepada setialampung.com, Sabtu (3/9).



Sementara DPP Partai Golkar melalui surat nomor B-633/GOLKAR/IX/2016 menetapkan Ririn Kuswantari - Ahmat Fitoni sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Pringsewu. Surat tertanggal 1 September 2016 ini ditandatangani Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid dan Sekjen Idrus Marham. (ben)
Share:

​Deklarasi Pasangan Bakal Calon Kada Nasdem 16 September, Pelantikan Pengurus DPW Nasdem Lampung Oktober

setialampung.com - Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, jika tidak ada aral melintang, Jumat(16/9), pihaknya akan menggelar deklarasi pasangan bakal calon bupati - wakil bupati yang akan bertarung di ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) di Lampung 2017 mendatang.

"Rencananya deklarasi bakal calon ini dilaksanakan di Balai Krakatau," katanya kepada setialampung.com, Jumat (2/9).

Saat ditanya apakah deklarasi akan dihadiri Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh, pria yang disapa Tobas ini mengatakan tidak.

"Pak Surya Paloh akan hadir dipelantikan pengurus DPW Partai Nasdem Lampung pada Oktober mendatang," ujarnya. (ben)
Share:

Edi Agus Yanto Kantongi SK DPP Partai Amanat Nasional Dampingi Siti Rahma Sebagai Calon Wakil Bupati Pringsewu

setialampung.com - Setelah Partai Nasional Demokrat (NasDem) memutuskan mengusung pasangan Siti Rahma - Edi Agus Yanto sebagai calon bupati - calon wakil bupati Pringsewu, kini DPP Partai Amanat Nasional (PAN) juga memutuskan hal yang sama.

Keputusan DPP PAN tersebut bernomor 70/PILKADA/VIII/2016 memutuskan Siti Rahma berpasangan dengan Edi Agus Yanto. Surat yang ditandatangani di Jakarta pada 25 Agustus 2016 ini memastikan pasangan Mbak Siti-Mas Edi bakal jadi pasangan yang berlaga pada Pilkada serentak di Pringsewu 2017 nanti.

Diketahui, koalisi PAN (6 kursi legislatif) dan NasDem dengan jumlah 3 kursi, cukup mengusung pasangan calon. 

Ketua Tim Pemenangan Mbak Siti - Mas Edi, Erizal, pasangan ini ideal untuk membangun Kabupaten Pringsewu menjadi lebih baik. (rls)
Share:

Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Lampung, Riza Mihardi: Lampung Nggak Perlu Musda, Proses PAW Terus Jalan Meski Tidak Ditindaklanjuti Gubernur

setialampung.com - Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Lampung Riza Mihardi menegaskan, DPD I Partai Golkar (PG) Lampung tidak perlu melaksanakan musyawarah daerah (Musda). Karena musda berlaku bagi daerah yang belum melaksanakannya.

Hal ini disampaikan Riza Mihardi didampingi Sekretaris DPD II PG Bandarlampung Ali Wardana saat menggelar jumpa pers di DPD I PG Lampung, Jumat (2/9).

"Lampung sudah musda. Musda itu bagi yang belum musda, seperti Yogyakarta dan Sulawesi Selatan," kata Riza.

Selain itu, Riza juga mengatakan, jika hasil musda di masa kepemimpinan Aburizal Bakrie akan dibatalkan oleh kepemimpinan DPP PG saat ini, itu artinya DPP tidak menghargai dan menghormati hasil musda kepemimpinan Aburizal Bakrie.

"Masak apa yang sudah diputuskan DPP periode sebelumnya mau dibatalin sama DPP yang sekarang," ujarnya.

Dia juga menjelaskan, musda DPD I PG Lampung dilaksanakan atas persetujuan dan dukungan ketua umum dan sekjen DPP PG saat itu Aburizal Bakrie dan Idrus Marham.

Disamping itu, pada kesempatan tersebut Riza juga menegaskan tetap melanjutkan proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD provinsi Lampung dan kabupaten/kota yang sudah dicabut kartu tanda anggota (KTA).

"Kami tetap melanjutkan proses PAW walaupun tidak ditindaklanjuti oleh gubernur Lampung. Karena setelah dua minggu tidak ada tindaklanjut terkait proses PAW, kami akan melanjutkannya ke kemendagri melalui KPU. Saya sudah tanya dengan karo otda pemprov Lampung terkait proses PAW ini. Gubernur dan DPRD Lampung tidak bisa menghambat proses PAW," ungkapnya. (ben)
Share:

Heru Sambodo Dukung Penyataan Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono

setialampung.com - Pernyataan Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar (PG) Agung Laksono yang menyatakan perlu adanya perubahan dan regenerasi di tubuh PG Lampung, serta terkait kebijakan DPP yang bersifat top down dimana setelah pelaksanaan musyawarah nasional (munas) dilanjutkan dengan pelaksanaan musyawarah daerah (musda) di tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat kecamatan mendapat dukungan politisi PG Lampung M.W Heru Sambodo.

Heru menegaskan, semua kader dan pengurus PG Lampung harus mendukung, mendengar dan melaksanakan pernyataan ketua dewan pakar DPP PG Agung Laksono tersebut. Karena hal itu demi kebaikan partai kedepan.

Heru mengatakan, di tubuh PG Lampung saat ini perlu dilakukan regenerasi kepemimpinan dan organisasi. Karena dengan pemimpin yang muda bisa membuat sistem kaderisasi di partai bisa berjalan dengan baik dan lebih jelas.

Selain itu, Heru juga membantah pernyataan pihak yang menilai bahwa pernyataan Agung Laksono tersebut muncul karena adanya masalah dan dendam pribadi.

Heru menuturkan, apa yang disampaikan mantan menpora dan menkokesra tersebut merupakan sikap politisi yang baik yang menginginkan perbaikan dan perubahan yang lebih baik lagi di Partai Golkar termasuk di Lampung.

"Seharusnya seorang pemimpin yang baik itu harus siap menerima kritik, saran atau masukan demi kebaikan partai. Bukannya anti kritik. Kalau anti kritik artinya belum dewasa dan tidak mencerminkan sikap pemimpin yang baik. Dan jangan ada pihak yang melakukan pembalikan fakta ke arah yang subyektif yang bisa membuat suasana menjadi tidak kondusif bagi kader partai yang ada di kabupaten/kota. Kader golkar yang dekat dengan grassroad itu bukan kader yang dateng untuk bicara pembenahan pada saat akan punya kepentingan dengan Golkar," pungkasnya. (rls)
Share:

​Ini Tanggapan Ketua Harian DPD I PG Lampung Made Bagiasa Terkait Pernyataan Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono

setialampung.com - Ketua Harian DPD I Partai Golkar (PG) Lampung I Made Bagiasa angkat bicara soal pernyataan Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono yang mengatakan, kebijakan DPP PG bersifat top down yakni setelah pelaksanaan musyawarah nasional (munas) dan ditetapkannya Setya Novianto sebagai ketua umum DPP PG, ditindaklanjuti dengan pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) di tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat kecamatan.

Menurut Made, untuk DPD I PG Lampung sudah melaksanakan musda dan telah mendapat restu dan ditandatangani langsung ketua umum dan sekretaris jenderal (Sekjen) DPP PG yang saat itu masih dijabat Aburizal Bakrie dan Idrus Marham. 

"Lampung sudah clear kok, sudah Musda, sudah mendapatkan restu dari ketua umum Aburizal Bakrie, dan juga ditanda tangani sekjen idrus marham," katanya, Kamis (1/9).

Ia juga menegaskan, hasil Musda juga sudah sah. Dan terkait kepengurisan 3 periode harus mengantongi dukungan 2/3 suara, maka terpilihlah M. Alzier Dianis Thabrani secara Aklamasi.

"Saat pelantikanya juga kan dihadiri ketua umum Aburizal Bakrie, Idrus Marham dan jajaranya. Jadi hasil Musda sudah sah dan itu syarat untuk tiga periode harus 2/3 suara kita sudah ada, pelantikannya di Novotel waktu itu," jelasnya.

Ia juga menegaskan, apa yang sudah dilakukan pihaknya dengan menggelar Musda Golkar Lampung beberapa waktu yang lalu jauh sebelum diadakanya Munaslub. Dan pihaknya juga meyakini Musda sudah sesuai aturan karena memang sudah disetujui oleh ketua umum Aburizal Bakrie dan sekjend Idrus Marham.

"Kita sudah sesuai dengan prosedur, dan yakin Musda di Lampung clear tidak ada masalah. Karena pelaksanaanya disetujui oleh DPP, dan pelantiknya pun dihadiri langsung ketua umum dan jajaranya," ungkapnya.

Terkait prestasi yang dipertanyakan oleh pihak - pihak yang menginginkan Musda oleh Agung Laksono dan BPPGL, dirinya meminta penafsiran yang lebih spesifik. Menurutnya, di Lampung suara partai mengalami kenaikan. Namun memang secara kursi di DPRD mengalami penurunan.

"Prestasi juga prestasi yang mana, kita di Lampung suara partai mengalami kenaikan, namun memang jumlah kursi DPRD mengalami penurunan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono menegaskan, sesuai instruksi ketua umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, hasil munas salah satunya adalah rekonsiliasi harus sampai ke tingkat provinsi, kabupaten/kota dan tingkat kecamatan.

"Saya prihatin rekonsiliasi belum berjalan di Partai Golkar Lampung. Tapi sudah ada tim pencari fakta yang sudah ke Lampung," ujar Agung Laksono, usai Musyawarah Daerah (Musda) Kosgoro Lampung di gedung LPMP Bandarlampung, Kamis (1/9).

Agung juga menegaskan, kebijakan DPP Partai Golkar bersifat top down. Artinya, setelah pelaksanaan munas di DPP, ditindaklanjuti dengan pelaksanaan musda tingkat provinsi dan kabupaten/kota termasuk Lampung.

"Sifatnya top down. Kebijakan dari pusat munas, maka filosofinya mengalir dan dikuti musda sampai ke tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat kecamatan. Dan kalau mau ada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Golkar di Lampung, harus ada regenerasi dan perubahan di tubuh DPD I PG Lampung," ungkapnya.

Agung menjelaskan, berdasarkan ketentuan di peraturan organisasi (PO), jabatan ketua DPD hanya dua periode. Bisa tiga kali menjabat jika kinerjanya terukur dan punya prestasi. Artinya, dilihat dulu apakah ada peningkatan perolehan jumlah kursi DPRD provinsi, kabupaten/kota atau tidak dan apakah ada peningkatan hasil pilkada atau tidak.

Saat ditanya apakah akan ditunjuk seorang pelaksana tugas (plt) jelang musda Lampung, Agung menuturkan, hal itu tergantung situasi. Bisa ditunjuk plt dulu atau langsung musda.

"Kalau ingin ada perbaikan nasib golkar, harus ada perubahan di Lampung. Dan pilih pemimpin yang punya kemampuan, bijaksana, obyektif. Jangan pilih ketua yang hanya ekstrim mementingkan kepentingan satu kelompok saja," pungkasya. (ben)
Share:

Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Agung Laksono: Kebijakan DPP Bersifat Top Down, Setelah Munas Ditindaklajuti Musda di Provinsi dan Kabupaten/Kota

setialampung.com - Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono menegaskan, sesuai instruksi ketua umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, hasil musyawarah nasional (munas), salah satunya adalah rekonsiliasi harus sampai ke tingkat provinsi, kabupaten/kota dan tingkat kecamatan.

"Saya prihatin rekonsiliasi belum berjalan di Partai Golkar Lampung. Tapi sudah ada tim pencari fakta yang sudah ke Lampung," ujar Agung Laksono, usai Musyawarah Daerah (Musda) Kosgoro Lampung di gedung LPMP Bandarlampung, Kamis (1/9).

Agung Laksono juga menegaskan, kebijakan DPP Partai Golkar bersifat top down. Artinya, setelah pelaksanaan munas di DPP, ditindaklanjuti dengan pelaksanaan musda tingkat provinsi dan kabupaten/kota termasuk Lampung.

"Sifatnya top down. Kebijakan dari pusat munas, maka filosofinya mengalir dan dikuti musda sampai ke tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat kecamatan. Dan kalau mau ada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Golkar di Lampung, harus ada regenerasi dan perubahan di tubuh DPD I Partai Golkar Lampung," ungkapnya.

Agung menjelaskan, berdasarkan ketentuan di peraturan organisasi (PO), jabatan ketua DPD hanya dua periode. Bisa tiga kali menjabat jika kinerjanya terukur dan punya prestasi. Artinya, dilihat dulu apakah ada peningkatan perolehan jumlah kursi DPRD provinsi, kabupaten/kota atau tidak dan apakah ada peningkatan hasil pilkada atau tidak.

Saat ditanya apakah akan ditunjuk seorang pelaksana tugas (plt) jelang musda Lampung, Agung menuturkan, hal itu tergantung situasi. Bisa ditunjuk plt dulu atau langsung musda.

"Kalau ingin ada perbaikan nasib golkar, harus ada perubahan di Lampung. Dan pilih pemimpin yang punya kemampuan, bijaksana, obyektif. Jangan pilih ketua yang hanya ekstrim mementingkan kepentingan satu kelompok saja," pungkasya. 

Sementara Sekretaris DPD I Partai Golkar Lampung Ririn Kuswantari belum bisa dikonfirmasi terkait ini. Panggilan telpon dan pesan singkat setialampung.com tidak dapat jawaban. (ben)
Share:

​Ini Hasil Rapat Pimpinan Wilayah Pertama DPW PPP Lampung

setialampung.com - Rapat pimpinan wilayah (Rapimwil) pertama DPW PPP Lampung yang dilaksanakan di Hotel Pop Bandarlampung menghasilkan dua keputusan. 
Ketua DPW PPP Lampung Hasanusi ketika ditemui usai Rapimwil mengatakan, keputusan hasil rapimwil adalah pelaksanaan musyawarah cabang (muscab) dilaksanakan 15 September - 10 Oktober 2016.

"Muscab pertama diawali DPC PPP Bandarlampung, Lampung Selatan dan Pesawaran. Kemudian diikuti kabupaten lainnya," katanya.

Dijelaskannya, muscab akan dilaksanakan masing - masing pengurus kabupaten/kota. Dan bagi ketua DPC yang sudah menjabat dua kali periode, tidak boleh mencalonkan lagi sebagai ketua di muscab.

"Ketua yang sudah dua periode nggak boleh ikut pencalonan di muscab. Tapi akan ditarik ke kepengurusa DPW," ujarnya.

Kemudian hasil rapimwil yang kedua, lanjutnya, pengurus 15 DPC PPP kabupaten/kota menyatakan solid dan mendukung Hasanusi serta Azazie sebagai ketua dan sekretaris DPW PPP Lampung sampai 2021. (ben)
Share:

​Genap Dua Tahun Setelah Dilantik, Apa Saja yang Sudah Dilakukan Fraksi - Fraksi DPRD Lampung ? Part I, Fraksi PKS

setialampung.com - Tidak terasa, Kamis (1/4), genap dua tahun usia anggota DPRD Lampung setelah dilantik pada 1 September 2014. Apa saja yang sudah dilakukan para wakil rakyat tersebut selama dua tahun ini. Berikut penuturan Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Ade Utami Ibnu ketika ditemui di ruang fraksi PKS setempat, Rabu (31/8).

Ade mengungkapkan, delapan anggota fraksi PKS yaitu dirinya selaku ketua fraksi, wakil ketua Mardani Umar, Sekretaris Fraksi Akhmadi Sumaryanto, Ahmad Mufti Salim, Murdiansyah Mulkan, Hantoni Hasan, Johan Sulaiman dan Antoni Imam sudah bekerja secara positif.

"Selama dua tahun ini, semua anggota fraksi sudah dievaluasi. Dari hasil evaluasi, untuk aktifitas sidang paripurna,100 persen anggota fraksi hadir semua," ujarnya.

Selain itu, kata Ade, semua anggota fraksi sudah berkontribusi dengan baik di masing masing alat kelengkapan dan badan yang ada di DPRD Lampung.

"Semua anggota aktif mengawal semua kebijakan dan keputusan yang diambil di DPRD. Seperti di komisi I salah satu contohnya terkait pengawalan terhadap program rembuk desa," ungkapnya.

Untuk di bidang ekonomi, lanjutnya, anggota dewan asal PKS yang ada di komisi II turut serta mengusulkan raperda bidang kewirausahaan. Pengawalan program pemberdayaan masyarakat di dinas yang menjadi mitra komisi II juga terus dilakukan.

"Di komisi III terkait pendapatan daerah memang belum tercapai. Namun anggota komisi III asal PKS terus melakukan pengawasan untuk mendorong tercapainya target PAD," imbuhnya.

Kemudian, lanjut Ade, di komisi IV terkait infrastruktur yang selalu jadi keluhan karena belum bisa memenuhi harapan masyarakat. Ini diantaranya karena aggarannya yang terbatas.

"Tapi kami terus melakukan pengawasan dan mendorong percepatan perbaikan infrastruktur. Kami selalu mencari terobosan untuk melakukan perbaikan," tandasnya.

Lalu di komisi V memperhatikan dan melindungi kondisi anak anak dari pengaruh narkoba dan kekerasan terhadap anak.

"Dari 8 anggota dari PKS sudah positif. Meski masih banyak hal lagi yang belum kami lakukan. Semoga kedepan bisa lebih baik dan produktif lagi ," pungkasnya. (ben)
Share:

Ini Balon Kada PDIP yang Ikut Pendidikan di DPP, Balon Tuba Diminta Dzikir Bersama

setialampung.com - Sekretaris DPD PDIP Lampung Mingrum Gumay mengatakan, bakal calon kepala daerah (balon kada) yang mengikuti pendidikan atau pelatihan di DPP PDIP adalah pasangan incumbent bupati dan wakil bupati Tulangbawang Barat Umar Ahmad -Fauzi Hasan, Ardian Saputra (Pringsewu) dan Parosil Mabsus - Mathasnurin (Lampung Barat).

"Baru ini, yang lainnya mungkin nunggu ada pendidikan tahap kedua," katanya ketika ditemui di Komisi II DPRD Lampung, Rabu (31/8).

Sedangkan untuk balon kada Tulang Bawang (Tuba), ujarnya, diminta untuk sama - sama berzikir. Ini karena keduanya merasa yang terbaik. Kendati demikian, DPP akan memilih mana yang lebih baik.

"Di Tuba sendiri belum ada surat penugasan, baik untuk Hanan A. Rozak maupun Winarti. Karena masih dalam tahap proses," ungkapnya.

Selain itu, Mingrum juga mengatakan, DPP PDIP sekitar tiga bulan lalu sudah mengirimkan utusan untuk melakukan pemetaan balon kada di Lampung. (ben)

 
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed